Pemkab Manggarai, NTT, mengupayakan jalan keluar atas masalah pemecatan 249 tenaga kesehatan honorer dan tenaga kontrak. Pemkab beralasan, keuangan daerah tidak memadai untuk menaikkan honor sesuai tuntutan para nakes. Bupati Manggarai Heryber tus GL Nabit mengakui, Pemda Manggarai telah menonaktifkan 249 tenaga kesehatan berstatus honorer dan kontrak sejak 1 April 2024 atas dasar sejumlah pertimbangan. Para nakes awalnya direkrut tahun 2014-2016 oleh bupati terdahulu sebagai pendukung pelaksana kegiatan (PPK).

”Tugas tenaga PPK ini, antara lain, untuk menangani tuberkulosis, gizi buruk, HIV, dan KB. Mereka diupah Rp 400.000-Rp 600.000 per bulan bagi tenaga honor dan tenaga kontrak Rp 2 juta per bulan. Ditempatkan di setiap puskesmas dan pustu (puskesmas pembantu), bukan di RSUD,” kata Herybertus di Kupang, Kamis (18/4). Pemkab Manggarai sejak 2023 berusaha mempertahankan keberadaan para nakes honorer dan kontrak meski ada aturan yang membolehkan pemberhentian mereka seperti dilakukan beberapa kabupaten di NTT. Pemda Manggarai menilai, keberadaan mereka masih sangat dibutuhkan untuk mencapai target-target pembangunan bidang kesehatan, di samping mengurangi angka pengangguran yang berdampak luas.

Pada 6 Februari 2024, para nakes mendatangi kantor bupati dan ditemui Sekda Manggarai Fansi Jahang. Mereka menanyakan belum terbitnya SP pengangkatan serta menuntut agar semua nakes honorer dan kontrak wajib diangkat tanpa proses seleksi karena sudah lama bekerja. Mereka juga mendesak pengusulan nakes sebanyak mungkin ke pemerintah pusat untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan pengusulan pengangkatan sebagai ASN. Selanjutnya, upah nakes yang selama ini Rp 400.000-Rp 600.000 per bulan harus dinaikkan menjadi Rp 2 juta-Rp 3 juta per bulan, yang menurut dia, sulit dipenuhi karena keuangan daerah terbatas. Begitu pula tenaga kontrak yang selama ini dibayar Rp 2 juta per bulan sudah sesuai UMR. Jika ada kenaikan, akan menyulitkan daerah. (Yoga)

Mahkamah Konstitusi (MK) harus mengkaji secara matang keputusan akhir terkait sengketa hasil Pilpres 2024. Hal itu, untuk menjamin kepercayaan publik bahwa putusan yang diambil berdasarkan atas nilai integritas. Analis Komunikasi Politik dan Founder Lembaga Survei KedaiKOPI Hendri Budi Satrio menuturkan bahwa semakin banyak pihak yang mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan itu menyiratkan bahwa ketuk palu MK harus berjalan secara independen. “Amicus curiae ini jadi sentilan agar MK tentunya independen dan mendapatkan seruan yang benar. Apalagi, semua permasalahan ke belakang ini kan memang diawali dari MK, sehingga MK pula yang harus mengakhiri,” katanya kepada Bisnis, Jumat (19/4). Akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura, Jawa Timur, Surokim Abdussalam juga mengingatkan agar putusan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) harus didasari integritas MK.

