Akses perempuan Indonesia terhadap pendidikan sudah setara dengan laki-laki. Bahkan, partisipasi perempuan dalam jenjang pendidikan menengah hingga tinggi meningkat lebih cepat dibandingkan laki-laki. Namun, hal ini belum diikuti dengan akses dan kesetaraan bagi perempuan di dunia kerja. Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2022 yang dirilis BPS memperlihatkan nilai IKG tahun 2022 sebesar 0,459, turun 0,006 poin dibanding tahun 2021 yang sebesar 0,465. Nilai IKG yang makin turun menunjukkan kesetaraan jender makin baik.

Sementara itu, indikator persentase perempuan berusia 25 tahun ke atas yang berpendidikan minimal SMA meningkat lebih tinggi dibanding laki-laki, yakni dari 34,87 % pada 2021 menjadi 36,95 % pada 2022. Sementara persentase laki-laki meningkat dari 41,30 % menjadi 42,06 %. Mengacu data Pangkalan Data Diktiristek, di jenjang pendidikan tinggi, jumlah mahasiswi mencapai 3,25 juta orang, lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang berjumlah 3,09 juta orang. Sekjen Kemendikbudristek Suharti, di Jakarta, Jumat (8/3) mengatakan, dari sisi akses pendidikan, partisipasi perempuan telah melebihi laki-laki.

Menurut Suharti, kesetaraan jender dalam akses pendidikan semakin baik. Namun, dalam ranah ekonomi dan publik, baru 52-53 % perempuan terlibat. ”Ada tantangan dalam peningkatan pendidikan perempuan yang makin setara dalam pendidikan. Masih perlu peningkatan kesetaraan perempuan dalam ranah ekonomi, bidang STEM (sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika), hingga kepemimpinan di dunia kerja,” kata Suharti.

Akses perempuan pada pendidikan yang sudah lebih terbuka itu belum dibarengi dengan akses dan kesetaraan perempuan di dunia kerja. Pada Profil Pendidikan dan Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Jenis Kelamin 2021-2023 dari BPS, laki-laki mendominasi partisipasi angkatan kerja dibanding perempuan. Kemudian upah buruh laki-laki juga masih lebih tinggi dibandingkan buruh perempuan. (Yoga)

Kalender Hijriah Indonesia 2024 yang disusun Kemenag menyebut 1 Ramadhan 1445 H jatuh pada Selasa (12/3). Karena pergantian hari dalam kalender Islam dimulai setelah Matahari terbenam, maka mulai Senin (11/3) malam masyarakat sudah akan memulai ibadah shalat Tarawih. Kalender Hijriah itu disusun berdasarkan hisab imkannur rukyat atau perhitungan kemungkinan terlihatnya hilal. Kriteria terlihatnya hilal yang saat ini digunakan adalah kriteria baru Menag Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura (MABIMS) yang menyebut hilal akan teramati jika jarak sudut atau elongasi Bulan-Matahari minimal 6,4 derajat dan tinggi hilal 3 derajat. Meski bisa ditentukan dengan perhitungan, karena Ramadhan terkait dengan ibadah wajib, keputusan awal bulannya akan menunggu hasil rukyat atau pengamatan hilal pada Minggu (10/3) petang. Hasil rukyat itu akan jadi acuan pemerintah menetapkan awal Ramadhan melalui sidang isbat yang digelar juga pada Minggu petang.

Sementara maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 12 Januari 2024 telah mengumumkan awal Ramadhan mereka jatuh pada Senin (11/3) atau satu hari lebih dulu dibandingkan ketetapan dalam kalender Hijriah pemerintah. Artinya, sebagian masyarakat sudah akan melaksanakan ibadah Ramadhan sejak Minggu (10/3) malam. Ketetapan Muhammadiyah itu diambil berdasarkan hisab dengan kriteria wujudul hilal atau terbentuknya hilal. Kriteria ini menyebutkan bahwa hilal sudah terbentuk jika konjungsi atau kesegarisan Matahari, Bulan, dan Bumi terjadi sebelum maghrib dan Matahari terbenam lebih dulu dibandingkan Bulan pada saat maghrib. Kriteria ini tidak mensyaratkan adanya pengamatan hilal.

