Akses untuk Kuliah Semakin Berat

;

Akses untuk Kuliah Semakin Berat

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 14 Mar 2024 Kompas

Akses pendidikan dasar dan menengah di Indonesia semakin membaik dengan pembiayaan yang terjangkau, bahkan gratis untuk sekolah negeri. Sebaliknya, akses untuk kuliah di perguruan tinggi Indonesia masih berat karena tingginya biaya kuliah dan minimnya anggaran pendidikan tinggi yang disediakan negara. Plt Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Nizam, di Jakarta, Rabu (13/3) mengatakan, anggaran fungsi pendidikan minimal 20 % APBN belum mampu mendukung pembiayaan pendidikan tinggi di perguruan tinggi negeri (PTN) sekalipun. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi hingga kini prinsipnya masih gotong royong, yaitu investasi bersama pemerintah dan masyarakat serta pihak lain. Di acara bincang edukasi ”Mengupas Skema Terbaik dan Ringankan Pendanaan Mahasiswa”, beberapa waktu lalu, Nizam memaparkan, dari berbagai data yang dikompilasi tahun 2020, rata-rata total biaya pendidikan Indonesia sekitar 2.000 USD atau Rp 28 juta per mahasiswa.

Dibandingkan India yang berkisar 3.000 USD, biaya di Indonesia lebih murah 75 %, tapi, dibandingkan dengan Malaysia, biaya pendidikan di Indonesia baru seperempatnya karena biaya kuliah di sana sekitar 7.000 USD AS per mahasiswa. Hingga kini, subsidi biaya kuliah dari pemerintah dengan standar minimum di PTN baru 28 % Anggaran Diktiristek tahun 2024 sekitar Rp 33,6 triliun, tetapi itu termasuk pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau dana masyarakat sekitar Rp 7 triliun. Saat ini sebagian besar anggaran Diktiristek habis digunakan untuk belanja pegawai. ”Jika mau menyubsidi seperti di Malaysia, butuh Rp 110 triliun atau empat kali lipat anggaran PTN, belum bantuan PTS. Kalau mau seperti Australia, kebutuhan mencapai Rp 1.000 triliun, tentunya tidak mungkin dengan APBN yang ada.

Karena itu, perlu pembiayaan gotong royong sebagai investasi bersama pemerintah dan masyarakat untuk menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang kompetitif,” tutur Nizam. Dari alokasi Kemendikbudristek tahun 2023 sekitar Rp 81 triliun, sepertiganya dialokasikan untuk jaring pengaman sosial afirmasi beasiswa anak sekolah hingga mahasiswa. ”Anggaran untuk PTN saja masih kecil. Kalau bicara kualitas, butuh pembiayaan lebih besar,” kata Nizam. Wakil Ketua Forum Rektor Indonesia Didin Muhafidin mengatakan, biaya kuliah tinggi tidak terhindarkan. Sebab, biaya operasional kampus, khususnya PTS, terus meningkat dan dibebankan kepada mahasiswa. Biaya investasi juga meningkat dan inflasi tinggi. Didin juga menyoroti kebijakan pemerintah yang ambigu sehingga beban biaya kuliah tinggi. ”Perguruan tinggi itu, kan, ditetapkan nirlaba, tapi perlakuannya tetap seperti lembaga bisnis. Seharusnya ada perlakuan khusus bagi lembaga pendidikan tinggi dari pemerintah pusat dan daerah,” ujar Didin. (Yoga)