Data ketenagakerjaan periode Februari 2024, menunjukkan statistik yang sangat manis. Angka pengangguran turun mendekati 10%, demikian halnya dengan jumlah penduduk bekerja yang tumbuh hampir 3%. Tanda-tanda ekonomi makin tumbuh?. “Pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angkanya, tapi kualitas pertumbuhannya,” kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam, awal bulan ini. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, hingga menciptakan multiplier effect seperti pemasukan negara, hingga pajak, khususnya lewat sektor padat karya seperti manufaktur. “Kita harus banyak mengalokasikan waktu, tenaga, termasuk biaya untuk meningkatkan skill ke depan, sehingga bisa compete di Asean,” katanya. Bob bicara soal tantangan tenaga kerja dalam negeri ke depan di tengah persaingan industri, teknologi, dan komptensi sumber daya manusia (SDM). 

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (6/5), jumlah penduduk yang bekerja pada Februari 2024 sebanyak 142,18 juta atau lebih tinggi dibandingkan dengan Februari 2023 sebesar 138,63 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran turun dari 7,99 juta pada Februari 2023 menjadi 7,2 juta pada Februari 2024. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat pendidikan, data juga menunjukkan pola yang cukup baik. Segmen pekerja dengan tingkat pendidikan sekolah dasar (SD) porsinya turun dari 39,76% pada Februari 2023, menjadi 36,54% pada Februari 2024. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Grindrawardana mengatakan bahwa industri padat karya dalam situasi saat ini sedang tidak mampu menyerap tenaga kerja baru. Pelaku industri padat karya memilih mengurangi beban tenaga kerja, mengingat ada beberapa kebijakan yang memperlemah industri tersebut. Sebaliknya, sektor jasa perdagangan, jasa, dan sektor manufaktur lainnya, penyerapan tenaga kerja stagnan. Dia mencatat, tak kurang dari 100.000 tenaga kerja terpaksa dilepas pada 2022 sampai dengan awal 2024 oleh industri seperti tekstil, alas kaki, dan sepatu untuk efisiensi. 

Ketua Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) masih bertahan di tingkat utilisasi nasional rata-rata 45%. Adapun, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie memperkirakan jumlah tenaga kerja akan terus susut dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan kemajuan teknologi di industri sepatu dan alas kaki. Pengajar Ekonomi Politik Internasional Universitas Bakrie Indonesia sekaligus Research Associate Indef Asmiati Malik menyatakan investasi di Tanah Air masih sangat terkonsentrasi pada sektor-sektor yang justru tidak punya dampak langsung terhadap kebutuhan primer masyarakat. Kendati demikian, konsentrasi di sektor-sektor, seperti pertambangan dan telekomunikasi tetap harus diakui membawa dampak positif, yaitu menciptakan lonjakan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah luar Pulau Jawa.

Indonesia mendorong penggunaan parameter detail dan pengecekan lapangan untuk akurasi pemantauan hutan dalam rangka pengambilan kebijakan di sektor kehutanan. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohon mengatakan informasi yang akurat sangat penting, khususnya terkait dengan kebijakan kehutanan yang berdampak pada ekonomi global. Salah satu kebijakan yang disorot dan berdampak luas adalah European Union Deforestation-free Regulation/EUDR. Alue menyatakan itu dalam sesi side event pada Forum PBB untuk Kehutanan (United Nation Forum on Forest/UNFF) ke-19 di New York, Amerika Serikat pada Kamis (9/5). 

Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Justianto menambahkan, hingga saat ini, belum ada teknologi yang menggambarkan kondisi lapangan dengan akurasi sangat tinggi. Menurutnya, pengecekan lapangan bertujuan memastikan kondisi sesungguhnya tutupan lahan di lapangan. Tidak hanya itu, pengecekan juga bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan akurasi data tutupan hutan. Saat ini, Indonesia telah membagi tutupan lahan ke dalam 23 kelas berdasarkan kondisi lapangan. Ini termasuk area tutupan hutan dan area tutupan nonhutan.

Banjir membuat ribuan warga mengalami kesulitan berulang di tengah kritisnya lingkungan di Konawe Utara, Sultra. Semenjak banjir menerjang awal Mei lalu dan memutus jalan Trans-Sulawesi, rakit naik pamor. ”Cuma ini cara satu-satunya bisa menyeberang. Tidak ada jalan lain kalau mau ke Morowali,” kata Intan (29) Jumat (10/5) sore. Berangkat dari Konawe Selatan, Intan berencana ke Morowali, Sulteng, bersama anaknya Alea (18 bulan) mengunjungi suaminya yang bekerja di perusahaan pemurnian nikel. Bersama tiga rekannya yang juga ingin berangkat ke Morowali, mereka menyewa mobil bak terbuka senilai Rp 1,5 juta. Namun, banjir menghambat langkahnya. Hingga jelang malam, antrean masih mengular dan kendaraan yang ditumpanginya tidak bisa menyeberang.

