Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )KASUS SUAP PERKARA : Sekretaris MA Hasbi Hasan Dituntut 13 Tahun Penjara
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) non-aktif Hasbi Hasan dituntut 13 tahun dan 8 bulan pidana penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ariawan Agustiartono menyatakan terdakwa Hasbi Hasan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi suap secara bersama-sama terkait penanganan perkara kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana tingkat kasasi di MA. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” kata Ariawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (14/3).
Hasbi Hasan didakwa menerima suap untuk mengurus gugatan perkara kepailitan KSP tingkat kasasi dengan tujuan memenangkan debitur KSP Intidana, Heryanto Tanaka sebesar Rp11,2 miliar. Dalam dakwaan, disebutkan bahwa Heryanto Tanaka meminta bantuan kepada Dadan Tri Yudianto untuk meminta tolong kepada Hasbi Hasan mengurus perkara kasasi yang bergulir di MA.
Pada perkembangan lain, KPK menyatakan banding terhadap putusan Majelis Hakim atas terdakwa suap perkara di MA, Dadan Tri Yudianto. Dadan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 tahun sekaligus denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Majelis Hakim juga telah menjatuhkan hukum pidana tambahan sebesar Rp7,9 miliar. Jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto telah selesai menyatakan upaya hukum banding dengan Terdakwa Dadan Tri Yudianto, Rabu (13/3).
SURVEI PENJUALAN RIIL BI : SIAGA LESATAN HARGA BARANG
Ekspektasi kenaikan harga pada bulan depan mencapai angka tertinggi. Jika tak segera diantisipasi pemangku kebijakan, situasi ini bakal makin menekan daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang bermuara pada tereduksinya laju ekonomi. Ekspektasi kenaikan harga itu tampak pada Survei Penjualan Eceran Februari 2024 yang dirilis Bank Indonesia (BI). Dalam survei itu, Indeks Ekspektasi Harga pada 3 bulan ke depan yang dihitung dari Januari 2024 mencapai 165,9. Angka itu merupakan level tertinggi baru yang dicatatkan oleh bank sentral, sehingga apabila tidak diantisipasi bakal mengganggu soliditas ekonomi nasional. Apalagi, pada saat bersamaan juga terjadi momentum Ramadan dan Idulfitri yang secara historis mengatrol harga jual barang seiring dengan meningkatnya permintaan. Kalangan ekonom pun menyarankan kepada pemerintah untuk menjamin pasokan pangan atau barang kebutuhan lainnya sehingga meski terjadi kenaikan harga masih dapat diakses oleh konsumen. Ekonom Center of Economic and Law Studies Nailul Huda, mengatakan kenaikan harga pada Ramadan dan Idulfitri tidak bisa dihindari karena merespons tingginya permintaan. Maka untuk mengantisipasi perlambatan agar tidak terlalu jauh, pemerintah perlu untuk menyiapkan stok pangan, terutama beras dan daging sapi. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, menambahkan faktor Ramadan relatif lebih besar dalam menyumbang kenaikan harga. Menurutnya, hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menekan harga kebutuhan pangan yang saat ini tengah tinggi. Operasi pasar menjadi solusi jangka pendek yang perlu lebih intensif dilakukan. Dalam tahap ini, penyesuaian pola konsumsi itu tentu akan memengaruhi aktivitas ekonomi dan pencapaian target PDB sepanjang tahun ini. Sementara itu, Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan selain April 2024, Indeks Ekspektasi Harga juga diproyeksikan meningkat pada Juli mendatang. Hal itu didorong oleh kenaikan harga saat Idulfitri 2024, sementara peningkatan Juli didorong oleh liburan sekolah dan dimulainya tahun ajaran baru.
