Banyaknya kendaraan pribadi menjadi penyebab kemacetan di Bandung. Kualitas dan kuantitas angkutan umum di Bandung perlu ditingkatkan agar semakin banyak warga yang mau menggunakannya. Rabu (28/2) pagi, lalu lintas di kawasan Antapani, Kota Bandung, padat seperti biasanya didominasi kendaraan pribadi, mobil atau motor. Hanya secuil angkutan umum yang melintas, tapi tak banyak yang menjadi penumpang di angkutan umum itu. Apabila beruntung, ada angkutan kota (angkot) yang membawa 1-2 penumpang. Namun, tidak sedikit angkot yang terjebak kemacetan tanpa membawa satu penumpang pun. Angkot berwarna kuning jurusan Antapani-Ciroyom yang dikemudikan Kurniawan (27) terlihat kesulitan mencari penumpang.

Ngetem di dekat SPBU Antapani tidak ada penumpang yang berhasil digoda angkot yang cat dan bodinya tidak mulus lagi itu. Kurniawan tidak ingat lagi kapan terakhir angkot berkapasitas maksimal 13 orang itu terisi penuh. Dalam sehari, Kurniawan paling banyak mendapat kurang dari 30 penumpang atau setara Rp 100.000-Rp 150.000. Setelah dikurangi ongkos bensin dan setoran kepada pemilik mobil, ia hanya membawa pulang Rp 50.000-Rp 75.000 per hari. ”Jumlah itu terus turun setiap tahun,” kata Kurniawan, lulusan SMP yang sudah lima tahun jadi sopir angkot. Ardian Maulana (22), sopir angkot yang ditemui di Terminal Antapani, juga mengalami hal serupa. Angkot tidak lagi jadi pilihan. Argi (35), warga Padasuka, Kota Bandung, sudah lama tidak tertarik menggunakan angkot.

Penyebabnya beragam, mulai dari tubuh angkot yang penuh karat, panas karena pendingin udara yang rusak, hingga sopir yang tidak ragu merokok saat mengemudi. Ditambah pengemudi yang berhenti seenaknya, ”Kalau tidak berubah, angkot akan semakin ditinggalkan,” katanya. Sepi di dalam angkot juga terasa di dalam bus umum. Bus Trans Metro Pasundan (TMP) yang dinaiki Aji (24) dari Jatinangor, Kabupaten Sumedang, menuju Jalan Mohamad Toha, Kota Bandung, juga sepi, pada Selasa (5/3) pagi. Menempuh perjalanan 30 km, Aji hanya 1 dari 10 penumpang. Sebanyak 20 kursi lainnya tidak terisi. ”Naik bus sebenarnya enak. Ongkos dari Sumedang ke Kota Bandung hanya Rp 4.900 per orang dan bisa masuk tol. Namun, di jalur arteri tetap terjebak macet. Ini membuat waktu tempuh sulit diperkirakan,” katanya.

Kondisi itu membuat Aji masih ragu bergantung sepenuhnya pada TMP. Sehari-hari, ia lebih banyak menggunakan sepeda motor. ”Lagi pula tidak semua tempat di Bandung bisa dijangkau dengan kendaraan umum,” katanya. Dosen Teknik Sipil ITB, Sony Sulaksono Wibowo, berpendapat, Peran angkot sebagai moda transportasi publik di Kota Bandung juga perlu menjadi perhatian. Menurut Sony, publik enggan menggunakan angkot sehingga perlu diperbaiki, padahal moda ini dinilai sesuai dengan kondisi jalan-jalan di Bandung yang cenderung sempit dan kecil. Pengubahan rute dan perbaikan moda angkutan ini juga perlu diiringi peningkatan kesadaran masyarakat. (Yoga)

