Tak cukup kereta cepat Jakarta-Bandung, pemerintah kembali merencanakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Proyek ini menjadi angkutan alternatif selain pemanfaatan pesawat terbang. Tanggapan masyarakat beragam. Charolina Septiayuka (27) Junior Sales Manager di Jakarta, mengatakan, sebagai karyawan swasta bermobilitas tinggi, ia tertarik mencoba menggunakan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Estimasi waktu tempuh kereta cepat ini 2,5 jam dengan perkiraan harga tiket serupa dengan pesawat di atas Rp 1 juta. Namun, ia tetap memprioritaskan pesawat sebagai moda transportasi utamanya untuk bepergian dengan perkiraan durasi perjalanan 1,5 jam. Akan jauh lebih sepadan naik pesawat yang lebih cepat dengan harga tiket sama. Kereta cepat bisa jadi pilihan jika kondisi santai, atau berlibur.

Saya harus katakan perlu, bahkan lebih perlu dari rute Jakarta-Bandung. Karena dengan jarak yang panjang, kalkulasi pemangkasan waktunya menjadi jauh lebih signifikan. Selagi secara pembiayaan sehat dan tidak melukai APBN, kenapa tidak? Soal harga, saya senang dengan harga murah, tapi untuk operasional prima, pasti butuh biaya mahal. Toh, untuk harga murah masih ada opsi kereta reguler, jadi, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini memang nantinya bisa menjadi opsi penumpang membayar kemewahan berupa waktu, ujar Fajar Fadhillah (32) Karyawan Swasta di Jakarta.

Dinda Juwita (34) Pekerja Swasta di Jakarta, berkata, kereta cepat Jakarta-Surabaya itu perlu. Selama ini saya memilih menggunakan pesawat untuk pulang ke Surabaya/Sidoarjo karena alasan kecepatan waktu jika dibandingkan dengan kereta biasa. Namun, kalau kereta cepat Jakarta-Surabaya tarifnya kompetitif dan stasiun pemberhentian lokasinya tidak jauh, tentu saya akan pertimbangkan kereta cepat sebagai pilihan pulang kampung. Untuk tarif, Rp 300.000-Rp 500.000 sepertinya masih reasonable karena seharusnya tidak lebih mahal dibandingkan dengan tiket pesawat yang sekali jalan di atas Rp 900.000. (Yoga)

Kopi asal Sumsel dianggap masih asing di kalangan penikmat kopi Indonesia. Pembenahan dari hulu hingga hilir diperlukan untuk mempertahankan status sebagai produsen kopi terbesar di Tanah Air sekaligus mendorong kopi Sumsel mendunia. Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni dalam acara Morning Coffee dan Launching Kopi Sumsel di Palembang, Sumsel, Minggu (12/5) mengatakan, data statistik menunjukkan Sumsel adalah produsen dan pemilik lahan kopi terbesar di Indonesia. Sebagian besar kopi Sumsel berjenis robusta. Berdasarkan data BPS yang dirilis 30 November 2023, produksi kopi Sumsel 208.043 ton, setara 26,85 % total produksi nasional yang mencapai 774.961 ton. Produksi kopi Sumsel lebih tinggi dibandingkan Lampung yang berada di urutan kedua produsen kopi nasional, di 14,68 %.

Merujuk data ”Peta Areal Perkebunan Kopi Indonesia 2022” yang dirilis BPS, luas lahan kopi Sumsel 267.245 hektar dari total luas total lahan kopi Indonesia yang sekitar 1,265 juta hektar. Sumsel memiliki lahan jauh lebih besar dibandingkan dengan Lampung (155.170 hektar) dan Aceh (114.020 hektar). Lanjut Agus, masyarakat Sumsel tak boleh berpuas diri. Semua pihak perlu berjuang membawa kopi lebih diminati di pasar global, di antaranya dengan membenahi kualitas produksi mulai dari hulu hingga hilir. Agus menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas produksi di hulu. Salah satunya melalui bantuan peremajaan pohon kopi dengan teknik sambung pucuk, yang dilakukan terhadap 1 juta pohon di Pagaralam yang dikenal sebagai salah satu produsen kopi terbaik di Sumsel.

