Pemerintahan Jokowi hampir berakhir. Namun, rezim ini masih memiliki ”utang” penyelesaian ”investasi mangkrak” senilai ratusan triliun rupiah. Investasi mangkrak adalah investasi yang batal terealisasi. Total nilai investasi mangkrak dari periode pertama ke periode kedua pemerintahan Jokowi adalah Rp 708 triliun. Bahlil Lahadalia pertama kali mengungkapnya saat menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 2019. Sebagian investasi itu mandek karena tidak ditindaklanjuti pemerintah. Sebagian lagi karena adanya ketidakpastian regulasi di pusat dan daerah serta tumpang-tindih perizinan. Akibatnya, investor yang sudah berkomitmen menanamkan modalnya di Indonesia memindahkan proyeknya ke negara lain.

Bahlil saat itu mengibaratkan persoalan investasi mangkrak ini seperti ”hantu” alias dapat dirasakan, tetapi tidak bisa dipegang dan disentuh. ”Banyak ’hantu’ di lapangan Ada hantu-hantu berdasi yang mengganggu investasi. Ini hanya dapat diselesaikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok itu,” kata Bahlil saat itu. Seiring berjalannya waktu, BKPM sudah merampungkan sebagian investasi mangkrak itu. Selama periode kedua Jokowi, ada 78,9 % atau Rp 558,7 triliun rencana proyek investasi (dari total Rp 708 triliun) yang dapat direalisasikan dan dikebut di masa pandemi Covid-19. Tapi, masih ada rencana investasi senilai Rp 149,3 triliun yang belum terealisasi, kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Kepala Center of Trade, Investment, and Industry di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, guna menghindari investasi menjadi mangkrak, pemerintah perlu tahu apa yang menjadi kebutuhan investor. Ia mengusulkan pemerintah melakukan ”intelijen investasi” untuk memetakan investor-investor yang bisa masuk ke Indonesia berikut kebutuhannya. ”Misalnya, mereka butuh lebih banyak insentif fiskal atau non-fiskal, atau jaminan pasokan listrik yang besar. Dari situ kita bisa mencegah mereka berpindah atau membangun fasilitas produksi di negara lain,” ujarnya. Intelijen investasi juga bisa memetakan alasan mengapa rencana investasi senilai Rp 149,3 triliun sampai sekarang masih mangkrak. (Yoga) 

Pekan Olahraga Nasional atau PON Aceh-Sumut 2024 berpotensi memberi dampak ekonomi besar. Hal ini selayaknya dimanfaatkan oleh daerah penyelenggara yang menjadi tuan rumah. Dampak langsung dapat dirasakan oleh pengusaha perhotelan, restoran, serta UMKM. Puluhan ribu tamu diperkirakan datang ke Aceh dan Sumut selama perhelatan PON pada 8-20 September mendatang. ”PON akan memberikan dampak ekonomi besar bagi perekonomian Sumut, terutama untuk industri hotel dan restoran. Kami bersiap menyambut tamu ajang tersebut,” ujar Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sumut Denny S Wardhana, Selasa (19/3).

PON dijadwalkan berlang sung 8 September hingga 20 September 2024.Total 80 arena pertandingan tengah dipersiapkan di kedua daerah. Sebanyak 42 arena berlokasi di 10 kabupaten/kota di Aceh, sedang 38 arena berada di 9 kabupaten/kota di Sumut. Denny mengatakan, jumlah kamar hotel dan restoran di Sumut lebih dari cukup untuk menyambut 15.000 atlet dan pelatih peserta PON 2024. Di Medan saja, ada lebih dari 5.000 kamar hotel berbintang. ”Didukung hotel di daerah penyelenggara lain, antara lain, Kabupaten Karo, Simalungun, dan Toba, akomodasi di Sumut diyakini tidak akan kewalahan untuk memenuhi kebutuhan kamar para tamu,” ujarnya. Tingkat keterisian hotel diprediksi sudah tinggi sebelum PON dan tetap tinggi sesudah ajang tersebut.