Di tangan anak-anak muda, tempat-tempat bersejarah di Kota Metro, Lampung, difungsikan menjadi ruang kreatif. Bangunan cagar budaya menjadi ikon baru kota itu. Semangat merawat sejarah lahir dari rasa cinta warga pada kotanya. Suasana di Rumah Asisten Wedana, salah satu bangunan cagar budaya di Kota Metro, Provinsi Lampung ramai pengunjung, Sabtu (24/2) siang. Sejumlah orang bersantai menikmati suguhan makanan dan minuman yang dijual di Wedana Space. Ruang publik yang berada dalam bangunan cagar budaya itu lahir dari kreativitas anak-anak muda. Salah satunya Reyza Pribadi Lukita (25), pemuda yang membantu merealisasikan Rumah Asisten Wedana menjadi ruang kreatif. Luki, lulusan jurusan arsitektur ITB   itu mencurahkan ide secara sukarela membuat desain interior Rumah Asisten Wedana, berkonsultasi dengan Tim Ahli Cagar Budaya Kota Metro.

”Saya tidak boleh sembarangan karena ini adalah bangunan cagar budaya. Jangan sampai desain yang dibuat mengubah bentuk asli atau merusak struktur bangunannya,” kata Luki. Ruang utama bangunan bersejarah itu dijadikan tempat untuk menyambut pengunjung. Di tempat itu terdapat beberapa kursi kayu dan meja yang ditata saling berhadapan. Beberapa foto sejarah transmigrasi di Kota Metro terpasang di dinding. Di tempat itu terdapat sembilan gerai UMKM yang menjual berbagai produk, mulai dari makanan, minuman, hingga suvenir. Ada juga ruang belajar untuk komunitas. Ruang gerak diatur agar pengunjung nyaman berkeliling dan bisa mampir ke semua gerai. Sebagai warga Kota Metro, Luki terpanggil untuk berkontribusi merawat dan melestarikan bangunan cagar budaya. Kini, ia bersama dua rekannya, yakni M Riananda Pratama (27) dan Prasedo Fajar Utomo (25), menjadi pengelola Rumah Asisten Wedana.

Rumah Asisten Wedana hanyalah satu dari tujuh bangunan atau benda bersejarah yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Pemerintah Kota Metro. Mayoritas merupakan bangunan peninggalan kolonial Belanda. Rumah Asisten Wedana merupakan rumah tinggal sekaligus pusat pemerintahan resmi Asisten Kawedanan Metro (setingkat camat). Tempat itu didirikan sebagai bagian dari pembangunan pusat kota oleh pemerintah kolonial Belanda pada 1935. Bangunan cagar budaya lain di Kota Metro adalah Rumah Dokter atau Dokterswoning yang dibangun pada 1939. Kala itu, bangunan tersebut difungsikan sebagai tempat tinggal bagi dokter-dokter Belanda yang bertugas di Metro. Sekarang, bangunan cagar budaya itu difungsikan menjadi Rumah Informasi Sejarah Kota Metro yang ramai dikunjungi anak-anak sekolah. Bangunan lain yang menjadi cagar budaya adalah Klinik Santa Maria (1938), Health Center (1958), dan Menara Masjid Taqwa Kota Metro (1967). (Yetede)

Anggota BPK nonaktif, Achsanul Qosasi, didakwa memintaRp 40 miliar ke Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau Bakti Kemenkominfo Anang Achmad Latif, untuk pengondisian hasil audit BPK atas proyek pembangunan menara BTS (base transceiver station) 4G. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung, Imron Mashadi, mengungkapkan, Achsanul menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperoleh uang 2,64 juta USD atau Rp 40 miliar. Uang itu diterima Achsanul dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan sumber uang dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan atas perintah Dirut Bakti Anang Achmad Latif.

”Dengan maksud supaya terdakwa Achsanul Qosasi membantu mengkondisikan hasil audit pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kemenkominfo supaya mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan tidak menemukan kerugian negara dalam pelaksanaan proyek BTS 4G 2021,” kata jaksa penuntut umum Imron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (7/3). Imron mengungkapkan, hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) 2021 BPK menemukan, proses perencanaan, pemilihan jenis kontrak, dan pelaksanaan kontrak proyek penyediaan BTS 4G serta infrastruktur pendukungnya belum sepenuhnya sesuai ketentuan. Selain itu, nilai antara kontrak pembelian juga berbeda dengan kontrak payung pembangunan BTS 4G tahun 2021 untuk Paket 1-3.

