Jakarta ditergetkan menjadi kota global begitu tak lagi menjadi Ibu kota negara, berdasarkan undang-undang daerah Khusus Ibu Kota Jakarta (UU DKI). Hal ini akan membuat pertumbuhan ekonomi, mobilitas, hingga penduduk tinggi menyebar ke kota satelit di luar Jakarta, yakni Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi, hingga Cianjur. Ini dimungkinkan mengingat dalam UU DKI, Jakarta dapat membentuk kawasan aglomerasi, yakni Bodetabek plus Cianjur melalui koordinasi dengan pemerintah setempat. Tak ayal lagi, pembangunan sarana trasnportasi massal seperti MRT bakal diperluas hingga ke kota-kota setelit, seperti Bekasi. Kemudian ada juga rencana membuat Trans Jabodetabek yang yang bisa menghubungkan Jakarta dengan kota-kota disekelilingnya. Ini bakal memperbesar ekonomi dan membuat posisi Jabodetabek makin menarik. (Yetede)

Sebelum Israel melakukan serangan balasan terhadap Iran (19 April), IMF sebenarnya masih memberikan optimisme terhadap outlook ekonomi global selama 2024. Ini terbukti, pada World Economic Outlook (WEO) yang terbit 16 April, IMF menaikkan outlook pertumbuhan ekonomi global di 2024 menjadi 3,2% dari sebelumnya 3,1% (WEO, Januari 2024) dan 2,9% (WEO, Oktober 2023). Perbaikan outlook antara lain didorong oleh outlook ekonomi Amerika Serikat (AS) yang lebih baik, pemulihan ekonomi China dan kinerja ekonomi India yang mengejutkan (surprisingly). Kini, setelah serangan balasan Israel tersebut, memunculkan sejumlah pertanyaan: apakah optimisme tersebut masih valid?. Dampak langsung konflik Iran-Israel terhadap ekonomi Indonesia sebenarnya sangat kecil. Meskipun Iran merupakan salah satu produsen minyak dan gas bumi (migas) terbesar di dunia, impor migas Indonesia dari Iran sangat kecil. Data Bank Indonesia menyebutkan impor migas dari Iran hanya 0,01% dari total impor migas Indonesia pada 2023. Yang perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsungnya. 

Peningkatan konflik geopolitik di Timur Tengah akan memberikan dampak negatif bagi stabilitas keuangan global melalui transmisi utamanya antara lain, harga energi, gangguan rantai pasokan (supply-chain disruptions), volatilitas pasar keuangan (financial market volatility), dan meningkatnya kembali tekanan terhadap inflasi. Pada akhirnya, berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi kalkulasi bank sentral utama dunia, seperti the Federal Reserve, yang sebelumnya berpotensi akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Tingginya harga minyak yang berlanjut akan memperburuk ekonomi negara-negara importir energi, seperti AS, Eropa, dan China. Dari sisi fiskal, terdapat beberapa kebijakan mitigasi yang perlu dipersiapkan, yaitu mitigasi risiko untuk mengurangi dampak (i) risiko kenaikan harga energi, (ii) risiko nilai tukar, dan (iii) risiko kenaikan harga pangan. Ketiga jenis mitigasi risiko tersebut tidak hanya penting untuk membentengi fiskal tetapi juga untuk menjaga stabilitas inflasi.

Pemerintah, misalnya, perlu menyiapkan kebijakan mitigasi risiko harga energi untuk mengurangi tekanan terhadap beban subsidi dan kompensasi energi. Ini mengingat, analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan bahwa realisasi harga minyak mentah (ICP) yang melebihi asumsi yang ditetapkan APBN justru meningkatkan beban (defisit) fiskal. Analisis sensitivitas pada APBN 2024 menyebutkan setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel di atas asumsi APBN akan meningkatkan defisit fiskal sebesar Rp6,5 triliun. Situasi ini terjadi karena realisasi lifting migas kita menurun. Di sisi lain, kebutuhan energi (khususnya BBM) masih meningkat. Kenaikan harga minyak meningkatkan biaya pengadaan BBM yang akhirnya meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi. Beban fiskal berupa kenaikan subsidi dan kompensasi energi akan menjadi lebih besar bila pada waktu yang sama nilai tukar rupiah melemah. 

