Kementerian PUPR segera meluncurkan acuan desain rumah sederhana yang tahan gempa dan lebih ramah lingkungan. Konsep baru rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu diklaim tetap terjangkau dan sesuai dengan patokan harga rumah bersubsidi. Desain prototipe atau purwarupa rumah sederhana untuk masyarakat berpenghasilan rendah diperlukan dalam rangka mendukung kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pada tahap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengemukakan, regulasi terkait desain prototipe rumah sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah kini dalam tahap harmonisasi. Kelebihan desain, antara lain, tahan gempa, memasukkan unsur bangunan ramah lingkungan, dan prototype lainnya yang memudahkan perizinan. Pihaknya berharap surat edaran terkait penerapan desain rumah sederhana tersebut segera diterbitkan.

Pengembangan desain prototipe rumah sederhana dilakukan dengan menjaring usulan desain dari asosiasi dan pelaku pembangunan perumahan, diikuti proses verifikasi sehingga terpilih desain yang secara teknis memenuhi keandalan. Harga jual rumah dengan desain tersebut juga memenuhi patokan harga rumah subsidi. Nantinya seluruh pengembang rumah bersubsidi wajib mengikuti desain acuan tersebut. Penetapan desain prototipe rumah sederhana adalah melalui surat edaran Dirjen Perumahan dan pencantuman desain ke dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) yang diterbitkan Kementerian PUPR. (Yoga) 

Total pengaduan yang diterima Posko Pengaduan Masalah THR Keagamaan 2024 yang dibuka pada 4-14 april mencapai 1.475 laporan. Dari jumlah ini, sebanyak 897 pengaduan atau lebih dari 50 % menyangkut persoalan THR idak dibayar. ”Penyebab pengaduan THR tidak dibayar masih terus kami gali, apakah semata-mata alasan keuangan atau ada alasan lain,” ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi yang ditemui di sela-sela halalbihalal Kemenaker, Selasa (16/4) di Jakarta. Kemenaker membuka posko pengaduan masalah THR Keagamaan 2024 sejak 4 April 2024, sehari setelah tenggat pembayaran THR wajib dibayarkan, yakni 3 April 2024. Posko yang terintegrasi dengan posko pengaduan THR milik Disnaker itu akan ditutup pada H+7 Lebaran atau Rabu (17/4).

Di luar urusan THR tidak dibayar, jumlah pengaduan yang masuk sampai dengan Minggu (14/4) juga mencakup masalah THR dibayar dengan nominal tidak sesuai ketentuan (361) dan THR terlambat dibayar (217). Dari sisi lokasi, pengaduan masalah THR keagamaan terbanyak berasal dari DKI Jakarta. Sebanyak 462 pengaduan dari total 1.475 pengaduan berasal dari DKI Jakarta. Terkait tindak lanjut penyelesaian pengaduan masalah THR, Anwar mengakui, baru 5 % dari total pengaduan yang berhasil diselesaikan. Setelah semua posko pengaduan ditutup, Kemenaker bersama Disnaker akan segera menindaklanjuti sampai tuntas. (Yoga)

Di Jaipur, India, Rengkuh Banyu Mahandaru (32) meraih inspirasi penggunaan piring dan mangkuk kecil dari dedaunan tanaman endemik seperti jati yang dikeringkan. Sekembalinya ke Tanah Air, Rengkuh mengimplementasikan seluruh pengalamannya untuk mendirikan ”Plepah”. Rengkuh memilih mengolah pelepah pinang menjadi kemasan makanan sekali pakai. Dia memilih pelepah pinang karena ketersediaan material tersebut melimpah, tetapi masih dianggap limbah. Data terkini sebaran jenis tumbuhan pinang di Sumatera mencakup area 150.000 hektar. Pelepah pinang yang digunakan Rengkuh baru dari wilayah Jambi dan Sumsel. Kemasan pelepah, ditujukan sebagai pengganti penggunaan kantong plastik dan styrofoam sebagai kemasan makanan sekali pakai.

