Memperkuat kesiapsiagaan bencana di nagari-nagari yang dilewati sungai-sungai yang berhulu di Gunung Marapi harus dilakukan untuk mengurangi risiko bencana ke depan. Banyaknya korban bencana banjir bandang atau galodo akibat banjir lahar hujan di Sumbar tak terlepas dari lemahnya kesiapsiagaan. Banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumbar seusai hujan deras pada Sabtu dan Minggu (11-12/5) antara lain Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang. Berdasarkan data Kantor SAR Kelas A Padang, korban meninggal akibat bencana di Sumbar hingga Selasa (14/5) pukul 15.00 mencapai 52 orang. Selain itu, 20 orang belum ditemukan. Ahli geologi dan vulkanologi, Ade Edward, berpendapat, sebenarnya bencana yang dipicu banjir lahar hujan Gunung Marapi ini dapat diprediksi sehingga jumlah korban bisa diminimalisasi. Sebab, informasi dan data tentang risiko potensi bencana itu sudah disusun secara detail sejak akhir Desember 2023, beberapa pekan pascastatus gunung itu dinaikkan menjadi Level III atau Siaga.

Peta kawasan rawan bencana sudah disusun Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Peta itu juga sudah dikonversi pegiat kebencanaan di Sumbar ke Google Maps agar lebih mudah dipahami. Selain itu, peringatan dini cuaca ekstrem juga disampaikan BMKG untuk sepekan ke depan dan diperbarui setiap enam jam. Menurut dia, sejauh ini, tidak ada sosialisasi dan pelatihan dari pemerintah kepada masyarakat terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang dipicu banjir laharhujan. Rambu-rambu bencana, jalur evakuasi, dan shelter juga tidak disiapkan. Terkait bencana di Sumbar, Presiden Jokowi memerintahkan respons cepat untuk penanganan banjir lahar hujan. Dalam waktu dekat, Presiden Jokowi menegaskan akan berkunjung ke lokasi bencana. (Yoga)

Regulasi pengendalian tembakau dan pengamanan zat adiktif dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kesehatan perlu diperkuat. Regulasi tersebut tidak hanya mengatur peredaran rokok konvensional, tetapi juga rokok elektrik. Desakan untuk memperkuat pengamanan zat adiktif dalam RPP Kesehatan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama di Gedung Yayasan Kanker Indonesia, Jakarta, Selasa (14/5). Konferensi pers dihadiri perwakilan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan organisasi profesi kesehatan. Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia Sally Aman Nasution menyampaikan, prevalensi perokok di Indonesia, termasuk di kategori anak-anak, terus meningkat setiap tahun. Oleh karena itu, perlu ada regulasi pengendalian tembakau yang kuat untuk mencegah paparan rokok terhadap anak-anak.

”Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah ini terjadi, tetapi perlu payung hukum yang kuat. Jadi, RPP ini sangat penting perannya. Kami berharap RPP ini cepat disahkan sehingga masyarakat betul-betul bisa diberikan kebijakan dan stakeholder (pemangku kepentingan) yang akan mengeluarkan kebijakan tidak terkatung-katung lagi,” tuturnya. Menurut Sally, konsumsi rokok memang tak langsung merusak organ dalam manusia dalam jangka pendek. Namun, dampak rokok akan dirasakan dalam jangka panjang. Kemudian konsumsi rokok juga dapat merugikan masyarakat karena menghabiskan biaya yang tidak sedikit untuk menangani masalah kesehatan yang timbul akibat rokok. (Yoga)

