KPK mengendus dugaan rasuah dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah dinas anggota DPR tahun 2020. Tujuh orang telah dicegah ke luar negeri. Bahkan, sudah ada tersangka dalam kasus ini. Jejak dugaan korupsi itu terlihat dari sejumlah perabot di dalam rumah dinas tersebut. Sebuah lemari pakaian berwarna coklat terlihat ”dianggurkan” di ruang tengah lantai 2 rumah dinas anggota DPR, Luqman Hakim, di Kalibata, Jakarta. Kualitas dari lemari tersebut jadi pertimbangan utamanya. ”Kalau mau tahu kualitasnya, goyang-goyangin (lemarinya), itu oglek-oglek. Enggak simetris pula (pintu lemarinya). Itu sejak baru sudah kayak begitu. Makanya, saya taruh di luar, ngapain kayak gitu ditaruh di kamar,” ujar wakil rakyat dari Fraksi PKB itu saat ditemui di rumah dinasnya, Rabu (6/3) malam. Belum lagi pintu lemari seperti tak kokoh. Ia khawatir pintu lemari justru copot dan mencederai siapa pun yang hendak membukanya. Sejumlah perabot lain, seperti rak dan bufet televisi di ruang tamu, juga sudah lapuk. Beberapa di antaranya bahkan sudah dimakan rayap sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Di perabot-perabot itu tertera stiker dengan tulisan angka 2020 yang berarti sejumlah perabot itu diadakan pada tahun 2020. ”Memang barang-barang itu masuk ke rumah sekitar akhir tahun 2020. Tetapi, beberapa enggak saya pakai. Tempat tidur saja saya bawa sendiri dari kontrakan saya yang lama karena yang dari DPR kualitas dipannya jelek dan ukuran kasurnya juga kecil,” kata Luqman. Kondisi serupa juga diungkapkan anggota DPR, Achmad Baidowi, di rumah dinasnya. Menurut wakil rakyat dari Fraksi PPP itu, kondisi sejumlah perabot sudah rusak, seperti meja kecil, meja panjang, dan kursi-kursi kecil di ruang tamu. ”Orang agak bongsor sedikit duduk di kursi-kursi itu pasti tidak nyaman. Makanya ada juga kursi yang sudah patah,” ujarnya. Baidowi juga menyoroti soal ukuran tempat tidur yang janggal. Kasur yang disediakan Sekjen DPR hampir tidak mungkin dipakai untuk dua orang dewasa.

Masalah perabot ini jadi sorotan setelah KPK menemukan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaannya. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus ini terjadi penggelembungan (mark up) harga dan persekongkolan. ”Katanya mahal, padahal di pasar tidak seperti itu,” ujarnya. Tersangka dalam perkara ini bahkan sudah ditetapkan sejak enam bulan lalu. Namun, ia belum mau menyebutkan nama para tersangka. Hanya saja, KPK sudah mencegah tujuh orang ke luar negeri. Berdasarkan sumber Kompas, mereka yang dicegah ialah Sekjen DPR, Indra Iskandar; Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan DPR, Hiphi Hidupati; Dirut PT Daya Indah Dinamika, Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada, Juanda Hasurungan Sidabutar; Direktur Operasional PT Avantgarde Production, Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet, Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman dari pihak swasta. (Yoga)