Atas dukungan dana BRI Ventures serta BRIN pada tahun 2022 Rengkuh mendirikan unit produksi kemasan makanan dari pelepah pinang di Cibinong, Jabar. Kapasitas produksinya 160.000 kemasan per bulan dengan pasar utama ekspor hingga 80 %. Selebihnya, 18-20 persen untuk memenuhi pasar dalam negeri. Di dalam negeri, harga satu kemasan pelepah pinang Rp 2.500 sampai Rp 4.500. Produk kemasan pelepah pinang itu diberi jenama Plepah. Pada April 2023, ia diminta ikut pameran di Jerman. Di sana banyak permintaan dari luar negeri. Namun, regulasi dalam negeri tentang kandungan kimia, bakteri, dan bukan hasil deforestasi belum dianggap sebagai patokan global.

Hanya dari Australia yang bisa dipenuhi. Itu pun melalui perantara pengusaha Dubai yang datang ke Jakarta pada November 2023. Baru-baru ini terkirim satu kontainer berisi 150.000 kemasan. Selanjutnya, Australia minta dikirim bahan mentahnya. Rengkuh tak berhenti pada usaha produksi kemasan pelepah pinang. Ia mengembangkan produksi sumber energi biomassa di Kabupaten Kubu Raya, Kalbar, dengan biomaterial, di antaranya tandan sawit kosong, ampas tebu, kayu, dan kulit beras. ”Pada Oktober 2023 sudah terkirim beberapa ton biomassa untuk bahan bakar pembangkit listrik di Jateng,” ujar Rengkuh saat dihubungi Kompas, Rabu (27/3). (Yoga) 

Tempat Pemrosesan Akhir Rawa Kucing, Kelurahan Kedaung Wetan, Tangerang, Banten, nyaris tidak mampu lagi menampung timbunan sampah. Tanpa pengelolaan terpadu dari hulu, darurat sampah ada di depan mata. Penerapan ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah juga mendesak dilakukan. Kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing yang nyaris penuh terlihat dari sampah yang menggunung dengan ketinggian 25 meter. Volume timbunan sampah mencapai 1.600 ton per hari. Kondisi ini diperparah de- ngan bencana kebakaran TPA Rawa Kucing yang berulang.

Puncaknya terjadi pada 20 Oktober 2023 dengan luas area terbakar 27 hektar atau 80 persen total 34,8 hektar lahan TPA. Proses pemadaman berlangsung 12 hari. Selama itu pula Pemkota Tangerang memberlakukan status tanggap bencana darurat daerah. Koordinator Presidium Koalisi Aktivis Lingkungan Hidup Kota Tangerang Ade Yunus, Senin (15/4) menyatakan, Kota Tangerang sudah berstatus darurat sampah. Menurut dia, kebijakan terintegrasi diperlukan agar volume sampah yang sudah menggunung di TPA Rawa Kucing dapat dikurangi. Pengelolaan sampah harus berjalan terintegrasi mulai dari penegakan aturan, pengelolaan dengan teknologi yang tepat, hingga internalisasi budaya mengelola sampah dari hulu.

Berbagai aksi bersih-bersih hanya mampu merelokasi atau memindahkan sampah ke TPA. Untuk mengelola sampah di TPA, diperlukan langkah konkret yang lebih ekstrem dan tepat guna, salah satunya melalui program Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). ”Sampah yang dapat didaur ulang memiliki potensi ekonomi sirkular. Bank sampah membantu mengelola sampah yang dapat didaur ulang dan masih memiliki nilai ekonomis. Komposter mengelola sampah rumah tangga dan sampah organik lain yang dapat dijadikan kompos,” kata Ade. (Yoga) 

Potensi wisata bahari NTB tak akan pernah habis dijelajahi. Salah satu yang tengah naik daun adalah wisata whale shark atau hiu paus di kawasan Teluk Saleh, Desa Labuan Jambu, Sumbawa. Wisata hiu paus (Rhincodon typus) di Teluk Saleh dibuka sejak 2018, bersamaan dengan acara Sail Moyo Tambora. Menurut Munawir Gazali (34), pemilik operator wisata Tukang Holiday, wisata hiu paus di Teluk Saleh semakin menggeliat dalam dua tahun terakhir. ”Pascapandemi Covid-19, open trip ke sana semakin ramai,” kata Munawir, di Mataram, Senin (15/4). Selain paket sehari ke hiu paus, ada juga yang memanfaatkan one trip Lombok-Komodo.