Akademisi dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya Andri Arianto menyebut putusan MK soal sengketa pilpres memiliki potensi tiga kemungkinan, pertama menolak semua permohonan dari calon presiden nomor urut 1 maupun 3, lalu disusul catatan perbaikan pilpres di masa depan. Dia menyebut bahwa kemungkinan putusan tersebut bisa terjadi, lantaran selama ini MK belum pernah sekalipun membatalkan penetapan hasil pilpres dari KPU. Kemungkinan kedua, kata dia adalah menerima permohonan calon presiden nomor urut 1 dan 3, yang kemudian mendiskualifikasi calon presiden nomor urut 2 serta menggelar pemungutan suara ulang. Kemungkinan ketiga, yakni hanya sebagian permohonan saja yang dikabulkan, misalnya, mendiskualifikasi salah satu peserta apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Sementara itu, Pengamat hukum sekaligus Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto mengemukakan sidang sengketa pemilu yang berlangsung di MK merupakan ajang untuk menguji apakah Indonesia masih negara yang memegang asas hukum. “Sidang MK bagi saya bukan sekadar sidang mengadili perselisihan pemilu, tetapi sidang apakah negara hukum Indonesia masih bisa berlangsung,” kata Sulistyowati dalam Sidang Pendapat Rakyat untuk Pemilu yang digelar PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Menurut dia, proses sidang sengketa pemilu di MK ini harus memenuhi tiga unsur jika Indonesia masih mematuhi konstitusi yang berpihak kepada rakyat.Unsur pertama adalah persidangan di MK harus menghasilkan putusan yang jelas sehingga dapat dimengerti seluruh masyarakat. Kedua, putusan MK haruslah bisa diperkirakan masyarakat berdasarkan dinamikanya persidangan sehingga putusan tidak terkesan diatur pihak tertentu. Unsur terakhir, yakni MK harus menjadi badan independen yang dapat memisahkan antara kekuasaan dan penegakan hukum.

Pada kesempatan terpisah, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik meyakini bahwa penetapan hasil Pemilu 2024 yang sudah diumumkan pada Rabu (20/3) tidak akan dibatalkan. “KPU berkeyakinan bahwa Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak dibatalkan,” ujar Idham saat dihubungi Antara, Jumat (19/4). Pasalnya, KPU telah menjawab dan menyerahkan alat bukti sesuai aturan hukum dan fakta dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Kabar melegakan terdengar dari Istana Merdeka, Kamis (18/4) saat Presiden Jokowi memimpin rapat membahas judi daring (online) yang menunjukkan keseriusan pemerintah menangani judi daring, yang terbukti telah menjerumuskan hidup jutaan warga Indonesia. Meluasnya peredaran judi daring terdeteksi dari perputaran uangnya yang sangat besar, mencapai Rp 327 triliun sepanjang 2023. Pada akhir 2023 hingga Maret 2024, sudah 5.000 rekening terkait judi daring yang diblokir. Namun, judi daring tetap masif. Judi daring sulit diberantas meski merugikan rakyat kecil karena kementerian dan lembaga bekerja sendiri-sendiri.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah berencana memberantas judi daring secara lebih holistik. Satgas lintas instansi direncanakan dibentuk (Kompas.id, 19/4/2024). Sebenarnya, di berbagai belahan dunia, perjudian dibuat resmi dan bisa diakses warga secara terbuka. Di beberapa negara, perjudian dilokalisasi, seperti Las Vegas di AS, kompleks Venetian di Makau, China, dan Genting Highland di Malaysia. Seiring dengan meluasnya era digital, judi model ini juga merebak di berbagai kawasan dunia. Seiring legalisasi judi di sejumlah negara, situs judi daring bahkan menjadi sponsor klub olahraga.

Yang kerap jadi masalah, pengaturan terhadap pengakses judi daring, seperti halnya di Indonesia, tak jelas ujung pangkalnya. Tak heran, warga kurang mampu pun bisa ikut bermain di judi daring karena nilai nominal modal akses yang sedemikian murah. Problem menjadi makin kompleks karena ludesnya uang untuk berjudi berarti sesatnya hidup warga kurang mampu. Publik benar-benar menunggu perwujudan keseriusan pemerintah menangani judi daring. Penanganan yang komprehensif dan solutif bakal menyelamatkan produktivitas masyarakat kita dari dunia judi yang menjerumuskan. (Yoga)

