Jumlah kelas menengah semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, kebanyakan masyarakat kelas  menengah memiliki pendidikan yang relatif rendah. Sementara kebijakan pemerintah  yang ada selama ini justru menambah beban kepada kelas menengah. Karenanya, masyarakat kelas menengah perlu diperkuat dengan mempermudah akses mereka untuk pendidikan yang lebih baik juga infrastruktur lainnya dalam rangka meningkatkan kesejateraan. "Dikelas menengah mau tidak mau, suka tidak suka akan menjadi sangat banyak dengan porsinya hampir 70%. Oleh karena itu para akademisi, ekonom, dan penulis harus menggugah untuk berbicara lebih insentif lagi tentang kelas menengah karena ini bisa menjadi bom waktu kedepannya kalau negara tidak bisa mengontrol dan tidak bisa men-treat mereka dengan baik," kata Dosen Fakultas UI Atma Jaya Johanes Bercham Suhartoko. (Yetede)

Ekonomi Indonesia diproyeksikan akan terus tumbuh ke depan ditunjang stabilitas ekonomi makro yang terjaga. Tahun 2024 memberikan kesempatan bagi ekonomi temasuk Indonesia untuk bisa tumbuh lebih tinggi lagi. Arah suku bunga global yang diproyeksikan mulai menurun pada Semester II 2024, diharapkan menjadi katalis positif yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Inlasi global yang telah menunjukan tren menurun, akan semakin memberikan ruang bagi bank sentral negara-negara di dunia untuk menurunkan suku bunga. Ke depan, Indonesia tidak hanya akan fokus pada upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Tetapi, Indonesia juga perlu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Investasi untuk meningkatkan kualitas modal manusia (human capital) melalui perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan menjadi agenda terpenting. Selain itu, Indonesia secara bersamaan terus mengurangi angka kemiskinan dan kesen jangan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi. Sektor yang memegang peranan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkualitas adalah sektor manufaktur dan pertanian. Kedua sektor ini adalah tulang punggung ekonomi nasional karena merupakan sektor terbesar dari dalam perekonomian dan menyerap tenaga kerja terbanyak. Kebijakan penting mendorong pertumbuhan di kedua sektor ini difokuskan untuk meningkatkan produktivitas melalui perbaikan kapabilitas teknologi dan kualitas tenaga kerja. Mandiri Investment Forum 2024 dilakukan secara hybridpada 5 Maret 2024, dihadiri 689 peserta offline dan 27.017 peserta online. Sebagai keterangan, peserta offline terdiri atas 639 peserta nasional dan 50 peserta asing. Peserta asing ini terdiri atas investor, pejabat kedutaan negara sahabat di Indonesia, dan staf lembaga internasional seperti, Asian Developent Bank dan World Bank. Tiga duta besar negara sahabat yang hadir adalah Turki, Spanyol dan Uni Emirat Arab.

