Problem pasokan bahan baku menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan untuk mendukung target ambisius Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam hal pemanfaatan bahan bakar nabati di dalam negeri. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM), yakni B50 dan E10 pada 2029. Persoalan pasokan bahan baku dari hulu, penyediaan lahan, hingga kesinambungan pasarnya pun terus dibahas oleh tim pasangan tersebut. Wakil Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Eddy Soeparno mengatakan bakal mengkaji ulang soal komitmen pasokan bahan baku untuk biodiesel dan bioetanol dari produsen minyak sawit dan tebu. Harapannya, komitmen pasokan bahan bakar nabati dapat ditambah seiring dengan upaya akselerasi persentase bauran energi baru terbarukan (EBT) dalam BBM. Di sisi lain, pemerintahan baru bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan itu berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. Apabila ditambah dengan asumsi pertumbuhan rerata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 memerlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kiloliter atau sekitar 15,29 juta ton CPO. “Saat ini sedang dilakukan kajian lanjutan terkait dengan uji penggunaan B40 untuk sektor nonotomotif, di mana pengujian ini direncanakan selesai pada akhir 2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Bisnis, Kamis (25/4). Di sisi lain, terjadi tren dari segi konsumsi untuk realisasi penyaluran biodiesel B35 pada awal 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dadan memperkirakan tren pertumbuhan konsumsi ini bakal tetap tumbuh hingga pertengahan tahun nanti. Untuk volume realisasi penyaluran biodiesel B35 pada kuartal pertama 2024 mencapai 2,86 juta kiloliter atau 21,37% dari kuota yang ditetapkan sebesar 13,41 juta kiloliter saat ini. Sementara itu, realisasi penyaluran biodiesel B35 pada periode yang sama tahun sebelumnya 2,55 juta kiloliter.

Sementara itu, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) masih menunggu arah kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ihwal peningkatan persentase bauran biodiesel dan bioetanol hingga 2029. Lewat lembar visi-misi yang disampaikan kepada publik, Prabowo-Gibran menargetkan program bauran Solar dengan minyak sawit dapat mencapai 50% atau B50 pada 2029. Selain itu, bauran BBM jenis bensin dengan bioetanol ditargetkan mencapai 10% atau E10 pada tahun yang sama. Sekretaris Jenderal Aprobi Ernest Gunawan mengatakan bahwa asosiasinya berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan yang baru nantinya lewat peningkatan peran biofuel dalam bauran energi nasional. Saat ini, kata Ernest, asosiasi bersama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan terkait masih dalam proses uji jalan untuk sektor kereta api.

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan utang pemerintah tetap terjaga di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto, menyampaikan bahwa proporsi utang pemerintah dalam mata uang asing adalah sebesar 28,08% dari total outstanding utang pemerintah sebesar Rp8.319 triliun tersebut. Menurutnya, jumlah utang dalam denominasi valuta asing (valas) tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan proporsi utang dalam mata uang rupiah sebesar 71,92%, sehingga dampak terhadap beban utang atau belanja bunga dapat lebih diminimalisir. 

“Utangnya dalam mata uang rupiah bayarnya dalam rupiah, kan tidak dipengaruhi kurs. Yang berpengaruh kan dalam valas. Dari outstanding kita yang Rp8.319 triliun itu 71,92% dalam rupiah, yang dalam valas haya 28,08%. Ini juga bisa meminimalkan dampaknya,” katanya, Kamis (25/4). Dalam hal ini, Suminto mengatakan pemerintah terus mengantisipasi dan memitigasi risiko pasar, termasuk dalam konteks pembayaran kewajiban utang, baik pokok utang maupun bunga utang. Dalam memenuhi pembiayaan pemerintah tetap fleksibel dan oportunistik. “Kita memiliki kapasitas yang baik untuk memenuhi seluruh kewajiban utang,” tuturnya. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal, mengatakan secara nilai memang SBN berdenominasi dolar AS lebih kecil dibandingkan dengan rupiah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengajukan kasasi atas vonis mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang terjerat kasus gratifikasi untuk merampas lebih banyak asetnya. KPK sebelumnya membidik sejumlah aset milik Rafael yang tidak masuk sebagai sitaan dan rampasan untuk negara berdasarkan putusan pengadilan. Salah satu aset itu adalah rumah yang berlokasi di Simprug Golf XV No.29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jaksa KPK Nur Haris Arhadi menyatakan kasasi terhadap putusan tersebut dan menyerahkan kontra memorinya melalui Panmud Tipikor pada PN Jakarta Pusat dalam perkara Rafael, Rabu (24/4). “Tim Jaksa masih tetap komitmen merampas berbagai aset milik terdakwa untuk tujuan asset recovery sebagaimana apa yang diterangkan dalam surat tuntutannya,” demikian bunyi keterangan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/4).