Pemerintah menaikkan harga acuan pembelian gula di tingkat petani menjadi Rp 14.500 per kg. Karena itu, petani berharap agar pada musim giling tebu tahun ini, harga lelang gula petani terendah bisa sesuai dengan harga acuan tersebut. Kenaikan harga acuan pembelian gula di tingkat petani dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 14.500 per kg merupakan kebijakan relaksasi Bapanas. Kebijakan itu berlaku sementara pada 3 Mei-31 Oktober 2024. Hal itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Bapanas No 346/TS.02.02/B/5/2024 yang diterbitkan pada 3 Mei 2024, ditandatangani Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa atas nama Kepala Bapanas.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Selasa (14/5) mengatakan, keputusan itu berdasarkan hasil rakor peninjauan kembali harga acuan pembelian gula petani pada 30 April 2024. Rapat itu dihadiri pemangku kepentingan terkait, termasuk Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). ”Relaksasi harga acuan pembelian gula petani perlu dilakukan lantaran biaya pokok produksi tebu petani naik. Hal itu juga merupakan upaya antisipasi menjaga harga gula petani sepanjang musim giling tebu tahun ini,” ujarnya. Pada musim giling tebu 2024, APTRI mengusulkan harga pokok penjualan (HPP) gula di tingkat petani Rp 16.400 per kg. Usulan itu mempertimbangkan kenaikan biaya pokok produksi (BPP) dari Rp 13.649 per kg menjadi Rp 14.907 per kg. BPP itu bertambah, terutama akibat kenaikan biaya tenaga kerja, termasuk tebang angkut, dan harga pupuk nonsubsidi. Petani tebu masih membeli pupuk nonsubsidi lantaran jatah pupuk bersubsidi terbatas. (Yoga)

Minyak dan gas bumi, yang merupakan energi fosil, masih diperlukan meskipun secara persentase akan berkurang karena energi terbarukan bakal terus tumbuh di era transisi energi. Peran migas bakal tetap krusial, terutama untuk sektor transportasi dan pembangkit listrik, yang juga bakal menjaga ketahanan energi di masa mendatang. ”Di Indonesia, selama masa transisi menuju emisi nol bersih (NZE) 2060, migas bakal terus berperan penting dalam mengamankan pasokan energi, khususnya dalam transportasi dan pembangkit listrik. Gas akan digunakan sebagai jembatan menuju penerapan 100 % pembangkit listrik energi terbarukan,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif pada pembukaan Indonesian Petroleum Association (IPA) Convention & Exhibition 2024 di ICE BSD, Tangerang, Banten, Selasa (14/5).

Arifin menambahkan, dalam memenuhi permintaan migas, Indonesia saat ini fokus mengoptimalkan eksplorasi migas. Apalagi, 68 dari 128 cekungan hidrokarbon yang ada di Indonesia, belum dieksplorasi sehingga peluang pengembangan hulu migas masih besar. Presiden IPA Yuzaini Bin Md Yusof menambahkan, menuju target Indonesia Emas 2045, akan terjadi pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan populasi di Indonesia. Hal itu akan meningkatkan permintaan energi. Karena itu, Indonesia  harus mengamankan serta meningkatkan pasokan energi domestik meski harus menghadapi penurunan produksi serta mitigasi emisi gas rumah kaca. (Yoga)

Truk-truk tambang terlihat  hilir mudik di area penambangan pasir Ngori di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selasa (14/5/2024). Setiap hari sekitar 700 truk mengambil material sisa erupsi Gunung Merapi dari kawasan itu. Setiap truk rata-rata mengangkut sekitar 14 meter kubik pasir dari Gunung Merapi yang laku dijual dengan harga sekitar Rp 500.000 per bak truk. (Yoga)

Para juru parkir liar di Jakarta tak hanya menghadapi urusan penertiban parkir oleh pemerintah dan penolakan dari warga. Mereka berpeluh di ruang yang tak hampa. Sebab, ada kuasa ormas di dalamnya. Seiring rencana penertiban lahan-lahan parkir liar oleh Pemprov DKI Jakarta serta munculnya penolakan warga terkait parker liar, sejumlah minimarket sudah tidak dijaga juru parker sepekan terakhir. Meski begitu, Agus (49) juru parkir di minimarket Palmerah, Jakbar, menyatakan bakal bertahan. Setiap kali kendaraan masuk, ia langsung siap menatanya. Begitu pula saat pengunjung keluar dari pintu minimarket, ia sudah dalam posisi siap. Tindakan serupa berlaku bagi pengendara mobil. Ia membantu menghalau kendaraan untuk berhenti memberi kesempatan mobil keluar dari lahan parkir minimarket. Dari aktivitas itu, ia dapat penghasilan Rp 50.000 hingga Rp 70.000 per hari.