”Meski ada potensi perbedaan pada awal Ramadhan, Idul Fitrinya kemungkinan akan seragam,” kata Profesor Riset Astronomi-Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional Thomas Djamaludin di Jakarta, Jumat (8/3). Idul Fitri kemungkinan jatuh pada Rabu, 10 April 2024. Kesamaan Idul Fitri itu terjadi meski kriteria awal bulan Hijriah yang digunakan tetap berbeda. Konjungsi awal Syawal 1445 terjadi saat dini hari sehingga membuat jarak antara waktu terjadinya konjungsi dan saat terbenamnya Matahari menjadi cukup panjang. Kondisi ini membuat hilal awal Syawal pada Selasa, 9 April 2024, akan lebih tinggi dan elongasinya lebih besar sehingga hilal bisa teramati. (Yoga)

Bekas pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu, Andhi Pramono, dituntut 10 tahun dan 3 bulan penjara karena diduga menerima gratifikasi Rp 56,23 miliar. Dengan dalih pinjaman, ia meminta uang dari sejumlah pengusaha. Tuntutan terhadap Andhi dibacakan jaksa penuntut umum KPK, Joko Hermawan S, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (8/3). Jaksa juga menuntut Andhi dengan pidana denda Rp 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Joko mengungkapkan, hal yang memberatkan Andhi adalah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN.

Perbuatan Andhi dinilai telah merusak kepercayaan publik kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu serta tidak mengakui perbuatannya. Adapun hal yang meringankan ialah, yang bersangkutan belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan. Sejak 22 Maret 2012 sampai 27 Januari 2023, Andhi telah menerima gratifikasi berupa uang dengan total Rp 56,23 miliar. Gratifikasi diterima secara langsung atau melalui rekening bank milik Andhi dan rekening yang ia kuasai atas nama orang lain. Joko melanjutkan, Andhi meminta uang kepada para pelaku usaha ekspor-impor, pengusaha logistik, serta pengusaha pengurusan jasa kepabeanan (PPJK) dengan modus meminjam atau berutang.

Andhi beralasan meminjam uang, untuk biaya sekolah anak, biaya rumah sakit, perbaikan kendaraan, renovasi rumah dinas, dan keperluan pribadi. Menurut jaksa, kata “pinjam” hanya dalih Andhi untuk meminta uang kepada para pengusaha. Sebab, berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa uang yang dipinjam secara berulang kali tidak pernah dikembalikan. Selain itu, dari keterangan saksi Erick M Henrizal, uang itu juga sebagai imbalan atas jasa Andhi yang memperkenalkan importir atau pemilik barang kepada PPJK. Uang yang diterima Andhi melalui sumber yang tak sah itu tidak dilaporkan dengan benar dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan surat pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Hal itu kian memperkuat bukti adanya perolehan sumber keuangan yang tidak sah dari Andhi. (Yoga)

Guna mendukung perkembangan bisnis, para pelaku usaha perlu memahami karakteristik konsumen. Sebab, pemahaman itu dapat berpengaruh terhadap strategi marketing yang akan dijalankan, termasuk untuk membidik segmen generasi Z atau Gen Z. Dekade ini, muncul satu generasi baru yang mulai memiliki daya beli dan menjadi buah bibir para pemasar atau pemilik brand, yakni generasi Z (Gen Z) yang jumlahnya mencapai 28% dari total penduduk Indonesia. CEO Markplus Iwan Setiawan mengatakan untuk dapat menarik dan memikat hati Gen Z, pemilik brand harus melakukan pendekatan dan strategi marketing yang tepat. Sebab, generasi ini memiliki karakteristik berbeda dari generasi sebelumnya. Gen Z merupakan anak muda yang melek teknologi, dan menjadi the first digital native, serta toleran terhadap perbedaan budaya. Untuk itu, para pegiat merek dapat mengevaluasi strategi terhadap dua konsumen muda ini melalui Customer Path 5A (Aware, Appeal, Ask, Act, Advocate). Tentu, beda industri memiliki pattern yang berbeda untuk fase perjalanan konsumen ini. Dalam konsep customer journey, Gen Z umumnya lebih menitikberatkan pada ask dan advocate yang sangat sosial. Mereka akan bertanya satu dan lainnya mengenai brand terbaik di kategori tertentu. Apabila puas, mereka akan merekomendasikan produk tersebut pada teman dan keluarganya, dan semua orang di media sosial. Konsep ini harus ditangkap oleh pemasar dan pemilik brand, sehingga mereka dapat melakukan strategi pemasaran dengan pendekatan yang jauh lebih sosial dengan memanfaatkan media sosial, serta word of mouth. Untuk dapat menyasar kelompok Gen Z, pemilik brand tidak hanya berfokus pada produk, tetapi customer experience. Sebab, tak jarang produk yang sebetulnya sama, tetapi dibungkus dengan kemasan dan pelayanan berbeda, serta dibumbui pengalaman menarik, konsumen akan menghargai produk tersebut meski dijual dengan harga yang lebih mahal. Di sisi lain, Founder & Chairman MCorp Hermawan Kartajaya menyoroti hubungan Gen Z dengan merek dalam era teknologi canggih yang dikaitkan dengan customer path 5A tersebut. Melalui teknologi, masyarakat akan aware dengan suatu brand, kemudian appealing agar menarik perhatian. Lalu timbul pertanyaan atau ask dari masyarakat. Apabila puas dengan jawabannya, mereka akan act untuk mencoba atau membeli. Salah satu brand yang menyasar Gen Z adalah Mister Potato. Leovhaty Augusta, Head of Marketing Mister Potato Indonesia mengatakan, pihaknya selalu berinovasi untuk mewadahi tren yang berkembang pesat. Sebagai brand makanan ringan, dia tidak hanya mengandalkan produk dan jaringan distribusi,