Pelemahan nilai tukar Rupiah juga telah menimbulkan implikasi berupa kenaikan bunga utang pemerintah. Selama Januari—Februari 2024, beban bunga utang pemerintah telah mencapai Rp69 triliun, naik dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp50,3 triliun dan Rp41,9 triliun pada 2022. Penerapan strategi hedging, tidak hanya perlu dilakukan pada nilai tukar. Strategi hedging juga perlu dilakukan pada komoditas untuk memastikan stabilitas harga komoditas yang diimpor. Serangkaian kebijakan mitigasi risiko fiskal di atas penting untuk didorong. Berbagai kebijakan di atas memiliki dimensi luas untuk mewujudkan stabilitas keuangan, baik di tingkat mikro dan makro. Mitigasi risiko fiskal tidak hanya menjadi tanggung jawab otoritas fiskal. Dukungan kolektif dari korporasi negara juga penting untuk memperkuat ketahanan fiskal.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan eks Direktur Investasi dan Pengembangan Dana Pensiun Bukit Asam (DPBA) periode 2015—2017 berinisial MS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun lembaga yang didirikan oleh PT Bukit Asam (Persero) Tbk. tersebut. Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam periode 2013—2018 menjadi total sebanyak 5 orang. Sebelumnya Kejati DKI Jakarta menetapkan tersangka ZH selaku eks Direktur Dapen Bukit Asam, AC selaku pemilik PT Millenium Capital manajemen (MCM), SAA seorang perantara investasi, dan RH selaku konsultan keuangan PT Ratu Prabu Energi Tbk. 

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta Syahron Hasibuan mengatakan MS bersama-sama dengan tersangka ZH telah melakukan penempatan investasi pada reksa dana, Saham LCGP, dan Saham ARTI yang tidak didasari memorandum analisis investasi (MAI). Penempatan investasi ini, dilakukan dengan ketiga tersangka lainnya AC, SAA, dan RH. Penyidik kemudian melakukan penahanan terhadpa MS di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Empat tersangka lainnya juga dilakukan penahan dengan perincian ZH dan AC ditempatkan di Rutan Kelas I Pondok Bambu, sedangkan RH dan SAA di Rutan Kelas I Salemba.Berdasarkan audit dari BPKP perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini mencapai Rp234,5 miliar.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka rencananya ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 hari ini. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum rela. Penetapan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dijadwalkan hari ini, Rabu (24/4), pukul 10.00 WIB di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta. Penetapan itu dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan perkara sengketa Pilpres 2024 pada Senin (22/4). Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan KPU No. 6/2024 dijelaskan bahwa tiga hari setelah pembacaan putusan hasil sengketa Pilpres oleh MK harus ditetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Komisioner KPU August Mellaz mengatakan semua pihak diundang, termasuk peserta Pilpres 2024 yakni paslon capres-cawapres 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Para undangan akan menyaksikan secara langsung rapat pleno terbuka KPU untuk menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029. Meski demikian, KPU tidak memaksakan kehadiran para undangan karena sesuai kemauan masing-masing. Sementara itu, Prabowo dan Gibran dipastikan mendatangi KPU hadir dalam kegiatan tersebut. Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Azhar Simanjuntak mengatakan Prabowo dan Gibran juga akan memberikan pernyataan resmi. 

Sementara itu, Gibran menyatakan akan langsung menjalani serangkaian pertemuan dengan beberapa pihak setelah penetapan sebaga capres-cawapres terpilih. Adapun mengenai keputusan sejumlah pihak yang ingin tetap menjadi oposisi pada pemerintah Prabowo-Gibran mendatang, Gibran menyerahkan keputusan tersebut kepada masing-masing partai politik. Sementara itu, PDIP memberikan sinyal belum rela penetapan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih Pilpres 2024. Tim Hukum dari PDIP Gayus Lumbuun mengungkapkan bahwa gugatan yang dilayangkan oleh partainya atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) telah diterima dan bakal digelar dalam waktu dekat. PDIP sebelumnya juga menilai bahwa kepemimpinan nasional ke depan bakal menghadapi persoalan. Hal itu sebagai respons terhadap putusan MK yang mengesahkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan partainya menilai putusan MK menegaskan pemilu di Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. PDIP, lanjutnya, menganggap para hakim konstitusi tidak membuka ruang terhadap keadilan. Putusan MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan karena seakan melupakan kaidah etika dan moral. 

Pada perkembangan lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan belum memutuskan arah partai ke depan setelah dirinya bersama capres Anies Baswedan resmi kalah dalam pertarungan Pilpres 2024. Pembahasan soal arah politik PKB dengan seluruh jajaran pengurus partai, menurutnya, akan berlangsung dinamis. Sementara itu, capres Ganjar Pranowo dan para ketua umum koalisi paslon 03 berkumpul di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (22/4) malam. Namun, Plt Ketua Umum PPP Mardiono tidak hadir dalam pertemuan itu, padahal PPP salah satu pendukung paslon 03 pada Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO)mengakui bahwa membahas putusan MK secara spesifi k dan Pilpres 2024 secara umum.

