Kemenkominfo menyebutkan, industri telekomunikasi seluler membutuhkan tambahan spektrum frekuensi selebar 1.310 megahertz sampai tahun 2026, untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas layanan seluler. ”Teknologi akses seluler yang baru terus muncul sehingga lebar pita spektrum frekuensi harus ditambah. Jadi, bukan semata-mata okupansi lebar spektrum frekuensi yang sekarang dimiliki operator telekomunikasi seluler itu sudah penuh,” kata Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail saat menghadiri Konferensi Manajemen Spektrum Tingkat Asia Pasifik yang Ke-10, Selasa (23/4) di Jakarta. Konferensi ini menindaklanjuti hasil pertemuan World Radiocommunication Conference (WRC) 2023 yang berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab, pada akhir 2023.

Konferensi pada 23-24 April ini membahas berbagai masalah terkait spektrum frekuensi, di antaranya mobile broadband, 5G, 6G, Wi-Fi, satelit, dan isu kebencanaan. Menurut Ismail, tambahan spektrum frekuensi dengan total lebar 1.310 MHz akan dipenuhi dari berbagai jenis spektrum frekuensi, seperti jenis spektrum frekuensi rendah (low band) dan tinggi (millimeter-wave). Rencananya, Kemenkominfo akan melelang spektrum 700 MHz (jenis low band) dan 26 gigahertz (GHz) terlebih dulu untuk memenuhi tambahan kebutuhan. Keduanya akan dilelang bersama. Harga lebar pita spektrum, ujar Ismail, akan diberi insentif. Salah satu opsi insentif yang sedang dibahas ialah operator pemenang lelang tak langsung membayar biaya penggunaan spektrum frekuensi. (Yoga)

Kajian sastra horor yang mengulik misteri, hantu, dan hal-hal mistis lainnya perlu dikembangkan. Kajian tersebut berpeluang besar dialihwahanakan dalam berbagai medium, seperti audio, animasi, gim, film, dan platform digital lainnya. Cerita rakyat bertema horor tersebar hampir di seluruh daerah di Tanah Air. Kisah horor digemari masyarakat Indonesia. Film-film bergenre horor kerap merajai industri film dalam negeri dari masa ke masa. Siniar atau podcast yang membahas kisah-kisah misteri juga didengarkan oleh banyak orang. Peneliti Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN, Tirto Suwondo, mengatakan, Indonesia memiliki cerita horor yang bejibun, dikisahkan lintas generasi dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Tapi, analisis atau kajian tentang sastra horor masih sangat jarang jika dibandingkan dengan jumlah cerita rakyat yang melimpah. Hal ini menjadi tantangan bagi para peneliti untuk mengkajinya dalam berbagai perspektif. ”Dalam konteks industri kreatif, peluang yang menjanjikan adalah adaptasi, alih wahana atau ekranisasi ke  film layar lebar, televisi, dan platform digital,” ujarnya dalam peluncuran dan diskusi buku Sastra Horor, di Jakarta, Selasa (23/4). Buku setebal 1.010 halaman itu menyajikan 45 artikel kisah horor. Buku ini merupakan hasil riset dan kajian tentang beragam gejala horor yang hidup di tengah masyarakat di sejumlah daerah.

Tirto mengatakan, hampir semua artikel dalam buku itu ditulis dengan ilmiah menggunakan struktur IMRaD (pengantar, metode, riset, dan diskusi). ”Hal ini menjadi semacam siraman yang menyejukkan ditengah ladang kering dunia kritik, telaah, dan apresiasi kita tentang sastra horor,” ucapnya. Sastra horor tidak hanya menjadi kajian menarik bagi periset di Tanah Air. Di luar negeri, kajian kisah horor dipublikasikan di berbagai media dan jurnal, seperti majalah World Literature Today serta jurnal Horror Studies dan Journal of Dracula Studies. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas BRIN Ade Mulyanah menuturkan, ”Peran film berbasis horror sebagian besar merupakan proses ekranisasi karya-karya sastra. Ini menunjukkan sebuah peran besar sastra terhadap perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia”. (Yoga)