Bersamaan dengan itu, tim jaksa juga membantah dalil kasasi yang diajukan terdakwa Rafael dan tim penasihat hukumnya melalui kontra memori kasasi. Sebelumnya, putusan pengadilan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat hanya menetapkan dua unit kios di Kalibata City, Tower Ebony, Lantai GF Blok E Nomor BM 08 dan Nomor BM 09, serta satu unit mobil VW Carravelle Nomor Polisi AB 1253 AQ milik Rafael disita, kemudian dirampas untuk Negara. Mantan Kabag Umum Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Selatan II itu dijatuhi hukuman pidana penjara selama 14 tahun serta denda Rp500 juta subsidair kurungan penjara 3 bulan. Dia juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp10 miliar

Upaya Prabowo Subianto merangkul seluruh kekuatan agar bersedia untuk bekerja sama dalam pemerintahannya ke depan mendapat dukungan dari lawan politik. Partai Nasdem menyatakan resmi bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara itu PKB memberi sinyal yang sama. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyambangi kediaman Prabowo di kawasan Kartanegara IV Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/4) sore. Ini bukan kali pertama pihak Nasdem menyambangi Kartanegara IV. Pertemuan Surya dengan Prabowo berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam membahas situasi politik terkini. Seusai pertemuan, Surya menyatakan Nasdem mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran 5 tahun ke depan. Surya menyatakan bersyukur bahwa seluruh proses Pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sejak awal sampai akhir. Dia juga mengimbau seluruh pihak agar menerima hasil Pemilu 2024 dan bersama-sama membangun Indonesia agar lebih baik dan makmur di kemudian hari.

Pertemuan Prabowo dengan Surya tersebut merupakan kedua kalinya setelah Pilpres 2024. Keduanya pernah bertemu pada Jumat (22/3) di Nasdem Tower, Jakarta, berselang 2 hari setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali juga mendatangi rumah Prabowo, Selasa (23/4) atau sehari sebelum penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ahmad Ali ditemui oleh Prabowo dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun demikian Ahmad waktu itu mengaku tidak membahas soal politik, melainkan hanya bersilaturahmi. Di sisi lain, sinyal dukungan Prabowo juga muncul dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya ingin kembali bekerja sama dengan Partai Gerindra untuk membangun Indonesia. Pada Pilpres 2024, Nasdem, PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tergabung dalam Koalisi Perubahan mendukung paslon 01 Anies-Muhaimin. Sejauh ini, hanya PKS yang belum didatangi oleh Prabowo. PKS pun membuka pintu silaturahmi dengan pemenang pilpres. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mengatakan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk bertemu.

