Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), kembali mengajak dan mengingatkan semua pihak terkait (stakeholder) di Tanah Air untuk berkolaborasi guna memberangus masih maraknya judi online di ruang digital. Hal ini perlu dilakukan agar upaya dilakukan punya potensi keberhasilan yang lebih baik. Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Judi Online yang melibatkan stakeholders di Tanah Air, termasuk Polri dan OJK, pun telah dibentuk guna menopang  gerakan tersebut lebih efektif. Presiden Jokowi pun mempercayakan Menko Polhukham Hadi Tjahyanto untuk memimpin satgas tersebut. 

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, kerja sama lintas stakeholders untuk meredam bahkan membumihanguskan aktivitas judi online di Indonesia, sangat dibutuhkan. "Memang pengaturan di ruang digital itu berbeda dengan pengaturan di ruang fisik. ini yang jadi tantangan sebenarnya. Kalau di ruang fisik, kita lihat batasannya jelas, pintu masuknya jelas, yuridiksinya jelas," kata Samuel. Menurut dia, di ruang digital, semuanya tersambung tanpa ada batasan pasti (borderles). Kondisi ini pun menyulitkan pemerintah untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap website/platform yang menyediakan aktivitas judi online. (Yetede)

kEJAKSAAN Agung kembali memeriksa artis Sandra Dewi pada Rabu lalu, 15 Mei 2024. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi menyatakan pemeriksaan itu merupakan bagian untuk mengusut aliran dana hasil korupsi tata niaga PT Timah Tbk periode 2015-2022. Suami Sandra, Harvey Moeis, merupakan satu dari 21 tersangka kasus korupsi itu. Kejagung juga menjerat Harvey dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kuntadi menyatakan pemeriksaan Sandra dilakukan untuk mendalami perjanjian pisah harta antara Harvey dan sang istri. "Apakah itu (perjanjian pisah harta) benar, dan apakah itu dilakukan sebelum pernikahan itu terjadi atau memang dalam rangka untuk terkait dengan peristiwa pidana ini," kata Kuntadi, seperti dilansir Antara, Rabu lalu.

Kuntadi juga mengatakan pihaknya telah menyita sejumlah aset milik Harvey yang diduga dibeli dari uang hasil korupsi dan pencucian uang. Selain itu, kata dia, penyidik telah memblokir harta milik Harvey yang masih belum jelas asal-usulnya. "Ada beberapa harta yang kami sita diduga terkait dengan kejahatan, maka kami lakukan penyitaan. Harta yang belum jelas kedudukannya saat ini sedang kami blokir untuk ditelusuri sejauh mana keterkaitannya," ujarnya. Petugas berjaga di dekat mobil Mini Cooper S Countryman F 60 berwarna merah di halaman Kejaksaan Agung RI, 2 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean Kuasa hukum Harvey dan Sandra, Harris Arthur Hedar, membenarkan bahwa pasangan tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Dia menyatakan perjanjian itu telah dibuat sebelum keduanya menikah pada Desember 2016.

Harris pun menyatakan pihaknya telah memberikan semua catatan harta milik Sandra kepada penyidik saat diperiksa pada Rabu lalu. Meski demikian, Harris ogah menjabarkan perjanjian pisah harta kedua kliennya itu. Dia juga tak mau merincikan catatan harta Sandra Dewi yang diserahkan kepada penyidik Gedung Bundar—sebutan untuk kantor Jampidsus. Harris hanya menyatakan pihaknya menyerahkan catatan itu agar penyidik mudah mengidentifikasi mana harta milik Sandra sebelum dan sesudah menikah dengan Harvey Moeis. “Semua catatan harta telah diserahkan,” katanya saat dihubungi pada Jumat, 17 Mei lalu. Kejaksaan Agung sebelumnya telah menyita aneka aset milik Harvey setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi timah pada 26 Maret lalu dan ditetapkan sebagai tersangka kasus TPPU pada 4 April lalu. Aset Harvey yang disita penyidik antara lain tujuh unit mobil, arloji mewah, dan rekening. Dari tujuh mobil tersebut, dua di antaranya merupakan hadiah dari Harvey untuk Sandra saat istrinya itu berulang tahun. Dua mobil tersebut adalah Rolls-Royce Cullinan serta Mini Cooper Countryman S F60. (Yetede)

Sepak bola merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat digandrungi. Banyaknya penggemar menjadikannya sebagai olahraga paling populer di dunia. Bahkan, sepak bola kini bukan sekedar olahraga di lapangan hijau.  Belakangan, bola kaki ini menjelma ladang bisnis yang menjanjikan peluang profit menggiurkan. Tak hanya profit dari segi materi, tapi juga terbuka peluang untuk membawa brand produk menuju pentas global. Tak heran, jika investasi klub sepak bola kini digandrungi banyak kalangan pengusaha. Tidak terkecuali pengusaha asal Indonesia. Kebanyakan para konglomerat Indonesia ini memilih klub sepak bola Eropa sebagai ladang menyemai duit.