Waspada dalam Euforia
Suasana lantai bursa pada sesi perdagangan sejak Rabu (13/3) sampai kemarin, benar-benar luar biasa. Indeks harga saham gabungan alias IHSG berulangkali menembus rekor tertinggi di tengah gerak bursa Asia yang berfluktuasi. Gerak IHSG bahkan sempat menembus all time high (ATH) sebelum ditutup di posisi 7.433,31, kemarin. Sepanjang perdagangan, indeks bergerak di level 7.380—7.454. gairah panas IHSG mendorong saham-saham emiten turut menghijau. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat sebanyak 13 miliar saham telah beredar dengan nilai Rp10,9 triliun yang dibukukan dari total 1,27 juta transaksi. Kinerja IHSG ditopang oleh 284 saham naik, 247 saham turun, dan 393 stagnan. Di tengah kegembiraan pasar finansial yang bersejarah, dengan IHSG yang menembus angka psikologis 7.436, mata uang kripto Bitcoin juga mencapai puncak baru di level US$72.000 sekeping. Adakah komoditas lain yang berseri-seri? Tentu. Harga emas juga melewati batas US$2.206 per troy ounce. Semua senang berada dalam pasar yang volatile. Namun, di balik euforia itu, para investor sesungguhnya dihadapkan pada dinamika pasar yang menantang. Penawaran SBN ritel seri SR020 juga menjadi titik fokus prospeknya instrumen karena SBN menawarkan alternatif investasi bagi mereka yang mencari keamanan di tengah volatilitas pasar seperti sekarang. Kenaikan jumlah uang beredar di Indonesia, yang mencapai Rp1.051,68 triliun atau naik 9,21% pada Januari 2024 (year-on-year/YoY), menandakan konsumen dan pemerintah, siap tidak siap, akan menghadapi musim belanja besar-besaran dengan harga yang ikut melambung tinggi di kelompok sembako. Di tengah kondisi pasar yang euforia, investor tetap perlu menggunakan akal sehat dan tidak didikte emosi. Salah satunya dengan menerapkan strategi yang seimbang antara ekspansi dan konservasi. Diversifikasi portofolio menjadi kunci, tidak hanya di antara kelas aset yang berbeda tetapi juga dalam aset yang sama untuk menyeimbangkan risiko dan imbal hasil. Menimbang fenomena kenaikan IHSG di atas, potensi emas sebagai lindung nilai, dan volatilitas Bitcoin, investor sebaiknya perlu mempertimbangkan komposisi aset yang adaptif terhadap perubahan pasar. Kinerja aset ke depannya akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter The Fed, dinamika pasar global, serta kondisi ekonomi domestik yang dipengaruhi oleh konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri. Proyeksi penurunan suku bunga acuan The Fed pada paruh kedua 2024 dapat memberikan dorongan bagi likuiditas pasar dan memicu apresiasi lebih lanjut pada aset-aset berisiko. Pada intinya, pendekatan yang berhati-hati di tengah euforia pasar dan tetap proaktif akan memungkinkan investor memanfaatkan peluang sekaligus meminimalkan risiko. Diversifikasi, analisis mendalam, dan pemahaman yang kuat tentang dinamika pasar selalu menjadi kunci sukses dalam investasi pada periode yang penuh tantangan ini.
Lifting Minyak Nasional Naik pada 2026
Produksi minyak siap jual (lifting)
diproyeksikan melandai hingga tahun depan. Posisi lifting pada tahun ini dan
2025 di level 594 ribu barel per hari (bph) sampai 600 ribu bph. Namun lifting
mulai merangkak naik pada 2026 di kisaran 601 ribu bph hingga 630 ribu bph.
Tingkat produksi minyak nasional terus menguat hingga 2030 diposisi 669 ribu
bph hinga 891 ribu bph.
Peningkatan lifting minyak nasional itu seiring
berproduksinya sejumlah lapangan migas. Namun scenario SKK Migas ini belum
memasukkan proyek enchanced oil recovery (EOR) dan eksploitasi migas non
konvensional (MNK) di Blok Rokan. Jika kedua proyek di Rokan membuahkan hasil,
maka target 1 juta barel pada 2030 dapat tercapai. Dirjen Migas Kementrian ESDM
Tutuka Ariadi optimis target 1 juta barel akan tercapai. “Kami terutama menaruh
harapan besar di MNK dan EOR, kalau berhasil keduanya akan menyumbang
kontribusi besar untuk produksi minyak,” kata Tutuka di Jakarta, Kamis (14/3). (Yetede)
Pemerintah Menyalurkan Bansos Rp 16,62 Triliun
PROGRAM FLPP 2024 : Kemenkeu Setuju Suntik Dana Rp229 Miliar
Kementerian Keuangan setuju menyuntikkan anggaran Rp229,06 miliar untuk mendukung pasokan subsidi 220.000 unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2024. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa kucuran biaya tambahan tersebut meningkat sebesar 8,7% dari Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2023. “Untuk rencana kerja anggaran tahun 2024 BP Tapera sebesar Rp229,06 miliar, dengan kenaikan 8,7% dari RKAT 2023 secara prinsip telah kami setujui,” jelasnya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jakarta, Rabu (13/3). Dia berharap alokasi tambahan tersebut bisa menjadi modal awal bagi para Komisioner dan Deputi Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) agar bisa bekerja menyempurnakan hal-hal yang masih kurang. Pada 2024, Kementerian Pekerjaan PUPR siap menggelontorkan bantuan pembiayaan perumahan senilai Rp13,72 triliun untuk membangun 166.000 unit rumah subsidi FLPP.
