Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Tak Mudah Bayar Utang Rafaksi Pakai Potong Pajak
Momentum Evaluasi Layanan Transportasi
Kasus mengenai pilot dan kopilot yang tertidur bersamaan selama 28 menit ketika bertugas dalam sebuah penerbangan aktif layak menjadi perhatian. Insiden ini menyisakan berbagai macam tanda tanya sekaligus kekhawatiran, khususnya bagi masyarakat pengguna penerbangan maupun pengguna transportasi umum lainnya. Apalagi hal ini mengemuka menjelang puncak penggunaan transportasi publik pada masa mudik Lebaran dan arus balik beberapa pekan yang akan datang. Kasus ini mula-mula terungkap ke publik dari laporan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Komite yang menangani keselamatan transportasi itu menerbitkan laporan tentang adanya pilot dan kopilot sebuah maskapai penerbangan yang tertidur dalam penerbangan dari Kendari ke Jakarta. Pesawat sempat melenceng jauh dari jalur yang seharusnya. Berdasarkan dokumen KNKT Safety Recommendation Number 04.O-2024-02.01 and 04.O-2024-02.02, komite tersebut melaporkan investigasi atas insiden yang terjadi pada Kamis (25/1). Dokumen penyelidikan itu ditandatangani oleh Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono tertanggal 27 Februari 2024. Kementerian Perhubungan selaku regulator telah merespons insiden ini. Kemenhub menyatakan memberikan teguran keras kepada maskapai penerbangan terkait. Selain itu, Kemenhub juga menyatakan akan melakukan investigasi secara khusus terkait kasus ini. Menurut Kemenhub, kru pada penerbangan bernomor BTK6723 itu juga telah di-grounded sesuai SOP internal untuk investigasi lebih lanjut. Regulator menyatakan maskapai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat lainnya, yang mempengaruhi kewaspadaan dalam penerbangan. Pengamat menyatakan pilot tidur dalam penerbangan jarak jauh adalah biasa, akan tetapi tidak lazim pada penerbangan jarak kurang dari 4 jam, apalagi pilot dan kopilot tidur bersamaan ketika bertugas. Apakah ini semata-mata kelalaian individu, atau ada kaitan dengan prosedur kerja, beban kerja, maupun tata kelola sumber daya manusia yang perlu dikaji ulang oleh maskapai penerbangan. Dengan demikian, kasus serupa tidak dapat terulang kembali. Untunglah bahwa kali ini tidak sampai ada korban maupun kerusakan dalam insiden tersebut. Dunia penerbangan termasuk bidang yang memiliki aturan-aturan yang relatif lebih ketat dibandingkan bidang lain seperti transportasi darat semacam bus atau travel.
Angkat Daya Beli dan Bukti APBN Pulih
Pemerintah memasyikan THR dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh atau 100 %, berbeda dengan empat tahun lalu saat keduanya tidak dibayarkan dengan penuh karena keuangan negara dalam keadaan tertekan khususnya akibat pandemi Covid-19. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, dengan pembayaran THR dan gaji ke-13 hingga 100 % menunjukkan bahwa kondisi APBN sudah pulih pasca menghadapi Covid-19.
Dengan adanya THR, diharapkan juga memberikan dampak perekonomian nasional terutama dari sisi konsumsi masyarakat, ujar Sri Mulyani dalam konfrensi pers di Aula Mezzaine, Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (15/3). “Ini yang kita harapkan dapat meningkatkan daya beli. Saya harap ASN gunakan dan belanjakan itu untuk produk dalam negeri, mendorong ekonomi lokal, supaya ini benar-benar bermanfaat,” ujar Sri Mulyani. (Yetede)
Kegiatan Tambang Timah Ilegal Menyusut
Kegiatan tambang timah ilegal di Bangka
Belitung menurun drastic seiring dengan penanganan kasusdugaan korupsi dalam
tata niaga timah oleh Kejaksaan Agung. Pemerintah akan membentuk satuan tugas
tata niaga timah setelah penanganan kasus dugaan korupsi rampung. Sinergitas
pemerintah pusat dan pemda menjadi kunci pembenahan tersebut.