Pada perkembangan lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan ucapan selamat kepada presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Dia meminta setiap pihak menerima kemenangan Prabowo-Gibran dalam ajang Pilpres 2024. JK berpendapat, masyarakat sudah lelah melihat perselisihan politik selama 2 tahun belakangan. “Sudahlah kita selesaikan ini. Kita menerima apa kenyataan yang ada, bahwa kita berikan selamat kepada Pak Prabowo- Gibran untuk menjalankan pemerintahan ini,” ujar JK seusai memberikan kuliah umum di FISIP UI, Depok, Kamis (25/4). Mantan ketua umum Partai Golkar itu pun berpendapat bahwa elite politik tidak boleh menomorduakan permasalahan ekonomi dibandingkan masalah lain. Menurutnya, jika perekonomian buruk, maka masyarakat luas yang paling terdampak. Di sisi lain, JK mengingatkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto berkaitan dengan pentingnya keberadaan oposisi sebagai pengawal pemerintahan. Menurutnya, oposisi bisa menjadi pengingat pemerintah jika semena-mena menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, justru akan lebih berbahaya apabila tidak ada oposisi di pemerintahan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih memverifikasi data nasabah atau korban dalam kasus penggelapan dana Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indosurya. Ketidak lengkapan data menjadi tantangan bagi LPSK dalam melakukan verifikasi. Pada Januari 2024, Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan barang rampasan berupa uang tunai dalam perkara penggelapan dana KSP Indosurya Rp 39 miliar dan 896.000 USD. Sementara dalam putusan kasasi kasus penggelapan dana KSP Indosurya, 6.193 nasabah disebut mengalami kerugian Rp 16 triliun. Wakil Kepala LPSK Antonius Wibowo, Rabu (24/4) mengatakan, setelah LPSK menerima uang rampasan dalam kasus KSP Indosurya dari kejaksaan, pihaknya kemudian menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi data nasabah sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) berdasarkan data yang diterima LPSK dari auditor.

Di sisi lain, permohonan restitusi yang masuk ke LPSK hanya berasal dari 488 orang, baik secara perorangan, aliansi, maupun kantor hukum, dengan total restitusi Rp 1 triliun. Antonius menyampaikan, verifikasi tersebut bukan hal yang mudah. Sebab, LPSK tidak memiliki data lengkap untuk 6.193 nasabah sebagaimana disebut dalam putusan MA. Data tersebut tersebar di kepolisian ataupun di kejaksaan meski setelah dilakukan koordinasi, data yang ada tidak seluruhnya lengkap, seperti alamat tidak lengkap, KTP tidak lengkap, dan nama nasabah yang sama. ”Proses itu sedang kami lakukan. Baru setelah itu, kami melakukan penilaian terhadap kerugian korban,” katanya.

Menurut Antonius, sekitar 3.000 data telah diverifikasi. Sementara terdapat sekitar 8.000 data yang masih harus diverifikasi. Adapun 488 korban terlindung LPSK, yang sebelumnya melakukan permohonan ke LPSK, sebagian besar masuk ke dalam korban yang mesti mendapatkan restitusi sebagaimana putusan MA. Jika nantinya proses verifikasi selesai, LPSK akan melangkah ke tahap selanjutnya, yakni melakukan penilaian terhadap kerugian yang dialami nasabah atau korban. Pada tahap itu, korban akan diminta datang ke LPSK dengan membawa bilyet.Bilyetitu kemudian diverifikasi oleh LPSK. ”Pembagian kepada korban pasti dilakukan secara proporsional karena aset yang dirampas dari kasus itu jauh di bawah nilai kerugian. Kami belum sampai ke sana, sekarang masih verifikasi data,” kata Antonius. (Yoga)

Saat ini, Indonesia tengah menyusun dokumen kontribusi nasional penurunan emisi kedua atau second NDC yang dimandatkan Kesepakatan Paris 2015. Target penurunan emisi dalam NDC kedua ini nantinya menyesuaikan skenario mempertahankan kenaikan rata-rata suhu permukaan Bumi secara global tidak lebih dari 1,5 derajat celsius. Dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/4) Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK, Laksmi Dhewanthi menyampaikan, Indonesia akan mengidentifikasi penambahan sektor baru yang akan dituangkan dalam NDC kedua, yaitu kelautan. Potensi sektor kelautan sebagai instrumen penurunan emisi gas rumah kaca atau karbon biru sudah menjadi fokus Indonesia sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan, potensi karbon biru sebagai bagian dari penghitungan target mitigasi perubahan iklim sudah dilakukan KLHK pada 2021 meskipun saat itu belum dimasukkan dalam dokumen pembaruan NDC.