Restoran-restoran juga akan mendapatkan dampak ekonomi. ”PON kali bisa mempercepat kebangkitan ekonomi Sumut yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, terutama di sektor perhotelan dan restoran,” katanya. Dampak ekonomi PON dipercaya bisa berlangsung panjang jika bisa disikapi dengan cermat dan tepat.  Kalangan UMKM juga akan merasakan dampak langsung PON edisi ke-21 ini. Lagi pula, Sumut dikenal sebagai gudangnya produk UMKM, mulai dari berbagai macam kuliner hasil kreasi hingga kain-kain tradisional. Menurut pengusaha UMKM, Trisna Pardede, ajang olahraga adalah tempat promosi dan penjualan produk UMKM yang sangat efektif.

Saat Kejuaraan Dunia Perahu Motor Formula 1 (F1H2O) di Kabupaten Toba, Februari lalu, misalnya, Trisna banyak menjual kopi arabika khas Sumut. PON 2024 juga diperkirakan bisa mengungkit perekonomian Aceh yang terkungkung oleh efek konflik berkepanjangan di masa lalu. Dosen Ilmu Ekonomi dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Rustam Effendi, Selasa (12/3), mengatakan, PON jangan hanya dipandang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai peluang ekonomi. Semakin ramai tamu yang datang ke Aceh, salah satunya melalui PON, semakin besar dampak ekonomi yang bisa dirasakan Aceh. ”Saya memperkirakan, selama PON, uang miliaran rupiah akan beredar di Aceh. Ini peluang besar yang harus ditangkap oleh para pelaku usaha,” katanya. (Yoga) 

Vietnam punya ambisi besar: mencetak 50.000 insinyur elektronika, bagian dari menjadikan Vietnam salah satu produsen semikonduktor global. Generasi Z jadi tumpuan ambisi tersebut. Terkait misi itu, Selasa (19/3) di Hanoi, perwakilan Intel.Corp Vietnam, Phung Viet Thang, mengungkap kerja sama Intel dengan Kementerian Pendidikan Vietnam, sebagi bagian dari upaya Intel mencari pekerja Vietnam untuk industri semikonduktor dan sektor terkait. Industri semikonduktor jadi salah satu fokus aras baru kemitraan Vietnam dengan AS. AS akan membantu Vietnam mengembangkan ekosistem industri, infrastruktur, dan keterampilan pekerja semikonduktor. Salah satu wujudnya adalah investasi 2 juta USD untuk pelatihan perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor.

Intel menjadi pemain lama di Vietnam. Raksasa AS itu membangun pusat perakitan, pengemasan, dan pengujian semikonduktor di Vietnam. Intel mengatakan, fokus mereka di Vietnam akan tetap pada perakitan dan pengujian. Aktivitas itu bagian dari nilai terendah dalam rantai pasok semikonduktor. Bagi generasi Z Vietnam, industri semikonduktor telah menjadi bagian mimpi. Presiden AS Joe Biden telah mengumumkan kesepakatan dukungan AS pada industri semikonduktor Vietnam. Ada masalah pokok untuk mewujudkan hasrat itu. Vietnam kekurangan insinyur dan tenaga terampil.

Technavio, lembaga riset pasar, menaksir pasar semikonduktor Vietnam diperkirakan tumbuh 6,5 % per tahun. Angkanya bisa sampai 7 miliar USD pada 2028. Peningkatan sebanyak itu akan butuh tambahan tenaga kerja. Hanoi menaksir, butuh 20.000 insinyur terkait semikonduktor dalam lima tahun mendatang. Sementara dalam satu dekade ke depan, akan diperlukan sampai 50.000 orang. Wakil PM Vietnam Tran Luu Quang meminta tolong Samsung untuk membantu menggenjot jumlah itu. (Yoga)

Ketua Umum Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa menerangkan, pasar ekspor tahun ini masih belum membaik, melihat suku bunga The Fed masih 5,25 basis poin. Jika suku bunga tidak dikemnorkan  maka daya beli akan slow down. "Jadi semua negara menjaga market domestiknya masing-masing Amerika meregulate, negara China juga sama, Eropa juga sama dengan intrusmen macem-macem," ucap dia. Jemmy memperrkirakan, bank sentral AS atau The Fed akan menurunkan  suku bunga sebanyak tiga kali, jika itu terjadi maka suku bunga akan turun 75 basis point di akhir tahun, maka suku bunga akan di level  4,5%. Kalau kondisinya berlanjut maka The Fed diharapkan dapat menurunkan kembali suku bunga sebanyak tiga kali akhir tahun ini 1,25%  dan akan menjadi 3%. "Jika kita kembali lagi, ekspor bisa, ekspor bisa baik ? Ya sekarang ini belum," kata dia. (Yetede_

