Apa pun bentuk perusahaan bertujuan mendapatkan laba. Dividen adalah bentuk pembagian laba tersebut. Inilah tujuan pemilik modal melakukan investasi.Nah, bagaimana pemajakannya? Sesuai ketentuan per-pajakan di Indonesia maka penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen ini ada-lah objek pajak penghasilan (PPh). Namun, dikecualikan atau bebas pajak sepanjang diinvestasikan di Indonesia, yaitu dalam mendukung kemudahan berusaha dan mendorong investasi. UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021 melandasi peng-aturannya.Data diolah dari laman Bursa Efek Indonesia (BEI), pada periode 2018—2023 terdapat pembagian nominal dividen sekitar Rp1.186 trili-un, dengan distribusi sektor terbesar adalah keuangan (40,7%), barang konsumen (18,65%), energi (13,65%), infrastruktur (11,11%), dan perindustrian (6,16%). Sebagian perusahaan bahkan meningkatkan pembagian dividennya sampai dengan 300% (artinya perusahaan membagi dividen lebih besar dari laba).

Beberapa negara juga menggunakan pembebasan pajak atas dividen ini sebagai kebijakan dengan tujuan ekonomi yang berbeda-beda. Korea Selatan untuk mendorong peningkatan konsumsi (Lee et al., 2023), Swedia untuk mendorong kewira-usahaan dan meningkatkan alokasi investasi (Alstadsæter et al., 2017), atau Amerika Serikat dalam memberikan dukungan jangka pendek investasi dan modal untuk membangun pabrik (Yagan, 2015). Dalam konteks di Indonesia, sangat penting untuk melihat apakah benar kebijakan pembebasan pajak dividen ini dapat mendorong investasi. Apakah mendorong atau meningkatkan keinginan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham atau tidak. Mari kita cermati syarat-syaratnya. Pertama, investasi dilakukan paling lambat akhir bulan ketiga setelah tahun pajak dividen diterima atau diperoleh, dan paling singkat diinvestasikan selama 3 tahun pajak dengan tidak dapat dialihkan kecuali ke bentuk investasi lainnya. Kedua, ada kewajiban menyampaikan laporan realisasi investasi secara berkala selama 3 tahun. Dan ketiga, dicantumkan dalam laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pada kolom penghasilan bukan objek pajak.

Sebagaimana tujuan dari beleid ini adalah untuk mendorong investasi, maka seharusnya dilakukan evaluasi kebijakan sampai dengan pengukuran dampaknya terhadap alokasi investasi riil oleh perusahaan (Anderson, 2015). Dalam konteks kebijakan pembebasan dividen ini, output bisa dilihat dari seberapa banyak penerima pengha-ilan dividen telah mengin-vestasikan dananya dalam instrumen yang ditentukan. Namun, untuk outcome, perlu dilihat secara cermat apakah dana-dana yang diinvestasikan tadi digunakan perusahaan untuk berinvestasi secara riil seperti pendirian pabrik, pembelian mesin, aset tetap dan peralatan baru. Kebijakan berupa insentif perpajakan ini juga perlu mempertimbangkan trade off antara penurunan pene-rimaan dan potensi manfaat yang akan didapat. Oleh karena itu, disarankan dividen bebas pajak harus dikombinasikan dengan beleid lain dari regulator lintas sektoral yang mendu-kung investasi perusahaan kecil dan menengah, serta pengembangan pasar modal dalam mewujudkan kesem-patan kepada masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam kegiatan perekonomian.

Ketika konflik terbuka antara Iran dan Israel mulai mereda, bara kematian di Gaza justru kian menyala. Serangan Israel atas kota Rafah pada Sabtu (20/4) malam menewaskan 18 orang, 14 di antaranya anak-anak. Pada hari yang sama, DPR AS menyetujui paket bantuan militer sebesar 95 miliar USD. Dari paket bantuan itu, militer Israel mendapat dukungan 13 miliar USD. Sisanya, 9,1 miliar USD untuk bantuan kemanusiaan di Gaza, 60,84 miliar USD lainnya untuk Ukraina, dan 8,12 miliar USD untuk Indo-Pasifik, termasuk Taiwan. ”Kami sudah mengerjakan tugas kami dan sejarah akan membenarkan tindakan tersebut,” kata Ketua DPR AS Mike Johnson. Semua RUU paket bantuan militer tersebut akan disampaikan ke Senat AS.

