Partai politik masih percaya diri bakal mengusung kader internal sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur pada ajang Pilkada Serentak 27 November 2024. Namun, menantu Presiden Joko Widodo, yakni Bobby Nasution justru berpeluang besar diusung partai selain PDIP dalam Pilgub Sumatra Utara. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan partainya masih merumuskan strategi dalam menghadapi Pilkada. Namun, dia memastikan bahwa calon gubernur Provinsi DKI Jakarta akan mengajukan kader internal partai. “Untuk Pilgub DKI, kami sedang godok. Mudah-mudahan kami memajukan kader internal yang masih baru, masih fresh , dan tentunya berpeluang menang,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/4). Meski demikian, Dasco merahasiakan nama tersebut. Dia menekankan bahwa hasil rapat koordinasi nasional Partai Gerindra mengamanatkan para bakal calon gubernur maupun bupati/wali kota pada Pilkada Serentak merupakan kader internal.

“Untuk calon lain yang di luar internal tentunya akan kami lihat juga, bagaimana kemudian situasi dan kondisi di daerah masing-masing terhadap kader internal di Partai Gerindra,” ujar Dasco yang merupakan Wakil Ketua DPR RI. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta memunculkan tiga nama kader internal sebagai kandidat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada ajang Pilkada DKI Jakarta. Sekretaris DPW PKS Provinsi DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan nama-nama tersebut, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin, Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera, dan mantan Presiden PKS Sohibul Iman. Partai Golkar sebelumnya memunculkan nama tokoh yang akan tampil di Pilkada DKI Jakarta. 

Golkar menyebut kader internal, yakni eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Ketua DPP Golkar DKI Jakarta Ahmad Zaki Iskandar. Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Ridwan Kamil tidak maju di Pilkada DKI Jakarta karena ditugaskan untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Barat. Pada kesempatan itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa Golkar telah mengantongi nama yang akan maju dalam Pilkada DKI Jakarta dari Partai Golkar. Namun demikian, dia tidak menyebutkan secara detail nama tersebut. Sementara itu, kesiapan Pilkada lebih terperinci dilakukan oleh Partai Demokrat. Partai berlambang Mercy itu menyiapkan 20 kader internal untuk maju sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur dalam ajang Pilkada 2024. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menjelaskan nama tersebut muncul berdasarkan hasil survei ketokohan dan pertimbangan kursi DPRD Provinsi hasil Pileg 2024.

Para perkembangan lain, salah satu ajang pilkada yang menyedot perhatian publik adalah di Provinsi Sumatra Utara di mana Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, akan maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) daerah tersebut. Namun, partai pengusung Bobby dalam ajang Pilkada Serentak 2024 akan menjadi dinamika politik setelah PDI Perjuangan (PDIP) mengecualikan namanya. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor mengamini bahwa peluang Bobby untuk maju bersama partai selain PDIP terbuka lebar. Sebab, partai politik cenderung menggunakan perhitungan elektoral ketimbang landasan ideologis. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyatakan partai sudah mulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yanga kan diusung termasuk di Sumatra Utara.

Pada Sabtu (13/4) malam, kawasan Timur Tengah memasuki babak baru. Situasi genting ketika hari itu Iran melancarkan serangan ke wilayah Israel sebagai respons atas serangan terhadap gedung konsulatnya di Damaskus, Suriah. Kegentingan di Timur Tengah tersebut bisa berpengaruh pada stabilitas geopolitik dan perekonomian global, termasuk ekonomi Indonesia. Pemerintah memang cukup sigap merespons segala kemungkinan dari krisis di Timur Tengah tersebut. Pada minggu (14/4), Menteri Keuangan dan para stafnya melakukan meeting mendadak untuk mengkaji respons yang tepat. 

Bahkan, pada Selasa (16/4), Presiden Joko Widodo memanggil para menteri terkait dan Gubernur Bank Indonesia merumuskan strategi dalam menghadapi perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis. Di sisi geopolitik, kita mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang menerima arahan Presiden Jokowi agar Indonesia dapat berinisiatif sebagai penengah dalam konflik Iran vs Israel.

Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus melakukan langkah-langkah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat terperosok ke level Rp16.200 per dolar AS. Sejumlah skema intervensi dilakukan bank sentral di pasar spot (tunai) atau pembelian secara tunai maupun non delivery forward (NFD), agar nilai tukar mata uang Garuda tak melemah. Langkah BI tak bisa sendiri dan harus berkoordinasi dengan otoritas fiskal agar respons kebijakan pemerintah bisa menjangkau seluruh dampak dari efek domino konflik Timur Tengah tersebut. Dalam hitung-hitungan yang dibuat pemerintah untuk skenario premium risk, kenaikan harga minyak mentah bisa di rentang US$5 per barel sampai dengan US$10 per barel dari perdagangan pekan ini. 