Indonesia perlu mempercepat kolaborasi di sektor logistik guna mendongkrak performa logistik nasional yang menurun pada tahun ini. Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky mengatakan kolaborasi itu penting dalam rangka memaksimalkan pembangunan infrastruktur untuk menaikkan indeks kinerja logistik Indonesia. Menurutnya, bank Dunia telah menurunkan indeks kinerja logistik atau logistics performance index (LPI) Indonesia pada 2023 di posisi ke-61 dari 139 negara. Posisi itu turun 10 peringkat dalam dua periode pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, dia mencatat waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time di pelabuhan utama berhasil diturunkan. Beberapa pelabuhan utama itu adalah Belawan Medan, Tanjung Priok Jakarta, Tanjung Emas Semarang, Tanjungkarang, dan Makassar. Hal itu menandakan bahwa bongkar muat dilakukan lebih cepat. Soal kolaborasi, Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden No.5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional/National Logistic Ecosystem (NLE). NLE merupakan platform yang bisa menghapus repetisi dan duplikasi, simplifikasi proses bisnis, kolaborasi platform logistik, pembayaran digital dan membangun infrastruktur.

Sementara itu, Bisnis Indonesia Group menggelar Bisnis Indonesia Shipping & Logistics Forum 2024 sebagai ruang dialog antarpemangku kepentingan guna memperbaiki daya saing di logistik dan pelayaran. Selama ini, sektor logistik berperan penting dalam perekonomian nasional dan menjadi nadi yang menghubungkan berbagai pulau dan meningkatkan interaksi ekonomi baik di dalam negeri maupun di kancah internasional. Sejumlah pembicara mumpuni di bidangnya pun bakal turut memeriahkan acara, dengan pembicara kunci, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Pembicara pada sesi pertama, yakni Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Capt. Hendri Ginting; Direktur Armada Pertamina International Shipping Muhammad Irfan Zainul Fikri; dan Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan. Pembicara di sesi kedua yakni Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim & Energi Kemenkomarves RI Jodi Mahardi; Deputi Bidang Ekonomi, Badan Pembangunan Nasional Amalia A.Widyasanti; dan Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto.

Rupiah sedang kurang tenaga menghadapi dolar Amerika Serikat. Kendati pada Selasa (23/4), rupiah ditutup menguat 0,10% ke level Rp16.220 per dolar AS di pasar spot, tetapi greenback masih berada di dekat level tertinggi selama 5 bulan, yang dicapai pada awal April lalu. Selain faktor dalam negeri, dinamika global juga turut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS. Utamanya dipicu oleh memudarnya ekspektasi investor bahwa Bank Sentral AS, Federal Reserve, bakal menurunkan suku bunga lebih awal. Hal itu membuat aliran dana ke AS pun masih deras. The Fed memang telah mengisyaratkan tak akan memangkas suku bunga acuan dalam waktu dekat. Alasannya, risiko inflasi masih membayangi. Dampak semburan uang ke perekonomian mereka, sebagai respons atas pandemi Covid-19, terhadap inflasi, masih perlu diwaspadai. Apalagi, situasi ekonomi di AS saat ini relatif stabil seiring moncernya sejumlah indikator seperti pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja. Hal itu membuat sejumlah kalangan menilai risiko pelemahan rupiah dan sejumlah mata uang negara lain masih dapat terjadi lagi.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sejumlah ekonom meramal Bank Indonesia akan mengerek suku bunga acuan guna mengimbangi suku bunga The Fed. Terlebih jika rupiah sampai menyentuh level Rp16.500 per dolar AS dan capital outflow terus terjadi. Kendati demikian, ada baiknya kali ini Bank Indonesia tak buru-buru mengerek suku bunga acuan untuk merespons kondisi tersebut. Selain inflasi yang terkendali, cadangan devisa juga masih mumpuni. Inflasi terkendali di level 3,05% pada Maret 2024, sedangkan cadangan devisa tercatat sebesar US$140,4 miliar, berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Judi daring kian meresahkan. Jumlah penggunanya terus meningkat. Bahkan, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta orang Indonesia yang bermain judi daring. Sekitar 80 % bermain judi dengan nilai di bawah Rp 100.000. Pada Selasa (23/4) Menkopolhukam Hadi Tjahjanto membahas pembentukan satgas pemberantasan judi daring bersama sejumlah pejabat kementerian/lembaga di kantornya di Jakarta. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut perintah Presiden Jokowi saat rapat terbatas pada Kamis (18/4).

Seusai rapat, Hadi mengatakan, rancangan bentuk satgas sudah disusun. Satgas nantinya akan diisi lintas instansi. Namun, sebelum diwujudkan, akan terlebih dulu dilaporkan ke Presiden. Menurut dia, tak akan lama satgas dibentuk. Pembentukan satgas dalam waktu cepat sangat penting karena judi daring sudah makin meresahkan masyarakat. ”Judi online su dah meresahkan masyarakat karena dampaknya kepada masyarakat, terutama pada generasi penerus, mulai tingkat SMP, SMA, bahkan SD,” kata Hadi. Menurut Hadi, sejak 2017 sampai 2024, jumlah pengguna judi daring meningkat signifikan.