Ketua Kadin Sumsel Affandi Udji mengatakan, pihaknya sangat mendukung rencana Pemprov Sumsel meningkatkan kualitas kopi Sumsel agar bisa mendunia. Kopi merupakan komoditas utama masyarakat Sumsel, dengan harga di tingkat petani Rp 50.000 per kg. Di tingkat pengecer, harganya Rp 70.000 per kg. Salah satu bentuk dukungan Kadin Sumsel, ditunjukkan melalui acara Morning Coffee dan Launching Kopi Sumsel. Pemilik Kisam Musi Jaya (KMJ) Coffee, Marlio Andriansi, yang ikut memeriahkan acara Morning Coffee dan Launching Kopi Sumsel, mengatakan kopi asalan mentok di harga Rp 70.000 per kg. Padahal, jika petani mau bersabar dengan menjaga kualitas, kopi itu bisa dijual dengan harga Rp 100.000 per kg. Bahkan, untuk kopi arabika berkualitas, harganya mencapai Rp 150.000 per kg. Empat tahun terakhir, pangsa pasar kopinya meluas. Bukan hanya di dalam negeri, khususnya di Palembang, Jakarta, dan Bandung, kopinya, mulai merambah pasar internasional, seperti, China, Korea, dan Uni Emirat Arab. (Yoga)

Sejumlah juru parkir liar menyambut baik wacana Pemprov DKI Jakarta mencarikan pekerjaan pengganti. Namun, upaya itu dinilai tidak mudah. Selain itu, sejauh ini belum ada usulan atau pembahasan anggaran terkait rencana ini dalam rapat antara eksekutif dan legislatif DKI Jakarta. Sebelumnya, selain meminta jajarannya menindak tegas para juru parkir liar, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencoba mencari solusi lain. Heru berencana memberikan pekerjaan lain kepada para juru parkir liar tersebut. Namun, ia belum merinci soal pekerjaan apa yang akan ditawarkan. Hal ini dinilai perlu diambil mengingat pekerjaan juru parkir liar merupakan satu-satunya mata pencarian mereka.

”Pelan-pelan kami lihat. Kalau bisa, kami juga akan berikan pekerjaan kepada mereka (juru parkir liar),” ujar Heru (Kompas.id, 9/5/2024). Agus (49), juru parkir liar, warga Tanah Abang, Jakpus, Jumat pekan lalu, langsung setuju ketika ditanya tentang rencana juru parkir liar diberdayakan Pemprov DKI Jakarta. Apalagi, usahanya dagangnya gulung tikar karena pandemi Covid-19. Selain itu, di usianya saat ini juga tak mudah melamar pekerjaan. Agus menjadi juru parkir liar di minimarket dengan catatan menyetor ke ormas setempat setiap bulan. Ia bisa mengantongi Rp 80.000 di luar setoran serta makan dan minum setiap hari menjaga parkir dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB. Agus tidak mematok tarif tertentu ke warga. Biasanya warga membayar Rp 2.000, baik sepeda motor maupun mobil. (Yoga)

Tergiur iming-iming keuntungan besar, 25 warga Depok, Jabar, tertipu investasi emas bodong. Mereka rugi hingga Rp 20 miliar. Minimnya literasi keuangan membuat masyarakat rentan tertipu investasi bodong, tak terkecuali masyarakat kelas menengah atas. Kapolres Metro Depok Kombes Arya Perdana menyatakan telah menangkap Rani Faizah (35), tersangka penipuan investasi emas bodong. Rani ditangkap di rumahnya, Selasa (7/5). Kasus itu terungkap dari laporan seorang korban yang merasa tertipu dan rugi puluhan juta rupiah karena janji manis Rani. Rani yang merupakan ibu rumah tangga, menawarkan investasi emas ke tetangganya sesama ibu rumah tangga.

Mereka percaya saja karena mengenal Rani. Apalagi, Rani mengaku sebagai salah satu pemilik saham di PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. Selanjutnya, mereka mengenalkan Rani ke kolega agar bisa ikut investasi. ”RF (Rani Faizah) mengaku sebagai salah satu pemegang saham dari PT Antam dan mengajak para korban berinvestasi dana talangan PT Antam. Para korban dijanjikan keuntungan 10 % setiap bulan,” ujar Arya saat dihubungi, Minggu (12/5). Iming-iming cuan yang cukup besar itu membuat sejumlah korban terpikat. Bahkan, semakin hari banyak korban yang terbuai. Mereka rela menyerahkan uang dengan mentransfernya ke rekening Rani. Tak tanggung-tanggung, sejumlah korban mentransfer puluhan hingga ratusan juta rupiah agar investasinya berlipat.