Keberadaan beleid tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon tidak serta-merta membuat pengembangan CCS atau carbon capture and storage nasional berjalan mulus. Beberapa pekerjaan rumah masih menunggu giliran untuk diselesaikan agar fasilitas itu tersebut dapat memberikan hasil sesuai harapan. Selama ini, CCS menjadi salah satu teknologi pilihan yang mampu memitigasi lepasnya emisi gas rumah kaca (GRK), dari aktivitas pemanfaatan bahan bahan fosil di sektor industri dan pembangkit listrik skala besar. Teknologi ini pada prinsipnya menangkap kembali karbon dioksida (CO2) dari berbagai aktivitas penggunaan bahan bakar fosil yang kemudian disimpan kembali ke perut bumi, khususnya sumur minyak dan gas yang kering. Begitu modern dan rumitnya implementasi teknologi ini pada akhirnya meningkatkan biaya yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas CCS sangat tinggi. Alasannya, selama ini CCS hanya dimanfaatkan untuk memberikan nilai tambah terhadap produk, sekaligus mempermudah pendanaan dari lembaga pembiayaan internasional. Jepang dan negara konsumen gas tradisional lainnya, misalnya, rela membeli liquefied natural gas/LNG asal Indonesia yang berlabel ramah lingkungan. Kendati, pasokan LNG diekspor dengan harga yang lebih mahal. Di antara kelebihan dan kekurangannya, sosialisasi untuk meningkatkan pemanfaatan CCS di dalam negeri masih perlu didorong lebih kencang, mengingat sebagian besar CO2 yang dihasilkan industri hulu migas masih dilepas ke atmosfer. Selain itu, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas masih awam dengan persoalan tersebut. Dalam proses penghitungan CO2 dalam skema CCS, contohnya, masih perlu diatur dengan jelas dan tegas apakah dilakukan saat penangkapan atau penyimpanan. Masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian karena nyaris sama dengan pengelolaan LNG di sisi hulu. Di mana dalam proses penangkapan dan penyimpanan berisiko muncul kebocoran yang berakibat pada perbedaan data. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Di dalamnya, tercantum bahwa plan for development and operation zona target injeksi (ZTI) wajib menyertai sertifikasi kapasitas penyimpanan karbon. ZTI diartikan sebagai sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, penyangga, kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung karbon secara aman dan permanen, serta memenuhi standar keamanan lingkungan. Dengan demikian, potensi Indonesia dikenal sebagai negara yang berpotensi yang besar untuk mengembangkan fasilitas CCS bakal lebih optimal, seiring dengan data Boston Consulting Group yang menyebut potensi ruang penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 400—600 gigaton.

Februari hingga awal Maret biasanya ditandai dengan hujan lebat di Desa Waibau, Flores Timur, NTT. Namun, tahun ini hanya sesekali turun hujan dalam durasi singkat sehingga padi ladang dan jagung yang baru ditanam di awal Januari 2024 mulai layu. ”Biasanya hari-hari seperti ini banyak hujan angin. Namun, saat ini sangat kering, seperti sudah masuk kemarau. Sudah lebih dari seminggu ini belum hujan sama sekali,” kata Matias Raja Koten (62), Kepala Suku Koten Keka dari Desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, yang ditemui pada hari Rabu (6/3). ”Kalau minggu-minggu ini masih tidak ada hujan, ada kemungkinan tanaman kami akan mati. Kalaupun bertahan, pasti hasil panen akan anjlok. Apalagi, saat ini banyak hama ulat yang menyerang jagung,” katanya.

Kepala Dusun III, Desa Waibau, Harto Brino (28) mengatakan, musim hujan 2023/2014 datang terlambat. Biasanya bulan November para petani sudah tanam padi dan paling terlambat bulan Desember. Namun, hujan kali ini baru mulai turun bulan Januari. ”Saat padi baru mulai tumbuh, sekarang sudah kering lagi sehingga banyak tanaman yang mati,” katanya. Menurut Harto, pada bulan Februari hingga Maret biasanya menjadi puncak musim hujan di wilayahnya. ”Namun, sekarang, untuk air minum saja, kami susah (mendapatkannya). Selain beli beras yang mahal, kami sekarang harus beli air,” tuturnya. Menurut Sekjen WMO Celeste Saulo, El Nino yang terus berlanjut, meskipun lebih lemah, dan perkiraan suhu permukaan laut di atas normal di sebagian besar lautan global diperkirakan menyebabkan suhu di atas normal di hampir seluruh wilayah daratan dalam tiga bulan ke depan.

