Sejak 2016 hingga 2024, pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin berhasil menyelesaikan 198 proyek strategis nasional (PSN) senilai Rp1.614 triliun yang diklaim memberikan dampak dalam perekonomian senilai Rp3.344 triliun dan menyerap tenaga kerja langsung 2,71 juta orang. Adapun, pada 2024, di ujung Pemerintahan Jokowi, sebanyak 41 PSN senilai Rp554 triliun ditargetkan dapat rampung. Untuk itu, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian pun berupaya untuk mengorkestrasi sejumlah isu strategis yang menyertai PSN, di antaranya perizinan dan penyiapan, kehutanan, pengadaan lahan, pembiayaan, dan konstruksi. Harapannya, daftar 41 PSN tersebut tak perlu dilanjutkan oleh pemerintahan baru berikutnya di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan menjadi beban fiskal APBN 2025.

Pasalnya, infrastruktur menjadi modal dasar dan fondasi bagi perekonomian Indonesia untuk menyandang gelar sebagai negara maju. Akselerasi pembangunan infrastruktur menjadi modal dasar Indonesia menyandang status sebagai negara maju dengan laju pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Menghadapi berbagai risiko pelambatan ekonomi global yang antara lain disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik, fragmentasi geoekonomi, pelemahan permintaan, kebijakan suku bunga yang masih akan tinggi, disrupsi rantai pasok, hingga perubahan iklim, Indonesia tentu dituntut untuk mandiri dengan mengandalkan ekonomi di dalam negeri, yang rasanya sangat mencukupi, baik dari sisi potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM).

Pasalnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sempat mengingatkan kembali soal penyelesaian konflik agraria berbasis hak asasi manusia. Sebagai refleksi, Komnas HAM, saat debat capres-cawapres lalu, sempat meminta pemerintahan mendatang untuk memperhatikan konflik-konflik yang sering berkaitan dengan infrastruktur. Komnas HAM bahkan sempat menyampaikan sejumlah catatan, misalnya ketimpangan kepemilikan dan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang masih belum mendapatkan solusi yang adil dan permanen di Indonesia. Per akhir 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaporkan redistribusi tanah di kawasan hutan baru terealisasi seluas 379.621,85 hektare atau 9,26% dari target 4,1 juta ha. Kasus terkait dengan agraria dan SDA merupakan salah satu kasus yang paling banyak dilaporkan, terutama konflik terkait pertanahan, perkebunan, infrastruktur, proyek strategis nasional (PSN), dan pertambangan. Setidaknya, harian ini berharap agar ke depan konflik berkaitan infrastruktur makin surut karena pemerintah baru dan badan usaha pelaksana proyek lebih terbuka dan aktif dalam melakukan sosialisasi dengan memposisikan masyarakat sebagai subjek dari pelaksanaan PSN ketimbang objek.

Jika Indonesia ingin mencapai target net zero pada 2060, diperlukan peningkatan investasi yang besar. Menurut Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral, Indonesia memerlukan investasi sebesar US$28,5 miliar per tahun pada sistem energinya untuk memenuhi target pada 2060. Investasi tambahan dalam skala besar akan diperlukan untuk melakukan dekarbonisasi di berbagai bidang lain, seperti pertanian serta proyek nature based solutions seperti konservasi dan restorasi hutan, bakau, dan lahan gambut. Indonesia sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tantangan mewujudkan net zero salah satunya investasi. Untuk merespons hal itu, perlu respons yang dipimpin oleh sektor keuangan di Indonesia. Kita telah melihat bahwa para penyandang dana dari luar negeri sudah bergerak untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, mereka tampaknya kesulitan mengidentifikasi pipeline yang bankable. 

Pihak dari Indonesia perlu memastikan pendanaan yang tersedia terhubung dengan solusi, proyek, perusahaan, dan inisiatif lokal, sehingga penyandang dana global lebih mudah mengidentifikasi peluang yang siap untuk berinvestasi. Dalam konteks ini, Otoritas Investasi Indonesia (INA) yang baru dibentuk memiliki peran penting. Sistem keuangan dan perbankan Indonesia masih perlu untuk bergerak lebih cepat. Oleh karena itu, diperlukan 4,5 kali lipat pada 2030 agar dekarbonisasi Indonesia tetap berjalan sesuai rencana. Institusi swasta menyumbang rata-rata tahunan sebesar US$3,4 miliar terhadap total pendanaan iklim negara, yang hanya mewakili 3% dari total investasi mereka. Untuk mencapai target iklim Indonesia pada 2030, diperlukan investasi sebesar US$285 miliar. Karena pendanaan pemerintah kemungkinan hanya menyediakan 34% dari kebutuhan investasi, negara ini mempunyai kesenjangan pendanaan iklim sekitar US$145 miliar.