Dalam bahasa Mandarin, krisis disebut weiji, ’wei’ yang artinya bahaya dan ’ji’ yang berarti peluang. Jadi, dalam setiap krisis, tak hanya ada bahaya, tetapi juga peluang. Saat ini dunia dilanda ketidakpastian yang tinggi. Dalam webinar yang digelar IDN Times pekan lalu, ekonom senior Mari Elka Pangestu mengatakan, memanasnya konflik antara Israel dan Iran akan meningkatkan tensi ketidakpastiaan ekonomi. Fenomena ini memicu serangkaian tindakan yang makin menekan perekonomian. Hal ini akan membuat harga minyak dunia terkerek naik. Sebab, Israel dan Iran adalah negara di jazirah Timur Tengah, yang merupakan kawasan pemasok minyak dunia. Ketika terjadi ketegangan di kawasan itu, pasokan akan berkurang, sementara permintaan minyak dunia tetap. Harga pun segera naik, yang bakal memicu inflasi global, termasuk di Indonesia. Hal ini akan menggerus daya beli masyarakat sehingga laju ekonomi bakal melambat.

Selain ketegangan geopolitik, tekanan untuk perekonomian Indonesia bertambah seiring depresiasi rupiah. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah pada perdagangan Senin (22/4) ditutup di level Rp 16.224 per USD. Ekonom Senior Bambang Brodjonegoro mengatakan, sebelum konflik Iran dan Israel memanas, sejatinya kurs USD menguat dibandingkan mata uang dunia lainnya, termasuk Indonesia dikarenakan bank sentral AS, The Federal Reserve (The Fed), diprediksi belum akan menurunkan suku bunga acuannya dalam waktu dekat. Karena suku bunga The Fed masih tinggi, investor menilai investasi dalam aset berdenominasi USD lebih menguntungkan. Akhirnya, pemodal di seluruh dunia menarik uangnya dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk dipindah ke AS. Dampaknya, terjadi arus modal keluar (capital outflow) dari Indonesia. Pasokan dollar AS di dalam negeri pun menurun, yang membuat nilainya menguat terhadap rupiah.

Baik Bambang maupun Mari mengatakan, dalam kondisi seperti ini akan muncul fenomena ”flight to safety” dari para pemodal dunia. Para pemodal akan memindahkan asetnya ke instrumen yang risikonya lebih rendah. Investor akan cenderung memindahkan dananya pada aset-aset berdenominasi USD, seperti US Treasury Bond atau Obligasi Negara AS. Dengan suku bunga acuan The Fed yang masih tinggi, ’memegang’ instrumen itu akan jadi keuntungan bagi investor. Selain itu, instrumen yang selalu laris manis di kala dunia penuh ketidakpastian adalah logam mulia atau emas. Mengutip Logammulia.com, harga emas pada Minggu (21/4) Rp 1,34 juta per gram, meningkat Rp 37.000 per gram atau 2,82 % dibanding harga pekan sebelumnya (Minggu, 14/4). Jika ditarik dari awal tahun, harga emas sudah naik Rp 218.000 atau 19,30 %. (Yoga)

Kasus perikanan ilegal di Laut Arafura yang menyibak penyelundupan BBM bersubsidi dan perbudakan manusia mendesak diusut tuntas hingga ke aktor utama. Penyelundupan ratusan ton BBM yang diduga jenis bersubsidi dinilai merupakan puncak gunung es praktik gelap sektor perikanan. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, perlu dilakukan pengusutan secara tuntas aktor utama di balik mata rantai kejahatan transnasional itu. Kejahatan melibatkan sindikasi kapal asing ilegal asal China dengan kapal ikan Indonesia. Mereka diduga bekerja sama melakukan pencurian ikan, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Penyimpangan penyaluran alokasi BBM hingga ratusan ton untuk kapal-kapal asing ilegal setiap kali beroperasi merupakan ironi di tengah kesulitan nelayan-nelayan kecil di Indonesia untuk mendapatkan pasokan BBM bersubsidi.

”Penyelundupan BBM bersubsidi ke kapal asing illegal merupakan fenomena gunung es atas praktik gelap di sektor perikanan,” ujar Halim saat dihubungi dari Jakarta, Senin (22/4). Sebelumnya, aparat pengawasan KKP menangkap kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) di Laut Arafura pada 14 April. Kapal berbobot 289 gros ton (GT)itu terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal penangkap ikan asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Dua kapal ikan asing ilegal itu menggunakan alat tangkap jenis trawl yang dilarang. Kapal KM MUS terindikasi membantu kapal RZ 03 dan 05 melakukan kejahatan perikanan, memindahkan BBM bersubsidi ke kapal asing itu di tengah laut. Dari pemeriksaan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat ada 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka. Sebagian BBM sudah disuplai ke dua kapal asing dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka.