Biasanya, selisih harga minyak mentah dunia dengan minyak mentah Indonesia (Indonesia crude price/ICP) terpaut sekitar US$3 per barel sehingga harga minyak mentah dunia bisa naik ke level US$100 per barel. Kajian yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia US$5 per barel, maka akan menambah subsidi BBM sebesar Rp0,19 triliun. Di sisi lain, kegiatan importasi, terutama bahan baku untuk kegiatan manufaktur nasional, akan terdampak dari terhambatnya kegiatan rantai pasok perdagangan global.

Sebanyak 11.916 aparatur sipil negara (ASN( dari 38 kementerian/lembaga masuk dalam prioritas pertama untuk dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Pemindahan aparatur, yang semula direncanakan Juli mendatang, mundur ke bulan September karena rencana upacara peringatan hari kemerdekaan ke-79 RI, di ibu kota baru itu, pada Agustus. Jumlah aparatur yang nantinya dipindahkan pun disesuaikan dengan ketersediaan hunian dan infrastruktur di IKN. Selain prioritas pertama, sebanyak 6.774 ASN dari 29 kementerian/lembaga masuk dalam prioritas kedua dan 14.237 ASN di 59 kementerian/lembaga masuk prioritas ketiga.

Skenario pemindahan ASN ke IKN tersebut dipaparkan oleh Menpan dan RB Abdullah Azwar Anas, di Kantor Kemenpan dan RB, Jakarta, Rabu (17/4). ”Tadinya Juli akan pindah ke IKN. Sebagian menteri sudah pindah, termasuk Pak Basuki (Menteri PUPR). Untuk ASN karena Agustus nanti akan ada upacara di IKN dan untuk upacara, supporting-nya sangat besar. Ribuan orang bermalam. Maka, mendapat arahan dari Istana, pemindahan bertahap ASN setelah Agustus. Insya Allah, September,” ujarnya. Namun, pemindahan ASN berbasiskan pada tiga prioritas yang telah dibuat tetap akan menyesuaikan dengan progres pembangunan di IKN. ”Prioritas disesuaikan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintah,” katanya.

Berdasarkan informasi Kementerian PUPR, tahun ini, ditargetkan tuntas pembangunan 47 menara untuk hunian. Setiap menara diisi 60 unit (98 meter persegi per unit) dengan 29 menara akan diisi ASN dan 18 menara bagi TNI-Polri. ASN memperoleh 1.240 unit dari total 2.820 unit, sisanya untuk personel TNI-Polri. Setiap ASN nantinya akan memperoleh satu unit. Biaya pemindahan ASN bersama keluarga juga akan ditanggung, termasuk jika ASN itu memiliki asisten rumah tangga. Biaya pengepakan barang, biaya tunggu (penginapan  transit di Balikpapan), dan biaya transportasi termasuk pula sebagai komponen biaya yang ditanggung oleh pemerintah nantinya. Selain itu, menurut Azwar Anas, mereka yang pindah ke IKN pada tahap awal bakal memperoleh tunjangan pionir yang besarannya belum diputuskan. (Yoga)

Presiden Jokowi mengungkap adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto mencapai 8,6 miliar USD pada tahun 2022 atau Rp 139 triliun. Adanya indikasi ini, menurut Presiden, mendorong penanganan tindak pidana pencucian uang atau TPPU harus komprehensif. ”Ini (indikasi pencucian uang lewat aset kripto)  besar sekali, artinya pelaku TPPU terus mencari cara-cara baru,” ucap Presiden, Rabu (17/4). Presiden menyampaikan hal itu ketika memberikan pengarahan pada Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Rabu, di Istana Negara, Jakarta.

Presiden mengatakan, pola baru berbasis teknologi dalam TPPU harus terus diwaspadai, seperti penggunaan crypto currency, aset virtual nonfungible token (NFT), aktivitas lokapasar, uang elektronik, dan teknologi kecerdasan artifisial yang digunakan untuk otomatisasi transaksi. ”Kita harus dua atau tiga langkah lebih maju dari para pelaku dalam membangun kerja sama internasional, dalam memperkuat regulasi dan transparansi dalam menegakkan hukum yang tanpa pandang bulu serta pemanfaatan teknologi. Ini yang penting,” ujar Presiden.