”Ada 25 korban sejak RF menjalankanaksinya pada 1 Desember 2023. Rata-rata korban ibu-ibu. Ada korban merugi hingga Rp 300 juta. Jika menginvestasikan Rp 300 juta, keuntungan Rp 30 juta (10 % per bulan). Namun, janji keuntungan investasi ternyata tidak kunjung diberikan pelaku,”  ujar Arya. Seiring berjalannya waktu dan keuntungan tak kunjung didapat, korban yang baru sadar telah ditipu melaporkan Rani ke Polres Depok pada Januari 2024. Selanjutnya, polisi menangkap Rani pada 7 Mei 2024 dan menetapkannya sebagai tersangka. Rani dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penipuan atau Penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. (Yoga)

Bisnis jaringan minuman kopi lokal dengan jaringan kopi internasional kini semakin ketat bersaing, dipicu meningkatnya daya beli masyarakat yang mendorong permintaan minuman kopi yang lebih berkualitas dan punya nilai tambah. Insights Lead di firma riset dan venture builder Momentum Works, WeiHan Chen, Minggu (12/5) di Jakarta, mengatakan, kebiasaan minum kopi sudah ada di sebagian besar negara Asia Tenggara, yang juga produsen kopi terbesar di dunia, khususnya kopi robusta. ”Meningkatnya daya beli konsumen secara umum, lalu ditambah minum kopi, sudah jadi kebiasaan, mendorong permintaan minuman kopi yang lebih ’premium’ lewat jaringan gerai minuman kopi modern,” ujar Chen. Dalam laporan riset Momentum Works berjudul ”Coffee in Southeast Asia” (November 2023), pangsa pasar minuman kopi modern di Asia Tenggara diperkirakan mencapai 3,4 miliar USD.

Setidaknya ada tujuh merek bisnis jaringan minuman kopi modern, baik lokal maupun asing, yang sekarang dinilai sebagai pemain terbesar di Asia Tenggara. Pertama, Café Amazon yang sudah beroperasi di empat negara ASEAN dan memiliki lebih dari 3.900 gerai minuman kopi. Kedua, Starbucks yang hadir di enam negara ASEAN dan mempunyai lebih dari 2.000 gerai minuman kopi. Ketiga, Dunkin yang mempunyai lebih dari 1.300 gerai minuman kopi. Keempat, Inthanin memiliki lebih dari 1.000 gerai minuman kopi di Thailand. Kelima, Janji Jiwa hadir di Indonesia dengan 900 gerai minuman kopi. Kopi Kenangan yang beroperasi di tiga negara ASEAN dan memiliki lebih dari 800 gerai minuman kopi.

Terakhir, Highlands Coffee hadir di dua negara dan mempunyai lebih dari 700 gerai minuman kopi. Chen mengatakan, Indonesia dan Thailand masih merupakan pangsa pasar minuman kopi modern yang terbesar di Asia Tenggara. Riset Momentum Works memperkirakan, tahun lalu, pangsa pasar minuman kopi modern di Indonesia menyentuh 947 juta USD, sedang di Thailand 807 juta USD. Pangsa pasar sebesar itu sebagian besar didorong oleh perluasan bisnis jaringan minuman kopi modern yang dimiliki oleh pemain lokal. ”Sebagian besar bisnis jaringan minuman kopi modern yang dimiliki pemain lokal menawarkan harga yang masih jauh lebih murah dibandingkan dengan pemain internasional. Akibatnya, konsumen sering kali lebih mau membeli dari gerai-gerai lokal,” katanya. (Yoga)

Sejumlah pasal dalam Rancangan Undang-Undang Penyiaran mendapat kritik dari kalangan pegiat jurnalistik dan peneliti media. Sebab, beberapa pasal dalam revisi kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 itu dinilai berpotensi memberangus kebebasan pers. Salah satu yang mendapat kritik tajam adalah soal larangan menyiarkan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Larangan dalam rancangan itu sejatinya tak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tidak punya niat untuk memberangus kebebasan pers dengan pasal larangan menayangkan konten eksklusif jurnalisme investigasi itu. Dewan berdalih bahwa pelarangan tersebut untuk mencegah opini publik terpengaruh perihal penyelidikan dan penyidikan oleh aparat. Bukankah jurnalisme investigasi justru membantu aparat karena sama-sama menekankan pada pengungkapan fakta tersembunyi yang belum diketahui publik?.(Yetede)

Pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini cukup menggembirakan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Indonesia masih dinilai cukup prospektif oleh investor untuk pengembangan usaha. Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diketahui pada kuartal pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai Rp401,5 triliun naik 9,8% bila dibandingkan dengan triwulan IV/2023, dan melonjak signifikan yaitu sebesar 22,1% dibandingkan dengan triwulan I/2023. Selain nilai yang tinggi, persebaran investasi pun sesuai dengan yang diharapkan. Modal yang masuk, baik dari investor dalam negeri maupun luar negeri tidak lagi berfokus di Jawa, tetapi juga di beberapa daerah di luar pulau terpadat di Indonesia itu, seperti di Riau, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Timur. Dari target yang ditetapkan pemerintah pada tahun ini senilai Rp1.650 triliun, pencapaian investasi pada kuartal pertama tahun ini sebesar 24,3% dari target. 

Dari realisasi itu, sebanyak 50,1% atau Rp201 triliun berada di luar Jawa, dan 49,9% atau senilai 200,5 triliun di Jawa. Penanaman modal baru diharapkan juga ikut meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data BKPM diketahui, dari investasi yang masuk, setiap tahunnya terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja baru. Penyerapan tenaga kerja baru tersebut diharapkan akan terus meningkat seiring dengan makin bertambahnya usia kerja di Indonesia. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mampu mempertemukan antara kebutuhan dengan kualitas sumber daya manusia yang tersedia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk usia kerja yang berada pada usia di atas 15 tahun cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Penduduk usia kerja pada Februari 2024 sebanyak 214 juta orang, naik 2,41 juta orang dibandingkan dengan Februari 2023. Besarnya jumlah angkatan kerja di Tanah Air merupakan potensi besar sekaligus dapat menjadi masalah bila tidak dikelola dengan baik. Arah investasi yang menuju penghiliran diharapkan tidak hanya fokus pada sektor pertambangan yang padat modal, tetapi juga ke sektor usaha padat karya seperti tekstil, sepatu, dan lainnya.

Data ketenagakerjaan periode Februari 2024, menunjukkan statistik yang sangat manis. Angka pengangguran turun mendekati 10%, demikian halnya dengan jumlah penduduk bekerja yang tumbuh hampir 3%. Tanda-tanda ekonomi makin tumbuh?. “Pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angkanya, tapi kualitas pertumbuhannya,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, awal bulan ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, hingga menciptakan multiplier effect seperti pemasukan negara, hingga pajak, khususnya lewat sektor padat karya seperti manufaktur. “Kita harus banyak mengalokasikan waktu, tenaga, termasuk biaya untuk meningkatkan skill ke depan, sehingga bisa compete di Asean,” katanya. Bob bicara soal tantangan tenaga kerja dalam negeri ke depan di tengah persaingan industri, teknologi, dan komptensi sumber daya manusia (SDM). 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (6/5), jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 138,63 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran turun dari 7,99 juta pada Februari 2023 menjadi 7,2 juta pada Februari 2024. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, data juga menunjukkan pola yang cukup baik. Segmen pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) porsinya turun dari 39,76% pada Februari 2023, menjadi 36,54% pada Februari 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Grindrawardana mengatakan bahwa industri padat karya dalam situasi saat ini sedang tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Pelaku industri padat karya memilih mengurangi beban tenaga kerja, mengingat ada beberapa kebijakan yang memperlemah industri tersebut. Sebaliknya, sektor jasa perdagangan, jasa, dan sektor manufaktur lainnya, penyerapan tenaga kerja stagnan. Dia mencatat, tak kurang dari 100.000 tenaga kerja terpaksa dilepas pada 2022 sampai dengan awal 2024 oleh industri seperti tekstil, alas kaki, dan sepatu untuk efisiensi. 

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih bertahan di tingkat utilisasi nasional rata-rata 45%. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie memperkirakan jumlah tenaga kerja akan terus susut dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kemajuan teknologi di industri sepatu dan alas kaki. Pengajar Ekonomi Politik Internasional Universitas Bakrie Indonesia sekaligus Research Associate Indef Asmiati Malik menyatakan investasi di Tanah Air masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang justru tidak punya dampak langsung terhadap kebutuhan primer masyarakat. Kendati demikian, konsentrasi di sektor-sektor, seperti pertambangan dan telekomunikasi tetap harus diakui membawa dampak positif, yaitu menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah luar Pulau Jawa.