Kapal KM MUS juga terindikasi memasok 55 ABK Indonesia ke kapal RZ 03 dan RZ 05. Dari 55 ABK tersebut, 30 ABK berada di dua kapal asing ilegal tersebut, 25 ABK Indonesia lainnya diselamatkan aparat Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), 6 ABK di antaranya kabur dari kapal RZ 03 dengan terjun ke laut pada 11 April 2024. Mereka berenang di laut, tetapi 1 orang tewas karena tidak kuat berenang. 20 ABK lainnya diturunkan dari kapal dan diangkut kapal pengangkut sayuran sewaktu kapal asing itu berada di dekat Pulau Penambulai, Kepulauan Maluku. Menurut Halim, lemahnya pengawasan terhadap perikanan ilegal dan perlindungan terhadap warga asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan berpotensi memicu pelanggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi ulang rencana penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka kesempatan kapal ikan milik pemodal asing beroperasi di Indonesia. (Yoga)

Lowongan pekerjaan baru cenderung marak dibuka setelah Lebaran, pemicunya ialah pengunduran diri pekerja yang ramai terjadi selama Ramadhan dan setelah pekerja menerima THR. ”Kalau berbicara tren pasar tenaga kerja pasca-Lebaran, pasti peningkatan lowongan pekerjaan baru. Klien-klien saya sejak awal Lebaran sudah berpesan agar mencarikan pekerja yang siap mengisi setelah Lebaran dan awal Mei 2024. Hal ini didukung fakta kecenderungan pengunduran diri yang marak setelah (pembagian) THR sehingga posisi yang ditinggalkan perlu diisi karyawan baru,” ujar Founder dan Managing Director Headhunter Indonesia Haryo Suryosumarto, Senin (22/4) di Jakarta.

Menurut Haryo, karyawan yang ramai-ramai mengundurkan diri biasanya telah mengantongi surat penawaran perekrutan dari perusahaan lain. Mereka kemudian menunggu pencairan THR terlebih dahulu, yang berlanjut dengan pengajuan surat pengunduran diri. Dengan kata lain, mereka telah mengikuti proses perekrutan di perusahaan lain 1-2 bulan sebelum Lebaran. ”Pokoknya, THR sudah turun baru mereka berani mengajukan surat pengunduran diri. Lalu, mereka bergabung ke perusahaan baru pada awal atau pertengahan Mei 2024,” katanya.

Jika ditelusuri, lanjut Haryo, penyebab utama karyawan melakukan hal tersebut lantaran mereka tidak memperoleh remunerasi yang baik di kantor lama. Adapun tempat kerja yang baru berani memberikan remunerasi yang lebih tinggi. Kendati demikian, ada pula karyawan yang ingin mengundurkan diri karena mencari remunerasi lebih baik, tetapi memutuskan bertahan di kantor lama karena manajemen di kantor lama bersedia menaikkan gaji lebih tinggi. Namun, Haryo meyakini, fenomena seperti itu tidak banyak.” Ia menambahkan, pemicu lain maraknya lowongan pekerjaan baru seusai Lebaran ialah banyaknya perusahaan yang melakukan ekspansi. Langkah ini biasanya juga membutuhkan pekerja baru. (Yoga)

Hutan mangrove di bibir pantai Kelurahan Oesapa Barat yang menjadi agrowisata Kota Kupang, NTT, masih tampak rimbun. Namun, di luar kawasan itu, kondisi mangrove semakin hancur, apalagi kini kian dipadati sampah dan bangunan. Sebanyak 35 mahasiswa Universitas Nusa Cendana (Undana), Sabtu (20/4) menjelajah hutan agrowisata mangrove di Kelurahan Oesapa Barat. Hasilnya, para mahasiswa menyimpulkan terjadi kerusakan ekosistem mangrove yang kian parah. Risna Bahagia (20), salah seorang mahasiswa, mengatakan, kehadiran mereka ke lokasi ekowisata mangrove seluas 4 hektar itu merupakan kedua kalinya. Pertama kali datang, dia membersihkan lokasi itu dari sampah, dan kali ini mengamati tumbuhan mangrove.