KPK mengendus dugaan rasuah dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah dinas anggota DPR tahun 2020. Tujuh orang telah dicegah ke luar negeri. Bahkan, sudah ada tersangka dalam kasus ini. Jejak dugaan korupsi itu terlihat dari sejumlah perabot di dalam rumah dinas tersebut. Sebuah lemari pakaian berwarna coklat terlihat ”dianggurkan” di ruang tengah lantai 2 rumah dinas anggota DPR, Luqman Hakim, di Kalibata, Jakarta. Kualitas dari lemari tersebut jadi pertimbangan utamanya. ”Kalau mau tahu kualitasnya, goyang-goyangin (lemarinya), itu oglek-oglek. Enggak simetris pula (pintu lemarinya). Itu sejak baru sudah kayak begitu. Makanya, saya taruh di luar, ngapain kayak gitu ditaruh di kamar,” ujar wakil rakyat dari Fraksi PKB itu saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu (6/3) malam. Belum lagi pintu lemari seperti tak kokoh. Ia khawatir pintu lemari justru copot dan mencederai siapa pun yang hendak membukanya. Sejumlah perabot lain, seperti rak dan bufet televisi di ruang tamu, juga sudah lapuk. Beberapa di antaranya bahkan sudah dimakan rayap sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Di perabot-perabot itu tertera stiker dengan tulisan angka 2020 yang berarti sejumlah perabot itu diadakan pada tahun 2020. ”Memang barang-barang itu masuk ke rumah sekitar akhir tahun 2020. Tetapi, beberapa enggak saya pakai. Tempat tidur saja saya bawa sendiri dari kontrakan saya yang lama karena yang dari DPR kualitas dipannya jelek dan ukuran kasurnya juga kecil,” kata Luqman. Kondisi serupa juga diungkapkan anggota DPR, Achmad Baidowi, di rumah dinasnya. Menurut wakil rakyat dari Fraksi PPP itu, kondisi sejumlah perabot sudah rusak, seperti meja kecil, meja panjang, dan kursi-kursi kecil di ruang tamu. ”Orang agak bongsor sedikit duduk di kursi-kursi itu pasti tidak nyaman. Makanya ada juga kursi yang sudah patah,” ujarnya. Baidowi juga menyoroti soal ukuran tempat tidur yang janggal. Kasur yang disediakan Sekjen DPR hampir tidak mungkin dipakai untuk dua orang dewasa.

Masalah perabot ini jadi sorotan setelah KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaannya. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus ini terjadi penggelembungan (mark up) harga dan persekongkolan. ”Katanya mahal, padahal di pasar tidak seperti itu,” ujarnya. Tersangka dalam perkara ini bahkan sudah ditetapkan sejak enam bulan lalu. Namun, ia belum mau menyebutkan nama para tersangka. Hanya saja, KPK sudah mencegah tujuh orang ke luar negeri. Berdasarkan sumber Kompas, mereka yang dicegah ialah Sekjen DPR, Indra Iskandar; Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan DPR, Hiphi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman dari pihak swasta. (Yoga)