Salah satunya Hartono Bersaudara atau Grup Djarum yang menjadi pemilik klub asal Italia, Como 1907. Orang terkaya Indonesia ini mengakuisisi Como pada April 2019 senilai 850.000 Euro atau setara Rp 15 miliar. Ini merupakan program pembinaan pemain muda Indonesia yang dilangsungkan di luar negeri. Sayangnya, niat Grup Djarum terbentur regulasi pembatasan jumlah pemain non-Uni Eropa dalam satu klub sepakbola di Italia. Di bawah kendali Djarum, Como tidak jor-joran membeli pemain demi menjaga neraca keuangan klub.

Kemudian menjaga rasio gaji maksimal 65% dari total pemasukan. Kini Djarum mampu mengangkat prestasi Como. Terbaru, Como berhasil promosi ke Serie A untuk pertama kalinya sejak musim 2002/2003. Selain Hartono, ada Grup Bakrie melalui Anindya Bakrie yang menjadi pemilik Oxford United bersama dengan Erick Thohir, Ketua PSSI sekaligus Menteri BUMN saat ini. Selain itu, Grup Bakrie juga menjadi pemilik klub asal Australia, Brisbane Roar. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai, tingginya animo masyarakat terhadap sepak  bola menjadi pemantik pengusaha nasional untuk ikut berkecimpung di bisnis olahraga tersebut. Lagi pula, industri sepak bola di Eropa sudah sangat maju, sehingga investor tidak ragu berinvestasi di sana. Ujung-ujungnya popularitas produk meningkat. Pengamat pasar modal Teguh Hidayat berpendapat, keuntungan langsung berinvestasi di klub sepak bola bersumber dari tiket pertandingan, hak siar, sponsor  dan merchandise.

Masuknya pemain baru dalam suatu segmen industri—apalagi jika yang masuk adalah pemain besar, bermodal kuat, beroperasi global, dan berteknologi baru yang maju—selalu menyedot perhatian. Kadangkala hal itu juga menimbulkan tantangan atau bahkan guncangan di segmen industrinya. Agaknya kondisi seperti itulah yang terjadi dengan masuknya Starlink ke pasar layanan internet di Indonesia. Starlink merupakan layanan internet yang diselenggarakan oleh SpaceX, sebuah perusahaan penerbangan luar angkasa milik pesohor dunia, Elon Musk. Layanan internet perusahaan itu disalurkan ke pengguna melalui ribuan satelit orbit rendah. Layanan itu dikenalkan ke publik global sejak 2018 dan saat ini mulai masuk ke Indonesia. Indonesia jelas merupakan pasar besar bagi penyelenggaraan jasa internet. 

 Jumlah pengguna internet di Indonesia, menurut hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, mencapai 221 juta orang pada 2024. Ini angka yang besar. Jumlah tersebut meningkat 2,8% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 215 juta pengguna. Jumlah pengguna internet itu setara dengan 79,5% dari total populasi Indonesia. Tingkat penetrasi internet ini lebih tinggi 1,31 persen poin dibandingkan pada tahun lalu yang sebesar 78,19%. Bukan hanya penggunanya yang banyak, pemakaian internet di Indonesia juga besar. Menurut data We Are Social, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 38 menit setiap harinya. Laporan itu juga menyebut sebanyak 98,9% pengguna internet di Indonesia menggunakan telepon genggam. Melihat trennya, jumlah perusahaan ISP di Indonesia terus meningkat sejak 2016-2022. Jumlah pelanggan internet di Indonesia juga naik terus. Masih mengacu pada data BPS, jumlah pelanggan ISP naik 5,60% menjadi 13,2 juta sepanjang 2022. Jumlah pelanggan ISP di Indonesia didominasi oleh pelanggaran perorangan. 