Kemungkinan Senat akan menyetujuinya dalam pemungutan suara pada Selasa (23/4). Presiden AS Joe Biden mendesak Senat secepatnya mengirim paket ketentuan itu agar ia bisa segera menandatanganinya. Kantor Kepresidenan Palestina, sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, Minggu (21/4), mengecam keras bantuan militer untuk Israel. Palestina melihat bantuan itu wujud dari agresi terhadap rakyat Palestina dan memicu eskalasi yang kian berbahaya. ”Dana itu akan berarti ribuan korban warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat,” kata Nabil Abu Rudeina, juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Sebaliknya, PM Israel Benjamin Netanyahu menyambut baik dukungan AS itu.

Netanyahu menyebutnya sebagai dukungan kuat AS untuk Israel. Kekhawatiran Nabil sangat beralasan. Dalam beberapa hari terakhir, Israel terus membombardir Gaza dari udara. Bahkan, ketika Iran melancarkan serangan balasan kepada Israel, Tel Aviv tidak mengendurkan serangan mereka ke Gaza. Sejak Israel menggempur Gaza pada Oktober lalu untuk membalas serangan Hamas, lebih dari 34.000 warga Palestina menjadi korban tewas. Bahkan, konflik itu telah memicu kerusuhan regional antara Israel dan sekutunya melawan Iran dan kelompok militan sekutunya di Timur Tengah. Hingga saat ini, pertempuran antara tentara Israel dan kelompok militan dukungan Iran masih terus berlangsung. (Yoga)

Kasus pencurian ikan, perbudakan ABK, dan penyelundupan BBM bersubsidi yang ditengarai melibatkan sindikasi kapal ikan asing dan jaringan nasional dinilai merupakan kejahatan lintas negara dan terorganisasi.  Perburuan terhadap pelaku kejahatan luar biasa itu perlu melibatkan jaringan organisasi kepolisian internasional atau Interpol dan kolaborasi dengan seluruh aparat penegakan hukum Indonesia. Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono mengemukakan, kejahatan luar biasa yang dilakukan kapal ikan asal China bekerja sama dengan kapal pengangkut ikan Indonesia itu sangat merugikan Indonesia. Kapal asing ilegal itu ditengarai telah melenggang selama beberapa bulan di perairan Indonesia serta sandar di beberapa pelabuhan, seperti di Sukabumi (Jabar) dan Ambon (Maluku).

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), yang berbobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan (transshipment) dari dua kapal asing asal China, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05 di Laut Arafura. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari dengan jenis ikan, layur, kakap merah, dan kakap putih. PSDKP KKP berencana melayangkan surat notifikasi ke Interpol melalui Mabes Polri untuk membantu mencari dan memburu dua kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, dengan status sebagai buronan Interpol. Langkah itu sekaligus mengantisipasi pelarian kapal-kapal ilegal tersebut ke negara lain. ”Senin (pekan) ini, kami akan menyampaikan notifikasi kerja sama dengan Interpol melalui Mabes Polri.

Notifikasi Interpol untuk membuat ruang gerak pelaku kapal asing ilegal semakin terbatas, kita kunci semua,” ujar Pung, saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/4). Pung menambahkan, pengejaran terhadap kapal-kapal asing ilegal, RZ 03 dan RZ 05, hingga kini terus dilakukan aparat pengawasan PSDKP KKP dengan mengerahkan kapal-kapal pengawas dan pesawat airborne surveillance hingga ke wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Pihaknya juga telah memulai tahap penyidikan terhadap kapal Indonesia, KM MUS. Saat ini 1 orang nakhoda KM MUS telah ditetapkan sebagai tersangka. Tahap penyidikan akan dikembangkan hingga ke pelaku yang bertanggung jawab memerintahkan kapal bergerak mengangkut ABK secara ilegal, mengisi BBM untuk dipasok ke kapal asing, serta menetapkan lokasi pengambilan BBM dan harga jualnya. Adapun penyidikan terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan perbudakan akan melibatkan aparat penegak hukum lain. (Yoga)

Periode bulan puasa dan Lebaran tentu menguras isi dompet. Bagaimana kondisi keuangan pascalebaran? Tabungan masih tersedia atau terkuras habis? Dominika Sintia (28), tenaga pendidikan di Lampung mengatakan, Anggaran keuangan saat Ramadhan hingga Lebaran memang besar. Kenaikannya 60 % dibanding bulan-bulan lainnya. Sebagian besar THR yang didapat digunakan untuk berlibur saat periode Lebaran, antara lain untuk beli tiket pesawat dan akomodasi. Pasca-Lebaran, kebutuhan bulanan tak terganggu karena kantong pengeluarannya berbeda. “Pendapatan saya dan suami masuk pada dua rekening berbeda, satu rekening untuk biaya operasional bulanan, satunya lagi untuk tabungan,” kata Sintia.