Bank of Japan (BoJ) mengambil keputusan bersejarah pada Selasa (19/03/2024), mengakhiri delapan tahun kebijakan suku bunga negatif dan beberapa kebijakan radikal lainnya. bank sentral tersebut berarti telah menggeser fokus kebijakan, yang selama satu dekade terakhir merefleksikan pertumbuhan ekonomi dengan stimulus moneter besar-besaran. Merespons keputusan BoJ tersebut, para analis berpendapat  meskipun suku bunga naik untuk pertama kalinya dalam 17 tahun terakhir, tapi masih dalam  kisaran nil. Dengan kata lain, pemulihan ekonomi Jepang yang masih rapuh memaksa BoJ  agar bergerak perlahan saja   dalam menaikkan biaya-biaya pinjaman.     (Yetede)                                                                                                          

Mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan suntikan dana segar lagi untuk mengejar target penyelesaian proyek tahap pertama pada akhir tahun ini. Oleh karena itu, Otorita IKN mengusulkan tambahan dana baru senilai Rp 3,5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024. Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono mengatakan, usulan tambahan anggaran ini akan digunakan untuk menampung dan mengelola fasilitas infrastruktur kementerian/lembaga yang nantinya diserahkan kepada Otorita IKN. "Paling besar nanti akan digunakan untuk pengelolaan di bidang sarana dan prasarana," ungkap dia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI, Senin (18/3). Secara rinci, anggaran tersebut akan digunakan untuk beberapa bidang yang meliputi sarana dan prasarana mencapai Rp 2,1 triliun, lingkungan hidup dan sumber daya alam sebesar Rp 457,2 miliar, sosial budaya dan pemberdayaan Rp 57,4 miliar. Kemudian bidang transformasi hijau dan digital Rp 864,3 miliar, serta bidang perencanaan dan pertanahan Rp 15,03 miliar. Tahun ini Otorita IKN mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp 434 miliar dari APBN.

Namun sebesar 5% atau Rp 21,7 miliar dari alokasi anggaran tersebut terkena  pemblokiran. Alhasil,  pagu efektif Otorita IKN saat ini mencapai Rp 412 miliar. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memblokir anggaran Kementerian/Lembaga (KL) hingga Rp 50,14 triliun di tahun 2024 melalui kebijakan automatic adjustment. Kebijakan ini juga pernah dilakukan pada 2023. Di sisi lain, Otorita IKN melaporkan progres pembangunan di IKN. OIKN memastikan kesiapan IKN untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024. Bambang Susantono memaparkan, progres pembangunan di IKN tahap satu yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Saat ini, progres pembangunan Istana Presiden dan lapangan upacara kemerdekaan sudah 58,5%, progres gedung Kantor Presiden mencapai 78,6%, dan progres gedung Sekretariat Presiden mencapai 65,1%. "Insya Allah dalam hitungan bulan, dan pada Agustus tahun ini sudah mendekati penyelesaian," sebut dia. Selain itu, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang sedang dikebut penyelesaianya. Progres pembangunan Gedung Kemenko I telah mencapai 50,7%, Kemenko II mencapai 23%, Kemenko III mencapai 54,8% dan Kemenko IV 56,4%. 

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita memberikan catatan kritis terkait proyek IKN. Untuk membangun sebuah ibu kota baru, mau tak mau akan memakan banyak anggaran. Tak mungkin swasta berinvestasi dari nol, karena tidak rasional secara bisnis dan investasi. Jadi hampir bisa dipastikan anggaran mayoritas akan menyedot APBN secara perlahan, sampai tahap tertentu pembangunan IKN. "Sebut saja misalnya sampai tahap muncul kepastian bahwa IKN akan benar-benar terwujud," ungkap dia kepada KONTAN, kemarin. Menurut Ronny, dalam konteks pengelolaan APBN, semestinya IKN tidak menjadi prioritas, karena belanja IKN dihitung sebagai belanja atau anggaran pembangunan, tapi imbasnya secara ekonomi sangat lokal, jauh dari spirit pemerataan dan tidak menjadi stimulan untuk medorong pertumbuhan berkelanjutan. Karena sekali belanja IKN berhenti, efeknnya berhenti. Sekali inputnya dihentikan, outputnya terhadap pertumbuhan juga terhenti, karena sangat tidak berkelanjutan, apalagi efeknya sangat lokal. 