”Karena uangnya disetor lagi ke lainnya (ormas). Saya hanya dapat paling banyak Rp 70.000,” kata ayah satu anak itu, Senin (13/5). Menurut dia, penertiban juru parkir liar tidak berpihak kepadanya. Apalagi, di usianya saat ini, sulit mencari pekerjaan baru. ”Ciptakan lapangan pekerjaan untuk kami. Kalau ada pekerjaan yang lebih layak, kenapa saya harus jadi tukang parkir,” kata pria yang sudah dua tahun menjadi juru parkir liar itu. Hal senada disampaikan Yance (52), juru parkir minimarket di Kebayoran Baru, Jaksel. Ia tak menutup mata bahwa lahan minimarket gratis untuk para pengunjung yang berbelanja. Namun, bagi ayah tiga anak ini, tidak ada pilihan lain selain memanfaatkan lahan itu untuk meraup pundi rupiah. Yance bisa mendapat Rp 7 juta hingga Rp 10 juta per bulan. Uang itu harus ia serahkan ke bendahara ormas. Pendapatan bersihnya berkisar Rp 3 juta-3,5 juta. (Yoga)

Presiden RI Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Konawe, Sulta, Selasa (14/5). Bendungan senilai Rp 1,57 triliun ini diharapkan mencegah krisis air sekaligus mereduksi banjir di wilayah ini. Bendungan Ameroro yang terletak di Desa Tesamendi, Uepai, Konawe, selesai dibangun pada akhir 2023. Bendungan ini memiliki kapasitas tampung 88 juta meter kubik. ”Ini bendungan besar sekali dengan luas genangan 398 hektar dan   dapat mengurangi banjir, mereduksi banjir yang sebelumnya ada di sekitar Konawe,” kata Presiden. Presiden berharap Bendungan Ameroro dapat memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan investasi yang telah dikeluarkan, salah satunya dalam mereduksi banjir di sekitar wilayah Konawe.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya keberadaan bendungan dalam mencegah terjadinya krisis air yang makin mengkhawatirkan. ”Kita tahu beberapa negara mulai terjadi krisis air, sulit sekali mendapatkan air. Ke depan, air sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Karena itu, jangan biarkan air mengalir terus ke laut dan tidak kita manfaatkan,” ucap Presiden. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia menyampaikan, Bendungan Ameroro memiliki manfaat penting untuk banyak hal, baik untuk pertanian, air baku, maupun pengendalian banjir.

Sejauh ini, bendungan mampu mengurangi potensi banjir dengan kemampuan 443 meter kubik per detik dan mampu mereduksi banjir hingga 6.640 hektar. Untuk pertanian, bendungan bermanfaat untuk irigasi perkebunan dan sawah seluas 3.363 hektar. Kini, luas lahan yang sudah digunakan adalah 1.798 hektar. ”Ini adalah bendungan ke-40 yang diresmikan Presiden dan yang kedua di Sultra. Sebenarnya ada 43 bendungan yang telah selesai dan menunggu kesempatan peresmian. Selain itu, ada juga sejumlah rencana pembangunan bendungan lainnya,” katanya. (Yoga)

Nonhle Mbuthuma dan Sinegugu Zukulu pernah diancam dibunuh lantaran memobilisasi masyarakat adat menolak rencana pertambangan titanium di wilayah pesisir Amadiba, Wild Coast, Afsel. Di wilayah yang sama pada 2022, keduanya berhasil memukul mundur raksasa migas dunia. Semua dilakukan demi menyelamatkan alam yang kaya dari kehancuran Perjuangan Mbuthuma (46) dan Zukulu (54) bersama masyarakat adat mendapat penghargaan Goldman Environmental Prize 2024 atau ”Nobel Hijau”. ”Saya harap penghargaan ini memperkuat kerja yang kami lakukan di Coast dan mendorong komunitas lokal dan aktivis lingkungan lain untuk memberi dukungan,” kata Mbuthuma, dikutip situs berita Afrika Daily Maverick edisi Senin (29/4). ”Jika seseorang memasuki halaman belakang rumah Anda dan mengotorinya, Anda pasti akan berkata ’tidak’. Jadi, bersikap bagi saya adalah hal yang logis,” tambah Zukulu.

