Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus berusaha meningkatkan modal inti minimum Rp 3 triliun paling lambat akhir Desember 2024. Untuk itu, strategi konsolidasi BPD kian ramai di tahun ini melalui skema kelompok usaha bank (KUB). Berdasarkan data OJK per 31 Desember 2023 terdapat 12 BPD yang belum memenuhi ketentun modal inti minimum melalui setoran modal mandiri dan 10 BPD akan melakukan konsolidasi dalam bentuk KUB. Salah satu BPD yang gencar menambah KUB adalah BPD Jabar dan Banten (Bank BJB).

Tahun ini BJB memiliki empat BPD yang masuk dalam KUB dan perseroan terus melakukan diskusi dengan BPD lain yang terbuka untuk menjadi KUB. Dirut BJB Yuddi Renaldi mengungkapkan, pihaknya telah mendapat perizinan dari OJK terkait proses KUB Bank Bengkulu. “Bank Bengkulu sudah, ada dua lagi yang kami proses, Bank Jambi dan Maluku Malut sudah memasuki tahapan penilaian, mudah-mudahan berjalan baik karena ke duanya intensitasnya signifikan,” ujar Yuddi, Selasa (12/3). (Yetede) 

Kemenhub memprediksi pergerakan masyarakat pada musim mudik Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah mencapai 193,6 juta orang, atau 71,7 % total penduduk Indonesia. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, prediksi ini berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi bekerja sama dengan BPS-Kemenkominfo, serta melibatkan pakar dan akademisi di bidang transportasi.

Hasil survei menunjukkan tren peningkatan pergerakan masyarakat. “Angka ini juga meningkat, melihat pergerkan masyarakat lebaran tahun lalu yakni 123,8 juta orang,” kata Budi Karya di Jakarta, Selasa (12/03). Dia menuturkan, Kemenhub akan berkoordinasi dengan kementerian lain maupun instansi terkait lainnya dalam rangka mengantisipasi terjadinya kendala selama pergerakan musim mudik lebaran. (Yetede) 

Tiga proyek mal dengan kapasitas 161 ribu meter persegi siap mengguyur Jakarta pada 2024. Senior research advisor Knight Frank Indonesia di Jakarta, Syarifah Syaukat, baru-baru ini mengatakan, tiga proyek mal baru itu mencakup Retail Podium Thamrin Nine di kawasan Jl. MH Thamrin, Jakpus seluas 27.000 m², Holland Vilage Mal, Cempaka Putih, Jakpus (44.000 m²) dan Menara Jakarta, Kemayoran, Jakpus (90.300 m²).

Kehadiran ruang mal baru itu meramaikan pasokan existing yang bertengger di level 4,91 juta m² dengan tingkat kekosongan 1,03 juta m². “Rerata tingkat okupansi ruang ritel saat ini berada di kisaran 79 % atau meningkat tipis dari tahun lalu,” kata Syarifah. Inovasi menjadi keharusan dari peritel dan pengelola ritel untuk memberikan new experience kepada pengunjung. Di Jakarta, setidaknya 7 % ritel melakukan renovasi sebagai bentuk adaptasi terhadap kebutuhan pengunjung ritel saat ini. (Yetede) 

Niro Granite Indonesia, perusahaan manufaktur porcelain tiles dibawah Niro Ceramic Group, resmi membuka showroom Creative Lab by Niro Granite di Balikpapan, Kaltim. Manajemen Niro Granit Indonesia menilai bahwa strategi ini merupakan hal yang sangat apik untuk diambil dalam menggarap potensi pasar di Kalimantan yang semakin positif, terutama seiring dibangunnya Ibukota Negara Nusantara (IKN) di Kaltim.

“Melalui showroom pertama di Kalimantan ini, kami ingin mendekatkan diri ke public, bukan hanya dengan beragam pilihan porcelain tiles, namun juga service yang terbaik,” ucap Choong Be Ren, CEO Niro Granite Indonesia di Jakarta, dalam keterangan tertulis baru-baru ini. (Yetede) 

Berkaitan dengan konser enam hari penyanyi pop AS, Taylor Swift, di Singapura. Wartawan The Sydney Morning Herald mengangkat isu itu dengan PM Singapura Lee Hsien Loong saat jumpa pers bersama PM Australia Anthony Albanese di Melbourne. PM Lee menjelaskan bahwa pemerintahannya melakukan kesepakatan bisnis dengan manajemen Swift. Singapura mengharapkan bisa mendapatkan konser eksklusif di Asia Tenggara dan bersedia membayar kompensasi untuk itu. Penentuan mau atau tidaknya Swift memberikan ”konser eksklusif” selama enam kali di Singapura berada sepenuhnya pada pihak artis. Kalau kemudian Swift memutuskan itu, bukan berarti Singapura berniat merugikan negara ASEAN lain dengan tak bisa menggelar konser dari artis yang paling banyak pengikutnya itu. Sebab, pendekatan ini bisa juga diterapkan negara lain.