Pemerintah meminta BUMN tidak berhenti bertransformasi di tengah indikasi berlanjutnya pelemahan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan. Kontribusi BUMN terhadap negara dalam bentuk setoran dividen diharapkan bisa meningkat tahun ini hingga mencapai Rp 85,8 triliun. Di hadapan para direktur utama perusahaan pelat merah, Menteri BUMN Erick Thohir menagih komitmen para pemimpin BUMN dalam melakukan terobosan dan inovasi demi meningkatkan kontribusi mereka kepada negara. ”Pemerintah AS sudah mulai mendeteksi perekonomian global akan kembali slowing down. Kita sebagai negara kembali ditantang untuk melakukan terobosan-terobosan, termasuk BUMN,” ujarnya dalam BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) di Jakarta, Kamis (7/3) malam.

Ia menegaskan, proses transformasi BUMN tidak boleh berhenti demi meningkatkan setoran dividen kepada negara dari tahun ke tahun. Ia mengingatkan para dirut BUMN untuk dapat menyetorkan dividen tahun buku 2024 sebesar Rp 85,8 triliun, meningkat dibandingkan realisasi dividen tahun sebelumnya. Guna merealisasikan target tersebut, BUMN harus berkomitmen melanjutkan proses transformasi model bisnis sekaligus meningkatkan daya adaptasi terhadap berbagai perubahan dalam peta perekonomian global yang akan terjadi ke depan. ”Meski telah menyetorkan dividen Rp 82,1 triliun sepanjang 2023, negara membutuhkan lebih. Saya sudah bertemu secara personal dengan para dirut (BUMN), mengingatkan tahun depan dividennya harus naik lagi menjadi Rp 85 triliun,” ujarnya. (Yoga)

Antusiasme khalayak terhadap sejumlah gelaran konser musik ataupun ragam festival dalam beberapa waktu terakhir sangat tinggi. Salah satu indikatornya, semua tiket pertunjukan ludes terjual hanya dalam hitungan jam, bahkan menit. Setiap perhelatan di ruang publik juga selalu disesaki penonton atau peserta. Di balik berbagai kegiatan itu, selalu ada peran EO (Event Organizer) yang pada dasarnya bertugas menyelenggarakan acara. EO mengurusi semua aspek yang terkait dengan acara, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, hingga pelaksanaan. Melihat gemerlap dan semarak hasil kerja EO, timbul kesan bahwa untuk membangun bisnis ini, dibutuhkan modal finansial yang besar.

Namun, Yan Sapto Arief, founder dari Step Up Indonesia, perusahaan jasa yang bergerak di bidang event support system (sistem pendukung acara), tak sepenuhnya sepakat dengan anggapan itu. Bagi dia, modal utama yang menjadi prioritas dalam membangun bisnis EO adalah jaringan kerja atau networking. ”Dengan networking yang baik, kita bisa dapatkan SDM yang kompeten, vendor tepercaya, dan calon klien. Ketiga aspek tersebut menjadi modal yang lebih penting daripada modal finansial,” ujarnya saat berbincang dengan Kompas di Jakarta, Kamis (7/3).

Saat sudah punya modal SDM, jaringan vendor, dan klien dengan proyek yang sudah disepakati, modal finansial tak lagi dibutuhkan untuk membangun bisnis EO. CEO sekaligus pendiri Step Up Indonesia, Edwardo Wattiheluw, menuturkan, kultur masyarakat Indonesia yang gemar merayakan pencapaian sekecil apa pun merupakan ceruk pasar jasa EO di Indonesia yang akan selalu ada. Bermodalkan jaringan yang mereka miliki, Edo dan Arief menjadikan Step Up Indonesia sebagai usaha berbadan hukum pada 2021, beriringan dengan penjajakan terhadap salah satu perusahaan telekomunikasi dalam negeri sebagai klien pertama. Proyek yang digodok adalah relaunching sekaligus konferensi pers sebuah aplikasi secara daring, singkat kata, acara berlangsung sukses.