Indonesia mendorong penggunaan parameter detail dan pengecekan lapangan untuk akurasi pemantauan hutan dalam rangka pengambilan kebijakan di sektor kehutanan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohon mengatakan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan kehutanan yang berdampak pada ekonomi global. Salah satu kebijakan yang disorot dan berdampak luas adalah European Union Deforestation-free Regulation/EUDR. Alue menyatakan itu dalam sesi side event pada Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF) ke-19 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5). 

Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menambahkan, hingga saat ini, belum ada teknologi yang menggambarkan kondisi lapangan dengan akurasi sangat tinggi. Menurutnya, pengecekan lapangan bertujuan memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan. Tidak hanya itu, pengecekan juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan. Saat ini, Indonesia telah membagi tutupan lahan ke dalam 23 kelas berdasarkan kondisi lapangan. Ini termasuk area tutupan hutan dan area tutupan nonhutan.

Banjir membuat ribuan warga mengalami kesulitan berulang di tengah kritisnya lingkungan di Konawe Utara, Sultra. Semenjak banjir menerjang awal Mei lalu dan memutus jalan Trans-Sulawesi, rakit naik pamor. ”Cuma ini cara satu-satunya bisa menyeberang. Tidak ada jalan lain kalau mau ke Morowali,” kata Intan (29) Jumat (10/5) sore. Berangkat dari Konawe Selatan, Intan berencana ke Morowali, Sulteng, bersama anaknya Alea (18 bulan) mengunjungi suaminya yang bekerja di perusahaan pemurnian nikel. Bersama tiga rekannya yang juga ingin berangkat ke Morowali, mereka menyewa mobil bak terbuka senilai Rp 1,5 juta. Namun, banjir menghambat langkahnya. Hingga jelang malam, antrean masih mengular dan kendaraan yang ditumpanginya tidak bisa menyeberang.

Mereka akhirnya harus menginap di masjid bersama warga lain. Setelah menunggu lebih dari 24 jam, mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun, sopir kendaraan yang disewanya tidak ingin menyeberangkan kendaraan. Di seberang ada kendaraan lain yang menunggu mereka untuk mengantar ke Morowali. Jarak wilayah banjir menuju tujuannya masih150 km lagi. Akses Trans-Sulawesi yang terputus di wilayah ini sepanjang 700 meter. Ketinggian air terdalam lebih dari 2 meter. Di tengah jalur, empat mobil terjebak. Satu mobil bahkan terbalik setelah berusaha menerobos banjir. Sejak Jumat (3/5), banjir menerjang wilayah Konawe Utara. Wilayah Oheo merupakan salah satu daerah langganan banjir, utamanya jalur Trans-Sulawesi di Desa Onembute. Akses penghubung satu-satunya antara Sultra-Sulteng ini pun terputus.

Agus (30) terjebak sejak hari pertama banjir melanda. Ia berencana ke Morowali membawa tiga pohon asam pesanan perusahaan. Namun, banjir memutus jalan, dan ia tidak berani menerobos. Terlebih, beberapa kendaraan yang nekat menerobos akhirnya terjebak dan tenggelam. Ia bersama kedua anak dan istrinya sudah seminggu di sini, Setiap hari, ia harus mengeluarkan Rp 200.000 untuk memenuhi kebutuhan makan dan keluarga. Untuk mandi dan istirahat, mereka memanfaatkan masjid yang berada tidak jauh dari lokasi banjir. Biaya operasional yang ia keluarkan telah begitu tinggi. Ia masih menunggu keputusan perusahaan apakah pesanan tersebut bisa dibawa kemudian hari.

”Saya di sini sudah habis. Mereka memang sudah bayar, tapi banjir ini tidak ada di hitungan awal,” ujarnya. Tak hanya biaya untuk menunggu yang tinggi, sejumlah warga juga mengeluhkan biaya rakit yang tinggi. Biaya untuk kendaraan minibus bisa mencapai Rp 800.000 sekali menyeberang. Sementara untuk satu buah motor berkisar Rp 100.000 dan warga Rp 30.000 per orang. Banjir telah merendam Konawe Utara selama lebih dari sepekan terakhir. Selain wilayah Oheo, lima kecamatan lain juga terdampak, yaitu Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano. Seakan tak ada pilihan, warga harus menanggung akibat dari lingkungan yang kritis. Kini, warga hanya bisa menunggu solusi penanganan banjir dari pemerintah. (Yoga)