Berbagai kerangka kerja internasional yang baru diperkenalkan, seperti Taskforces on Climate and Nature Related Financial Disclosures (TCFD dan TNFD), berarti alat untuk melakukan hal tersebut kini telah tersedia. Pada intinya, hal ini berarti pendanaan beralih dari portfolio sektor yang dianggap akan menurun, seiring dengan makin intensifnya perubahan iklim dan menuju investasi yang akan berkembang seiring transisi dunia menuju emisi net zero. Untuk mengintegrasikan dan mengoperasionalkan perubahan-perubahan ini, para lembaga keuangan perlu memiliki strategi iklim dan roadmap yang menyeluruh tentang bagaimana mereka akan mengurangi jejak emisi mereka, yang didukung oleh penilaian dan pelaporan yang kuat sehingga mereka dapat mengukur kemajuannya. Bank yang ingin tahu harus mulai dari mana harus berdiskusi dengan nasabah mereka mengenai strategi transisi dan menciptakan produk baru yang dirancang untuk membantu perusahaan-perusahaan di negara ini mempercepat proses dekarbonisasi. Saat memberikan pendanaan, mereka perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai emisi yang mereka biayai dan bagaimana hal ini berdampak pada paparan risiko mereka.

Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nonaktif Achsanul Qosasi mengaku menyimpan uang senilai Rp40 miliar di rumah sewaan terkait dengan kasus dugaan korupsi pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Hal itu disampaikan Achsanul dalam sidang lanjutan pemeriksaan terdakwa kasus BTS 4G Kominfo di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (14/5). Hakim Alfis Setyawan dalam sidang mencecar terkait langkah Achsanul seusai menerima uang Rp40 miliar. Seusai menerima uang tersebut, Achsanul berdalih merasa psikologisnya terguncang dan kebingungan untuk mengembalikan uang tersebut. Dia juga menyampaikan bahwa sebelum menyewa rumah, uangnya disimpan di mobil pribadinya karena tidak berani membawa uang tersebut ke rumah pribadinya. Sebagai informasi, Achsanul menerima uang Rp40 miliar di Hotel Grand Hyatt pada (19/7/2022). Jaksa Penuntut Umum (JPU) menilai pemberian uang dimaksudkan agar Achsanul selaku pejabat BPK memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) proyek BTS 4G soal kerugian negara.

Regenerative tourism, sektor pariwisata yang tidak merusak lingkungan adalah sesuatu yang baru selain sustainable tourism (pariwisata yang berkelanjutan). Para penganjur regenerative tourism menyatakan bahwa pariwisata ini melampaui pariwisata berkelanjutan. regenerative tourism memberikan pertumbuhan ekonomi positif sekaligus ada agenda memperbaiki kondisi alam dan lingkungan (pertumbuhan positif juga). Dengan kata lain, regenerative tourism diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pelakunya, termasuk masyarakat lokal, sekaligus memiliki dampak memperbaiki sistem ekologi yang sebelumnya rusak oleh pembangunan yang bersifat ekstraktif.

Regenerative tourism melibatkan kegiatan-kegiatan nyata memperbaiki lingkungan yang melibatkan partisipasi wisatawan. Harapannya, langkah ini juga memberi inspirasi bagi para wisatawan perihal tindakan nyata memulihkan alam. Ikut menanam pohon di perbukitan daerah hulu sungai dan menanam bakau di pantai adalah contoh kegiatan dalam regenerative tourism.Di tengah kegairahan mengembangkan desa-desa wisata, konsep regenerative tourism sangat layak dipertimbangkan. Sudah saatnya sektor pariwisata di perdesaan menyumbang tindakan positif untuk memulihkan sistem ekologi dengan kegiatan dan keterlibatan nyata wisatawan di dalam agenda wisatanya.

Bahkan, lebih dari itu, kegiatan wisata menjadi ikhtiar menjaga tradisi lama yang mengandung banyak kebaikan agar tidak tergerus oleh gaya hidup masa kini. Desa wisata yang tersebar di seluruh Nusantara dapat mengambil inisiatif untuk mengangkat konsep regenerative tourism dalam mengembangkan pariwisata mereka. Di masa datang, diharapkan semangat regenerative tourism akan berkembang menjadi regenerative economy ketika kegiatan di sektor-sektor ekonomi dilandasi semangat meningkatkan kesejahteraan sekaligus memulihkan kondisi alam dan lingkungan. (Yoga)

Dalam sidang lanjutan pemeriksaan saksi untuk kasus korupsi dengan terdakwa bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, Senin (13/5) terungkap bahwa pejabat Kementan dimintai sembako senilai Rp 1,95 miliar, uang Rp 850 juta, dan paket telur sebanyak 15 ton untuk kepentingan Partai Nasdem. Permintaan itu dilakukan melalui staf Syahrul di Kementan, yakni Joice Triatman, politisi Partai Nasdem. Hal itu diungkap Kabag Umum Ditjen Perkebunan Kementan Sukim Supandi, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin. Ia dihadirkan jaksa KPK sebagai saksi bersama enam pejabat Kementan lain, di antaranya Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan Nasrullah dan Sekretaris Ditjen PKH Makmun.