Elva Sri Handayani, karyawan swasta, di Sumedang, Jabar, berkata, “Gaji bulanan saya pakai buat biaya hidup seperti biasa dan untuk beberapa acara buka bersama. THR dari kantor, saya pakai untuk beli baju Lebaran dan kasih ke saudara-saudara. Karena saya senang jalan-jalan, jadi gaji bulanan juga saya sisihkan buat jalan-jalan. Apalagi, saya belum berumah tangga dan masih tinggal sama orangtua. Jadi, pengeluarannya buat pribadi saja dan untuk dikasih ke anak-anak saudara.”

“Pada libur Lebaran tahun ini, saya mudik ke rumah keluarga dan orangtua di Bandung. Untuk menyambut liburan ini, saya sudah menyisihkan uang jajan dan menabung guna membeli tiket kereta api untuk pergi dan pulang. Selain itu, juga untuk berbelanja dan jajan di Bandung. Selesai Lebaran, saya akui pengeluaran saya lebih banyak dari yang saya anggarkan semula. Untungnya saya dapat banyak kerja sampingan sambil menunggu gajian di akhir bulan ini,” ujar Xena Olivia (24), karyawan swasta di Jakarta (Yoga)

Tidak fleksibelnya aturan dinilai menimbulkan kendala penyerahan fasilitas sosial dan fasilitas umum oleh pengembang ke Pemprov DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta mengusulkan pembaruan aturan sebagai salah satu jalan keluar sembari menginventarisasi kendala di lapangan. Pengembang yang mengantongi surat izin penunjukan penggunaan tanah, izin peruntukan penggunaan tanah, dan izin prinsip pemanfaatan ruang wajib menyerahkan fasos dan fasum. Kewajiban ini diatur Pergub No 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. Dalam praktiknya, penyerahan fasos dan fasum belum optimal.

”Kami usulkan memperbarui Pergub No 97/2021 karena tidak fleksibel,” ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono, Minggu (21/4). Selain pembaruan aturan, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta menginventarisasi semua kewajiban pengembang dan kendala penyerahan fasum dan fasos. Semuanya akan dibahas dalam raker pada 6 Mei 2024. Sepanjang tahun 2023 tercatat ada 84 berita acara serah terima fasum dan fasos dari pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Fasilitas ini terdiri dari kewajiban penyerahan lahan seluas 106,61 hektar dengan nilai Rp 23,45 triliun dan konstruksi seluas 62,62 hektar dengan nilai Rp 464,2 miliar. Setelah penyerahan tersebut, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengingatkan, penyerahan fasosl dan fasum masih menjadi pekerjaan rumah.

Butuh ketegasan berupa sanksi bagi pengembang yang tidak menyerahkan kewajiban selama bertahun-tahun. Salah satu hambatan selama bertahun-tahun yang dia maksud adalah utang pembangunan infrastruktur oleh pengembang. Kewajiban yang belum dipenuhi ini menghambat penagihan sehingga butuh terobosan hukum, seperti penyerahan kewajiban dengan perjanjian pengembang wajib menuntaskan utangnya. Aditya juga menyarankan penguatan peran wali kota dalam penataan kota dan lingkungan hidup serta kerja sama dengan penegak hukum supaya penagihan lebih efektif. (Yoga)

Secara nasional, Indeks Ketimpangan Gender menurun dalam lima tahun terakhir. Namun, ada enam provinsi yang indeksnya justru meningkat dan sebagian provinsi memiliki indeks ketimpangan di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perbaikan ke-setaraan perempuan di Tanah Air belum merata. Seberapa jauh perempuan mencapai kesetaraan dari sudut pandang sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan masih menjadi pembahasan yang terus diperbincangkan. Dibandingkan masa RA Kartini, tentu sudah banyak perubahan dan kemajuan. Bahkan, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, perjuangan terhadap hak-hak perempuan selama 50 tahun terakhir di berbagai belahan dunia merupakan kisah kemajuan. Perempuan dan anak perempuan telah menghancurkan hambatan, mematahkan stereotip, dan mendorong kemajuan menuju dunia yang lebih adil dan setara.

Namun, diskriminasi, stigma, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Merujuk data BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 berada di level 0,499, pada tahun 2022 angka IKG menjadi 0,459. Mendekati angka 0 menunjukkan perempuan dan laki-laki semakin setara. IKG diukur dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menurunnya IKG Indonesia disumbang oleh perbaikan terutama pada indikator perempuan melahirkan anak hidup tidak di fasilitas kesehatan yang angkanya terus turun, dari 0,214 (2018) menjadi 0,140 (2022).