Komisioner BP Tapera Adi Setianto sempat menyebutkan bahwa pihaknya bakal membidik kenaikan pasokan suplai rumah subsidi pada tahun ini. Awalnya, pemerintah dalam rencana kerja tahun anggaran 2024 menganggarkan bantuan pembiayaan perumahan FLPP senilai Rp13,73 triliun yang diproyeksi hanya mampu menyuplai sebanyak 166.000 unit.
Di samping itu, sepanjang tahun ini pemerintah juga akan menyalurkan sebanyak 166.000 unit subsidi bantuan uang muka (SBUM) dengan total anggaran sebesar Rp680 miliar.
Menjaga Daya Beli & Pengendalian Inflasi
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Inflasi pada Februari 2024 sebesar 2,75% secara year-on-year (YoY) yang ditunjukkan dengan naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti makanan, minuman, dan tembakau hingga rekreasi dan budaya. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi secara YoY pada Februari 2024, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,36%, disusul kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (3,09%), penyediaan makanan dan minuman/restoran (2,38%), kesehatan (1,95%), rekreasi, olahraga, dan budaya (1,68%), pendidikan (1,55%), dan transportasi (1,40%). Selanjutnya, kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan 1,13%, pakaian dan alas kaki (0,90%), perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga (0,57%). Sebaliknya, hanya kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang membukukan penurunan 0,13% pada Februari 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Inflasi atau kenaikan harga ini dapat menjadi indikator mengenai daya beli konsumen, di mana kenaikan harga menunjukkan adanya peningkatan permintaan atau dengan kata lain konsumsi masih bertumbuh. Peningkatan permintaan ini tentu saja, salah satunya dipicu oleh bulan suci Ramadan dan menyambut Hari Raya Idulfitri, di mana menjadi kelaziman bahwa pedagang berharap adanya lonjakan permintaan.
Pasalnya, survei Indeks Kepercayaan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia selaku otoritas moneter menunjukkan adanya tren penurunan belanja atau pengeluaran konsumsi di seluruh golongan pada Februari 2024. Situasi ini disebabkan oleh tingginya harga komoditas pangan yang membebani masyarakat sehingga memengaruhi pola konsumsi secara keseluruhan.
Perkuat Ekonomi Umat, BSI Serahkan Zakat Lebih dari Rp 222 Miliar
PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin mengukuhkan komitmen untuk memperkuat ekonomi umat dengan mendorong peningkatan penyaluran zakat perusahaan. Pada Ramadhan tahun ini, BSI menyerahkan Rp 222,7 miliar zakat perusahaan melalui Baznas, melesat 29 % dibanding periode yang sama tahun lalu.
Dirut BSI Hery Gunardi mengatakan, pihaknya dapat mendorong kenaikan zakat seiring pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2023. Dari total zakat yang disalurkan, Rp 189,7 miliar merupakan zakat dari laba perusahaan dan Rp 33 miliar merupakan zakat pegawai. Dengan angka tersebut BSI kembali menjadi perusahaan dengan volume zakat terbesar di Indonesia. (Yetede)
Waspadai Cuaca Ekstrem Beberapa Hari ke Depan
BMKG memperkirakan terjadinya cuaca ekstrem di sejumlah wilayah
di Tanah Air beberapa hari ke depan. Angin kencang disertai hujan dengan
intensitas ringan-lebat serta gelombang laut tinggi berpotensi terjadi dan
berisiko memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau mewaspadainya. Di
NTB, Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM) memprediksi cuaca ekstrem
berlangsung di NTB hingga akhir pecan ini. Masyarakat diimbau mewaspadai hujan
disertai angina kencang hingga gelombang tinggi. Kepala Stasiun Meteorologi ZAM
Satria Topan Primadi, Rabu (13/3) mengatakan, curah hujan bisa terjadi dengan intensitas
sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang. ”Berpotensi terjadi di seluruh
wilayah NTB, 10-16 Maret 2024,” ujarnya. Kondisi itu bisa terjadi pagi hingga
dini hari, yakni mulai dari Lombok Utara, Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah,
Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Bima, Kota Bima, dan Dompu.