Terungkapnya mata rantai kejahatan pencurian ikan, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia di kapal asing ilegal pada pertengahan April 2024 bagai menyibak fenomena gunung es kejahatan transnasional di sektor perikanan. Kasus eksploitasi ABK migran asal Indonesia seolah tiada habisnya. KKP mengamankan kapal pengangkut ikan asal Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), di Laut Arafura, Maluku, pada 14 April 2024, yang terindikasi melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua kapal ikan asing ilegal, Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05, yakni alih muatan ikan sebanyak 100 ton, penyelundupan 150 ton BBM jenis solar, dan mendistribusikan 55 ABK Indonesia ke kapal asing.

Robby Saktiawan, ABK RZ 03, mengatakan, ia belum pernah menjalani profesi nelayan ataupun ABK kapal perikanan. Ia nekat mendaftarkan diri sebagai ABK kapal asing karena iming-iming dari agen perekrut, yakni THR sebesar Rp 2 juta, premi Rp 500.000, dan gaji Rp 2 juta. THR dijanjikan akan langsung diterimanya saat naik ke kapal. Pada awal April 2024, sebanyak 55 ABK berangkat dengan kapal KM MUS menuju perairan Arafura. Setibanya di Laut Arafura pada 6 April 2024, mereka ditugaskan memindahkan ikan dari kapal KM RZ 03 ke kapal KM MUS. Namun, meski sudah bekerja, pembayaran THR dan premi yang dijanjikan agen perekrut ditolak oleh nakhoda. Akhirnya, 31 ABK di kapal RZ 03 dan RZ 05 melakukan mogok kerja.

”ABK yang mogok kerja tidak mendapatkan makan dan minum. Kami terpaksa minum dari air tetesan AC dan tadahan hujan untuk bisa bertahan (hidup),” kata Robby saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (17/4/2024). Ketidakpastian kerja dan penghasilan mendorong Robby dan lima ABK lain melarikan diri dari kapal ikan asing itu pada 11 April 2024. Mereka kabur dengan terjun ke laut saat kapal asing tersebut menepi ke perairan Pulau Penambulai, Kepulauan Maluku, untuk memindahkan ikan tangkapan ke kapal pengangkut ikan Indonesia. Dari enam ABK yang melarikan diri, lima orang selamat dan ditolong oleh kapal purse seine. Satu ABK yang hilang ditemukan tewas oleh warga Desa Koijabi, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. (Yoga)

Bakal ada ”1.001” konsekuensi yang menyertai janji Program Minum Susu Gratis Prabowo-Gibran. Program Minum Susu Gratis pasangan capres dan cawapres peraih suara terbanyak Pemilu 2024 itu akan berjalan bersama program Makan Siang Gratis. Program itu menyasar 82,9 juta orang, meliputi pelajar, santri, dan ibu hamil, dengan total kebutuhan susu 4,1 juta ton per tahun. Hal itu bakal membawa ”1.001” konsekuensi bagi Indonesia lantaran selama ini neraca produksi-konsumsi susu nasional selalu defisit.

BPS mencatat, produksi susu segar nasional pada 2023 sebanyak 837.223 ton atau 0,84 juta ton, turun dari rerata produksi tahunan lima tahun terakhir 2017-2021 di 0,9 juta ton. Penurunan produksi itu terjadi setelah penyakit mulut dan kuku (PMK) mewabah kembali pada 2022. Produksi susu segar pada 2022 tercatat 0,82 juta ton. Dengan begitu, kehadiran program Minum Susu Gratis sudah melahirkan satu persoalan, yakni semakin memperlebar defisit neraca susu.

Rerata kebutuhan susu tahunan akan bertambah dari 4,6 juta ton menjadi 8,7 juta ton. Dengan rerata produksi susu tahunan 0,9 juta ton saja, akan terjadi defisit susu 7,8 juta ton atau 2 juta sapi perah. Konsekuensinya, pemerintah harus menutup defisit susu itu, tidak hanya terkait pengadaan susu, tetapi juga pengalokasian anggaran pembiayaan; membuka investasi, kemitraan, dan insentif; mengubah regulasi; membuat kluster sapi; serta memitigasi penyebaran wabah PMK.