Kondisi ini diperkirakan memengaruhi pola curah hujan regional. Sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, dampak El Nino di Indonesia terutama juga dirasakan setahun setelahnya. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden memperkirakan penurunan produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April berkurang lebih dari 50 %. Menurut Sebas, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT. ”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga meningkat karena pasokannya kurang,” katanya. Saat ini harga beras di Waibau mencapai Rp 17.000 per kg, sedang jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. ”Kalau harga beras dan jagung terus meningkat seperti sekarang, kemungkinan kami akan kembali masuk hutan untuk mencari umbi-umbi hutan, biji galam, atau kenou (sejenis palem), dan biji asam,” tuturnya. (Yoga)

Indonesia mendapatkan peluang baru untuk memperkuat kinerja dagang dan investasi hasil pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Khusus Asean-Australia yang digelar 4—6 Maret 2024. Beragam komitmen investasi dijalin dari sejumlah perusahaan asal negeri tetangga itu. Pada saat bersamaan, Presiden Joko Widodo, juga melakukan pertemuan secara bilateral dengan Australia dan Selandia Baru dalam rangka menjajaki pendalaman kerja sama dagang dan investasi. Hasilnya, hingga penutupan KTT kemarin, Rabu (6/3), pemerintah mengantongi komitmen penanaman modal dari Nickel Industries dan Aspen Medical yang masing-masing berinvestasi senilai US$1,76 miliar dan US$1 miliar. Indonesia juga berhasil meraih komitmen pendanaan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru dalam program Indonesia-Aoteroa New Zealand Geothermal Energy Programme (PINZ). Dalam konteks perdagangan, peluang yang berpotensi didapat oleh Indonesia adalah perluasan ekspor sejalan dengan dilanjutkannya Perjanjian Perdagangan Regional termasuk Perdagangan Bebas Asean-Australia-Selandia Baru. Tentu hal tersebut akan membantu ekonomi nasional berkembang dengan pesat. Apalagi, selama ini kinerja perdagangan dengan kedua negara tersebut masih mencatatkan defisit. Adapun dalam negosiasi dengan Australia, Presiden menyoroti pentingnya perluasan akses pasar untuk menciptakan perdagangan yang lebih berimbang. Tak hanya itu, Kepala Negara juga menyambut baik izin impor daging dan ternak sapi dari Australia. Pada sektor investasi, Presiden menekankan perlunya mendorong kerja sama ekonomi yang seimbang, terutama dengan meningkatkan investasi Australia di negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Secara konkret, Presiden menekankan bahwa kinerja dagang akan dipacu dengan memanfaatkan Regional Comprehensive Economy Partnership (RCEP) dan Asean-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menambahkan sektor bisnis yang tengah dijajaki oleh investor dari dua negara itu salah satunya pengembangan bersama produksi baterai kendaraan listrik. Selain itu, kerja sama pembangunan Carbon Capture and Storage (CCS) dan smelter orientasi energi hijau di Indonesia, serta dukungan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Alhasil, roadshow ke sejumlah negara baik termasuk melalui agenda multilateral menjadi ajang taktis bagi pemangku kebijakan untuk membuka pasar baru. Sementara itu, iklim investasi di dalam negeri masih penuh batu sandungan. Hal itu disebabkan oleh belum tuntasnya pembenahan ekosistem penanaman modal yang menyangkut aspek perizinan, birokrasi, hingga ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, transisi kepemimpinan memaksa investor wait and see sehingga perlu upaya ekstra agar dapat menarik modal yang menjadi faktor krusial pendorong ekonomi. Sementara itu, kalangan pelaku usaha meminta pemerintah lebih cermat membaca peluang dari komitmen yang dijalin dengan Australia dan Selandia Baru. Caranya adalah dengan menentukan komoditas yang memberikan efek berganda langsung pada kinerja dagang dan penanaman modal. Wakil Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adhi Lukman, mengatakan Australia dan Selandia Baru memiliki keunggulan sama yakni biji-bijian, olahan susu, dan pertanian. Pelaksana Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi , menambahkan pembaruan perjanjian dagang yang tengah dirumuskan perlu memperhatikan aspek kemudahan berusaha bagi eksportir lokal. Adapun, kalangan ekonom menyarankan pemerintah memprioritaskan investasi dari kerja sama tersebut. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan dalam konteks perdagangan hampir tidak ada isu yang bisa didiskusikan lantaran tarif yang berlaku sangat rendah. Sektor yang bisa ditawarkan lebih lanjut selain IKN adalah proyek infrastruktur serta ekonomi hijau. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, menambahkan selain memprioritaskan investasi pemerintah juga perlu memperluas produk ekspor.