Selain hujan disertai petir dan angin kencang, BMKG Stasiun
Meteorologi ZAM memprediksi potensi gelombang tinggi pada periode itu. Gelombang
dengan tinggi mencapai 2,5-4 meter berpotensi terjadi di Selat Lombok bagian
selatan, Selat Alas bagian selatan, dan Selat Sape bagian selatan. Adapun
gelombang 4-6 meter berpotensiterjadi di Samudra Hindia, selatan NTB. Di
Malang, Jatim, prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Malang, Firda Amalia M, mengatakan,
hingga kini dinamika atmosfer mendukung untuk terjadinya cuaca ekstrem. ”Selain
itu, saat ini juga ada bibit siklon yang berada di selatan Pulau Jawa. Ini bisa
meningkatkan cuaca ekstrem hingga seminggu ke depan berupa hujan lebat disertai
petir dan angin kencang serta gelombang tinggi di perairan selatan Jawa,”
ujarnya. Di Sultra, hujan dengan intensitas sangat tinggi masih berpotensi
terjadi di Kendari dan sejumlah daerah lain di Sultra. Masyarakat diharapkan
mewaspadai banjir dan longsor selama sepekan ke depan. ”Selama seminggu ke
depan, (curah) hujan masih akan tinggi. Kondisi ini diprediksi terjadi di
Kendari, sejumlah daerah di daratan Sultra, dan beberapa di kepulauan,” kata Kepala
Stasiun Maritim BMKG Kendari Sugeng Widarko. (Yoga)
Akses untuk Kuliah Semakin Berat
Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin
membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri.
Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih berat karena
tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan negara.
Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam, di
Jakarta, Rabu (13/3) mengatakan, anggaran fungsi pendidikan minimal 20 % APBN
belum mampu mendukung pembiayaan pendidikan tinggi di perguruan
tinggi negeri (PTN) sekalipun. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi hingga
kini prinsipnya masih gotong royong, yaitu investasi bersama pemerintah dan masyarakat
serta pihak lain. Di acara bincang edukasi ”Mengupas Skema Terbaik dan
Ringankan Pendanaan Mahasiswa”, beberapa waktu lalu, Nizam memaparkan, dari
berbagai data yang dikompilasi tahun 2020, rata-rata total biaya pendidikan
Indonesia sekitar 2.000 USD atau Rp 28 juta per mahasiswa.
Dibandingkan India yang berkisar 3.000 USD, biaya di
Indonesia lebih murah 75 %, tapi, dibandingkan dengan Malaysia, biaya pendidikan
di Indonesia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 USD AS
per mahasiswa. Hingga kini, subsidi biaya kuliah dari pemerintah dengan standar
minimum di PTN baru 28 % Anggaran Diktiristek tahun 2024 sekitar Rp 33,6
triliun, tetapi itu termasuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau dana
masyarakat sekitar Rp 7 triliun. Saat ini sebagian besar anggaran Diktiristek
habis digunakan untuk belanja pegawai. ”Jika mau menyubsidi seperti di
Malaysia, butuh Rp 110 triliun atau empat kali lipat anggaran PTN, belum
bantuan PTS. Kalau mau seperti Australia, kebutuhan mencapai Rp 1.000 triliun,
tentunya tidak mungkin dengan APBN yang ada.
Karena itu, perlu pembiayaan gotong royong sebagai investasi bersama
pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif,”
tutur Nizam. Dari alokasi Kemendikbudristek tahun 2023 sekitar Rp 81 triliun,
sepertiganya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial afirmasi beasiswa anak
sekolah hingga mahasiswa. ”Anggaran untuk PTN saja masih kecil. Kalau bicara
kualitas, butuh pembiayaan lebih besar,” kata Nizam. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia
Didin Muhafidin mengatakan, biaya kuliah tinggi tidak terhindarkan. Sebab,
biaya operasional kampus, khususnya PTS, terus meningkat dan dibebankan kepada
mahasiswa. Biaya investasi juga meningkat dan inflasi tinggi. Didin juga
menyoroti kebijakan pemerintah yang ambigu sehingga beban biaya kuliah tinggi.
”Perguruan tinggi itu, kan, ditetapkan nirlaba, tapi perlakuannya tetap seperti
lembaga bisnis. Seharusnya ada perlakuan khusus bagi lembaga pendidikan tinggi
dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Didin. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









