Pemerintah Tidak Boleh Tutup Mata
Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi badan hukum (PTNBH) menuai polemik panas di masyarakat. Sejumlah kalangan menuduh PTNBH memicu terjadinya komersialisasi pendidikan di Tanah Air, terlihat pada lonjakan UKT yang memberatkan mahasiswa. Namun, di sisi lain PTNBH adalah solusi bagi kampus negeri untuk otonom mengelola keuangan sendiri ditengah keterbatasan dana besaran alokasi APBN untuk pendidikan tinggi. Dengan begini, kampus diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan untuk para mahasiswa. Pada titik ini, pemerintah jangan menutup mata dan mencari jalan tengah polemik kenaikan UKT. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah seperti menaikkan alokasi APBN untuk pendidikan tinggi yang masih rendah. Sebagai contoh, total anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp 665 triliun, sedangkan alokasi untuk pendidikan tinggi hanya Rp 6,6 triliun. (Yetede)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023