Hasil pemeriksaan itu juga menemukan potensi pemborosan atas komponen biaya dalam daftar kuantitas kontrak payung sebesar Rp 1,5 triliun. Lokasi lahan pembangunan BTS juga belum seluruhnya memperoleh IMB dan didukung surat perjanjian pinjam pakai lahan. Hal lainnya, ada potensi keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek BTS 4G dan potensi pengenaan denda keterlambatan pada Paket 1Tahap 1A dan Paket 2 Tahap 1A. Jaksa mengatakan, Anang memberikan uang tersebut karena ketakutan BPK akan memberikan penilaian yang merugikan proyek BTS 4G, seperti kemahalan harga, kelebihan spesifikasi, dan inefisien apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi. (Yoga)

Perang teknologi antara AS dan China memanas, terutama di ranah kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kedua negara itu berusaha saling memblokir dengan alasan keamanan. Kasus di perusahaan teknologi AS, Google, menjadi contoh terkini. Departemen Kehakiman AS resmi menggugat Ding Linwei (38), warga China dan mantan insinyur di Google, atas tuduhan mata-mata dan pencurian teknologi. Ia dituduh mencuri 500 berkas rahasia mengenai komputasi super dan pengembangan teknologi AI di perusahaan itu. Ia ditangkap di California, AS, Kamis (7/3) pagi waktu Indonesia.

”Kami dengan keras melindungi teknologi sensitif yang dikembangkan di AS agar tak jatuh ke tangan yang tidak berhak,” ujar Jaksa Agung AS Merrick Garland. Direktur FBI Christopher Wray menyatakan, penangkapan Ding membuktikan perusahaan yang berbasis di China menghalalkan segala cara untuk memperoleh informasi inovasi teknologi AS. ”Pencurian teknologi inovatif dan rahasia-rahasia perdagangan dari perusahaan-perusahaan AS bisa berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan serta berdampak besar pada ekonomi dan keamanan nasional,” ujar Wray.

Ding bekerja di Google sejak tahun 2019. Melalui posisinya sebagai insinyur teknologi informasi, ia memiliki akses terhadap berbagai berkas sensitif dan rahasia Google. Pada 26 Desember 2023, ia mengundurkan diri. Tiga hari kemudian, Ding telah diangkat menjadi salah satu direktur di sebuah perusahaan teknologi di China yang focus mengembangkan AI. Google pun menyelidiki Ding. Mereka menemukan bukti Ding mengunggah berbagai berkas rahasia mengenai AI ke akun komputasi awan sejak tahun 2022. ”Kami segera melapor ke aparat penegak hokum bahwa terjadi pencurian rahasia perusahaan dan teknologi yang sensitif,” kata juru bicara Google, Jose Castaneda.

Berdasarkan dakwaan, pada Juni 2022, Ding didekati CEO Beijing Rongshu Lianzhi Technology Co, perusahaan rintisan teknologi China. Ia ditawari jabatan pemimpin bagian teknologi (chief technology officer) dengan gaji 14.800 USD atau Rp 231,5 juta per bulan. Menjelang Mei 2023, Ding mendirikan perusahaan sendiri di China, Shanghai Zhisuan Technology Co. Ia menetapkan diri sebagai CEO. Dakwaan Departemen Kehakiman AS menyebutkan, Ding tidak pernah memberi tahu Google soal afiliasinya dengan Rongshu atau Zhisuan. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Ding dapat diganjar hukuman penjara maksimum 10 tahun dan denda hingga 250.000 USD (Rp 4 miliar) per dakwaan. (Yoga)

Saat perekonomian China stagnan, tak ada cara lain selain mencari jalan baru. Pencarian ini membutuhkan waktu, tetapi harus ditempuh. China menetapkan target pertumbuhan 5 %untuk 2024. Ditengah kondisi ekonomi China yang lesu, target ini terbilang ambisius. Presiden China Xi Jinping dan pemerintahannya menyadari hal ini. Kini, tantangan China adalah menemukan jalan baru untuk memulihkan perekonomian. Salah satu caranya dengan membangun industri yang penting bagi daya saing masa depan, mulai dari kecerdasan buatan hingga eksplorasi ruang angkasa (Kompas.id, 5/3/2024). Target pertumbuhan China ini tergolong rendah selama satu dekade terakhir, tapi, angka 5 5 cukup optimistis pada saat kondisi sejumlah sektor di China tengah bermasalah, mulai dari properti hingga ekspor mereka.