”Untuk paket sehari ke hiu paus, peminatnya banyak lokal dan domestik atau dari luar NTB. Terutama komunitas selam bebas (free dive). Sementara paket yang langsung ke Komodo didominasi turis mancanegara,” kata Munawir. Paket perjalanan Lombok-Komodo, awalnya dibuka dua tahun lalu. Kala itu, tamunya 150 orang per minggu. Kini, jumlahnya mencapai dua kali lipat, 90 % di antaranya wisatawan mancanegara. Untuk kunjungan sehari ke area hiu paus, sedikitnya 30 orang per bulan. ”Pada musim ramai kunjungan wisatawan seperti Mei-Agustus, peminatnya (wisata hiu paus) semakin meningkat. Bahkan, kami sampai tolak amu karena penuh. Kami alihkan ke teman operator wisata lain agar tamunya tidak kecewa,” kata Mulyadi(36) dari Best Komodo Island, operator wisata di Gili Trawangan.

Munawir menambahkan, untuk paket sehari ke hiu paus saja, ia mematok tariff Rp 500.000 per orang, sudah termasuk kapal, alat snorkeling, sarapan, dan dokumentasi. Sementara tarif untuk paket perjalanan Lombok-Komodo yang berlangsung empat hari tiga malam mulai dari Rp 3 juta per orang. Jika mengikuti paket perjalanan Lombok-Komodo, wisatawan berangkat dari Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur. Lalu, mereka dibawa menuju Teluk Saleh. Sementara kunjungan sehari harus menyeberang dulu dari Lombok menggunakan kapal. Setelah itu, baru melanjutkan perjalanan sekitar empat jam menuju Labuan Jambu. (Yoga) 

Setelah larut dalam euforia hari raya, realita kembali menyapa. Dompet menipis karena ”jorjoran” pengeluaran. Sementara tanggal gajian masih lama. Bagaimana cara bertahan hidup? Rully (27) masih ingat pengalaman pahitnya saat Lebaran tahun lalu. Terlena karena gaji bulanan masuk di tanggal yang sama dengan hari Idul Fitri, ia belanja sepuas hati. Membeli baju baru, makan-makan, mudik, membeli oleh-oleh, memberi ”salam tempel” untuk keponakan, dan masih banyak pengeluaran lainnya. ”Saya belanja jorjoran, mikir uang ada banyak, nih. Eh, hasilnya, setelah Lebaran tahun lalu itu, saya harus hemat banget sampai tanggal gajian. Bener-bener boros,” tutur pekerja swasta asal Bekasi itu, Jumat (12/4).

Akibat tekor, Rully terpaksa menjual tabungannya di saham Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta untuk menambal biaya hidup sampai menunggu tanggal gajian berikutnya. Belajar dari pengalaman tahun lalu, ia pun berstrategi mengelola keuangan pada Lebaran ini. Apalagi, ia sadar biaya kebutuhan hidup tahun ini sudah naik pesat dari tahun lalu. Sementara gaji dan THR masih sama. Salah satu siasatnya adalah tidak membeli baju baru saat Lebaran seperti tahun lalu. Ia bisa berhemat sampai sekitar Rp 1 juta. ”Jadi, kami sekeluarga tahun ini pakai baju Lebaran yang dari tahun-tahun lalu saja,” kata Rully.

Kebetulan, ia hanya mudik ke Bandung, Jabar, sehingga ongkos yang diperlukan tidak terlalu mahal. Ia memilih membawa mobil sendiri sehingga total ongkos mudik empat orang bisa ditekan menjadi Rp 600.000 mencakup bensin, tol pulang-pergi, dan transportasi sehari-hari selama di Bandung. ”Untuk THR (ke saudara-saudara) juga enggak gede-gede banget, sekitar Rp 600.000 buat keponakan yang masih kecil-kecil aja. Pokoknya banyak belajar dari pengalaman tahun lalu,” kata Rully. Dengan strategi keuangan yang tepat masyarakat bisa lebih tenang mengakhiri libur Lebaran. (Yoga) 

Sejak 2008, sesuai laporan analisis Dana Moneter Internasional atau IMF, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang usia 15-64 tahun telah melambat. Hal ini dikhawatirkan memicu ketidak seimbangan pasokan tenaga kerja dunia dan menghambat pertumbuhan ekonomi global. Laporan analisis bertajuk ”Slowdown in Global Medium-Term: What Will It Take toTurn the Tide?” dirilis dalam blog IMF pada Rabu (10/4). Dalam laporan itu disebutkan, ketika suatu negara mengalami transisi demografi yang ditandai dengan menurunnya tingkat kesuburan dan populasi yang menua, maka jumlah penduduk usia kerja mulai menyusut. Sejak 2008, pertumbuhan populasi usia kerja yang berada dalam rentang 15–64 tahun telah melambat 92 % terhadap perekonomian global. Perlambatan ini terlihat di sebagian besar negara maju dan berkembang.