”1.001” problem, konsekuensi, dan jawabannya itu terangkum dalam program Peningkatan Produksi Susu Sapi Nasional (PPSN) Kementan. Untuk memenuhi kebutuhan reguler dan program Minum Susu Gratis, misalnya, RI berencana mengimpor sapi perah dan mengembangkan pembenihan melalui inseminasi buatan. Merujuk data program PPSN, sapi perah yang akan diimpor sebanyak 2,15 juta ekor Dari jumlah itu, sapi impor yang dibutuhkan untuk program Minum Susu Gratis sebanyak 1,1 juta ekor. Dana yang diperlukan untuk mendatangkan sapi-sapi tersebut Rp 90 triliun. (Yoga)

Di tengah spekulasi memanasnya konflik di Timur Tengah yang dipicu oleh serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/4), sejumlah negara pengimpor minyak mentah dan produk olahan, salah satunya Indonesia mulai bersiap siaga. Pasalnya, konflik yang melibatkan Iran yang dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terbesar di dunia ini berisiko mengerek harga komoditas energi ini hingga ke level puncak. Indonesia sebagai salah satu pengimpor minyak mentah mulai mencermati langkah yang diambil investor berikut strategi antisipasi dari produsen dan konsumen migas dunia. Upaya ini menjadi penting karena pemerintah perlu memastikan kebutuhan minyak mentah dalam negeri dapat dipenuhi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, impor minyak mentah Indonesia pada 2023 mencapai 17,83 juta ton, dengan nilai mencapai US$11,14 miliar. 

Sementara itu, impor minyak bumi dan hasil-hasilnya pada tahan lalu mencapai 52,14 juta ton, senilai US$35,83 miliar. Di Indonesia, setiap kenaikan Indonesia Crude Price (ICP) US$1 per barel dapat dipastikan berdampak pada kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp1,8 triliun. Kenaikan harga tersebut juga mengatrol peningkatan subsidi energi sekitar Rp1,8 triliun, sekaligus kompensasi energi sebanyak Rp5,3 triliun. Kendati konflik geopolitik Timur Tengah berisiko membebani APBN, di sisi lain peluang baru khususnya di sektor hulu minyak dan gas nasional justru terbuka lebar. 

Kenaikan harga bakal membantu keekonomian sejumlah proyek hulu migas nasional khususnya bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam melakukan pembiayaan proyek existing. Selama ini, investasi di sektor hulu migas khususnya untuk eksplorasi masih jauh dari target. Kondisi ini membuat proses penemuan cadangan migas di sejumlah lapangan menjadi tersendat. Upaya yang perlu diutamakan adalah peningkatan daya saing di industri migas nasional. Selain itu, upaya pemerintah dalam menjaga iklim investasi yang tetap kondusif menjadi kunci memenangkan kompetisi dalam situasi seperti sekarang ini.

Ada nada bangga dalam pernyataan Presiden Joko Widodo di hadapan wartawan saat menyampaikan situasi mudik 2024 beberapa waktu lalu. Menurut presiden, mudik tahun ini lebih baik karena tidak ada antrean (terlalu) panjang dan desak-desakan. Dia merujuk situasi di terminal bus, stasiun kereta api dan bandar udara. Beberapa hari sebelumnya, pemudik dengan tujuan ke berbagai kota di Pulau Sumatra, terjebak kemacetan panjang di perlintasan Merak-Bakauheni. Tetapi sang presiden tidak menyinggung hal ini dalam jumpa persnya. Sebagai orang yang berada di puncak piramida pemerintahan dia tentulah bukan tidak tahu keadaan ini. Kemacetan yang terjadi di Merak itu mengakibatkan kendaraan para pemudik tak kunjung naik ke atas kapal feri. Dari berbagai laporan langsung para pemudik yang dibagikan di berbagai grup Whatsapp, mereka tertahan sekitar 15—18 jam di lokasi. Jadi sudah hampir seharian. Kemacetan di lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni bukan terjadi pada mudik kali ini saja. Dalam setiap kegiatan mudik manakala lebaran tiba, kemacetan selalu menghantui para pelaju. 