”Halaman belakang rumah” mereka adalah Amadiba, bentangan paling utara Wild Coast yang kaya keanekaragaman hayati. Dalam lautnya mengalir arus hangat Agulhas yang kaya nutrisi sehingga menjadi pusat kehidupan aneka ragam makhluk hidup. Laut ini juga menjadi habitat paus bungkuk migran dan tempat paus jenis lain melahirkan di lepas pantai. Wilayah pantainya, Mpondo, seluas 145.000 hektar merupakan suaka utama bagi banyak spesies. Kawasan ini secara tradisional menjadi territorial suku Mpondo. Setidaknya ada 3.000 keluarga yang menjadikan kawasan ini sebagai sumber kehidupan, tempat tumbuh serta berkembangnya kebudayaan, kepercayaan, dan identitas mereka.

Ketenangan Wild Coast terusik seiring rencana survei seismik oleh sebuah raksasa migas global pada akhir 2021 untuk mengetahui cadangan minyak dan gas yang terpendam di dalamnya. Hak eksplorasi perusahaan itu dijamin Pemerintah Afsel pada 2014 dan diperbarui pada 2021. Survei seismik melibatkan tembakan gelombang sonar menghasilkan suara bising berkekuatan besar, 250 desibel, yang bisa menghancurkan zooplankton, telur ikan atau larva ikan. Mamalia laut bisa kehilangan pendengarannya sehingga sulit menentukan lokasi mangsa. Perusahaan migas itu mengaku telah berkonsultasi dengan nelayan komersial di wilayah tersebut yang tergabung pada asosiasi nelayan kulit putih. Perusahaan juga mengklaim pernah berbicara dengan para tetua adat Amadiba. Padahal, tak satu pun warga Amadiba mengetahui rencana tersebut.

”Kami sangat terkejut dan marah. Bagaimana pemerintah membuat keputusan tanpa berbicara dengan kami. Padahal, dampaknya sangat besar pada mata pencaharian dan lautan kami,” ujar Zukulu. Mbuthuma dan Zukulu bekerja cepat memobilisasi masyarakat adat pesisir Amadiba dengan mengumpulkan kesaksian warga Amadiba dan pendapat para ahli. Kesaksian dan pendapat ahli setebal 400 halaman itu dipakai sebagai pernyataan keberatan yang dibawa ke pengadilan tinggi pada Desember 2021. Untuk meminta restu leluhur dan dukungan, masyarakat Amadiba menggelar jalan bersama komunitas sejauh 7 km sepanjang pantai. Mereka mengunggah video pernyataan sikap sekaligus mendesak komunitas pesisir lain untuk ikut bergabung dengan gerakan itu. Mobilisasi itu berjalan lancar karena sebelumnya mereka pernah bersatu melawan rencana pertambangan titanium sepanjang 2007-2018.

Perlawanan warga Amadiba membuahkan hasil. Pada 28 Desember 2021, pengadilan mengabulkan gugatan warga dan memerintahkan raksasa migas itu segera menghentikan operasinya. Mei 2022, pengadilan tinggi menggelar rapat dengar pendapat untuk menimbang validitas izin eksplorasi perusahaan migas raksasa itu, hakim memutuskan bahwa izin eksplorasi tidak sah dan dibatalkan pada 1 September 2022. Pemerintah yang berwenang tidak mempertimbangkan potensi kerusakan situs spiritual suku Mpondo beserta kebudayaannya, kerugian nelayan setempat, dan ancaman perubahan iklim akibat eksplorasi tersebut. Inilah pertama kali sebuah gugatan atas kerusakan lingkungan sukses dengan mengangkat isu hak-hak budaya, spiritual, dan ekonomi masyarakat adat yang saling terkait. (Yoga)

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) menuai polemik panas di masyarakat. Sejumlah kalangan menuduh PTNBH memicu terjadinya komersialisasi pendidikan di Tanah Air, terlihat pada lonjakan UKT yang memberatkan mahasiswa. Namun, di sisi lain PTNBH adalah solusi bagi kampus negeri untuk otonom mengelola keuangan sendiri ditengah keterbatasan dana besaran alokasi APBN untuk pendidikan tinggi. Dengan begini, kampus diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan untuk para mahasiswa. Pada titik ini, pemerintah jangan menutup mata dan mencari jalan tengah polemik kenaikan UKT. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah seperti menaikkan alokasi APBN untuk pendidikan tinggi yang masih rendah. Sebagai contoh, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp 665 triliun, sedangkan alokasi untuk pendidikan tinggi hanya Rp 6,6 triliun. (Yetede)