Presiden menegaskan, pemerintah jangan sampai kalah dengan pelaku TPPU yang terus-menerus mencari cara baru. ”Kita tak boleh kalah, tak boleh kalah canggih, tak boleh jadul, tak boleh kalah melangkah, harus bergerak cepat, harus di depan mereka kalau ndak ya kita akan ketinggalan terus,” lanjut Presiden. Selain TPPU, Presiden juga mengingatkan jajarannya agar terus waspada terhadap ancaman pendanaan terorisme. Menurut Presiden, ancaman pendanaan terorisme harus terus dimonitor dan dicegah. PPATK dan kementerian/lembaga yang terkait diharapkan dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasi. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Minggu (14/4) menangkap kapal pengangkut ikan asal Indonesia yang melakukan alih muatan dengan dua kapal ikan asing di Laut Arafura, Maluku. Kasus itu sekaligus menguak indikasi kejahatan multidimensi, yakni pencurian ikan oleh kapal asing, penyelundupan BBM bersubsidi, dan perdagangan manusia. Dari hasil pemeriksaan KKP, kapal ikan Indonesia KM Mitra Utama Semesta (MUS) dengan bobot 289 gros ton (GT) terindikasi menerima 100 ton ikan hasil alih muatan dari dua kapal asing ilegal, yakni Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Sebanyak 100 ton ikan itu diduga merupakan hasil pencurian ikan di perairan Indonesia selama lima hari, dengan jenis ikan antara lain layur, kakap merah, dan kakap putih.

KM MUS juga diduga berperan memasok BBM jenis solar bersubsidi ke dua kapal asing tersebut di tengah laut. Di kapal itu ditemukan solar yang disimpan pada palka-palka ikan. Dari hasil pemeriksaan catatan buku manual kapal di ruang kemudi, tercatat 870 drum atau 150 ton BBM solar diangkut di palka, sebagian sudahdisuplai ke dua kapal asing itu dan beberapa kapal mitranya sehingga tersisa 9 ton di palka KM MUS. ”Nakhoda sempat tidak mengakui perbuatannya. Namun, petugas kami memeriksa beberapa ponsel dari anak buah kapal dan ditemukan fo to-foto dan video hasil transshipment antara KM MUS dan kapal ikan asing. Dari video tersebut, akhirnya nakhoda KM MUS mengakui perbuatannya telah menerima muatan ikan dari kapal asing tersebut sejumlah 100 ton,” tutur Plt Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono dalam keterangan tertulis.

Dalam keterangan pers di Tual, Maluku, Rabu (17/4), Pung, yang memimpin operasi penangkapan kapal pengangkut ikan ilegal, menjelaskan, kasus ini mengindikasikan ada kapal ikan Indonesia yang membantu kapal asing melakukan kejahatan perikanan, penyelundupan BBM, hingga perbudakan. KKP masih terus mengejar kapal ikan asing ilegal itu. ”Sindikat kejahatan ini melibatkan otak pelaku di dalam negeri yang menjadi Penghubung ke kapal asing ilegal. Nama otak pelaku sudah kami kantongi untuk pengusutan. Target kami menangkap otak pelaku kapal dalam negeri dan pelaku kejahatan kapal asing ilegal,” ujar Pung saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Ribuan anak di NTT, korban perceraian penyintas pekerja migran ilegal atau PMI, tak terurus. Mereka berjuang meraih masa depan dengan kemampuan finansial serta dukungan keluarga dan lingkungan yang terbatas. Marthon Falo (15), siswa kelas IX SMPN Oinlasi Kabupaten Timor Tengah Selatan, di Jalan El Tari, Kupang, Selasa (16/4) menunggu pembeli kelapa muda yang dijajakan di mobil pikap pamannya, Alex Falo (54), tukang bangunan yang tinggal di Kelurahan Sikumana. Marthon menjual kelapa Rp 6.000 per buah. Dia mendapat upah Rp 1.000 per buah. ”Hari ini sudah terjual 25 kelapa muda. Tiap hari rata-rata saya bawa pulang uang Rp 240.000, jadi dapat Rp 24.000 per hari. Tetapi, om janji dia belikan baju, celana, dan buku tulis bagi beta,” kata Marthon. Hasil jual kelapa akan diserahkan ke ibunya, Sarah Amtiran (42).