Ongkos produksi kala itu sudah terpenuhi dari klien. Margin yang didapat dari proyek pertama ini digunakan untuk biaya operasional perusahaan. ”Kunci dari keberlanjutan proyek EO adalah selalu memberikan layanan terbaik ke klien. Wajib hukumnya bagi EO untuk memelihara klien dengan jasa dan servis terbaik yang dimiliki. Klien yang puas, baik dari sisi harga maupun kinerja, pasti akan terus merekomendasikan jasa dari EO,” ujar Edo. Setelah tiga tahun berselang, Step Up Indonesia sudah mengerjakan proyek dari sedikitnya 30 klien. Perusahaan juga punya 10 karyawan tetap di bidang kreatif, sales, administrasi, hingga keuangan. Selebihnya, terdapat puluhan pekerja lepas untuk tim show management serta dokumentasi. (Yoga)

Umbu Nai Igoh (56), warga Desa Lenang Selatan, Kabupaten Sumba Tengah, NTT, mendatangi kantor desa setempat, Kamis (7/3/2024). Ia menanyakan bantuan beras untuk rakyat miskin sejumlah 10 kg per bulan dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 600.000 per tiga bulan yang belum diterimanya. Dia belum menerima bantuan periode Februari-Maret 2024. Sejak Juni 2023 hingga Januari 2024, bantuan itu datang setiap akhir bulan atau awal bulan. Sudah lebih dari 10 tahun terakhir, ia menerima bantuan sosial (bansos). ”Saya bersama ratusan warga di Desa Lenang Selatan se dang menunggu bantuan berasdan uang, tetapi tidak datang-datang. Harga beras melonjak sampai Rp 18.000 per kg. Jagung pun gagal panen karena serangan ulat grayak dan curah hujan tidak merata,” kata Umbu Nai Igoh. Dengan kondisi itu, bansos beras dan uang itu menjadi andalan. Menyandang gelar umbu, Nai Igoh adalah kaum priayi atau bangsawan di Pulau Sumba.

Menarik dicermati manakala Nai Igoh dengan gelar kebangsawanannya bergantung pada bansos untuk mencukupi kebutuhan hidup. Gelar umbu sudah ada sebelum kemerdekaan. Kala itu, mereka menguasai tanah luas yang digarap para hamba. Semua hasil jerih payah para hamba jadi milik bangsawan. Budayawan Sumba, Fransiskus Wora Hebi, menjelaskan, gelar itu hanya berlaku bagi kaum bangsawan Sumba. Namun, kini kelompok masyarakat yang dekat dengan keluarga umbu dan masyarakat biasa pun mengenakan gelar untuk mendapatkan status sosial tinggi. Padahal, sesuai runutan sejarah dan silsilah, mereka bukan bangsawan. ”Ada tren, laki-laki Sumba menggunakan gelar umbu, sedang perempuan Sumba menggunakan nama rambu sebagai bangsawan perempuan,” kata Fransiskus. Di sejumlah daerah di Pulau Sumba, seperti Kodi, Sumba Barat Daya, gelar itu sudah punah.

Para hamba menolak mengabdi kepada para bangsawan. Gelar umbu pun jarang digunakan. Penggunaan gelar umbu masih kuat di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan sebagian Sumba Barat. Dosen sosiologi Universitas Nusa Cendana, Kupang, Lasarus Jehamat, mengatakan, Sejak tahun 1980-an, sebagian kelompok bangsawan NTT justru masuk kategori masyarakat miskin dan terbelakang dari sisi SDM dan ekonomi, karena mereka terbiasa hidup dari hasil kerja para hamba, sedangkan para hamba tak mau lagi mengabdi. Dengan kondisi seperti ini, sebagian dari mereka yang dulu bangsawan pada akhirnya sangat mengharapkan bansos dari pemerintah. Ironisnya, pemberian bansos dari pemerintah pada kelompok ini, menurut Jehamat, semakin menenggelamkan daya juang kemandirian mereka. (Yoga)

Senyum Elawati (52) mengembang saat seorang pembeli memasuki area dagangannya di Pasar Jatinegara, Jaktim, Jumat (8/3) siang. Dengan bersemangat, ia menjelaskan belasan jenis kurma yang berjejeran di lapaknya. Buah manis berwarna coklat dengan daging yang cukup tebal itu pun berhasil masuk kantong pembeli. Pedagang yang berjualan sejak awal 2000-an itu menyebut ada kenaikan penjualan menjelang Ramadhan. Namun, tokonya belum seramai Ramadhan tahun lalu. ”Sekarang dalam sehari omzet Rp 10 juta. Pada hari biasa tak sampai setengahnya,” ucapnya. Saat ini, Elawati hanya mengandalkan penjualan di toko. Ia belum mencoba jualan di lokapasar.