Direktur Bangka Belitung Resources Institute
(BRiNST) Teddy Marbinanda mengatakan, langkah Kejaksaan Agung berdampak
signifikan terhadap kegiatan tambang illegal di Bangka Belitung. “Secara garis
besar (kasus dugaan korupsi tata niaga timah) ada efeknya. Signifikan menekan
kegiatan tambang illegal, tapi masih ada beberapa penambang liar yang
beroperasi,” kata Teddy di Jakarta, Jumat (15/3). (Yetede)
Microsoft Dukung Transformasi Digital Pemerintah
Kemenkominfo baru saja menandatangani kerjasama
dengan PT Microsoft Indonesia untuk meningkatkan sinergi penguatan implementasi
teknologi informasi dan transformasi digital di sektor pemerintahan. Nota
kesepahaman Kemenkominfo dan Microsoft Indonesia mencakup pengembangan SDM
bidang digital, penguatan infrastruktur dan digitalisasi pemerintah, penguatan
tata kelola kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, penguatan
implementasi dan perlindungan data pribadi.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menekankan arti
penting kolaborasi pemerintah dan sektor swasta, salah satunya dengan Microsoft
dalam upaya mewujudkan transformasi digital nasional, termasuk di sektor
pemerintahan. “Pmerintah Indonesia meyakini, kolaborasi multistakeholder sangat
dibutuhkan termasuk melalui kerja sama antara pemerintah dan sektor privat,”
ujar Budi Arie dalam Penandatanganan Nota Kesepahaman Kemenkominfo dengan
Microsoft Indonesia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (15/3). (Yetede)
TUNJANGAN HARI RAYA Rp 99,5 Triliun untuk Aparatur Sipil Negara
Setelah empat tahun dipotong akibat pandemi Covid-19, Tunjangan
Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dicairkan
utuh oleh pemerintah tahun ini. Anggaran yang dikeluarkan untuk THR dan gaji
ke-13 itu mencapai Rp 99,5 triliun. Tahun ini kapasitas fiskal dinilai jauh
lebih baik dibanding empat tahun lalu ketika terpukul pandemi. Sepanjang
2020-2023, pemerintah memotong beberapa komponen THR dan gaji ke-13 karena
keuangan negara terbatas. Menkeu Sri Mulyani Indrawati berharap, pemberian THR
dan gaji ke-13 secara utuh tahun ini bisa meningkatkan daya beli aparatur sipil
negara (ASN).
”Hendaknya dibelanjakan produk-produk dalam negeri agar bisa
mendorong ekonomi lokal,” ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu,
Jakarta, Jumat (15/3). Secara rinci, komponen THR dan gaji ke-13 yang akan diterima
ASN/pejabat/TNI/Polri adalah gaji pokok sesuai komponen penghasilan per Maret 2024
(untuk THR) dan Mei 2024 (untuk gaji ke-13); tunjangan jabatan/umum, tunjangan
yang melekat pada gaji pokok (tunjangan keluarga dan tunjangan pangan); serta
100 % tunjangan kinerja bagi ASN pusat dan setinggi-tingginya 100 % untuk ASN daerah.
Bagi ASN daerah, pemberian THR dan gaji ke-13 dibayarkan
sesuai kapasitas fiskal pemda. Sementara komponen THR yang akan diberikan
kepada pensiunan ASN adalah pensiun pokok,tunjangan keluarga,tunjangan pangan,
dan tambahan penghasilan pensiun. Untuk guru dan dosen, komponen yang diberikan
adalah 100 % tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan kehormatan profesor,
serta tambahan penghasilan guru. THR akan diberikan paling cepat 10 hari kerja
sebelum hari raya Idul Fitri dan gaji ke-13 pada Juni 2024.. ”THR tidak dikenai
potongan iuran dan untuk potongan PPh juga akan ditanggung pemerintah.” kata
Sri Mulyani. (Yoga)
Roda Ekonomi Si Lajang
Banyaknya warga Di China pada medio 2017 yang memutuskan
hidup sendiri dituding menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka bahkan dianggap
lebih malas bekerja karena tidak punya motivasi untuk menghidupi keluarga dan
membesarkan anak. Rama (32), pekerja swasta asal Jakarta, pernah memasang
target ingin menikah di usia 27 tahun. Namun, setelah ayahnya meninggal pada
tahun 2014, rencana hidup Rama berubah. Kini, Rama masih hidup lajang dan
santai. ”Sepertinya gue single itu lebih karena faktor mental. Gue merasa bokap
pergi terlalu cepat dan gue harus menggantikan posisinya di rumah. Sekarang jadi
lebih pengin habisin waktu sama nyokap dulu mumpung masih bisa bareng,”
ujarnya, Kamis (14/3). Sebagai pria lajang, Rama merasa pengeluarannya terhitung
tinggi.