Mereka akhirnya harus menginap di masjid bersama warga lain. Setelah menunggu lebih dari 24 jam, mereka memutuskan untuk menyeberang. Namun, sopir kendaraan yang disewanya tidak ingin menyeberangkan kendaraan. Di seberang ada kendaraan lain yang menunggu mereka untuk mengantar ke Morowali. Jarak wilayah banjir menuju tujuannya masih150 km lagi. Akses Trans-Sulawesi yang terputus di wilayah ini sepanjang 700 meter. Ketinggian air terdalam lebih dari 2 meter. Di tengah jalur, empat mobil terjebak. Satu mobil bahkan terbalik setelah berusaha menerobos banjir. Sejak Jumat (3/5), banjir menerjang wilayah Konawe Utara. Wilayah Oheo merupakan salah satu daerah langganan banjir, utamanya jalur Trans-Sulawesi di Desa Onembute. Akses penghubung satu-satunya antara Sultra-Sulteng ini pun terputus.

Agus (30) terjebak sejak hari pertama banjir melanda. Ia berencana ke Morowali membawa tiga pohon asam pesanan perusahaan. Namun, banjir memutus jalan, dan ia tidak berani menerobos. Terlebih, beberapa kendaraan yang nekat menerobos akhirnya terjebak dan tenggelam. Ia bersama kedua anak dan istrinya sudah seminggu di sini, Setiap hari, ia harus mengeluarkan Rp 200.000 untuk memenuhi kebutuhan makan dan keluarga. Untuk mandi dan istirahat, mereka memanfaatkan masjid yang berada tidak jauh dari lokasi banjir. Biaya operasional yang ia keluarkan telah begitu tinggi. Ia masih menunggu keputusan perusahaan apakah pesanan tersebut bisa dibawa kemudian hari.

”Saya di sini sudah habis. Mereka memang sudah bayar, tapi banjir ini tidak ada di hitungan awal,” ujarnya. Tak hanya biaya untuk menunggu yang tinggi, sejumlah warga juga mengeluhkan biaya rakit yang tinggi. Biaya untuk kendaraan minibus bisa mencapai Rp 800.000 sekali menyeberang. Sementara untuk satu buah motor berkisar Rp 100.000 dan warga Rp 30.000 per orang. Banjir telah merendam Konawe Utara selama lebih dari sepekan terakhir. Selain wilayah Oheo, lima kecamatan lain juga terdampak, yaitu Andowia, Asera, Langgikima, Landawe, dan Wiwirano. Seakan tak ada pilihan, warga harus menanggung akibat dari lingkungan yang kritis. Kini, warga hanya bisa menunggu solusi penanganan banjir dari pemerintah. (Yoga)

Ahmad (64) menata batu alam dan cincin ringnya di trotoar Jalan Bekasi Barat, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jaktim, Sabtu (20/4). Sudah 40 tahun ia berjualan di trotoar jalan tersebut. Ada puluhan pedagang kecil yang berjualan aneka barang di depan toko lama sepanjang Jalan Bekasi Barat dari ujung pertigaan Jalan Matraman hingga Stasiun Jatinegara. ”Dulu batu alam pernah berkibar pada masa jayanya sekitar tahun 2015, kini hanya terbatas pada pencinta batu alam saja,” kata Ahmad. Lapak penjual di trotoar dan pertokoan lama kini bernasib sama, sepi pembeli, dan hanya bisa bertahan tanpa bisa melihat masa depan. Pandemi yang disusul dengan maraknya penjualan daring semakin meredupkan aktivitas ekonomi di kawasan ini.