Secara keseluruhan, China mengakui bahwa fondasi ekonomi mereka sangat rapuh. Salah satu cara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mereka tidak lagi bergantung pada cara-cara   lama. Pejabat China telah memahami masalah ini dengan mengatakan, pemerintah akan mengubah model pembangunan China. Pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5 % hanya untuk menjaga lapangan kerja dan kemungkinan risiko ekonomi. Mereka masih berambisi untuk kembali membuat loncatan. Dalam rumus pertumbuhan ekonomi, pergerakan yang dalam waktu cepat bisa dilakukan adalah meningkatkan konsumsi masyarakat.

Rencana ekonomi baru yang diumumkan Senin (4/3) bertujuan untuk meningkatkan belanja konsumen dengan mengatasi tantangan demografis negara tersebut, termasuk kebijakan yang mendesak masyarakat untuk memiliki lebih banyak anak karena populasi menua di Tiongkok menghadirkan risiko struktural terhadap prospek ekonomi jangka panjang. Kebijakan lebih banyak anak akan menjaga pasar pada masa depan. Rencana tersebut juga mencakup menghilangkan pembatasan investasi asing di bidang manufaktur dan membuat komitmen baru untuk bersaing secara global dalam teknologi, seperti komputasi kuantum, mahadata, dan kecerdasan buatan, serta eksplorasi ruang angkasa. Melihat rencana itu, China sangat serius dengan pengembangan teknologi digital sebagai sumber pengembangan ekonomi masa depan. (Yoga)

Sebagian mahasiswa penerima program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terancam putus kuliah karena dikeluarkan dari daftar penerima bantuan pendidikan itu. Kondisi ini terjadi seiring penurunan alokasi anggaran program KJMU. Selama ini bantuan pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga miskin itu menjadi salah satu cara memutus rantai kemiskinan di DKI. Data BPS tahun 2023 menunjukkan, angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi 31,45 %. Di Provinsi DKI Jakarta, APK perguruan tinggi terus naik dari 33,5 % pada 2016 menjadi 40,05 % pada 2021. Artinya 40 dari 100 warga di usia 18-25 tahun sedang kuliah. Membaiknya APK perguruan tinggi di DKI Jakarta tak lepas dari adanya bantuan pendidikan.

Pemprov DKI  Jakarta memiliki program KJMU sejak 2016, yakni bantuan pendidikan bagi mahasiswa berupa dana Rp 1,5 juta per bulan atau Rp 9 juta per semester. Sasarannya adalah pelajar DKI Jakarta dari keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pada 2023 tercatat 23.958 penerima.  Namun, tahun ini Pemprov DKI Jakarta hanya menganggarkan KJMU Rp 180 miliar atau setengah dari anggaran tahun lalu yang mencapai Rp 360 miliar (Kompas, 7/3/2024). Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta memastikan tak mencabut penerima KJMU yang sudah berjalan.

Kebijakan yang ditetapkan adalah pemadanan data kesejahteraan sosial agar penerima manfaat tepat sasaran, tapi, validasi data itu menimbulkan keluhan karena sebagian mahasiswa dikeluarkan dari daftar penerima program. Saat ini bantuan pendidikan di Indonesia oleh pemerintah menjadi harapan bagi para mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengakses layanan pendidikan tinggi. Mengingat, meningkatnya biaya pendidikan tinggi makin memberatkan warga, bahkan tak terjangkau keluarga miskin, juga sebagian masyarakat dari kelas menengah. Namun, mereka kesulitan mengakses berbagai skema beasiswa atau bantuan pendidikan dari pemerintah karena dinilai tidak memenuhi syarat. (Yoga)