Hampir semua perguruan tinggi dan sekolah menengah membawa siswanya untuk penelitian tentang mangrove di tempat ini. Kawasan itu bagaikan laboratorium alam bagi dunia pendiikan dan penelitian. Hutan mangrove tersebut tetap terawat setelah The International Fund for Agricultural Development (Ifad) Indonesia bekerja sama dengan Pemkot Kupang menata kawasan mangrove. Membangun lorong ”jembatan” mangrove di sela-sela pohon pada tahun 2017. Pembangunan jembatan dan pondok kecil itu didanai Ifad. Sampai tahun 2021, setiap pengunjung dipungut Rp 5.000-Rp 10.000. Kehadiran mahasiswa di lokasi tersebut mengamati perbedaan warna daun setiap pohon, kondisi mangrove yang tumbuh di lumpur dan di pasir.

Selain itu, mereka juga membangun rasa cinta terhadap mangrove dan kondisi pantai pada umumnya. Saat penelitian di lapangan, mahasiswa mendapati perubahan lingkungan. Utamanya, sampah-sampah plastik berserakan di lumpur, pasir, kolam, dan sebagian tersangkut di batang-batang mangrove. Tumpukan sampah itu sangat mengganggu ekosistem pantai terutama kawasan agrowisata mangrove. Bahkan, anakan mangrove yang sedang tumbuh juga tertutup sampah plastik. Para mahasiswa merasa prihatin dengan kondisi sampah yang ada.

Membersihkan lokasi ekowisata dari sampah yang banyak itu tak mungkin selesai hanya dalam sehari. Mereka sudah beberapa kali membersihkan, tetapi sampah selalu muncul kembali di lokasi tersebut. Natalia Fernandes (21) mahasiswa lainnya, mengatakan, mangrove di pantai Kupang perlu dirawat. Mangrove memiliki manfaat besar, tidak hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk menjaga lingkungan pantai. Sebaiknya setiap ruang kosong di bibir pantai dihijaukan dengan tanaman mangrove, terutama yang berhadapan langsung dengan permukiman penduduk. Natalia mengusulkan agar ditempatkan tenaga khusus penjaga mangrove yang bertugas membersihkan lokasi dari sampah dan menanam kembali mangrove yang rusak. (Yoga)

Masalah penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masih sulit diatasi. Rezim pemerintahan silih berganti. Namun, isu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah belum juga menemukan solusi yang tepat. Alih-alih makin teratasi, masalah perumahan justru kian merisaukan. Sebagai contoh, kesenjangan jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog perumahan) semakin menumpuk dari tahun ke tahun dan kini telah mencapai 12,7 juta unit. Dari jumlah itu, 83 % adalah backlog perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin. Persoalan utamanya adalah belum ada skema pembiayaan rumah bersubsidi yang komprehensif dan efektif. Skema yang ada saat ini, meskipun memiliki beberapa keunggulan, masih belum mampu mengatasi persoalan perumahan secara tuntas.

Saat ini, salah satu skema pembiayaan rumah subsidi yang berlaku adalah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yang dikelola Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Dana FLPP berasal dari investasi pemerintah yang dianggarkan setiap tahun dalam APBN dan nantinya akan menjadi dana bergulir. Dana FLPP ini kemudian disalurkan melalui perbankan dalam bentuk kredit pemilihan rumah (KPR) bersubsidi dengan porsi 75 %. Adapun 25 % sisanya berasal dari dana perbankan. Dengan porsi yang lebih kecil, perbankan diharapkan tidak terlalu khawatir dalam menyalurkan KPR subsidi. Selain mendapat FLPP, KPR subsidi yang berlaku saat ini juga memiliki uang muka dan bunga yang rendah serta tenor yang panjang. Bunga yang dikenai hanya 5 %, jauh di bawah bunga pasar yang berkisar 10-11 %. Adapun tenor KPR subsidi rata-rata 20 tahun.

Persoalannya, KPR subsidi yang disalurkan belum sepadan dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah. Jangankan mengurangi backlog, untuk menutup kebutuhan rumah selama tahun berjalan pun tidak mampu. Tahun 2023, BP Tapera menyalurkan dana FLPP sebesar Rp 26,32 triliun untuk 229.000 rumah. Jumlah ini masih jauh di bawah kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mencapai 750.000 unit per tahun. Untuk membiayai pengadaan rumah sesuai kebutuhan, pemerintah harus menambah anggaran investasinya. Namun, ini menjadi tantangan karena anggaran pemerintah terbatas. Jadi, dengan skema ini, per soalan penyediaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan tetap sulit terselesaikan. Yang ada, backlog akan semakin membesar. (Yoga)