Mengutip data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), lanjut Hadi, sepanjang 2023 terdapat 3,2 juta orang di Indonesia yang bermain judi daring. ”Perputaran uang (judi daring) pada tahun 2023 mencapai Rp 327 triliun. Angka agregat ya. Uang keluar masuk. Bulan pertama tahun 2024 saja tercatat Rp 100 triliun. Luar biasa,” ujar Hadi. Untuk memberantasnya, OJK, menurut Hadi, telah mengidentifikasi adanya 5.000 rekening mencurigakan. Saat ini, 5.000 rekening tersebut telah dibekukan dan akan coba ditelusuri untuk mengungkap jaringan pengelola judi daring. Selain itu, Kemenkominfo hingga 30 Desember 2023 telah menindak dan menutup 805.923 konten judi daring. Kebanyakan peladen dari situs judi daring itu berada di luar negeri. (Yoga)

Hingga kini masih banyak perempuan miskin di Tanah Air yang terlewat dari program perlindungan sosial. Masalah tersebut mengemuka dalam Musyawarah Nasional Perempuan untuk Perencanaan Pembangunan atau Munas Perempuan ke-2 tahun 2024 di Kabupaten Badung, Bali, 19-20 April 2024. Vidia dari Pusat Rehabilitasi Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum (PR Yakkum) dan Lastiar Padang dari organisasi terkait risiko bencana dari Gunungsitoli, Sabtu (20/4) memaparkan, setidaknya ada tiga permasalahan utama terkait perempuan dan program perlindungan sosial. Pertama, masih ada data penerima manfaat program perlindungan sosial yang belum dimutakhirkan, bersifat sektoral, dan tidak terintegrasi. Kedua, jangkauan program perlindungan sosial yang belum komprehensif.

Ketiga, anggaran program perlindungan sosial belum sepenuhnya berpihak kepada kelompok rentan. Persoalan di atas terlihat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berisi daftar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang kurang detail dan belum terintegrasi sehingga sering terjadi kesalahan data. Contohnya, ada ASN yang tercatat sebagai penerima manfaat DTKS. Program perlindungan sosial juga belum fokus pada ragam perempuan dengan situasi kerentanan berlapis. Selain data, hingga kini warga disabilitas juga belum sepenuhnya bisa mengakses perlindungan sosial, seperti akses alat bantu bagi disabilitas. ”Anak-anak disabilitas yang sepanjang hidupnya membutuhkan terapi itu masih belum bisa mengakses perlindungan sosial sepenuhnya,” papar Vidia. (Yoga)

Kompas.id memberitakan, bersamaan dengan Hari Bumi, 22 April 2024, Pemerintah Hong Kong,China, memberi waktu enam bulan bagi rakyatnya, terutama rumah-rumah makan, untuk beradaptasi dan mengubah kemasan mereka menjadi kemasan ramah lingkungan. Penerapan larangan ini menyusul pengesahan undang-undang pada Oktober 2023. Hong Kong, wilayah di selatan China yang padat dengan 7,4 juta penduduk, tidak memiliki sarana dan prasarana cukup untuk mengelola sampah. Setiap tahun, Hong Kong memproduksi 4 juta ton sampah, dan plastik menempati urutan kedua terbanyak. Kita tentu mendukung kebijakan wilayah administrative khusus China ini untuk mengurangi plastik yang kian tak terkendali. Berbagai penelitian sudah membuktikan dampak polusi plastik terhadap lingkungan. Mikroplastik bahkan sudah mencemari air minum dalam kemasan.

Berdasarkan data tahun 2022 dari Statista, China tercatat sebagai produsen terbesar plastik, yaitu 32 %, Amerika Utara 17 % dan Uni Eropa 14 %. Sejumlah negara sudah berkomitmen mengurangi penggunaan plastik dan produksinya. Di Indonesia, undang-undang pengelolaan sampah dan peraturan daerah sudah dibuat untuk membatasi penggunaan plastik. Reuters memberitakan, para pemimpin global berkumpul di ibu kota Kanada, Ottawa, minggu ini, untuk membahas kemajuan penyusunan perjanjian global pertama untuk mengendalikan melonjaknya polusi plastik. Kebanyakan plastik murni berasal dari minyak bumi. Banyak negara penghasil petrokimia dan plastik, seperti Arab Saudi, Iran, dan China, menentang pembatasan produksi plastik. (Yoga)