Menjadi wajib pajak (WP) di Indonesia memang cukup pelik. Urusan pajak tidak berhenti sampai kewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong dari gaji setiap bulan. Jika seseorang bertahun-tahun tidak melapor pajak atau mengurus surat pemberitahuan tahunan (SPT), ada sanksi berupa denda sampai pidana kurungan yang bisa menanti. Itulah yang pernah dirasakan Dinda (43), bukan nama sebenarnya, pekerja swasta yang berdomisili di Jakarta. Pada suatu hari di tahun 2018, rumah orangtuanya di Jateng tiba-tiba kedatangan ”surat cinta” dari kantor pajak setempat. Isinya mengingatkan bahwa Dinda sudah lama tidak melapor pajak. Dinda pun dikenai sanksi denda Rp 500.000 karena tercatat lima tahun tidak mengurus SPT.

Dinda yang saat itu merantau di luar kota kaget, tidak menyangka ia akan dikejar-kejar kantor pajak karena ”bolong” melaporkan SPT tahunan. ”Karena tidak mau berpanjang-panjang, langsung saya urus. Untungnya masih relative kecil dan saya masih sanggup. Tidak terlalu susah juga, langsung bayar di ATM di kantor pajak, selesai tidak lebih dari dua jam,” katanya, Rabu (6/3). Dinda bukannya sengaja mengabaikan laporan SPT selama bertahun-tahun. Hanya saja, ia kesulitan mengurus administrasi pajak karena ia masih tercatat sebagai WP di Jateng, sementara ia sudah merantau sejak awal bekerja. Seingatnya, dulu pelaporan SPT hanya bisa secara luring ke kantor pajak tempatnya terdaftar sebagai WP.

Saat awal-awal SPT bisa diurus daring pun, ia tetap harus pulang untuk mengurus kode EFIN (Electronic Filing Identification Number) agar bisa melapor secara daring. Sejak peristiwa itu, Dinda lebih rajin melapor pajak demi menghindari denda. Sistem saat ini pun, menurut dia, sudah lebih mudah karena bisa diurus secara daring. Sejauh ini, ia baru satu kali absen mengurus SPT, yaitu pada 2023 karena kesibukan kerja. Yusuf (31), pekerja swasta asal Tangerang yang sudah tiga tahun tidak melapor pajak karena lupa kode EFIN dan password, juga mempertanyakan aturan denda itu. ”Saya sudah bayar pajak. Kecuali tidak bayar, didenda tidak apa-apa. Kenapa masih harus diribetin urusan denda juga,” ujarnya. Apalagi, menurut dia, masyarakat sehari-hari sudah terkena berlapis-lapis pajak.

”Kita kena double kill pajak. Ada PPh, pajak beli barang, pajak makan, pajak beli tiket pesawat. Sementara orang pajak digaji gede dan dapat remunerasi. Denda justru bisa membuat orang kesal dan semakin malas mengurus SPT,” tuturnya. Urusan denda bagi WP yang tidak melapor SPT memang diatur dalam Pasal 7 UU No 28 Tahun 2007 tentang Syarat dan Ketentuan Umum Terkait Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Denda yang harus dibayarkan WP yang telat melaporkan SPT tahunan PPh adalah Rp 100.000 untuk setiap keterlambatan/kealpaan melapor SPT PPh WP orang pribadi. Sementara untuk SPT PPh WP badan, dendanya adalah Rp 1 juta. Denda pajak yang masuk ke kas negara itu akan dilaporkan sebagai penerimaan perpajakan dan dilaporkan dalam realisasi APBN oleh Kemenkeu. Sanksi itu merupakan bagian dari sistem pengawasan pajak untuk mendorong kepatuhan WP melaporkan SPT. (Yoga)

Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan, pemerintah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan konkret untuk mendukung ekonomi kreatif, termasuk promotor musik dan penyelenggara event lainnya. Skemanya bervariasi, mulai dari bagi hasil sampai hibah. ”Polanya bisa hibah atau dana bergulir. Bisa juga co-investment, tidak dipinjamkan, tetapi bagi keuntungan. Bisa pula dana pendampingan yang dikaitkan dengan dampak ekonomi yang terjadi. Saya melihat, kreativitas ini tidak ada batasnya untuk menghadirkan pendanaan-pendanaan inovatif,” kata Sandiaga dalam wawancara eksklusif dengan Kompas di Jakarta, Rabu (6/3).

