Polisi menangkap anggota sindikat narkoba internasional kartel Sinaloa Meksiko yang juga buronan Badan Narkotika Nasional (BNN), Gregor Johann alias Fernando Tremendo. Kepala Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Irjen Pol. Krishna Murti mengatakan Gregor merupakan penyelundup narkoba di Asia ditangkap di Filipina. “Iya benar [Fernando] ditangkap,” ujarnya saat dikonfi rmasi, dikutip Kamis (16/5). Krishna menjelaskan Gegor berkebangsaan Australia. Penangkapan bekerja sama dengan sejumlah pihak mulai dari BNN, Interpol, hingga Polisi Filipina. Berdasarkan unggahan Instagram @Krishnamurti_bd91, Gregor ditangkap saat berada di dalam mobil. Saat penangkapan, tidak ada perlawanan. Adapun, Gregor nampak memiliki perawakan tinggi, kulit putih, dengan tato yang terukir di tangan dan kakinya.

Prestasi sepak bola Indonesia memang belum mendunia. Namun, triliuner Indonesia sudah lama malang melintang menjadi pemilik saham klub di Eropa. Meski sudah jelas punya motif bisnis, mereka juga ikut membawa nama Indonesia di panggung sepak bola dunia. Keberhasilan klub sepak bola Italia, Como 1907, naik ke kasta tertinggi liga Italia, Serie A, beberapa hari ini, mendadak jadi buah bibir di kalangan pencinta sepak bola dan para pengusaha di Indonesia. Bukan karena tim ini memiliki pesepak bola terbaik di dunia atau karena lokasi klub yang termasyhur dengan keindahan Danau Como, destinasi wisata ”Negeri Piza” itu. Akan tetapi, karena klub ini dimiliki oleh grup Djarum, grup konglomerasi bisnis salah satu orang terkaya di Indonesia, Hartono bersaudara. Kepemilikan Grup Djarum pada Como 1907 bermula pada 2019. Mengutip The Athletic, Djarum merogoh kocek 850.000 euro (Rp 14 miliar) dan membayar lunas seluruh utang sebesar 150.000 euro (Rp 2,6 miliar) untuk mengambil alih Como.

Saat itu Como sedang terjerembap di Serie D atau liga kasta keempat Italia akibat bangkrut dan gagal melunasi utang pada 2017. Suntikan finansial dari Grup Djarum itu berdampak pada prestasi Como yang langsung naik ke Serie C atau kasta ketiga liga Italia pada tahun itu. Kini, setelah lima tahun berselang, Como berhasil naik ke Serie A. Terakhir, mereka bermain di Serie A pada musim 2002/2003 atau 21 tahun lalu. Dari ditebus seharga Rp 14 miliar, kini, mengutip Transfermrkt per 14 Mei 2024, nilai valuasi Como 1907 telah meroket menjadi Rp 698,74 miliar. Kendati klubnya baru bergabung di Serie A, kekayaan Hartono bersaudara langsung melejit menjadi nomor wahid sebagai pemilik klub terkaya di Italia. Mengutip Bloomberg Billionaires Index per 13 Me 2024, kekayaan Robert Budi Hartono mencapai 22 miliar USD sehingga menempatkannya di posisi ke-86 orang terkaya sedunia. Adapun familinya, Michael Bambang Hartono, tercatat memiliki kekayaan 20,4 miliar USD, membuatnya duduk di posisi ke-96 orang terkaya sedunia.