PT PLN (Persero) mesti berpikir lebih keras untuk memastikan minat sejumlah investor dalam mengembangkan listrik bersih di Tanah Air berjalan mulus. Sejumlah tantangan klasik, termasuk persoalan tingkat kandungan dalam negeri masih menjadi kendala. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN masih menjadi kendala dalam menarik investasi secara masif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan bahwa sebagian proyek pembangkit listrik EBT terpaksa harus jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. “Sampai saat ini, rapat-rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah ada alternatif solusi, tapi belum tereksekusi. Kalau ini belum selesai, saya rasa kita belum optimal untuk investasi,” katanya dalam acara Road to PLN Investment Days 2024, Rabu (6/3). Wanhar menjelaskan bahwa persyaratan TKDN dalam kontrak-kontrak proyek pembangkit listrik berbasis EBT belakangan terus menjadi bahasan pemerintah. Terlebih, persoalan itu telah menahan potensi investasi dan pengembangan pembangkit EBT yang telah tertuang di dalam RUPTL PLN 2021—2030. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat setidaknya 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar. Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais berkapasitas 110 MW, PLTA Kumbih 45 MW, dan PLTA Sawangan 16,6 MW. Di sisi lain, PLN menyatakan membutuhkan investasi jumbo, sekitar US$157 miliar untuk bisa mengadopsi pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2040. 

Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024—2060 mencapai 80 gigawatt (GW). Adapun, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024—2033 terdapat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sedangkan 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas. “Baseloadnya hanya tiga, yakni gas, hidro, dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Di sisi lain, sejumlah perusahaan jaringan setrum dunia juga sedang menyusun studi atau bidding document untuk ikut lelang pembangunan transmisi Sumatra—Jawa dengan nilai investasi proyek mencapai US$6,5 miliar.Sejumlah perusahaan yang saat ini berunding dengan PLN di antaranya State Grid Corporation of China (SGCC), Hitachi ABB Power Grids, Kansai Electric Power Co. Inc., dan Électricité de France S.A. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menuturkan bahwa perusahaan Korea Selatan saat ini tidak ikut penyusunan bidding document. Akan tetapi bakal masuk saat putaran lelang setelah studi proyek rampung. Proyek itu diproyeksi bakal beroperasi pada 2029 mendatang untuk mengantisipasi turunnya pasokan EBT di Pulau Jawa. Saat permintaan setrum bersih di Jawa meningkat, pasokan listrik EBT diharapkan dapat ditarik dari Sumatera nantinya. Berdasarkan dokumen PLN, panjang interkoneksi Sumatra—Jawa diperkirakan mencapai 1.174 kilometer, sedangkan panjang backbone mencapai 3.614 kilometer. Selanjutnya, panjang fi shbone transmisi ditargetkan mencapai 3.799 kilometer. Pakar listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung Nanang Hariyanto menyarankan pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan yang menarik untuk proyek transmisi Sumatra—Jawa.

Sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima bantuan pendidikan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah. Sebab, mereka dicoret dari daftar penerima dana bantuan seiring berkurangnya anggaran bansos pendidikan tersebut. Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan Rp 180 miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar. Pemprov DKI Jakarta mencabut nama sebagian mahasiswa dari keluarga miskin penerima KJMU. Mereka yang tidak lagi menerima KJMU terancam putus kuliah. Bagi warga miskin Jakarta, tingginya biaya pendidikan sedikit teratasi dengan bantuan tersebut.

KJMU merupakan bantuan dana pendidikan bagi mahasiswa Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester sebagaimana diatur dalam Pergub DKI Jakarta Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu. KJMU diberikan Pemprov DKI Jakarta sejak awal September 2016. Program ini digagas Basuki Tjahaja Purnama yang kemudian dilanjutkan Anies Baswedan saat keduanya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sasaran utamanya pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin. Selama ini, mahasiswa asal Jakarta dari keluarga miskin sangat mengandalkan dana bantuan pendidikan seperti KJMU agar dapat melanjutkan pendidikan. Harapan mengubah nasib lewat pendidikan terancam hancur jika namanya dicoret dari daftar penerima.

