Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan suntikan dana segar lagi untuk mengejar target penyelesaian proyek tahap pertama pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Otorita IKN mengusulkan tambahan dana baru senilai Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur kementerian/lembaga yang nantinya diserahkan kepada Otorita IKN. "Paling besar nanti akan digunakan untuk pengelolaan di bidang sarana dan prasarana," ungkap dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3). Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa bidang yang meliputi sarana dan prasarana mencapai Rp 2,1 triliun, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebesar Rp 457,2 miliar, sosial budaya dan pemberdayaan Rp 57,4 miliar. Kemudian bidang transformasi hijau dan digital Rp 864,3 miliar, serta bidang perencanaan dan pertanahan Rp 15,03 miliar. Tahun ini Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar dari APBN.

Namun sebesar 5% atau Rp 21,7 miliar dari alokasi anggaran tersebut terkena  pemblokiran. Alhasil,  pagu efektif Otorita IKN saat ini mencapai Rp 412 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp 50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023. Di sisi lain, Otorita IKN melaporkan progres pembangunan di IKN. OIKN memastikan kesiapan IKN untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Bambang Susantono memaparkan, progres pembangunan di IKN tahap satu yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara kemerdekaan sudah 58,5%, progres gedung Kantor Presiden mencapai 78,6%, dan progres gedung Sekretariat Presiden mencapai 65,1%. "Insya Allah dalam hitungan bulan, dan pada Agustus tahun ini sudah mendekati penyelesaian," sebut dia. Selain itu, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sedang dikebut penyelesaianya. Progres pembangunan Gedung Kemenko I telah mencapai 50,7%, Kemenko II mencapai 23%, Kemenko III mencapai 54,8% dan Kemenko IV 56,4%. 

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan catatan kritis terkait proyek IKN. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, mau tak mau akan memakan banyak anggaran. Tak mungkin swasta berinvestasi dari nol, karena tidak rasional secara bisnis dan investasi. Jadi hampir bisa dipastikan anggaran mayoritas akan menyedot APBN secara perlahan, sampai tahap tertentu pembangunan IKN. "Sebut saja misalnya sampai tahap muncul kepastian bahwa IKN akan benar-benar terwujud," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Menurut Ronny, dalam konteks pengelolaan APBN, semestinya IKN tidak menjadi prioritas, karena belanja IKN dihitung sebagai belanja atau anggaran pembangunan, tapi imbasnya secara ekonomi sangat lokal, jauh dari spirit pemerataan dan tidak menjadi stimulan untuk medorong pertumbuhan berkelanjutan. Karena sekali belanja IKN berhenti, efeknnya berhenti. Sekali inputnya dihentikan, outputnya terhadap pertumbuhan juga terhenti, karena sangat tidak berkelanjutan, apalagi efeknya sangat lokal. 

Perusahaan investasi aktif, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan nilai aset bersih atau net asset value (NAV) sebesar Rp 48,9 triliun di tahun 2023. Angka ini menurun 20% dibandingkan nilai per tahun 2022. Direktur Investasi SRTG Devin Wirawan mengatakan, penurunan nilai aset bersih akibat gejolak harga komoditas sepanjang tahun 2023. Ini berdampak terhadap harga saham-saham perusahaan portofolio utama Saratoga. Seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA). "Fluktuasi harga saham-saham tersebut ikut berdampak terhadap NAV Saratoga pada akhir tahun lalu," kata Devin, Senin (18/3).

Direktur Keuangan SRTG, Lany D. Wong menambahkan, posisi utang SRTG yang menurun berdampak pada terpangkasnya biaya bunga hingga 49% di tahun 2023. Per 31 Desember 2023, SRTG menurunkan utang bersih hingga 62% menjadi Rp 263 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 688 miliar. Kami juga menjaga rasio biaya dan utang pada tingkat yang sehat. Biaya operasional terhadap NAV masing-masing sebesar 0,5% dan loan to value menjadi 0,4% dari sebelumnya 1,1% di tahun 2022, ujarnya. Perusahaan ini masih optimistis kalau emiten yang jadi andalan portofolio SRTG seperti ADRO dan MDKA, akan mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Apalagi dua perusahaan ini berada di sektor strategis, yaitu komoditas batubara, emas, nikel dan terkait bisnis hilirisasi komoditas.