Singapura memang menangguk untung dari penyelenggaraan konser berkelas dunia itu. Hampir semua pencinta Swift dari seluruh penjuru dunia datang ke Singapura untuk menyaksikan penampilan bintang idola mereka. Ada yang menyatakan bahwa nilai ekonomi yang didapatkan Singapura ratusan kali lebih besar dari investasi yang ditanamkan. Baik Coldplay, Taylor Swift, maupun artis-artis yang lain menjadi fenomena ekonomi yang luar biasa. Tidak keliru juga kalau dikatakan Swift-nomics karena penampilan seorang artis bisa memberikan manfaat ekonomi yang luar biasa kepada sebuah negara. Singapura bisa melakukan ini karena mereka memiliki visi ekonomi yang panjang dan ekosistem yang mendukung. Pertama, pemerintah yang berorientasi pasar dan memahami pasar.

Pemerintah tak berpikir ekonomi jangka pendek, tetapi berjangka panjang. Pemerintah Singapura mau turun tangan untuk berbicara dengan manajemen artis.. Kompensasi untuk menghadirkan artis besar tak memikirkan keuntungan (return) secara langsung. Yang jauh lebih diperhatikan pemerintah adalah dampak ekonomi yang didapatkan untuk jangka panjang. Dengan konser yang dikunjungi jutaan fans mancanegara, ekonomi Singapura akan bertumbuh. Kalaupun ada dampak langsung yang bisa dirasakan adalah pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) dari berbagai transaksi yang kemudian terjadi. Kepuasan dari para fans menyaksikan konser menambah kredibilitas dan popularitas Singapura.

Miliaran pembicaraan di media sosial merupakan promosi yang nilainya tak terkira, priceless. Para penonton tak pernah kapok datang ke Singapura karena mereka tak perlu kebingungan untuk datang dan pulang dari tempat konser karena fasilitas transportasi yang bagus. Mereka tak harus kelaparan dan kehausan sebab di mana-mana bisa mudah didapatkan tempat makan dan minum. Fasilitas sanitasi seluruh kota keadaannya prima. Dan, keamanan sangat terjamin karena nyaris tidak ada pencuri dan pencopet. Perlu cara pandang berbeda jika ingin menyaingi Singapura. Indonesia Incorporated yang didengung-dengungkan masih tahap wacana, sementara Singapore Incorporated setiap saat dijalankan (Yoga)

Gegap gempita dan gemerlap konser Taylor Swift selama enam hari di Singapura, 2-9 Maret 2024, baru saja lewat. Sekarang, pemerintah, penyelenggara, semua pemangku kepentingan terkait, dan berbagai elemen yang kecipratan manfaat barangkali sedang menghitung jumlah cuan yang masuk. Dari perspektif ekonomi kreatif (ekraf), sukses kolaborasi berbagai pihak dan aspek dalam perhelatan itu menjadi bukti dahsyatnya kekuatan ekraf. Dalam penerimaan pariwisata saja, Singapura diperkirakan meraup 260 juta USD hingga 375 juta USD atau Rp 4 triliun hingga Rp 5,8 triliun. Event itu juga bisa menjadi benchmark bagaimana seharusnya menggarap ekonomi kreatif. Ini tidak sebatas pada konser musik, tetapi untuk semua cabang ekraf.

Untuk Indonesia, Titik tolak yang barangkali bisa menjadi konsensus bersama sekaligus klise adalah ekraf Indonesia punya potensi besar, tetapi perkembangannya belum optimal. Berbagai kajian menyimpulkan, peran ekraf vital sebagai sumber pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan efek pengganda luas dalam perekonomian suatu negara. Petikan wawancara Kompas dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno, di Jakarta, Rabu (6/3) mengungkapkan, ”Swiftonomics” kini banyak dikaji akademisi dan analis. Salah satu ekonom menyampaikan, dari setiap konser (Taylor Swift) TS di Singapura, 70 % penonton berasal dari luar Singapura. Dana yang dihabiskan mulai dari 350 juta USD hingga 500 juta USD. Konon kabarnya, rahasia ”dapur” mereka, (pemerintah) mendukung 15 juta USD atau Rp 235,8 miliar (kurs Rp 15.723 per USD). Maka, nominal ini sudah kembali dengan cepat berkali-kali lipat.

Ini sebuah langkah kemampuan yang harus kita miliki, kombinasi kemampuan menghadirkan venue berskala internasional, menghadirkan kebijakan yang kondusif, dan dana pendamping yang tersedia. Maka, kita harus mengembangkan infrastruktur, mempermudah perizinan penyelenggaraan event. Kita harus kolaborasi dengan stakeholders. Pemerintah harus hadir, harus bisa mendampingi. Misalnya, nanti Indonesia mendapat kesempatan menghadirkan the next TS, kita harus mampu menyediakan bukan hanya konser, hotel, produk-produk kuliner, dan suvenir. Namun, kita juga harus cari produk-produk yang bisa dijual dan unggul dari Indonesia sebagai adidaya seni dan budaya, ekonomi hijau. Kita harus mengambil peran yang lebih kuat lagi ke depannya. (Yoga)