Hal itu di dirasakan Iema (19), mahasiswa asal Jaktim, yang kuliah di UNS di Surakarta, Jateng. Iema bersyukur dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang perguruan tinggi berkat KJMU, bantuan dana pendidikan yang diharapkan dapat membantu pelajar pemegang Kartu Jakarta Pintar (KPJ) yang hendak melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Program inilah yang membuat Iema berangan dapat menggapai mimpi sekolah hingga perguruan tinggi. Namun, sejak mendapat pemberitahuan tidak terdaftar di sistem KJMU beberapa hari lalu, ia mendadak khawatir. ”Aku terancam putus kuliah. Buat gaji ayahku yang belum UMR, benar-benar berat. Apalagi UKT (uang kuliah tunggal)-ku lumayan gede, belum biaya kos dan kebutuhan sehari-hari di perantauan,” kata Iema. (Yoga)

Seorang kreator konten, Ahmad Addril Hidayah (22), menjebol sistem isi ulang saldo kartu multitrip atau KMT KAI Commuter. Bermodal telepon seluler dan belajar dari Youtube, Ahmad menggandakan saldo KMT KAI Commuter Rp 12,4 juta. Dalam aksinya, Ahmad mengisi saldo isi ulang kartu menggunakan aplikasi C Access dan aplikasi Http Canary melalui metode pembayaran dengan aplikasi ojek daring. Dari aplikasi ojek daring, ia mengubah sistem C Access sehingga pembayaran tagihan administrasi hanya Rp 1 setiap kali isi ulang. Ahmad meraup saldo isi ulang Rp 12,4 juta. Ia sudah beraksi 25 kali dengan total pembayaran Rp 5. Aksi Ahmad terbongkar setelah polisi mendapat laporan dari PT KAI Commuter Indonesia yang mencurigai saldo seorang pengguna KRL tak sesuai dengan data di sistem perusahaan.

”Barang bukti yang diamankan satu buah handphone beserta 10 kartu KAI Access yang digunakan pelaku. Tersangka menjebol sistem pembayaran pada 26-28 Februari 2024 di Stasiun Depok Baru. Pelaku beraksi sendiri,” kata Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana, Rabu (6/3). ”Perlu kerja sama dalam menyelesaikan masalah ini demi melindungi keamanan dan privasi datamasyarakat serta menjaga kepercayaan dalam penggunaan teknologi digital di Indonesia,” kata Arya. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 33 juncto Pasal 49 atau Pasal 30 juncto Pasal 46 UU No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku terancam hukuman 6 tahun hingga maksimal 10 tahun penjara. (Yoga)

Sejumlah warga berjalan menuju rumah panggung di tepi laut Kampung Tanjung Banun, Pulau Rempang, Batam, Kepri, Selasa (5/3). Beberapa di antara mereka menggenggam amplop berwarna coklat. ”Coba kau lihat baik-baik. Tinggal 15 orang yang masih bertahan,” kata Erlangga Sinaga (42), salah satu di antaranya, sambil mengeluarkan isi amplop berupa surat peringatan (SP) 2 dari Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada 15 warga Tanjung Banun. Warga diminta segera meninggalkan kebun dan rumahnya. Pada 29 Februari 2024 ada 32 warga Tanjung Banun yang mendapat SP 1. Sebanyak 17 warga di antaranya telah menyetujui ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. BP Batam meminta lahan di Tanjung Banun segera dikosongkan karena pembangunan 961 rumah relokasi harus dimulai. Warga di lima kampung lain yang terdampak tahap I Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City bakal dipindahkan ke lokasi tersebut.