Budi dan Michael tercatat sebagai orang terkaya ke-3 dan ke-4 Indonesia dalam daftar itu. Hartono bersaudara bukan orang Indonesia pertama yang punya klub Serie A. Sebelumnya, Erick Thohir pernah memiliki Inter Milan pada 2013-2016. Mengutip Forbes, Erick membeli 70 % kepemilikan saham Inter Milan dengan banderol 250 juta euro pada 2013. Ia pun didapuk menjadi presiden klub dengan seragam hitam-biru itu. Enam tahun berselang, Erick menjual kepemilikan sahamnya di Inter Milan kepada grup konglomerasi China senilai 350 juta euro. Artinya, Erick memperoleh keuntungan 100 juta euro dari transaksi kepemilikannya di Inter Milan. Selain Hartono bersaudara dan Erick, masih ada pula pengusaha Indonesia yang aktif menjadi pemilik klub di Eropa. Salah satunya adalah Sofjan Wanandi, pemilik klub Tranmere Rovers yang kini berkompetisi di League Two atau kasta keempat Liga Inggris. (Yoga)

Para pelaku usaha di AS yang menggunakan Tiktok dalam bisnis mereka, Selasa (14/5) menggugat Pemerintah AS terkait UU Larangan atas Tiktok yang telah ditandatangani Presiden Joe Biden. Mereka khawatir pelarangan Tiktok akan menurunkan omzet usaha, bahkan mematikan nafkah mereka. Gugatan itu diajukan oleh delapan pembuat konten Tiktok ke Pengadilan Federal AS. Para penggugat meminta pengadilan membatalkan pemberlakuan UU itu. Pada 24 April 2024, Biden menandatangani UU yang memaksa Tiktok menjual sebagian sahamnya kepada investor di AS. Saat divestasi tak bisa dipenuhi Tiktok, UU tersebut melarang toko aplikasi, seperti Apple dan Google Alphabet, untuk memberi tawaran kepada Tiktok.

Aturan juga melarang layanan internet yang mendukung Tiktok. Jika sampai 19 Januari 2025 tidak ada penjualan saham, AS akan melarang total Tiktok beroperasi dan berlaku mulai April 2025. Dengan 170 juta pengguna di AS, Tiktok menjadi salah satu media sosial yang paling digemari. Penggugat UU tersebut, antara lain, peternak, penjual kue, pembuat video komentar olahraga, pembuat kuis Alkitab, dan pegiat advokasi hak-hak penyintas kekerasan seksual. Para penggugat itu menggunakan Tiktok dalam usaha dan aktivitas mereka. ”Meskipun berasal dari tempat, profesi, latar belakang, dan pandangan politik yang berbeda, mereka satu pandangan bahwa Tiktok memberi mereka sarana unik dan tak tergantikan untuk mengekspresikan diri dan membentuk komunitas,” demikian isi gugatan yang diungkapkan di Washington, Selasa waktu setempat.

Davis Wright Tremaine LLP, firma hukum yang mewakili para penggugat, mengatakan, gugatan telah diajukan ke Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Distrik Columbia. Pelarangan Tiktok di AS dinilai akan merugikan kehidupan warga AS. Jika diberlakukan, ketentuan baru itu akan menghalangi warga AS mengungkapkan ekspresi dan berkomunikasi dengan cara Tiktok yang khas. Juru bicara Tiktok mengatakan, perusahaannya menanggung biaya hukum atas gugatan yang diajukan para pengguna aplikasi itu. (Yoga)

Rumah sakit yang akan melayani pasien peserta BPJS Kesehatan diminta memenuhi persyaratan kesesuaian kamar dengan kelas rawat inap standar atau KRIS. Kemenkes menyatakan, pemerintah tidak memberikan insentif kepada rumah sakit swasta untuk menyesuaikan standar tersebut. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes Ahmad Irsan A Moeis menjelaskan, Menkes hanya melakukan pembinaan terhadap fasilitas kesehatan selama masa transisi hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 30 Juni 2025, sesuai Perpres No 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 8 Mei 2024.