Dalam sebulan, ia menghabiskan Rp 8 juta-Rp 10 juta hanya
untuk diri sendiri, seperti memenuhi hobi, bergaul, serta merawat dan
membahagiakan diri sendiri (self-care). Ia juga mengeluarkan uang untuk
keperluan rutin, seperti membayar tagihan listrik, air, dan internet. Meski tidak
menikah, ia juga punya tanggungan tidak langsung karena mesti membantu menghidupi
saudaranya. Gabriella Tessa (34) yang masih lajang karena pertimbangan mental
dan finansial merasa pengeluarannya terhitung banyak. Tidak hanya menghidupi
diri sendiri, ia juga membiayai perawatan ayahnya yang sakit dan membayar
berbagai kebutuhan rutin keluarganya. ”Kayaknya kalau jomblo itu konsumsinya
sedikit, tidak juga, ya. Generasi sekarang bukannya banyak yang hedon? Justru
karena single, semakin banyak duit dihabiskan untuk kesenangan pribadi. Jadi,
konsumsinya enggak kalah banyak sama yang berkeluarga,” ujarnya.
Seseorang yang lajang, bisa terimpit keharusan menjadi tulang
punggung keluarga, alias generasi sandwich, yang kini tidak memandang status
marital. Meski tanpa tanggungan resmi, belanjanya dapat menyerupai mereka yang
sudah berkeluarga karena mesti menghidupi anggota keluarga yang lain. Di sisi
lain, kesadaran untuk lebih merawat diri, menyenangkan diri, dan menikmati hidup
yang hanya sekali juga mendorong budaya konsumtif yang masif di kalangan
penduduk lajang. Apalagi, jika mereka memang sanggup secara finansial. Tren
melajang justru kini membuka peluang ekonomi baru yang menyasar konsumen
single. Mengutip kajian McKinsey Global Institute pada 2021, ada tren
kebangkitan ekonomi lajang (solo economy) secara global dengan ceruk pasar
menggiurkan, terutama di sektor hiburan, perawatan diri, horeka (hotel,
restoran, dan kafe), serta turisme.
Di Jepang, misalnya, tempat karaoke untuk satu orang dan restoran
barbeku dengan satu kursi dan satu alat pemanggang muncul di mana-mana. Di
China, penjualan produk rumah tangga berukuran kecil dan ringkas serta robot
pembersih bagi rumah tangga lajang naik berkali-kali lipat. Kaum single yang
awalnya dicela karena dianggap minim kontribusi mulai bangkit menjadi kekuatan
ekonomi baru yang menggerakkan konsumsi. Akan tetapi, untuk jangka panjang,
hidup menjomblo bukannya tanpa konsekuensi. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi
dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky mengatakan, bangkitnya
populasi lajang bisa menghambat pertumbuhan penduduk baru dan mengubah struktur
demografi. Dampaknya, potensi produktivitas dan suplai tenaga kerja di masa
depan bisa semakin rendah. (Yoga)
Penjualan Kurma Meningkat
Demi Silaturahmi, Siapkan Mudik dengan Serius
Idul Fitri yang jatuh pada pekan kedua April 2024 rasanya
kurang lengkap apabila tak menjalin silaturahmi dengan orangtua, sanak saudara,
dan handai tolan di kampung halaman. Pemerintah memperkirakan pergerakan
masyarakat 71,7 % total penduduk Indonesia atau 193,6 juta orang selama Lebaran
2024, meningkat dibanding pergerakan masyarakat saat Lebaran tahun lalu di 187
juta orang. Mayoritas di antaranya lebih memilih transportasi umum untuk menuju
kampung halaman. Tia (26), karyawati swasta, misalnya, sudah mereka-reka rencana
pulang ke kampung halaman di Medan, Sumut. Sejak awal Maret 2024, ia berburu
tiket pesawat di berbagai laman. ”Keuangan memang jadi seret jelang mudik.
Harga tiket pesawat sudah Rp 2 jutaan. Padahal, pesannya dari Maret, apalagi kalau
dekat hari-H Lebaran,” ujarnya, Kamis (14/3). Di luar tiket, ada pengeluaran lain
yang totalnya Rp 7 juta-Rp 8 juta. ”Jadi, tahun ini pastinya rindu suasana
Lebaran kumpul keluarga.