Adapun negara-negara berpendapatan rendah masih menikmati bonus demografi. Pergeseran demografis ini berdampak langsung pada pasokan tenaga kerja global. Pada 2030, dalam laporan analisis yang sama, IMF memperkirakan, kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap pertumbuhan produk domestic bruto (PDB) global diperkirakan akan menurun menjadi 0,2 %, atau hanya seperempat rata-rata kontribusi tahunan pasokan tenaga kerja terhadap PDB global pada tahun 2000-2019. Hal ini mencerminkan proyeksi pertumbuhan pasokan tenaga kerja potensial secara global hanya akan sebesar 0,3 % pada 2030. Namun, tren pasokan tenaga kerja akan bervariasi menurut wilayah. Negara-negara berpendapatan rendah diperkirakan akan mengalami pertumbuhan pasokan tenaga kerja yang kuat sebesar 2,1 %.

Sementara pasokan tenaga kerja di negara-negara berkembang, kecuali China, akan tumbuh sebesar 0,9 %, dan di AS sebesar 0,5 %. Adapun penurunan tajam dalam partisipasi kerja akan menyebabkan pasokan tenaga kerja terkontraksi sebesar 0,6 % di China dan sebesar 0,5 % di Uni Eropa. Potensi hambatan partisipasi kerja akibat penuaan terlihat di semua negara maju dan China, sedangkan hambatan pada tingkat lebih rendah ada di Amerika Latin. Akan tetapi, sejumlah negara maju, kecuali AS, mampu mengatasi dampak penuaan demografi terhadap pasokan tenaga kerja dengan cara meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan pekerja berusia lebih tua. IMF, dalam laporan itu, juga menyebutkan, tingkat pertumbuhan ekonomi global, tanpa adanya siklus naik dan turun, terus melambat sejak krisis keuangan global tahun 2008–2009. (Yoga) 

Harapan 163 transpuan dan warga miskin untuk mendapatkan klaim atas program jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan untuk kategori bukan penerima upah (BPU) lagi-lagi kandas. Kendati menjadi peserta aktif program tersebut, mereka tetap tidak bisa menikmati manfaat dari program itu. BPJS Ketenagakerjaan tetap menolak pengajuan klaim mereka atas program jaminan kematian kategori BPU meskipun sudah ada upaya mediasi antara Perkumpulan Suara Kita (perwakilan transpuan dan orang miskin) dan BPJS Ketenagakerjaan. Mediasi dengan mediator Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) hingga akhir Maret 2024 pun gagal. Dalam ”Risalah Gagal Mediasi oleh Mediator DJSN” yang ditandatangani Ketua DJSN Agus Suprapto dan mediator DJSN, Subiyanto, disebutkan sikap BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dapat menjalankan anjuran DJSN.

Sebelumnya, DJSN menyampaikan dua anjuran kepada BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, DJSN menganjurkan ketentuan Pasal 218 Ayat (5) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan No 36 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM harus segera dicabut karena bertentangan dengan regulasi jamsostek. Kedua, DJSN menganjurkan BPJS Ketenagakerjaan agar membayar klaim JKM yang diajukan Perkumpulan Suara Kita yang menggunakan surat wasiat, baik surat wasiat di-waarmerking maupun tidak, berdasarkan regulasi yang berlaku dalam jamsostek. Waarmerking adalah tindakan notaris yang melakukan pembukuan atas akta bawah tangan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan memasukkannya ke dalam buku khusus. Namun, BPJS Ketenagakerjaan selaku terlapor menyatakan sikap tidak dapat menjalankan kedua anjuran yang disampaikan DJSN.