Menurut Ahmad, pihak-pihak terkait, seperti BPJS Kesehatan, Kemenkeu, Dewan Jaminan Sosial Nasional, dan RS terkait, akan terlibat dan mengevaluasi selama masa transisi ini. Jika dalam evaluasi itu ditemukan keterbatasan, pemerintah kemungkinan mengambil kebijakan terbaru. ”Nanti kita akan lihat hasil evaluasinya. Kemenkeu juga ikut. Nanti kita lihat apa kebijakan yang bisa diberikan pemerintah terhadap para pengelola RS terhadap penyesuaian KRIS ini,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantor Kemenkes, Jakarta, Rabu (15/5). Ini sekaligus menjawab kekhawatiran Asosiasi RS Swasta Indonesia (ARSSI) yang mengaku beberapa anggotanya terbebani karena harus menganggarkan dana lebih untuk merenovasi ruang rawat inapnya mengikuti ketentuan KRIS.

Hasil evaluasi dan koordinasi fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap akan menjadi dasar penetapan manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan. Ketiga komponen ini harus ditetapkan paling lambat pada 1 Juli 2025. Dalam perpres ini juga tidak ada pasal yang menyebutkan penghapusan kelas I, II, dan III yang berlaku saat ini,tetapi semua kamar rawat inap dibuat sesuai standar KRIS. Aturan teknis dari penyesuaian KRIS ini akan dituangkan dalam Permenkes yang akan diterbitkan nanti, kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi. (Yoga)

Pemerintah belum mampu menyubsidi secara penuh biaya kuliah mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN) Bantuan operasional PTN yang tersedia hanya mampu memenuhi 30 % biaya operasional kampus. Karena itu, PTN tetap membutuhkan biaya dari mahasiswa dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT), yang disebut UKT berkeadilan sesuai dengan kemampuan finansial mahasiswa. Sekretaris Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, Rabu (15/5) di Jakarta, mengatakan, pada 2024 ada penyesuaian standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi negeri (SSBOPTN) agar dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimal.

Biaya operasional untuk tiap rumpun program studi bervariasi, bergantung karakteristik, mutu (akreditasi), dan indeks kemahalan di suatu wilayah. ”Parameter pembiayaan berubah. Jika dulu dengan standar biaya operasional tahun 2020 kuliah cukup ceramah atau praktik laboratorium, kini variasinya banyak untuk mendukung lulusan yang lebih berdaya saing,” katanya. Menurut Tjitjik, memang ada ruang bagi tiap PTN untuk bisa menetapkan UKT sesuai kemampuan mahasiswa. Namun, tetap dipastikan tidak boleh ada mahasiswa yang berpotensi, tetapi terkendala kuliah di PTN karena masalah biaya kuliah. Karena itu, tiap PTN wajib menyediakan UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta wajib untuk minimal 20 % mahasiswa.

”Termasuk untuk mahasiswa yang pendapatan orangtuanya paling tinggi Rp 4 juta per bulan atau tanggungan tiap orang di dalam keluarga hanya mencapai Rp 750.000 per orang. Mereka harus masuk di UKT 1 atau 2,” ucap Tjitjik. Tjitjik mengatakan, penyesuaian SSBOPTN dengan perhitungan tahun 2023 yang mulai diterapkan tahun ini membuka ruang bagi tiap PTN menambah kelompok UKT, untuk memberikan kesempatan bagi kelompok mahasiswa yang mampu membiayai sendiri biaya operasionalnya. Dengan demikian, bantuan dari pemerintah yang terbatas bisa lebih dimaksimalkan untuk membantu kelompok mahasiswa tidak mampu. (Yoga)

Tampak salah satu perumahan bersubsidi yang berada di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (13/5/2024). Kuota rumah bersubsidi sebesar 166.000 unit tahun ini diprediksi habis terserap pada triwulan III-2024. Subsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan itu menurun dibandingkan pada tahun 2023 yang berjumlah 229.000 unit. (Yoga)

Indonesia bersaing dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, dalam mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS. Diperlukan sejumlah regulasi turunan dari Perpres tentang CCS agar implementasi teknologi dekarbonisasi itu segera terlaksana. Saat ini, koordinasi lintas kementerian tengah di lakukan.Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon agar tak terlepas ke atmosfer. Karbon yang dihasilkan industri, termasuk minyak dan gas bumi, ditangkap lalu disuntikkan ke perut bumi. Penyimpanan karbon dioksida (CO2) bisa dilakukan di depleted reservoir (reservoir migas yang telah mengalami penurunan produksi) atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi). Pada industri migas, CO2 yang ditangkap dapat dimanfaatkanuntuk memberi penambahan (incremental) produksi minyak atau gas bumi.