Agar bertahan, perempuan asal Cirebon ini menjalin relasi dengan pelanggan. ”Kemarin ada yang beli kurma ajwa premium puluhan boks. Katanya, untuk dibagikan kepada kerabat. Dia pelanggan tetap saat Ramadhan,” ujarnya. Pada momen Ramadhan tahun lalu, Elawati mendapat omzet lebih dari Rp 500 juta sebulan. Ia berharap bisa dapat omzet yang setidaknya setara dengan tahun lalu. Tak jauh dari lapak Elawati, pedagang kurma lainnya, Jacob (27), duduk lesu menanti pelanggan. Ia menjual aneka kurma dari harga Rp 60.000 per kg hingga Rp 300.000 per kg. Kurma yang dia jual antara lain jenis sukari, ajwa, tunisia, dan palm fruit. ”Kadang ramai, kadang enggak. Namun, kalau dibandingkan hari biasa, ya, lebih banyak pembeli,” katanya.

Adnan (42), pedagang kurma di Pasar Tanah Abang, Jakpus, menyebutkan, kebanyakan kurma yang dipasok ke Tanah Abang berasal dari Uni Emirat Arab, Turki, AS, dan Afrika. Kurma termurah dijual Rp 25.000 per kg, sementara beberapa jenis dijual dengan harga Rp 350.000 per kg. Jelang Ramadhan ini, omzet yang diperoleh Adnan meningkat 40 %. Yusuf (48), pedagang lain, juga mengaku sudah mulai banyak mendapat permintaan kurma. Pembeli yang dating ke tokonya melonjak hingga dua kali lipat dengan rata-rta omzet Rp 30 juta per hari. (Yoga)

Berdasarkan hasil riset, pola pengeluaran rumah tangga mengalami pergeseran di bulan Ramadhan. Pada umumnya, pos belanja makanan akan meningkat tajam diikuti dengan pos belanja pribadi dan hadiah. Sebagai kompensasinya, banyak orang yang menunda untuk berinvestasi di bulan ini. Bahkan, tidak jarang mengambil solusi meminjam akibat lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Karyawan sebaiknya memahami ada perbedaan alokasi keuangan untuk gaji bulanan rutin dan THR. Hal ini sejatinya mengingatkan bahwa penghasilan bulan ini dan bulan depan sama saja alias tidak ada kenaikan.

Agar anggaran pengeluaran tetap aman terkendali, Langkah awal adalah membuat anggaran untuk satu bulan ke depan. Penghasilan, baik dari gaji maupun usaha, digunakan untuk biaya hidup selama satu bulan. Pengeluaran rutin untuk rumah tangga, makan sahur, dan berbuka puasa seharusnya tetap mengikuti anggaran bulanan normal. Adapun pengeluaran untuk lebaran dan sedekah lainnya sebaiknya diambil dari THR. Cara alokasi dan pemisahannya, Pertama, mengutamakan pos pengeluaran wajib di bulan Ramadhan, yaitu zakat fitrah.

Terlepas besaran penghasilan, sumber dana dan alokasi persentasenya bergantung pada jumlah kepala di keluarga. Alokasi untuk pengeluaran ini sebaiknya diambil dari penghasilan bulanan jika khawatir tidak kebagian alokasi dari dana THR. Kedua, pengeluaran rutin bulanan. Meski dibayarkan di bulan Ramadhan, biaya listrik, uang sekolah anak, dan lainnya tetap harus dikeluarkan seperti biasa. Oleh sebab itu, usahakan untuk tidak menggunakan alokasi ini untuk pengeluaran lainnya. Segera pisahkan alokasi pengeluaran rutin bulanan ke dalam rekening yang terpisah dengan kebutuhan lebaran serta tambahan kenikmatan di bulan Ramadhan.

Sehatnya, alokasi untuk pengeluaran rutin bulanan hanya maksimal 50 % dari penghasilan setiap bulannya. Ketiga, antisipasi pengeluaran tak terduga lebih awal. Keempat, dana gaya hidup Ramadhan. Acara buka bersama menjadi bagian dari gaya hidup masa kini di bulan Ramadhan. Meski silaturahmi harus dijaga, kesehatan keuangan juga jangan sampai kebablasan. Pengeluaran lebaran dan mudik sebaiknya dialokasi kan dari dana THR. Kelima, dana darurat. Tambahan alokasi untuk dana gaya hidup khusus di bulan Ramadhan memang terpaksa diambil dari alokasi tabungan dan investasi bulanan. (Yoga)