Melemahnya daya ungkit lifting minyak dan gas atau migas 2023 kembali mencuat ke permukaan. Pencapaian lifting dalam hal ini minyak mentah yang meleset dari target pemerintah, tentu saja berdampak pada lonjakan impor komoditas energi yang berujung pada membengkaknya beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bopd). Pencapaian itu lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2023 yang ditetapkan sebesar 660.000 bopd. Rendahnya realisasi lifting minyak mentah ini disebabkan oleh tertundanya sejumlah proyek, seiring dengan peristiwa penghentian operasional atau uplanned shutdown. Beberapa penghentian operasional itu dipicu antara lain bencana tanah longsor di Lapangan Kedung Keris milik ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), kendala Train-1 dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bp, kebocoran pipa atau power outgage di PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES), dan kebocoran pipa di PHE Offshore North West Java (ONWJ). Dari sisi operasional, belum tercapainya target lifting minyak mentah menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Merespons penurunan tersebut, SKK Migas melakukan pembenahan salah satunya dengan mengoptimalkan perangkat digital dalam pengawasan kegiatan hulu migas. Seakan ingin mengejar ketertinggalan pada 2023, pemerintah pun mengalokasikan perhatian pada sejumlah program eksplorasi dan penanaman modal jumbo untuk 2024. Investasi pada tahun ini diklaim melampaui capaian tahun sebelumnya. Tingginya angka investasi menjadi penanda komitmen pemerintah yang bergandengan tangan dengan perusahaan migas untuk mengawal industri migas pada tahun ini dapat mencapai target APBN. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan kerja keras menjaga kelangsungan proyek migas agar tetap berada dalam jalurnya tidak dapat dilepaskan dari target ambisius produksi migas 2030. Pada tahun tersebut, pemerintah memang menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta bopd, dan 12 bilion standar cubic feet per day (BSCFD).

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (MORA) atau Moratelindo mencatatkan laba tahun  berjalan yang tepat  yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp564 miliar pada 2023, turun 2,63% dari sebelumnya  Rp 579 miliar. Penurunan laba bersih ini pararel dengan terpangkasnya pendapatan  konsolidasi MORA sebanyak 7,34% dari Rp4,64 triliun menjadi Rp4,30 triliun. Ini dipicu menyusutnya pendapatan di bisnis penyelenggaraan telekomunikasi dari Rp 3 triliun menjadi Rp2,94 triliun. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan Senin (18/3/2024), penjualan Moratelindo di segmen  jaringan domestik tergerus  24,36% dari Rp 1 triliun menjadi Rp 813 miliar. (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani, Senin (18/3) menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan indikasi penipuan atau penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang disalurkan kepada empat perusahaan ekspor, yaitu PT RII sebesar Rp 1,8 triliun, PT SMS sebesar Rp 216 miliar, PT SPV sebesar Rp 144 miliar, dan PT PRS sebesar Rp 305 miliar. Kredit bermasalah sebesar Rp 2,5 triliun yang dialami empat perusahaan itu terindikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, batubara, nikel, dan perkapalan.

”Jumlah keseluruhan (kredit bermasalah) sebesar Rp 2,5 triliun. Itu tahap pertama,” ujar Burhanuddin seusai pertemuan. Awalnya, kredit bermasalah yang terindikasi penipuan/penyimpangan tersebut ditemukan tim gabungan BPKP, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung, serta Inspektorat Jenderal Kemenkeu sejak 2019. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung karena ditemukan indikasi penipuan atau penyimpangan. Jampidsus akan mendalami unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. (Yoga)

Salah satu tantangan dalam menyiapkan SDM berkualitas adalah memerangi tengkes atau stunting. Data dari Kemenkes, prevalensi tengkes Indonesia pada 2023 adalah 21,6 %, di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang menetapkan angkanya di bawah 20 %. Pemerintah menargetkan angka prevalensi tengkes turun menjadi 14 % pada 2024 ini. Persoalan tengkes berawal dari tiga hal, yaitu tidak mampu, tidak tahu, dan/atau tidak mau. Untuk mengurai ketiganya, kata kuncinya adalah kolaborasi semua pihak yang berkepentingan. Liputan Kompas yang dipublikasikan 17 Desember 2023 tentang cerita sukses penanganan tengkes di Provinsi NTB memberikan bukti bahwa kerja sama semua pihak adalah kunci utama mengatasi tengkes. Melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif, berbagai pihak bahu-membahu mengurai masalah tengkes.