Perusahaan investasi aktif, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) mencatatkan nilai aset bersih atau net asset value (NAV) sebesar Rp 48,9 triliun di tahun 2023. Angka ini menurun 20% dibandingkan nilai per tahun 2022. Direktur Investasi SRTG Devin Wirawan mengatakan, penurunan nilai aset bersih akibat gejolak harga komoditas sepanjang tahun 2023. Ini berdampak terhadap harga saham-saham perusahaan portofolio utama Saratoga. Seperti PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA). "Fluktuasi harga saham-saham tersebut ikut berdampak terhadap NAV Saratoga pada akhir tahun lalu," kata Devin, Senin (18/3).

Direktur Keuangan SRTG, Lany D. Wong menambahkan, posisi utang SRTG yang menurun berdampak pada terpangkasnya biaya bunga hingga 49% di tahun 2023. Per 31 Desember 2023, SRTG menurunkan utang bersih hingga 62% menjadi Rp 263 miliar, dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 688 miliar. Kami juga menjaga rasio biaya dan utang pada tingkat yang sehat. Biaya operasional terhadap NAV masing-masing sebesar 0,5% dan loan to value menjadi 0,4% dari sebelumnya 1,1% di tahun 2022, ujarnya. Perusahaan ini masih optimistis kalau emiten yang jadi andalan portofolio SRTG seperti ADRO dan MDKA, akan mencapai pertumbuhan bisnis berkelanjutan dan menguntungkan. Apalagi dua perusahaan ini berada di sektor strategis, yaitu komoditas batubara, emas, nikel dan terkait bisnis hilirisasi komoditas.

Melemahnya daya ungkit lifting minyak dan gas atau migas 2023 kembali mencuat ke permukaan. Pencapaian lifting dalam hal ini minyak mentah yang meleset dari target pemerintah, tentu saja berdampak pada lonjakan impor komoditas energi yang berujung pada membengkaknya beban yang ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting minyak per 31 Desember 2023 berada di level 612.000 barel per hari (bopd). Pencapaian itu lebih rendah dibandingkan dengan target APBN 2023 yang ditetapkan sebesar 660.000 bopd. Rendahnya realisasi lifting minyak mentah ini disebabkan oleh tertundanya sejumlah proyek, seiring dengan peristiwa penghentian operasional atau uplanned shutdown. Beberapa penghentian operasional itu dipicu antara lain bencana tanah longsor di Lapangan Kedung Keris milik ExxonMobil Cepu Ltd (EMCL), kendala Train-1 dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bp, kebocoran pipa atau power outgage di PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES), dan kebocoran pipa di PHE Offshore North West Java (ONWJ). Dari sisi operasional, belum tercapainya target lifting minyak mentah menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk segera diselesaikan. Merespons penurunan tersebut, SKK Migas melakukan pembenahan salah satunya dengan mengoptimalkan perangkat digital dalam pengawasan kegiatan hulu migas. Seakan ingin mengejar ketertinggalan pada 2023, pemerintah pun mengalokasikan perhatian pada sejumlah program eksplorasi dan penanaman modal jumbo untuk 2024. Investasi pada tahun ini diklaim melampaui capaian tahun sebelumnya. Tingginya angka investasi menjadi penanda komitmen pemerintah yang bergandengan tangan dengan perusahaan migas untuk mengawal industri migas pada tahun ini dapat mencapai target APBN. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan kerja keras menjaga kelangsungan proyek migas agar tetap berada dalam jalurnya tidak dapat dilepaskan dari target ambisius produksi migas 2030. Pada tahun tersebut, pemerintah memang menargetkan produksi minyak mentah sebesar 1 juta bopd, dan 12 bilion standar cubic feet per day (BSCFD).