Indonesia sudah memiliki satu peta mangrove dengan proyeksi karbon biru hingga mencapai lebih dari 3,3 miliar ton. Di sisi lain, pengurangan emisi tahunan karbon biru sebanyak 10-31 % memberikan kesempatan yang sangat baik untuk melakukan akselerasi terkait upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus meningkatkan komitmen dalam NDC. Indonesia berupaya memaksimalkan potensi penurunan emisi dari karbon biru yang sangat besar karena memiliki 3,3 juta hektar mangrove dan 3 juta hektar padang lamun.  luas mangrove di Indonesia ini merupakan 23 % dari total mangrove dunia. Namun, hilangnya mangrove dalam tiga dekade terakhir telah menghasilkan emisi gas rumah kaca yang cukup besar. Sebaliknya, studi mengungkap bahwa menghindari konversi mangrove akan mengurangi hingga 30 % emisi nasional dari sektor tata guna lahan.

Ekosistem mangrove juga diketahui memiliki kemampuan menyimpan karbon lebih besar daripada hutan tropis daratan. Hasil studi para peneliti dari University of California-Riverside (UCR) dan University of California-San Diego, AS, menunjukkan, mangrove mampu menjaga karbon hingga 5.000 tahun. Sementara di Indonesia, hutan mangrove rata-rata mampu menyerap 52,85 ton karbon dioksida (CO2) per hektar per tahun. Angka ini lebih tinggi dua kali lipat dibandingkan estimasi global, yakni 26,42 ton CO2 per hektar per tahun. Adapun total potensi penyerapan karbon di Indonesia mencapai 170,18 megaton CO2 per tahun. Indonesia juga berupaya mengoptimalisasi potensi karbon biru dalam mitigasi perubahan iklim melalui perdagangan karbon internasional sesuai dengan dokumen NDC. (Yoga)

Pengungkapan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah pada wilayah IUP PT Timah 2015-2022 tidak memberi efek jera. Aktivitas penambangan timah ilegal masih terjadi, salah satunya di Kota Pangkal Pinang, Pulau Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (24/4) siang, terdengar deru berisik suara mesin diesel dari ponton kayu di tepian sungai, tak jauh dari perkampungan nelayan di kawasan Pangkal Arang, Kecamatan Pangkal Balam, Pangkal Pinang. Ada 5-7 lelaki dewasa yang bekerja di sana. Aktivitas itu hanya berjarak 4 km atau 10 menit perjalanan darat ke arah timur laut dari pusat kota Pangkal Pinang. Menurut warga sekaligus nelayan setempat, Jufri, mesin itu adalah alat untuk menyedot timah dari kedalaman air. Aktivitas itu dilakukan sejumlah pekerja dari luar kampung itu. ”Aktivitas itu baru mulai lagi beberapa hari terakhir setelah sempat berhenti karena ada razia,” ujar Jufri.

Jufri mengatakan, usai kasus korupsitimah mengemuka, terlebih saat pengusaha timah Bangka Tengah, Tamron alias Aon, ditahan Kejaksaan Agung, Selasa (6/2), sejumlah apparat keamanan berdatangan ke kampungnya. Para aparat itu merazia penambangan ilegal. Razia sempat membuat para pekerja tambang kabur beberapa hari.Namun, saattidak ada aparat, pekerja tambang datang dan beraktivitas kembali. ”Kalau  da razia, mereka hilang 1-2 minggu. Saat dirasa aman, nanti mereka datang lagi,” kata Jufri. Berdasarkan sejumlah aturan, aktivitas penambangan itu tergolong ilegal. Pangkal Pinang sudah ditetapkan sebagai kawasan zero pertambangan, sesuai Perda Kota Pangkal Pinang No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Aturan diperkuat Perda Kota Pangkal Pinang Nor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal ZA usai menghadiri Konsultasi Publik mengenai ”Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Bangka Belitung 2025-2029” di Pangkal Pinang, Rabu pagi, menuturkan, pengungkapan kasus korupsi timah membuat beban lingkungan di Bangka Belitung turun drastis. Safrizal mengklaim, penungkapan itu membuat hampir 100 % aktivitas pertambangan ilegal berhenti. Namun, dia mengakui masih ada oknum nakal yang menambang ilegal. Lokasinya jauh dari pengawasan aparat ataupun pemerintah. ”Kita tidak mampu menjangkaunya. Mungkin karena masyarakat tak bisa lepas dari tambang. Bagi sebagian masyarakat, penambangan sudah menjadi pekerjaan sehari-hari memperoleh pendapatan. Kalau tak dilakukan, mereka tidak bisa makan,” tuturnya. (Yoga)