Pemerintah harus cermat dalam menjaga stabilitas fiskal negara mengingat kebutuhan belanja yang berisiko melonjak di masa mendatang. Tantangan ekonomi global yang tidak menentu, menjadi hal penting yang tak boleh dikesampingkan lantaran berisiko merembet ke dalam negeri, yang akhirnya turut memengaruhi strategi belanja negara. Dus, siasat fiskal yang antisipatif dan mumpuni amat dibutuhkan. Kabar teranyar menyebutkan bahwa pemerintah akan kembali menerapkan skema burden sharing alias berbagi beban dengan pemerintah daerah untuk menopang belanja negara pada tahun depan, khususnya untuk bantuan sosial (bansos). Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 didesain dengan skema berbagi beban bersama pemda melalui optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alasannya, pemerintah menganggap burden sharing dengan pemerintah daerah yang diterapkan dalam APBN 2022 dan 2023, tergolong sukses sejalan dengan beragam dinamika ekonomi yang terjadi seperti gejolak harga komoditas, maupun untuk menopang alokasi bansos. Kendati demikian, patut diingat pula bahwa kemandirian fiskal masing-masing daerah tidaklah sama. Faktanya, masih ada sebagian daerah yang belum menyelesaikan peraturan PDRD. Walaupun sejatinya, pemerintah talah memberikan kelonggaran yang amat luas kepada daerah untuk menyusun Perda PDRD, kurang lebih 2 tahun, sejak UU HKPD disahkan pada Januari 2022. Alhasil, pejabat lokal pun tidak memiliki hak untuk memungut pajak dan retribusi atas seluruh aktivitas ekonomi. 

Hal itu juga memicu ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Kendala tersebut harus segera diatasi, jika pemerintah ingin skema burden sharing yang digagas untuk APBN 2025, khususnya dalam menopang bansos, berjalan mulus. Tugas yang amat urgen adalah terus mendorong kemandirian fiskal semua daerah. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tantangan ekonomi ke depan tidak makin ringan. Perihal kenaikan inflasi misalnya. Harga sejumlah bahan pangan menjulang. Menurut BPS, inflasi pada Februari 2024 mencapai 0,37% secara bulanan dan 2,75% secara tahunan. Kenaikan inflasi itu dipicu oleh inflasi harga bergejolak alias volatile food yang menyentuh level tertinggi dalam 17 bulan terakhir. Lonjakan anggaran bansos, berkelindan dengan tarik-menarik kebutuhan anggaran dari sektor lainnya, jelas akan menjadi ujian berat bagi keuangan negara. Jika tak mampu berpijak pada strategi mengerek pendapatan dan mengatur belanja secara strategis, maka stabilitas fiskal menjadi taruhan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menaikkan status perkara dugaan korupsi investasi fiktif PT Taspen (Persero) ke tahap penyidikan. Selanjutnya dilakukan pemanggilan saksi untuk diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah tersebut. Tim KPK sudah melakukan upaya pencegahan ke luar negeri terhadap dua orang, termasuk melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, di antaranya di kantor Taspen. “Tentu pemeriksaan saksi-saksi yang akan menjadi prioritas lebih dahulu dalam rangka melengkapi alat bukti,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan melalui pesan singkat, Senin (11/3). Pada perkembangan sebelumnya, penyidik KPK telah menemukan sejumlah bukti terkait dengan perkara dugaan korupsi investasi fiktif saat menggeledah kantor Taspen, Jumat (8/3). Selain kantor Taspen, KPK juga menggeledah sebuah kantor swasta di kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta. Pada kegiatan penggeledahan di dua lokasi tersebut, penyidik menemukan dokumen, barang bukti elektronik dan catatan keuangan yang diduga terkait dengan perkara dugaan korupsi Taspen. Barang-barang temuan penyidik KPK saat penggeledahan, terang Ali, akan segera disita sebagai barang bukti untuk berkas perkara korupsi di Taspen itu. Lembaga antirasuah menduga investasi fiktif Taspen dengan perusahaan lain merugikan negara ratusan miliar rupiah. Pencegahan ke luar negeri itu diajukan terhadap dua orang yang terdiri atas penyelenggara negara dan pihak swasta, kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham. Permintaan cegah itu berlaku untuk enam bulan pertama atau sampai dengan September 2024 dan bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu dari dua orang tersebut adalah Direktur Utama Taspen Antonius N.S. Kosasih. Selain Antonius, KPK turut mengajukan pencegahan ke luar negeri terhadap Dirut PT Insight Investments Management Ekiawan Heri Primaryanto.

Program Prakerja yang didesain sebagai pelatihan pengembangan kompetensi bagi pekerja maupun calon pekerja, dilanjutkan pada tahun ini. Sejak digulirkan pada April 2020, program tersebut sudah menjangkau tak kurang dari 17 juta penerima manfaat. Hanya saja, dalam pelaksanaannya masih banyak celah dari program tersebut. Upaya untuk membangun kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing, belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Sejauh ini, pemerintah terkesan menjalankan Program Prakerja sebagai proyek menyerap anggaran. Tidak memiliki tolok ukur jelas mengenai kompetensi dan peningkatan daya saing SDM yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mencapai sasaran Indonesia menuju negara maju.