Dengan demikian, teknologi itu disebut carbon capture, utilization and storage (CCUS). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan, terbitnya Perpres No 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan CCS menjadi fondasi awal. Selanjutnya, peraturan turunan, termasuk dari kementerian-kementerian terkait, disiapkan. ”Kami sedang kerja sama, semua kementerian, untuk membuat peraturan turunannya. (Itu penting) Karena kita berkompetisi dengan negara-negara tetangga, seperti Australia dan Malaysia. Australia bahkan sudah menyiapkan anggaran 300 juta dollar (Australia) untuk bisa menurunkan biaya CCS. Malaysia saya dengar juga sedang agresif, sedang menyelesaikan regulatory framework,” tutur Jodi pada hari kedua Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Rabu (15/5). (Yoga)

Pemerintah sedang mengkaji pemanfaatan benih bening lobster atau BBL hasil sitaan untuk dibesarkan dan dipasarkan ke pembudidaya di Tanah Air. Setelah keran ekspor BBL dibuka, setidaknya enam kasus penyelundupan digagalkan aparat. Adapun ekspor BBL tercatat baru tiga kali. Ekspor BBL dibuka dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan tanggal 21 Maret 2024. Pemberian izin ekspor benih diberikan kepada lima perusahaan Vietnam yang bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri dan sudah berbadan hukum. 

Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga 15 Mei, tercatat baru tiga kali pengiriman BBL secara resmi keluar negeri. Ekspor dilakukan PT Mutagreen Aquaculture International dengan total 306.200 ekor. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari tiga kali ekspor tersebut ditaksir Rp 918,6 juta. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP TB Haeru Rahayu mengemukakan, pemerintah baru selesai memverifikasi tiga perusahaan dari total lima perusahaan yang mendapatkan izin ekspor benih.Pengiriman benih bening lobster ke luar negeri dinilai masih butuh tahapan.Negara memungut tarif PNBP dari ekspor benih lobster sebesar Rp 3.000 per ekor. ”Jumlah benih yang dikirim (ekspor) dikalikan tarif PNBP Rp 3.000, itu menjadi pemasukan buat negara,” kata Haeru di sela-sela peresmian Project Management Office (PMO) 724 di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). 

Sementara itu, penyelundupan benih bening lobster masih terus berlangsung. Sejak awal tahun 2024, tercatat delapan kasus penyelundupan benih bening lobster telah digagalkan aparat, dengan jumlah benih yang diselamatkan dan disita negara tercatat 982.025 ekor. Sebanyak enam kasus diantaranya berlangsung setelah keran ekspor dibuka. Hasil sitaan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggon mengemukakan, BBL hasil sitaan negara kerap dilepasliarkan ke alami.  Akan tetapi, benih itu memiliki tingkat hidup rendah, yakni kurang dari 1 persen, karena dimangsa biota lain.  (Yetede)

Dishub DKI Jakarta mulai menertibkan tempat parkir dan juru parkir liar di Jakarta, Rabu (15/5). Dari penertiban tersebut, sebanyak 41 juru parkir liar dibawa petugas untuk didata. Dishub DKI Jakarta belum memberikan sanksi kepada mereka. Dari data yang dihimpun Kompas, di Jakbar, ada delapan juru parkir liar yang ditertibkan, di Jaktim ada sembilan orang, di Jakpus ada 12 orang, dan di Jaksel ada 12 orang. Sementara, di Jakut belum ada laporan terkait penertiban juru parkir liar.Penertiban dilakukan oleh petugas gabungan Dishub DKI Jakarta, Satpol PP, Polri, dan TNI.