Cerita penanganan tengkes dengan semangat gotong royong juga ditemukan di Desa Sumberejo di Kabupaten Wonogiri, Jateng. Ibu-ibu PKK yang mengurus posyandu memang menjadi ujung tombak penanganan tengkes di desa tersebut. Namun, di balik itu ada peran banyak pihak. Dalam melakukan pendampingan pada keluarga anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, ibu-ibu PKK memastikan asupan makanan bergizi dan suplemen yang bahannya ada di desa mereka. Ibu-ibu tersebut tidak hanya menyediakan makanan bernutrisi, tetapi juga memproduksi makanan tersebut. Ibu-ibu anggota PKK Desa Sumberejo memiliki peternakan ayam yang dikelola secara bersama-sama, dimana ayam-ayam tersebut diberi pakan khusus sehingga menghasilkan telur organik yang kaya kandungan omega 3.

Kegiatan beternak ayam berawal dari hibah uang Kades kepada kelompok ibu-ibu PKK, yang dibelikan 60 ayam sebagai cikal bakal peternakan. Hasil telur peternakan bersama ini dibagikan kepada anak-anak balita dalam rangka program pemberian makanan tambahan (PMT) setiap kali ada kegiatan penimbangan di posyandu. Khusus untuk 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes, kepada mereka juga dibagikan satu botol kapsul suplemen yang berisi 40 kapsul Hi-Omega untuk dikonsumsi setiap hari selama 40 hari. Komposisi isi kapsulnya adalah ekstrak minyak kacang sacha inchi dan minyak ikan gabus. Sacha inchi adalah salah satu komoditas dari Desa Sumberejo. Hasilnya, delapan dari 16 anak balita yang menjadi sasaran penanganan tengkes sudah mentas dari status tengkes. Dari Desa kita mulai memerangi tengkes. (Yoga)

Pinjaman pelajar atau student loan untuk mahasiswa memungkinkan diterapkan di Indonesia. Skema pinjaman lunak pelajar direncanakan dibayar setelah mahasiswa lulus kuliah dan ketika sudah mendapat pekerjaan. Adapun besaran pinjamannya bergantung pengajuan mahasiswa peminjam. ”Pinjaman pelajar lunak rencananya untuk mahasiswa dari keluarga menengah hingga hampir kurang mampu. Mereka inilah yang banyak kesulitan keuangan dan menunggak uang kuliah tunggal atau  UKT, tetapi tidak memenuhi syarat untuk mendapat beasiswa bagi mahasiswa miskin,” kata Warsito, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam webinar ”Biaya Kuliah Tinggi, Pinjaman Pendidikan Jadi Solusi” di Jakarta, Senin (18/3). Diskusi ini digelar Forum Merdeka Barat 9. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS  2023, hanya 10,5 % penduduk usia 17 tahun ke atas yang bisa mengenyam pendidikan tinggi.

Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi masih di bawah 40 %. Padahal, untuk menuju Indonesia Emas 2045, APK perguruan tinggi harus mencapai minimal 60 %. Sumber daya manusia unggul lulusan perguruan tinggi dibutuhkan bangsa ini. Namun, akses kuliah masih sulit dijangkau mahasiswa dari keluarga tidak mampu hingga menengah. Akibatnya, ancaman putus kuliah membayangi mahasiswa di perguruan tinggi karena mereka tidak mampu membayar, sementara beasiswa tidak  diberikan karena jumlahnya terbatas dan secara ekonomi mereka tak memenuhi syarat. Menurut Warsito, koordinasi dengan berbagai kementerian / lembaga sedang dibahas secara serius. Skenario pinjaman pelajar akan disiapkan dengan bunga yang sangat lunak, seperti diterapkan pada kredit mikro, sebesar 3 % per tahun atau tanpa bunga. Selain itu, bisa juga menggunakan dana bergulir. Dukungan dari pihak nonpemerintah juga sedang dikaji, misalnya dari filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk mendukung skenario pinjaman lunak tanpa bunga. (Yoga)