Atas penolakan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Perkumpulan Suara Kita dan Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan menyatakan sangat kecewa. ”BPJS Ketenagakerjaan bukan cuma tidak peka dan tidak sensitif, melainkan juga tidak bisa memahami maksud dan tujuan program jaminan sosial yang telah didesain negara,” ujar Hartoyo, mewakili Jaringan Komunitas untuk BPJS Ketenagakerjaan, Senin (15/4). Bagi para transpuan dan warga miskin, klaim dana kematian bagi peserta program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kategori BPU sangat berarti. Selain untuk membantu pengurusan saat mereka meninggal, dana tersebut bisa bermanfaat untuk solidaritas sosial bagi komunitas transpuan. (Yoga) 

Pengangkatan satu juta guru honorer menjadi guru ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang ditargetkan tuntas pada 2024 masih jauh dari harapan. Hampir empat tahun terakhir, perekrutan guru honorer menjadi PPPK baru tercapai 775.000 guru. Target pemerintah yang sudah melebihkan perekrutan untuk guru PPPK menjadi 1,2 juta guru kian pudar tahun ini. Dari formasi perekrutan guru sebesar 419.000 yang dibuka oleh pemerintah, pemda hanya mengusulkan 170.000 guru. Ambisi pemerintah yang tak disambut pemda ini menggoyahkan harapan guru non-ASN yang masih tersisa. Bayangan memperoleh kesejahteraan lebih layak lewat PPPK kian menjauh d ari pandangan para guru honorer yang sudah mengabdi sebagai pengajar belasan tahun hingga hampir dua dekade ini.

Bahkan, di antara mereka ada yang bakal pensiun dalam waktu dekat. Segala curahan hati dan tuntutan telah disampaikan oleh berbagai forum guru honorer tingkat daerah dan nasional kepada Komisi X DPR lewat rapat dengar pendapat pada awal April 2024. Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Fakih pun mengungkapkan, perlu ada rapat intensif mengenai pengangkatan guru honorer menjadi PPPK. ”Tampaknya harus ada rapat intensif kembali bersama kementerian/lembaga terkait untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer yang masih terkendala,” kata Fikri. Untuk mengatasi persoalan ini, ada dua panitia kerja (panja) yang dibentuk, yakni Panja Formasi Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK PPPK dan Panja Pengangkatan GTK Honorer Menjadi ASN.

Kedua panja itu dibentuk sejak Juli 2021 untuk mengawalnya. Permasalahan perekrutan guru ini juga disebabkan penganggaran di daerah, yaitu belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 % APBD. Hal ini menjadi ganjalan bagi pemda untuk menyediakan banyak formasi guru PPPK, seperti data Kemendikbudristek. ”Harus ada pertemuan bersama Kemendikbudristek, Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian PAN dan RB supaya persoalan guru honorer ini tuntas. Kami para guru berjuang di daerah hingga nasional, tidak ada juga penyelesaian yang memuaskan,” kata Ketua Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional Dewi Nurpupitasari. (Yoga) 

Mahasiswa program pendidikan dokter spesialis yang terindikasi mengalami gejala depresi paling tinggi dari RS Cipto Mangunkusumo (22,4 %), RS Hasan Sadikin(12,9 %), dan RS Sardjito (12 %). Dari hasil penapisan atau skrining, seperti diungkap data Kemenkes, 22,4 % mahasiswa program pendidikan dokter spesialis atau PPDS terdeteksi mengalami gejala depresi. Sebanyak 3,3 % atau 399 orang di antaranya bahkan mengaku lebih baik mengakhiri hidup atau ingin melukai diri. Terungkapnya kerentanan tersebut membuat Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (15/4) memerintahkan segera dilakukan penanganan kepada para mahasiswa calon dokter spesialis itu, terutama yang bergejala depresi berat. Ia juga meminta penyebab gejala depresi tersebut dapat diketahui dengan tepat.

”Yang depresi berat kalau tidak ditangani bisa fatal akibatnya, kasihan mereka,” kata Budi Gunadi Sadikin. Ia pun menekankan agar peserta PPDS yang depresi berat tersebut segera dirawat. Secara rinci, dari 22,4 % mahasiswa PPDS yang terdeteksi depresi itu menunjukkan 0,6 % di antaranya mengalami gejala de-presi berat; 1,5 % depresi sedang-berat; 4 % depresi sedang; dan 16,3 % dengan gejala depresi ringan. Skrining kesehatan jiwa pada mahasiswa PPDS itu dilakukan di 28 rumah sakit vertikal pada 21, 22, dan 24 Maret 2024. Skrining dilakukan terhadap 12.121 mahasiswa PPDS dengan menggunakan kuesioner Patient Health Questionnaire-9. (Yoga)