Proporsinya mencapai 91,95% dari seluruh pelanggan ISP. Lalu, 8,03% pelanggan ISP merupakan perusahaan. Terkait pemerataan dan kesenjangan, misalnya, survei APJII menunjukkan Pulau Jawa memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 83,64%. Di sisi lain, penetrasi internet di Pulau Sulawesi menjadi yang terendah nasional yakni 68,35%. Ini belum membandingkan dengan kondisi di kepulauan yang terpencil serta di daerah-daerah dengan kondisi geografis yang relatif sulit dijangkau. Ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah selaku regulator terkait dengan masuknya pemain besar dengan teknologi baru di segmen industri mana pun. Pertama, persaingan usaha sehat. Kedua, perlindungan konsumen. Ketiga, terkait dengan aspek yang lebih makro seperti keamanan, perlindungan data, maupun kewajiban terhadap pemerintah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan SYL terkait dugaan pelanggaran kode etik auditornya dalam pengondisian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di laporan keuangan Kementerian Pertanian. Sekadar informasi, dugaan praktik suap opini WTP di Kementan terungkap dalam sidang perkara pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya turut memfasilitasi pemeriksaan SYL oleh Tim Inspektorat Utama BPK dalam perkara dugaan pelanggaran etik dimaksud. Mereka antara lain mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Muhammad Hatta. Dalam catatan Bisnis, dugaan permintaan uang oleh auditor BPK pada Auditorat Utama Keuangan IV itu awalnya diungkap oleh saksi Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Hermanto. Dia dihadirkan pada sidang kasus SYL, Kasdi dan Hatta, Rabu (8/5).

Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berhasil menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) senilai Rp19 miliar di Bogor. Kasubditgakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Donny Charles menyampaikan pihaknya telah mengamankan 91.246 BBL di lokasi penggerebekan. Jumlah itu terbagi menjadi dua jenis BBL yaitu lobster jenis pasir dan mutiara dengan harga yang berbeda di pasaran. “Kalau dikonversikan jumlah ini dengan harganya, maka kami tim gabungan dari Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri beserta PSDKP mengamankan kerugian negara sebesar Rp19 miliar lebih,” ujarnya, Jumat (17/5), dikutip dari bisnis.com. Setelah dilakukan pemeriksaan, benih Lobster itu diambil dari Pelabuhan Ratu dan tempat lainnya yang masih dilakukan pendalaman. Kepolisian masih belum mengetahui soal tujuan distribusi benih lobster ini. Kendati demikian, Donny menekankan bahwa pihaknya akan terus mendalami dan mengembangkan kasus yang terkait penyelundupan BBL ini. Atas perbuatannya, ketiga tersangka itu terancam dijerat dengan UU perikanan No.45/2009 Pasal 92 jo Pasal 20 Pasal 16 dengan ancaman pidana 8 tahun dan denda Rp1,5 miliar.

Tradisi dan Bahasa Banjar mulai mewarnai perfilman Tanah Air. Film lokal disuguhkan sebagai medium agar orang lebih mengenal Kalimantan. Sekelompok anak muda berkumpul di markas Forum Sineas Banua di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (14/5). Sambil berbincang, mereka menampilkan kembali cuplikan film Badrun & Loundri garapan Garin Nugroho. Film berdurasi 86 menit ini sebelumnya sudah tayang di ajang Jogja NETPAC Asian Film Festival (JAFF) 2023 dan Jakarta World Cinema Week 2023. ”Keterlibatan FSB di film Badrun & Loundri ini cukup besar. Bisa dikatakan, ini film pertama yang diproduksi dengan gaya komunitas, bahkan kami dikomandoi langsung oleh Garin Nugroho,” ujar Ketua Forum Sineas Banua (FSB) Munir Shadikin.

Film itu dibintangi Arswendy Bening Swara yang berperan sebagai pemeran utama bernama Badrun. Film ini bercerita tentang Badrun (55) yang dititipi tas berisikan cucian ketika berteduh di toko penatu. Menurut Munir, lokasi shooting film itu berada di Kalsel. Film ini kental dengan tradisi masyarakat Banjar dengan sejumlah dialog menggunakan Bahasa Banjar. ”Film ini banyak melibatkan pemain dan kru produksi dari Kalsel dalam proses produksinya,” katanya. Sebelumnya, anggota FSB pernah terlibat dalam beberapa produksi film di Kalsel, di antaranya Saranjana: Kota Ghaib (Oktober 2023), Jendela Seribu Sungai (Juli 2023), dan Syeikh M Arsyad Al-Banjari: Matahari dari Bumi Banjar (Desember 2022).