Tak salah lah bila jalur ini disebut “perlintasan neraka”. Dinamai neraka karena amarah, caci-maki, dan lain sebagainya sering tumpah di sini padahal suasana masih bulan puasa. Pelintas tentu saja tidak bisa disalahkan untuk itu. Namun, otoritas menuding mereka sebagai penyebab kemacetan itu sendiri. Mereka disebut bergerak lebih cepat dari waktu yang tertera di dalam tiket dalam waktu bersamaan. Kemacetan di Merak saat mudik selalu menjadi sisi kelam ritual tahunan ini. Tidak jelas dimulai sejak bila situasi itu. Dan, parahnya, pemerintah terlihat tidak berdaya menyelesaikannya. Ada dua hal yang menjadi akar persoalan kemacetan perlintasan Merak. Pertama, infrastruktur dermaga tidak mencukupi sehingga olah gerak kapal feri amat terbatas. Kedua, pengelolaan dermaga yang ada di Merak-Bakauheni dilakukan oleh PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), sementara BUMN ini juga mengoperasikan kapal penyeberangan. Muncullah praktik monopolistik dalam bisnis penyeberangan di Indonesia. 

Operator feri dan operator terminal penyeberangan berada dalam satu tangan yang sama. Situasi ini sudah acap kali dikritik oleh berbagai pihak, sayangnya Kementerian Perhubungan bergeming. Itulah mengapa disebut Menteri Perhubungan (Menhub) telah gagal. Karenanya, pemerintahlah yang justru harus disalahkan karena ia telah gagal dalam mengelola dengan baik perlintasan Merak-Bakauheni saat mudik 2024 pada khususnya dan waktu peak season lainnya pada umumnya. Bukan para pelaju seperti yang disitir oleh petinggi ASDP di media yang menuding mereka datang ke Merak di luar waktu keberangkatan yang tertera di dalam tiket. Membeludaklah terminal feri jadinya. Dari sudut yang lebih luas, kemacetan kronis di Merak adalah potret situasi mudik dengan menggunakan kapal laut. Penulis menyebutnya dengan istilah mudik maritim. Biasanya, setelah mudik dan arus balik usai, pemerintah mengadakan evaluasi terkait penanganannya. Lazimnya evaluasi oleh pemerintah, nilainya cenderung bernada positif walaupun di sana-sini ditemukan kekurangan.

Polri menyatakan segera meringkus gembong narkoba Fredy Pratama yang sedang berada di Thailan dengan membuka komunikasi dengan aparat kepolisian setempat. Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Brigjen Pol. Jayadi mengatakan komunikasi dengan kepolisian Thailan membahas agenda penangkapan terhadap Fredy. “Kami sedang membuka komunikasi dengan teman-teman di Thailand untuk menentukan waktunya, sehingga nanti kalau waktunya sudah tepat kita akan berangkat ke Thailand,” ujarnya di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (18/4). Jayadi menambahkan, setelah melakukan pertemuan dengan aparat di Negeri Gajah Putih itu diharapkan Fredy bisa segera diringkus oleh Polri.

Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol. Arie Ardian mengatakan kasus ini terungkap berawal dari informasi adanya kurir narkoba yang beberapa kali mengirim narkotika dari Medan ke Jakarta. Kemudian, setelah dilakukan penelusuran, penyidik Bareskrim telah menangkap kurir berinisial MRP di Bandara Soekarno Hatta. Dalam penangkapan ini, kepolisian telah menyita sabu 5kg dan ekstasi 1.841 butir. Dari hasil penangkapan itu, MRP mengungkapkan bahwa ada keterlibatan dari dua karyawan atau petugas lavatory service Lion Air yang membantu dalam peredaran narkoba ini. Dua pegawai maskapai penerbangan itu yang berinisial DA dan RP bertugas untuk mengambil narkoba dari luar dan dimasukan ke area Bandara. Modusnya, menggunakan menggunakan mobil lavatory atau petugas kebersihan.

Pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) atau task force dalam rangka pemberantasan judi online di Indonesia yang akan dinaungi oleh berbagai instansi lintas kementerian dan lembaga sebagai upaya efektif menangkap bandar. Rencana pembentukan satgas judi online dibahas secara khusus dalam rapat internal bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/4). Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan sejumlah Kementerian/Lembaga yang akan bertugas dalam satgas tersebut secara holistis. Instansi yang terlibat yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo); Otoritas Jasa Keuangan (OJK); Polri; Kejaksaan; Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam); Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK); Sekretariat Kabinet; dan Sekretariat Negara. Pembentukan satgas judi online membutuhkan waktu sepekan untuk mematangkan pembentukan organisasi hingga langkah-langkah yang diperlukan untuk memberantas praktik-praktik judi tersebut.

Di sisi lain, Budi menekankan bahwa satgas perlu dihadirkan untuk membantu upaya yang selama ini berjalan yaitu menarik atau memadamkan situs (take down) agar lebih efektif ke depannya. Dengan adanya satgas, pemerintah dapat memblokir rekening dari setiap pelaku bandar judi online, sehingga melalui aparat penegak hukum yang tergabung, maka pekerjaan pemerintah dapat lebih holistis dan komprehensif. Budi menegaskan bahwa praktik judi online kian meresahkan lantaran menurut data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang sepanjang 2023 di platform tersebut mencapai Rp327 triliun. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menyatakan telah memblokir kurang lebih 5.000 rekening temuan yang dipergunakan untuk kegiatan judi online. Dia menekankan bahwa selama ini lembaganya bekerja sama dengan Kemkominfo dalam menelusuri daftar rekening yang ditengarai digunakan atau sedang digunakan sebagai bagian dari kegiatan judi online.

Sebelumnya, Kemenkominfo menyatakan bajal melacak pekerja Indonesia yang terlibat judi online, yang bermarkas di Kamboja dan Myanmar. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan instansi yang dipimpinnya telah bekerja sama dengan Bareskrim Polri untuk melacak keberadaan WNI yang direkrut oleh mafia judi online. Belum lama ini, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengatakan bahwa WNI yang berada di Kamboja mayoritas bekerja sebagai customer service judi online. Dubes menyatakan ada sekitar 60% WNI di Kamboja yang bekerja pada sektor judi online. Sedangkan, 40% lainnya bekerja di sektor lain, di antaranya seperti membuka salon, restoran, dan lain sebagainya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ihsan Yunus berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Penyidik mendalami dugaan keterlibatan Ihsan, mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDIP, dalam kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara sekitar Rp625 miliar tersebut. Perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Ihsan disebut sebagai salah satu pelaksana pengadaan APD Kemenkes saat pandemi Covid-19. 

Ihsan pun memenuhi panggilan penyidik KPK, Kamis (18/4). Di sisi lain, Ihsan irit berbicara saat ditanya oleh awak media seusai diperiksa oleh penyidik. Dia hanya mengaku dicecar terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes. “Ya, tadi atas Kemenkes ya, pengadaan APD,” ujarnya.KPK menduga kasus korupsi APD itu merugikan keuangan negara lebih dari Rp625 miliar berdasarkan hasil penghitungan sementara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penyidik juga telah mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri terkait dengan kasus tersebut. Dua orang yang dicegah berasal dari swasta, dua PNS, dan satu orang advokat. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan tersangka.