Soal skema mana yang ditetapkan pemerintah untuk suatu proyek, menurut Sandiaga, bergantung pada sejumlah variabel, antara lain karakter proyek. Untuk perhelatan konser musik, misalnya, pertimbangannya, merujuk pada kebutuhan penyelenggara, permintaan artis, dan keperluan manajer. ”Negara harus hadir, harus bisa mendampingi dalam konsep PPP (public-private partnership). Dan kita harus mencapai kesepakatan yang konsepnya dunia usaha memimpin, negara hadir memfasilitasi. Jadi, di sinilah sinergi dengan konsep Indonesia incorporated,” katanya.

Dasar hukum fasilitas pembiayaan ekonomi kreatif dari pemerintah ke swasta yang dimaksud Sandiaga itu adalah perpres yang mengatur Indonesia Tourism Fund (ITF), yang sedianya diterbitkan Maret 2023. Sebagaimana pernah disampaikan Sandiaga sebelumnya, perpres itu efektif berlaku mulai triwulan II-2024.  Sebagai dana awal, pemerintah mengalokasikan dana Rp 2 triliun ke ITF. Pengelolanya, menurut Sandiaga, kemungkinan akan diserahkan ke badan negara yang sudah ada. (Yoga)

Jumlah investor aset kripto di Indonesia per Januari 2024 mencapai 18,83 juta orang. Masyarakat diimbau untuk selalu mengingat prinsip utama dalam berinvestasi, yaitu memahami risiko dan memiliki literasi memadai. Kenaikan harga aset kripto terpopuler, bitcoin, hingga ke level tertinggi sepanjang sejarahnya terjadi menjelang momen empat tahunan, bitcoin halving. Masyarakat diingatkan untuk tetap bijak dalam berinvestasi seiring tren kenaikan harga atau bullish yang diprediksi masih akan berlanjut. Berdasarkan situs CoinMarketCap, harga bitcoin (BTC) pada Kamis (7/3) berada di level 66.000 USD atau Rp 1,03 miliar, naik 5 % dalam sepekan.

Koreksi harga sempat terjadi setelah rekor terbentuk di angka 69.000 USD pada Selasa (5/3). Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan titik puncak sebelumnya pada 12 November 2021 di level 64.400 USD. ”Pasar kripto telah melewati masa bearish (tren penurunan harga) dan optimisme masyarakat menjelang bitcoin halving juga meningkat,” kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi, Bappebti, Tirta Karma Sanjaya dalam keterangannya, Kamis. Bitcoin halving adalah momen pembatasan hadiah untuk para penambang bitcoin yang berlangsung empat tahun sekali dan jatuh pada tahun ini. Aktivitas menambang dalam konteks ini adalah serangkaian proses untuk mengeruk aset kripto baru menggunakan keahlian serta seperangkat komputer khusus yang terhubung ke jaringan internet.

Saat ini, menambang aset kripto, seperti bitcoin, bahkan bisa dilakukan dengan aplikasi ponsel yang lebih sederhana. Mengutip Buletin Bappebti 2023, di momen halving, hadiah dari aktivitas menambang bitcoin tersebut akan dibagi dua setiap penambahan 210.000 blok baru dalam rantai blok (blockchain) sampai mencapai batas maksimum kapasitas bitcoin, yaitu 21 juta bitcoin. Adanya halving dimaksudkan untuk mengurangi kecepatan penambahan bitcoin baru dan menjaga aset yang tengah beredar. Semakin sulit bitcoin didapat, semakin mahal juga harga bitcoin. (Yoga)