”Secara ideologis, kami merasa salah satu keberhasilan FSB adalah melahirkan film-film berbahasa Banjar,  yang sebelumnya sangat jarang. Sekarang ini, kita sudah lebih percaya diri menggunakan bahasa Banjar di film-film lokal ataupun film layar lebar,” katanya. ”FSB hadir sebagai wadah sosialisasi antarsineas dan komunitas film di Kalsel. FSB juga mengupayakan kebutuhan anggota dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kesadaran hukum secara umum di dunia perfilman,” katanya. FSB dilatarbelakangi keresahan para pendirinya, yang melihat lemahnya ekosistem perfilman di Kalsel yang ditandai tidak berkumpulnya para pegiat film. Kini, FSB jadi rumah bagi 20 komunitas film yang dibidani 4-5 orang dengan rentang usia 16-30 tahun. Profesinya mulai dari pelajar, guru, fotografer, hingga videografer. Para penggawa FSB optimistis Kalsel bisa jadi titik kumpul (hub) bagi pergerakan film di Kalimantan. (Yoga)

Hanya dalam tiga hari, Badan Legislasi DPR rampung menyusun draf revisi UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Semua fraksi parpol di Baleg DPR sepakat menghapus pembatasan jumlah kementerian paling banyak 34 yang sebelumnya diatur dalam UU tersebut. Penentuan jumlah kementerian diusulkan diserahkan kepada presiden dengan mempertimbangkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat pleno Baleg DPR dengan agenda pengambilan keputusan atas hasil penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/5).

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PPP Achmad Baidowi menjelaskan, UU Kementerian Negara direvisi untuk mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi kementerian secara tegas dan jelas sesuai dengan putusan MK serta memenuhi kebutuhan presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, demokratis, dan efektif. Salah satu ketentuan yang diusulkan diubah adalah Pasal 15 UU Kementerian Negara. Jika sebelumnya diatur kementerian dibatasi maksimal 34, Baleg mengusulkan jumlah kementerian ditetapkan sesuai kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur tentang pengangkatan wakil menteri dihapus agar sesuai dengan putusan MK nomor 79/PUU-IX/2011 yang dikeluarkan MK pada Juni 2012. Melalui putusan itu, MK membatalkan penjelasan Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur wakil menteri adalah pejabat karier dan bukan anggota kabinet. (Yoga)

Anak tantrum setelah ponsel atau gawainya diambil orangtua sering terlihat di tempat-tempat umum. Anak-anak itu berteriak, menangis kencang, hingga memukul atau menendang apa saja di sekitarnya. Bahkan, pada kasus di Cirebon, Jabar, seorang anak mengalami depresi kala ponselnya diambil. Media Inggris, The Independent, Senin (13/5) menulis semakin banyak anak dan remaja terserang kecemasan dan penurunan suasana hati, mengutip konsultan psikolog untuk Cygnet Health Care, Seb Thompson. Ketika sudah dilanda kecemasan, mereka akan mengalami gangguan panik, obsesif-kompulsif, stress pascatrauma, kesulitan dalam menjalin keterikatan, dan depresi. Risiko dan dampak negatif penggunaan ponsel atau gawai seperti ini yang menjadi ”senjata” perlawanan warga terhadap industri teknologi komunikasi.

Puluhan negara bagian di AS, termasuk New York dan California, misalnya, menggugat Meta Platforms Inc. Pemilik Facebook dan Instagram itu dinilai merugikan anak muda. Dalam laporan pada 3 Mei 2022, The New York Times menulis, krisis kesehatan mental sering dikaitkan dengan penggunaan ponsel yang berlebihan dan maraknya media sosial. Terlalu lama menggunakan ponsel menyebabkan remaja kurang tidur dan olahraga. Mereka juga tak banyak bertemu secara langsung dengan teman-temannya. Padahal, interaksi langsung penting untuk perkembangan fisik dan psikis yang sehat. Banyak remaja menarik diri dari lingkungan sosialnya. Dalam jangka panjang, hal itu bisa berakibat kecemasan, depresi, perilaku kompulsif, menyakiti diri sendiri.

Guru besar psikologi di San Diego State University, Jean Twenge, menemukan ada peningkatan signifikan pada remaja dan dewasa muda yang mengalami depresi berat, putus asa. Bahkan, dalam risetnya, ia menemukan anak muda berpikir untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Khawatir pada nasib masa depan anak-anak muda Perancis, Presiden Emmanuel Macron membuat tim khusus yang menyusun aturan pembatasan penggunaan ponsel pintar dan media sosial bagi anak dan remaja. Anak-anak di bawah usia 11 tahun dilarang memiliki ponsel. Sementara penggunaan telepon pintar dengan akses internet dilarang bagi siapa pun di bawah usia 13 tahun. Aplikasi media sosial juga dilarang bagi siapa pun yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka hanya boleh mengakses platform terbatas yang dinilai ”mendidik”. Anggota parlemen akan menentukan platform media sosial itu. (Yoga)