Juga indikator perempuan yang dapat menikmati pendidikan SMA ke atas yang terus meningkat dari 30,99 % (2018) menjadi 36,95 % (2022) serta tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang terus meningkat dari 51,80 % (2018) menjadi 53,41 % (2022). Masih cukup panjang jalan yang ditempuh untuk memperbaiki ketimpangan jender yang merata di seluruh Tanah Air. Untuk itu, mengutip pesan dari Sekjen PBB Antonio Guterres, kita membutuhkan investasi ke sektor-sektor publik dan swasta dalam menghadirkan program-program untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, penting untuk memastikan pekerjaan yang layak serta mendorong inklusivitas dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi digital, perdamaian, aksi iklim, dan di semua sektor ekonomi. (Yoga)

Pemerintah, melalui ujung  tombak Kementerian  Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan kepolisian Republik Indonesia (Polri), terus mengintensifkan pemberantasan judi online di Tanah Air. Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan pembentukan Satgas Terpadu Judi Online yang diharapkan  mulai bekerja pekan ini. Perjudian online diproyeksikan telah menjerat 2,7 jutaan orang di Indonesia dengan omzet ratusan triliun rupiah. Survei terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa 221,56 juta masyarakat di Tanah Air telah punya akses terhadap layanan internet. Sementara itu, Menteri Kemenkominfo Budi Arie  Setiadi menyampaikan bahwa sedikitnya 2,7 jutaan penduduk dari jumlah pengakses internet tersebut menjadi pemain, terjerat, dan korban perjudian online. Hal yang mengerikan, mayoritas para korban judi online para anak muda di rentang usia 70=20 tahun, serta sebagian anak-anak dan ibu rumah  tangga. Hingga saat ini, nilai transaksi judi online Tanah Air sudah mencapai proyeksi Rp 160-350 triliun. (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mengumumkan telah mendivestasikan seluruh kepemilikan sahamnya di Ophir Vietnam Block 12W B.V. kepada Bitexco Energy Company Limited. Ophir Vietnam Block 12W B.V. atau OVBV tercatat memegang 31,87% hak partisipasi di Chim Sao dan Dua (Blok 12W) yakni lapangan produksi minyak dan gas di Vietnam. “Divestasi ini sejalan dengan strategi MedcoEnergi untuk mengelola portofolio secara aktif melalui akuisisi dan divestasi yang tepat sasaran,” ujar CEO Medco Energi Roberto Lorato dalam keterangan resmi yang dikutip Minggu (21/4). Menyitir laporan keuangan 2023, rencana MEDC untuk melepas keseluruhan saham di OVBV sejak kuartal IV/2022 berdasarkan keputusan dewan direksi. Pada 19 Desember 2022, Ophir Jaguar 2 Ltd. selaku penjual telah menandatangani jual beli saham dengan Bitexco. 

Manajemen MEDC menjelaskan Ophir Jaguar dan Bitexco beberapa kali sepakat untuk memperpanjang tanggal penyelesaian. Berdasarkan surat tertanggal 26 Maret 2024, keduanya sepakat untuk memperpanjang hingga 30 April 2024. “Pelaksanaan pembelian kembali saham akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi perseroan dalam mengelola modal dan memaksimalkan pengembalian kepada pemegang saham,” tulis Manajemen Medco. Buyback saham juga dinilai akan memfasilitasi pengembalian kelebihan kas dan dana bagi pemegang saham dengan cara yang efektif dan efi sien. Buyback saham MEDC diharapkan berlangsung 12 bulan sejak persetujuan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) yang akan digelar pada 30 Mei 2024.

Seleksi warga pendatang baru yang hendak mengurus surat pindah domisili Provinsi DKI Jakarta perlu diperketat agar tidak dijadikan kepentingan jangka pendek berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada akhir tahun ini. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memperketat seleksi tersebut demi mengantisipasi penggelembungan jumlah pemilih dalam Pilgub yang digelar pada 27 November 2024. “Ini harus dicermati oleh Dukcapil, jangan sampai terjadi peningkatan penambahan KTP Jakarta hanya untuk kepentingan jangka pendek, yaitu Pilgub DKI Jakarta. Itu bukan satu hal yang bagus bagi prosedur kependudukan kita,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (20/4).

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggandeng Disdukcapil DKI Jakarta untuk melakukan pendataan pemilih menjelang Pilgub DKI. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Dody Wijaya menuturkan pertemuan dengan Disdukcapil ingin mengonfirmasi kembali terkait penghapusan nomor induk kependudukan (NIK) warga yang tak berdomisili Jakarta. Dia memastikan salah satu syarat hak pemilih yakni memiliki administrasi kependudukan dalam bentuk KTP bisa terpenuhi melalui Dinas Dukcapil DKI. Provinsi DKI Jakarta diperkirakan bakal menjadi ajang kontestasi politik level daerah rasa nasional dalam Pilkada Serentak 2024 kendati tidak lagi menjadi ibu kota negara.