Adanya permintaan sembako dan uang untuk Partai Nasdem itu terungkap saat ketua majelis hakim, Rianto Adam Pontoh, bertanya kepada Sukim. Kemudian, Sukim mengungkapkan bahwa pada 2023 permintaan itu diajukan Joice Triatman lewat bekas Sekjen Kementan, Kasdi Subagyono, terdakwa kasus korupsi di Kementan. Sebelumnya, Syahrul dan Kasdi telah didakwa terlibat dalam korupsi di lingkungan Kementan. Mereka didakwa memeras, memotong pembayaran pegawai, dan menerima gratifikasi hingga Rp 44,5 miliar selama Januari 2020-Oktober 2023. Syahrul dan Kasdi didakwa melakukan perbuatan itu bersama Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Mohammad Hatta. Dalam kesaksiannya, Sukim mengungkap bahwa Joice berasal dari Partai Nasdem. ”Jadi, perintah Pak Sekjen (Kasdi), koordinasi dengan Bu Joice, menyiapkan sembako,” kata Sukim.

Sukim mengaku menyiapkan sebanyak 13.000 paket, yang setiap paket senilai Rp 150.000. Dana untuk pengadaannya mencapai Rp 1,95 miliar. Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan paket sembako itu, dihimpun dana dari setiap pejabat eselon I Kementan. Sembako tersebut, menurut Sukim, dibagikan kepada masyarakat pada bulan puasa. Sukim mengaku tidak mengetahui tujuan penggunaan sembako tersebut. Yang pasti, sembako itu bukan untuk kepentingan Kementan. Menurut Sukim, Kasdi juga meminta Rp 850 juta melalui koordinasi dengan Joice. Melalui pesan singkat, sekretaris Joice hanya menyebut bahwa ada kuitansi dari Nasdem. Karena tidak ada uang, akhirnya para pejabat eselon I Kementan mengumpulkan uang dalam tiga tahap hingga terkumpul Rp 850 juta. Uang itu kemudian diserahkan kepada Joice. (Yoga)

Kesejahteraan dosen, dengan beban kerja dan tingkat pendidikan tinggi, umumnya jauh dari layak, terutama di perguruan tinggi swasta. Akibatnya, dosen perlu mengambil pekerjaan sampingan yang bisa menghambat fokus pada tugas utama dan menurunkan mutu pendidikan. Perjuangan para dosen dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi untuk kesejahteraan, kebebasan akademik, dan kerentanan kerja diwadahi dalam Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang dibentuk tahun 2023. Anggota Tim Departemen SDM dan Pendidikan SPK, Joko Susilo, Senin (13/5) mengatakan, saat ini ada 400 dosen dan tenaga kependidikan   perguruan tinggi negeri dan swasta bergabung. Wadah ini sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan harkat dan martabat pekerja di perguruan tinggi. Sejumlah kampus juga sudah mendirikan SPK.

Bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, beberapa waktu lalu, SPK mengeluarkan policy brief bertajuk ”Gaji Minimum Beban Kerja Maksimum”. Hal ini untuk mematahkan asumsi salah kaprah bahwa dosen dan staf pendidikan di universitas sudah memperoleh upah memadai. Penelitian SPK pada kuartal I tahun 2023 menunjukkan kondisi kesejahteraan dosen Indonesia memprihatinkan. Mayoritas dosen menerima gaji kurang dari Rp 3 juta, bahkan setelah mengabdi lebih dari enam tahun. Dosen awal karier, terutama mereka yang belum memiliki status tetap, sering kali menerima gaji pokok yang jauh lebih rendah dibandingkan rekan-rekan mereka di kementerian atau direktorat pemerintahan dengan kualifikasi serupa.

Seorang dosen PNS lulusan S-3 dengan jabatan fungsional lektor (asisten profesor), misalnya, menerima gaji pokok Rp 2,6 juta-Rp 4,4 juta. Jika beruntung, pada tahun ketiga bisa menerima sertifikasi dosen yang dipatok di angka Rp 2,8 juta per bulan. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan tunjangan kinerja di Kemenkeu. Untuk lulusan S-1 saja bisa mencapai Rp 3,98 juta per bulan yang langsung diterima pada tahun kedua tanpa syarat administrasi yang memberatkan seperti pada sertifikasi dosen. ”Ada perasaan luas di antara dosen bahwa mereka kurang dihargai dan bisa mendapatkan lebih banyak di tempat lain. Hal ini memengaruhi motivasi dan keterlibatan mereka dalam tugas dosen. Kompensasi mereka tak sejalan dengan beban kerja dan kualifikasi,” kata anggota tim penelitian SPK, Fajri Siregar. (Yoga)