Para petugas yang akan berkeliling di kawasan Jakarta Pusat terlebih dahulu mengikuti apel di Lapangan IRTI Monas, Rabu pagi. Setelah apel, petugas menyusuri Jalan Bungur ke arah Pasar Senen. Selain itu, petugas juga menyusuri wilayah Tanah Tinggi Barat ke arah Kemayoran. Kedatangan petugas membuat sejumlah juru parkir liar di minimarket kaget. Meskipun ada protes, para juru parkir liar tersebut tidak melawan. Kedatangan para petugas gabungan itu juga membuat sejumlah juru parkir melarikan diri agar tidak ditertibkan.

Juru parkir liar yang ditertibkan dibawa petugas menggunakan truk Dishub DKI Jakarta. Mereka didata dan ditanyai surat izin mengelola parkir. Dalam penertiban tersebut, Dishub DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan pengelola minimarket yang lahannya menjadi tempat parkir liar. Padahal, aturan yang dikeluarkan oleh pengelola minimarket lahan tersebut gratis. Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, penertiban itu menindaklanjuti laporan masyarakat yang merasa terganggu atau tidak nyaman dengan juru parkir liar yang memungut biaya parkir. Para juru parkir yang ditertibkan itu mendapat surat pernyataan untuk tidak lagi memungut biaya kepada masyarakat atau menjadi juru parkir liar lagi. (Yoga)

Sejumlah warga Jakarta kaget melihat KTP miliknya masuk daftar NIK yang diajukan untuk dinonaktifkan. Padahal, mereka sudah tinggal di daerah itu sejak lama. Hal ini dialami oleh keluarga Wasito, Ketua RT 013 RW 016, Kelurahan Kramatjati, Jaktim. ”Anak saya yang lahir dan besar di Kramatjati KTP-nya masuk dalam daftar yang akan dinonaktifkan,” kata Wasito, di Jakarta, Rabu (15/5). Ia bingung mengingat sudah sejak lama keluarganya tidak berpindah tempat tinggal. Wasito tidak tahu alasan mengapa KTP anaknya diajukan untuk dinonaktifkan. Tidak hanya anaknya, ada lima warga di lingkungan RT Wasito yang KTP-nya masuk dalam daftar penertiban. ”Ke enam warga tersebut sudah tinggal lama di Kramatjati,” ujarnya. Kini, dia menjadi sasaran warga yang protes akan kenyataan tersebut.

”Saya dicecar warga. Mereka mengira saya yang mengusulkan kepada kelurahan untuk menonaktifkan KTP beberapa warga,” kata Wasito. Namun, setelah menerima data tersebut, ia meminta warganya agar mengisi formulir dan mendatangi kelurahan untuk mengaktifkan kembali KTP-nya. Walau KTP milik enam warga itu diusulkan untuk dinonaktifkan, saat Pilpres 2024 lalu mereka tetap berhak memilih. ”Saya langsung mengimbau keenam warga itu untuk mengaktifkan kembali KTP-nya agar bisa memilih pada Pilgub DKI Jakarta nanti,” ucap Wasito. Demikian juga dengan Latifa, warga Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jaksel, yang KTP-nya masuk dalam daftar penertiban. ”Padahal, saya cuma pindah kontrakan, tidak pindah kelurahan, tetapi KTP saya langsung dinonaktifkan,” kata Latifa gusar. Kesal karena KTP-nya dinonaktifkan, Latifa segera melapor kepada ketua RT untuk mengurus masalah ini.

Disdukcapil DKI Jakarta mulai menonaktifkan KTP warga yang meninggal dan tinggal tak sesuai domisili untuk keakuratan data kependudukan di Jakarta. Untuk tahap awal telah diajukan penonaktifan 92.493 KTP yang terdiri dari 81.119 warga meninggal dan 11.374 warga tinggal di RT berbeda ke Kemendagri. ”Sudah diajukan ke kementerian dan mulai dinonaktifkan,” ujar Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin, Senin (22/4). (Yoga)