Sebelumnya, AT (45) menceraikan Sarah bersama empat anaknya, termasuk Marthon sepulang mendulang rezeki sebagai PMI di Malaysia pada 2022. Anak pertama Sarah, Mery (18), hanya bersekolah sampai kelas X dan dua anak lainnya tidak sekolah. Pekerjaan Sarah sebagai petani lahan kering. Mery kini membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai ART di Kupang. Ia menetap di rumah majikan dengan upah Rp 300.000 per bulan. Mery mendapat tabungan upah saat menjelang Natal. Kisah serupa dialami Yuven Natun (10) yang kini menjadi buruh bangunan di Kota Kupang. Magda Suni (43), ibu Yuven, meninggal karena sakit kanker payudara pada 2018. Yuven dan kakak sulungnya, Sipri Natun (18), tinggal di rumah om, Vitalis (54). Ayah mereka, Simon Nahak (48), menjadi PMI ilegal di Malaysia dan tak ada kabar sejak 2017.

Direktur Yayasan Timor Membangun Nusantara Martinus Duan mengatakan, lebih dari 1.500 anak usia sekolah di daratan Timor telantar akibat penceraian dan ditinggal pergi ayah atau ibu mereka ke luar negeri. Angka itu belum termasuk data anak telantar dari daratan Flores, Lembata, Sumba, Alor, Rote, dan Sabu. Anak-anak tersebut tidak melanjutkan pendidikan sampai tingkat SMA. Banyak di antara mereka hanya sampai SD. Meski menderita, anak-anak itu tidak menjadi pengemis atau pengamen di jalan-jalan. Kecuali menjual koran di lampu merah atau menjajakan jagung rebus di pinggir jalan, SPBU, dan di terminal bus. Mereka juga menawarkan jasa pikul barang belanjaan di pasar dan mendorong gerobak pasar. Sebagian dari mereka menjadi buruh bangunan sekaligus belajar menjadi tukang bangunan. Setelah berusia di atas 17 tahun, banyak di antara mereka memilih menjadi PMI ilegal.

Ketua Divisi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Perdagangan Orang Yayasan Donders Indonesia Wilayah Sumba Imelda Sulis Setiawati mengatakan, Yayasan Donders memiliki rumah singgah bagi anak-anak, termasuk untuk anak-anak yang ditelantarkan orangtua karena menjadi PMI. Anak-anak itu awalnya ting gal bersama tante, om, atauanggota keluarga lain. Namun, mereka telantar karena berbagai sebab. Setelah ada laporan dari sekolah, akhirnya ditangani Donders. Jumlah mereka lebih dari 200 anak. Mereka diantar-jemput pihak yayasan ke sekolah. Puluhan dari mereka sudah di perguruan tinggi dan beberapa di antaranya sudah menjalani wisuda. Bagi yang sudah berkeluarga, menetap di rumah sendiri, tetapi tetap mendapatkan pengawasan Donders. (Yoga)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama dinas-dinas ketenagakerjaan akan menindak aduan-aduan tunjangan hari raya (THR) yang masuk. Hingga 14 April 2024, Kemenaker telah menerima 1.475 laporan terkait THR, dengan jumlah perusahaan yang diadukan sebanyak  930 perusahaan. "Setelah kita tutup seminggu atau H+7 itu, akan kita lakukan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten /kota untuk melakukan tindak lanjut dari penyelesaian aduan tersebut," jelas Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan resmi. Anwar Sanusi menyatakan, sejak sebelum Idulfitri, pihaknya sudah mulai melakukan tindaklanjut  aduan THR yang masuk. "Laporannya macam-macam ada THR yang tidak diberikan, dicicil mungkin, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7," kata Anwar. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut para pelaku tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki cara-cara baru dengan memanfaatkan teknologi. Salah satunya dengan memanfaatkan aset kripto, aset virtual, hingga NFT. Bahkan, angka TPPU di aset kripto secara global mencapai US$ 8,6 miliar. "Angka itu setara dengan Rp139 triliun. Dan itu bukan besar, tetapi sangat besar sekali," kata Jokowi. Angka tersebut dirilis dari Crypto Crime Record  pada 2022 berdasarkan indikasi praktik pencucian uang dengan aset kripto yang mencapai US$ 8,6 miliar atau Rp 139 triliun. Jokowi meminta kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar terus mempelajari model baru dalam praktik pencucian uang ini. "Pelaku TPPU terus mencari cara baru untuk  praktik pencucian uang, maka kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah canggih dan tidak boleh kalah jadul, serta kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan ada didepan mereka. Kalau tidak seperti itu, kita akan tertinggal terus," papar dia. (Yetede)