Organisasi Net Zero Tracker melaporkan hanya 40 dari 100 perusahaan swasta terbesar di dunia sudah menerapkan target nol emisi karbon. Jumlah itu jauh tertinggal dari perusahaan publik. Padahal, semua perusahaan harus mengurangi emisi agar dunia mencapai tujuan Perjanjian Paris 2015 dalam menghadapi perubahan iklim. Pada daftar perusahaan publik, ada 70 dari 100 perusahaan yang memiliki target nol emisi karbon. ”Angka perusahaan swasta itu jelas tertinggal jauh dari perusahaan publik,” kata John Lange dari Organisasi Net Zero Tracker kepada AFP, Senin (22/4).

Menurut Lange, perusahaan swasta lambat berkomitmen karena beberapa faktor, antara lain, kurangnya tekanan pasar dan tidak adanya peraturan. Laporan Net Zero Tracker itu membandingkan 200 perusahaan publik dan swasta terbesar di dunia berdasarkan laporan strategi pengurangan emisi dan target net-zero mereka. ”Perusahaan-perusahaan itu menyumbang 23 % dari perekonomian global, dengan mayoritas perusahaan berbasis di China, AS, dan negara-negara Uni Eropa yang merupakan penghasil gas rumah kaca terbesar,” kata Lange. Dari 40 perusahaan swasta yang telah menetapkan target, hanya delapan yang telah mempublikasikan rencana untuk mencapai target tersebut.

”Janji tanpa rencana hanyalah kehumasan belaka,” sebut laporan itu. Hanya ada dua perusahaan, yaitu raksasa furnitur Ikea dan raksasa teknik Bechtel, yang mengesampingkan penggunaan kredit karbon kontroversial untuk mencapai nol emisi karbon. Kredit karbon memungkinkan perusahaan mengimbangi emisi yang timbul akibat kegiatan perusahaan dengan mengarahkan dana ke proyek untuk mengurangi atau menghindari emisi di antaranya untuk melindungi hutan. Laporan itu juga menyebutkan,tidak satu pun dari delapan perusahaan bahan bakar fosil yang terdaftar dalam laporan. Namun, kata Lange, jumlah perusahaan yang masuk dalam laporan Net Zero Traker terbaru meningkat dibandingkan analisis pada 2022. (Yoga)

Smelter atau fasilitas pemrosesan pemurnian timah milik sejumlah perusahaan yang disita oleh penyidik Kejaksaan Agung diduga hasil pencucian uang kegiatan penambangan ilegal timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada 2015-2022. Penyidik memastikan akan terus menelusuri aset milik tersangka yang diduga hasil tindak pidana, termasuk aset berupa pesawat jet. Pada Senin (22/4) tim penyidik bersama tim dari Badan Pemulihan Aset Kejaksaan menyita smelter PT Refined Bangka Tin (PT RBT).

Menurut Kapuspen Hukum Kejagung Ketut Sumedana, penyitaan tersebut merupakan kelanjutan proses penelusuran aset di Provinsi Bangka Belitung yang terkait kasus penambangan timah ilegal di wilayah di IUP PT Timah Tbk. ”Dari hasil penelusuran, tim penyidik melakukan penyitaan terhadap PT RBT beserta sejumlah aset di dalamnya, antara lain alat berat dan alat pemurnian biji timah,” tambahnya. Sebelumnya, penyidik telah menyita smelter milik empat perusahaan. Fasilitas tersebut milik CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT TIN (Tinindo Inter Nusa), dan PT SBS. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi, mengatakan, penyitaan terhadap aset tersebut, termasuk smelter milik beberapa perusahaan, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang.

Kuntadi memastikan setiap pihak yang terlibat akan ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, terdapat pemilik smelter yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni Tamron alias Aon, sebagai pemilik manfaat CV VIP dan Suwito Gunawan selaku Komisaris PTSIP. Perusahaan-perusahaan smelter tersebut terkait dengan tersangka Harvey Moeis yang diduga merupakan perpanjangan tangan PT RBT. Harvey disebut telah mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk dengan mengajak beberapa perusahaan smelter untuk turut mengolah timah, yaitu PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Namun, penyidik belum menetapkan pemilik PT RBT sebagai tersangka. Padahal, yang bersangkutan diduga merupakan pihak yang mengendalikan Harvey. (Yoga)