Erlangga menuturkan, ganti rugi tanah yang ditawarkan BP Batam sebesar Rp 14.000 per meter persegi. Selain itu, tanaman warga di kebun juga diganti dengan besaran Rp 6.000 hingga Rp 20.000 per batang. Tanah Erlangga seluas 8.737,74 meter persegi dengan pohon kelapa berjumlah 200 batang,  akan mendapat ganti rugi Rp 126 juta. ”Tak silau aku dengan uang segitu. Kebunku bisa menghasilkan lebih banyak dari itu,” ujar Erlangga. Ia mengatakan tak pernah berniat menjual kebun miliknya itu. Pohon kelapa di kebun adalah tabungan masa depan bagi Erlangga dan keluarganya. Warga lainnya, Rusmawati (51), mengatakan memiliki rumah yang berdiri di lahan seluas 503,74 meter persegi. Oleh pemerintah, bangunannya akan diganti Rp 42 juta dan lahan diganti Rp 7 juta. ”Dengan uang Rp 49 juta, mau cari rumah di mana?,” katanya. Tanah itu dibelinya pada akhir tahun 2015 dengan harga Rp 90.000 per meter persegi. Adapun untuk membangun rumah, Rusmawati menghabiskan dana Rp 280 juta.

Warga Pasir Panjang, Ishak (57) pada Senin (4/3). mengatakan, orang-orang di kampungnya akan tetap bertahan di rumah masing-masing sampai kapan pun. Mereka tidak mau menerima ganti rugi dan tawaran relokasi ke Tanjung Banun. Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru Andri Alatas menyatakan, tindakan pemerintah melayangkan surat peringatan kepada warga yang sedang mempertahankan ruang hidupnya adalah bentuk kesewenang-wenangan. ”Ini menunjukkan pemerintah tidak belajar dari kesalahan mereka sebelumnya. Nyatanya, sampai kini, pemerintah masih saja mengabaikan suara warga dan tetap menggunakan kekuatan berlebihan untuk menggesa PSN Rempang Eco City,” kata Andri. (Yoga)

Masa depan ekonomi Indonesia terletak, antara lain, pada ekonomi kreatif. Modal dasar dan potensinya besar, juga tantangan-tantangannya. Kolaborasi semua pemangku kepentingan guna memperkuat ekosistem menjadi prasyaratnya. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, potensi perkembangan ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia begitu besar. Kreativitas dan inovasi menjadi modal utama para pelaku ekraf dalam negeri. ”Orang Indonesia itu (sebagai) pelaku ekraf dikenal dunia dengan kemampuan berkreasi dan inovasi. Jadi, itu sudah menjadi core Indonesia. Ini yang harus jadi keunggulan yang kita lebih pertimbangkan di masa depan,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama Kompas, Rabu (6/3) di Jakarta. Ia mengatakan, industri manufaktur dan hilirisasi tambang memang penting.

Namun, hilirisasi sektor ekraf pun perlu dilakukan. Sebab, efek pengganda dari produksi barang dan jasa ekraf dapat berkontribusi pada neraca ekraf untuk mendongkrak perekonomian nasional.  Meski demikian, ia mengakui masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku ekraf di lapangan, diantaranya isu pembiayaan dan perubahan teknologi yang dinamis. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendampingi, bukannya meninggalkan. ”Ekosistem harus kuat dan berkelanjutan,” katanya. Salah satu caranya, menurut Sandiaga, investasi penuh pada SDM. Kolaborasi lintas sektor dan kebijakan publik yang mendukung juga mutlak dilakukan. Selain itu, pemerintah berkomitmen mendukung dari sisi pembiayaan.

Skemanya, antara lain, public private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta. Sumber dananya berasal dari dana pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Fund). Ada pula skema lain, termasuk untuk UMKM, yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini mengatur mengenai pembiayaan, pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur, dan insentif untuk pelaku ekraf. PP ini juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekraf dengan memfasilitasinya agar ekosistem ekraf dapat berjalan dengan baik. (Yoga)