Delapan nelayan asal Kabupaten Natuna, Kepri, ditangkap penjaga pantai Malaysia pada 19 April 2024. Menurut Konjen RI di Kuching, Malaysia, para nelayan terancam dikenai denda hingga miliaran rupiah. Konsul Jenderal RI di Kuching Raden Sigit Witjaksono, Rabu (24/4) menyatakan, delapan nelayan itu ditangkap penjaga pantai atau Agensi Penguat kuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan perbatasan antara Serasan, Natuna, dan Serawak, Malaysia. Para nelayan dengan tiga perahu kayu itu diduga melanggar perbatasan sejauh 13 batu atau 20,9 kilometer.

”Kalau melanggar kurang dari 5 batu (8,04 km), nelayan dihalau keluar perbatasan. Sudah banyak kejadian seperti itu. Itu disampaikan APMM dalam pertemuan dengan KJRI,” kata Sigit saat jumpa pers lewat percakapan video. Kepada KJRI, APMM menuturkan, penjagaan di perairan Serawak amat ketat karena terdapat kilang minyak yang tidak beroperasi. Lokasi itu rawan dijarah. ”Kami prihatin karena (penangkapan nelayan) ini sudah kesekian kalinya dalam waktu berdekatan,” ujarnya. Pada November 2023, sembilan nelayan Natuna juga ditangkap APMM di lokasi yang sama.

Delapan orang di antaranya telah dipulangkan pada Februari 2024 setelah dipenjara 4 bulan. Satu orang lagi akan dipulangkan bulan ini. Menurut Sigit, denda kepada nelayan yang tertangkap melakukan illegal fishing di perairan Malaysia amat besar. Nelayan biasanya dikenai denda miliaran rupiah dan penjara beberapa bulan. ”Siapa yang sanggup (membayar)? Pemprov Kepri, Kemenlu, atau KJRI Kuching, tidak bisa. Habis membayar itu mungkin besok kami tak ada layanan lagi. Itu kami sampaikan saja terus terang,” ujar Sigit. (Yoga)

Jakarta harus memenuhi parameter ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Parameter itu, antara lain, riset dan inovasi berkapasitas, pariwisata dan budaya menarik kunjungan wisatawan, lingkungan bersih dan nyaman, serta akses memadai agar tetap dilihat oleh penilai kota-kota besar dunia. Keharusan di atas disampaikan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemda Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah DKI Jakarta Tahun 2025-2045, Selasa (23/4). Jakarta harus memenuhi parameter tersebut seiring pindahnya ibu kota negara ke Nusantara, Kaltim. Setelah ibu kota negara, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian nasional dan kota global. Ketentuannya tertuang dalam UU DKJ (DKJ) yang telah disetujui apat Paripurna DPR pada Kamis (28/3). Dalam draf UU itu, pusat perekonomian nasional ialah pusat ekonomi dan bisnis nasional berskala global yang menopang pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan.

Kota global berarti kota penyelenggara kegiatan internasional di bidang perdagangan, investasi, bisnis, pariwisata, kebudayaan, pendidikan, dan kesehatan. uga menjadi lokasi kantor pusat perusahaan dan lembaga nasional, regional, internasional, serta pusat produksi produk strategis internasional sehingga menciptakan nilai ekonomi bagi Jakarta dan sekitarnya. ”Sejak era globalisasi ekonomi kontemporer tahun 1970-an, status Jakarta sudah kota global. Minimal sebagai gateway Indonesia, yaitu menghubungkan Indonesia dengan ekonomi global,” kata Ketua Kelompok Riset Dinamika Perkotaan-Perdesaan Pusat Riset Kependudukan BRIN Galuh Syahbana Indraprahasta, Rabu (24/4). Ekses bagi Jakarta, antara lain, penyediaan lapangan kerja yang berkualitas, lebih ramah lingkungan atau rendah karbon, adil untuk semua golongan, dan infrastruktur yang lebih baik. (Yoga)