Meningkatnya biaya produksi padi membuat harga beras akan sulit turun ke level harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan pemerintah tahun lalu. Apa yang dapat dilakukan pemangku kebijakan saat ini adalah menjaga stabilitas harga beras agar tidak merugikan petani maupun masyarakat. Dirut Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menuturkan, harga beras sulit turun ke level tahun lalu mengingat sejumlah komponen pembentuk harga beras telah mengalami kenaikan, di antaranya upah tenaga kerja, harga sewa lahan, hingga harga pupuk. ”Seiring dengan kenaikan UMR (upah minimum regional) dan inflasi di kisaran 2-3 %, upah buruh tani juga meningkat. Faktanya 50 % biaya produksi tanaman padi didominasi upah tenaga kerja,” ujarnya di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Bayu juga menyoroti adanya kenaikan harga sewa lahan yang disinyalir karena banyaknya konversi lahan yang terjadi. Petani merogoh kocek lebih banyak untuk menyewa lahan lantaran lahan semakin sempit dan dibanderol lebih mahal. Faktor lain yang membuat HET beras tidak bisa kembali ke posisi tahun lalu adalah kenaikan harga pupuk baik di tingkat internasional maupun regional. Sebagai informasi, pupuk subsidi hanya menyumbang 3,8 % dari total biaya produksi padi, sedangkan pupuk nonsubsidi menyumbang 10 % dari total biaya produksi padi. ”Kondisi demikian menjadi pertimbangan kenaikan harga beras ke depannya. Jadi menurut penghitungan kami, harga akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu,” ujar Bayu. (Yoga)

Kuliner Indonesia punya kekayaan cita rasa, berlimpah rempah. Meski penetrasinya ke pasar internasional belum sedalam dan seluas kuliner Vietnam atau Thailand, misalnya, kuliner Nusantara sudah hadir di sejumlah negara. Apresiasinya lumayan. Potensinya untuk berkembang besar. Ini menciptakan peluang pasar bagi para pelaku usaha katering, warung makan, dan restoran di negeri orang. Namun, sayang dukungan pemerintah minim sekali bahkan terkesan nihil, padahal jaringan kuliner suatu bangsa di pasar global adalah instrumen soft power diplomacy yang efektif. Bagi Indonesia, tantangannya adalah kemauan politik dan konsistensi kebijakan. Dampak dari kurangnya dua faktor ini sangat terasa dalam hal-hal teknis. Banyak pelaku usaha kuliner Indonesia, misalnya, yang mengeluhkan sulit dan mahalnya mendapatkan bahan baku dari Tanah Air. Toh, warga negara Indonesia diaspora pelaku bisnis kuliner Nusantara terus mengenalkan Indonesia di tengah berbagai tantangan itu. Bahkan tak sedikit yang mendapat apresiasi dari komunitas setempat.

Restoran Toba, misalnya, rumah makan khas Indonesia yang berhasil menarik perhatian di kawasan St James’s Market, London, Inggris. Sesuai namanya, restoran ini menawarkan beragam menu makanan Indonesia, mulai dari harga 8 euro hingga 20 euro. Menggunakan kurs Rp 17.009 per euro, harganya Rp 136.100 hingga Rp 340.200 per porsi. Ini belum termasuk minuman dan makanan pendamping, jajanan khas Nusantara. Menurut pendiri sekaligus Kepala Chef Toba Restoran dan Pino’s Warung, Pino Edward Sinaga, saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (14/3) Restoran Toba didirikan dengan kecintaan untuk menampilkan kekayaan dan keberagaman cita rasa masakan Nusantara. Warisan kebudayaan Indonesia menjadi inspirasinya. Restoran Toba bahkan diulas media kawakan Inggris, The Guardian. ”Awalnya, saya khawatir cita rasa makanan tidak menjadi prioritas, seperti tempat lain yang hanya mementingkan visual yang bagus untuk difoto sebelum pergi ke kelab malam Boujis. Namun, Toba sangat baik,” ulas GraceDent di The Guardian.

Menurut pakar gastronomi dari Universitas Pendidikan Indonesia, Dewi Turgarini, konsep gastrodiplomasi terdiri atas aktor pemerintah dan nonpemerintah. Dengan segala potensinya yang besar, kuliner Nusantara di luar negeri banyak terkendala pasokan bahan baku, termasuk, bumbu dapur. Para diaspora pengusaha kuliner mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan bahan baku yang ajek karena minimnya dukungan sistem ekspor Indonesia. misalnya, bahan baku rempah dan bumbu dapur Indonesia harganya berlipat-lipat dari harga di Tanah Air. Keluhan para pelaku usaha kuliner ini terefleksi dalam survei oleh program pemerintah, yaitu Indonesia Spice Up The World (ISUTW). Program ini diharapkan mendongkrak pemasaran produk bumbu atau pangan olahan dan rempah Indonesia. Survei menunjukkan, banyak pelaku usaha menilai harga bumbu atau rempah dari Indonesia mahal. Akses memperoleh bahan-bahan itu pun sulit. Padahal, 32,4 % responden mengimpor langsung bahan baku dari Indonesia. (Yoga)