Alasan mudik itu, ya, karena cuma setahun sekali, masa tidak
bisa diusahakan mudik, apalagi buat yang masih punya orangtua dan masih
single,” ujarnya. Bayu (24), pegawai kantor pemerintahan, memutuskan mudik pada
Lebaran kali ini. Meski harus merogoh kocek lebih mahal lantaran terlambat memesan
tiket, ia tetap pulang kampung demi berjumpa orangtua dan menjalin silaturahmi
dengan sanak saudaranya. Pada mudik kali ini, Bayu mengeluarkan ongkos
transportasi Rp 1,4 juta atau dua kali lipat dari harga tiket normal. Ia baru
memesan tiket awal Maret 2024 lalu dan hanya tersisa tiket kereta api (KA)
Jakarta-Surabaya kelas eksekutif seharga Rp 710.000. Kedua pengalaman itu
mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan mudik oleh masyarakat. Penasihat
keuangan sekaligus pendiri Oneshildt Financial Planning, Risza Bambang, menyarankan
pemudik menyiapkan diri sejak awal. Salah satunya dengan menghitung biaya yang akan
dikeluarkan, antara lain, biaya transportasi umum atau kendaraan pribadi,
akomodasi, serta biaya konsumsi selama perjalanan dan di kampung halaman.
Selain itu, ada biaya oleh-oleh, biaya zakat, biaya donasi atau
THR kepada orangtua dan sanak saudara, kebutuhan untuk pakaian yang berkaitan
dengan mudik, serta biaya jasa penjagaan rumah saat ditinggal mudik. Para
pemudik sebaiknya memperhitungkan tujuan mudik, waktu keberangkatan dan
kepulangan, hingga durasi selama di kampung halaman. Lebih lanjut, destinasi
yang akan dikunjungi selama mudik, pilihan akomodasi tinggal, detail jadwal,
dan jenis transportasi akan menentukan anggaran. ”Langkah selanjutnya adalah
menghitung secara detail dan akurat (keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan).
Lalu, tambahkan dengan biaya tidak terduga, baik petty cash (kas kecil) lebih
kurang 10 % maupun asuransi perjalanan jika diperlukan,” ujarnya. Perlu dicatat
bahwa anggaran dibuat sesuai kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan ”unjuk
gigi” di kampung. Aanggaran untuk mudik seyogianya mempertimbangkan biaya hidup
dan kebutuhan sehari-hari atau disesuaikan kemampuan finansial agar pengeluaran
tak melebihi dana yang disiapkan. (Yoga)
Kesehatan Ginjal bagi Semua
Dunia menghadapi epidemi penyakit ginjal kronis. Namun, kebanyakan
orang tidak menyadari telah mengalami gangguan fungsi ginjal. Padahal, selain
menurunkan kualitas hidup, penyakit ini juga membebani ekonomi warga dan bisa
fatal bagi penderitanya. Penyakit ginjal kerap tanpa gejala. Namun, insidensi dan
beban penyakit ini tinggi. Karena itu, menurut Ketua Perhimpunan Nefrologi
Indonesia Pringgodigdo Nugroho, penapisan awal penting guna menurunkan angka
kesakitan dan kematian akibat komplikasi penyakit ginjal kronis (Kompas,
15/3/2024). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), lebih dari 850 juta
orang di seluruh dunia mengidap beberapa jenis penyakit ginjal. Penyakit ginjal
termasuk salah satu penyebab utama kematian. Dalam laman World Kidney Day
disebutkan, pada 2019 penyakit ginjal kronis (CKD) memicu lebih dari 3,1 juta kematian.
Hal ini menjadikannya menempati peringkat ketujuh dalam hal penyebab utama
kematian di seluruh dunia.
Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi, antara lain, tingginya
beban biaya terapi, terbatasnya akses pengobatan dan tenaga kesehatan di fasilitas
kesehatan primer, kesenjangan informasi seputar penyakit itu, serta lemahnya
pencegahan dan diagnosis dini. Penanganan penyakit ginjal menimbulkan beban
anggaran kesehatan besar karena biaya tahunan per pasien untuk hemodialisis. Biaya
hemodialisis atau cuci darah di AS 88.195 USD, di Jerman 58.812 USD, dan di
Belgia 83.616 USD. Di Indonesia, mengutip data BPJS Kesehatan, biaya terapi
gagal ginjal meningkat dalam pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada tahun
2022 mencapai Rp 2,1 triliun dan naik menjadi Rp 2,9 triliun pada 2023. Sejumlah
studi membuktikan penapisan bisa efektif menurunkan risiko penyakit ginjal pada
tahap akhir, terutama pada populasi berisiko tinggi. Penapisan bisa melalui
pemeriksaan laboratorium dasar. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









