Catatan Hari Kartini: Perbaikan Ketimpangan Jender Masih Belum Merata

;

Catatan Hari Kartini: Perbaikan Ketimpangan Jender Masih Belum Merata

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 22 Apr 2024 Kompas

Secara nasional, Indeks Ketimpangan Gender menurun dalam lima tahun terakhir. Namun, ada enam provinsi yang indeksnya justru meningkat dan sebagian provinsi memiliki indeks ketimpangan di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan perbaikan ke-setaraan perempuan di Tanah Air belum merata. Seberapa jauh perempuan mencapai kesetaraan dari sudut pandang sosial-budaya, ekonomi, politik, dan pemerintahan masih menjadi pembahasan yang terus diperbincangkan. Dibandingkan masa RA Kartini, tentu sudah banyak perubahan dan kemajuan. Bahkan, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebutkan, perjuangan terhadap hak-hak perempuan selama 50 tahun terakhir di berbagai belahan dunia merupakan kisah kemajuan. Perempuan dan anak perempuan telah menghancurkan hambatan, mematahkan stereotip, dan mendorong kemajuan menuju dunia yang lebih adil dan setara.

Namun, diskriminasi, stigma, stereotip, beban ganda, dan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. Merujuk data BPS, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia terus menurun dalam lima tahun terakhir. Jika pada tahun 2018 berada di level 0,499, pada tahun 2022 angka IKG menjadi 0,459. Mendekati angka 0 menunjukkan perempuan dan laki-laki semakin setara. IKG diukur dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Menurunnya IKG Indonesia disumbang oleh perbaikan terutama pada indikator perempuan melahirkan anak hidup tidak di fasilitas kesehatan yang angkanya terus turun, dari 0,214 (2018) menjadi 0,140 (2022).

Juga indikator perempuan yang dapat menikmati pendidikan SMA ke atas yang terus meningkat dari 30,99 % (2018) menjadi 36,95 % (2022) serta tingkat partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang terus meningkat dari 51,80 % (2018) menjadi 53,41 % (2022). Masih cukup panjang jalan yang ditempuh untuk memperbaiki ketimpangan jender yang merata di seluruh Tanah Air. Untuk itu, mengutip pesan dari Sekjen PBB Antonio Guterres, kita membutuhkan investasi ke sektor-sektor publik dan swasta dalam menghadirkan program-program untuk mengakhiri diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, penting untuk memastikan pekerjaan yang layak serta mendorong inklusivitas dan kepemimpinan perempuan dalam berbagai hal, termasuk dalam teknologi digital, perdamaian, aksi iklim, dan di semua sektor ekonomi. (Yoga)