Sebagian toko mengurangi jumlah karyawan. Sebagian tutup. Hanya toko tertentu yang ramai pembeli pada akhir pekan. Sebuah toko sepatu yang dulu mempekerjakan 13 pegawai, kini hanya tiga pegawai. Toko kecil lainnya kini hanya mempunyai satu pegawai. Kawasan ini dari dulu dikenal ramai oleh lapak servis kacamata, servis jam tangan, servis jam dinding, lapak buku bekas, jasa pigura, toko sepatu, toko sepeda, toko barang pecah belah, hingga toko elektronik. Untuk melintasi trotoar saja dulu harus berdesakan dengan calon pembeli lain. Kini, trotoar kosong dan lega. Di satu sudut jalan, seorang tukang pijat tertidur menunggu pelanggan. Kini, lapak dan pertokoan hanya menunggu pelanggan setia mereka yang entah kapan datang. Menua dan sepi tergerus zaman. (Yoga)

Lolosnya Resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina memperkuat posisi politik negara itu di forum internasional. Isu dan peran Palestina di PBB pun akan semakin meningkat. Indonesia menjadi satu dari 77 negara sponsor resolusi yang berjudul ”Admission of New Member in the United Nations” tersebut. Dalam pemungutan suara yang digelar di Markas Besar PBB di New York, AS, Jumat (10/5) resolusi itu didukung 143 negara. Sebanyak sembilan negara menolak dan 25 negara lainnya abstain. Kesembilan negara yang menolak itu adalah Israel, AS, Argentina, Ceko, Hongaria, Mikronesia, Papua Niugini, Nauru, dan Palau. ”Ini momen yang sangat bersejarah. Resolusi ini adalah sebuah terobosan bagi kesetaraan hak bangsa Palestina. Resolusi ini akan memberikan visibilitas politik yang lebih tinggi atas isu dan peran Palestina di PBB,” kata Menlu Negeri Retno Marsudi, Sabtu (11/5), di Jakarta.

Resolusi tersebut intinya memberikan hak istimewa bagi Palestina hampir sama dengan status keanggotaan penuh, kecuali hak voting. Ini pertama kalinya sebuah negara pengamat diberi hak dan kewenangan khusus mendekati anggota PBB lainnya. Sebelumnya, Palestina telah menjadi negara pengamat di PBB sejak tahun 2012. Status itu membuat Palestina hanya bisa menyampaikan pandangan. Palestina tidak bisa dipilih atau memilih dalam aneka persidangan atau proses di PBB dan badan-badan PBB. Status itu diperoleh setahun setelah Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB. Meski gagal 13 tahun lalu, Palestina terus berusaha sampai sekarang. Kini, usaha itu tidak sia-sia. Meski tidak mengikat, resolusi Majelis Umum PBB tetap penting bagi upaya Palestina jadi anggota penuh organisasi tersebut. Resolusi meningkatkan derajat hak Palestina menjadi anggota. Pengesahan resolusi membuka peluang lebih besar bagi Palestina bergabung di berbagai badan dan kantor di bawah PBB. (Yoga)

Wisatawan terlihat menaiki wahana perahu cepat yang menjadi wahana favorit selain melihat binatang di Kebun Binatang Gembira Loka Zoo, Yogyakarta, Sabtu (11/5/2024). Momen libur cuti bersama dan akhir pekan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di sejumlah obyek wisata. Jumlah pengunjung kebun binatang Gembira Loka pada libur cuti bersama ini naik dari biasanya 2.000 orang per hari menjadi sekitar 7.000 orang per hari. Adapun tiket masuk di hari kerja Rp 60.000 sedangkan  pada akhir pekan Rp 75.000 (Yoga)

Penyesuaian biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan publik karena dinilai memberatkan beban mahasiswa. Pada tahun 2024, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) direstui karena pemerintah menyesuaikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Sekjen Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, di Jakarta, Jumat (10/5) mengatakan, berdasarkan undang-undang, biaya kuliah tunggal (BKT) harus ditinjau setiap waktu. Terakhir, BKT ditetapkan pada tahun 2020 dengan perhitungan biaya tahun 2019. Evaluasi perlu dilakukan karena BKT dinilai kurang relevan dengan standar biaya saat ini. Ketentuan baru dikeluarkan mengacu pada kondisi tahun 2023. Sesuai ketentuan, standar satuan biaya operasional perguruan tinggi dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memperhitungkan tiga parameter, yakni jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian standar nasional pendidikan tinggi.

Penetapan UKT mahasiswa dilakukan dengan prinsip berkeadilan atau sesuai dengan kemampuan keluarga. Namun, besarnya tidak boleh melampaui BKT yang sudah ditetapkan. Presiden Mahasiswa USU M Aziz Syahputra mengutarakan, UKT di USU tahun ini naik lagi 30-50 %. Adapun UKT bagi mahasiswa baru yang sudah diterima naik saat penerimaan mahasiswa baru sudah pada tahap pendaftaran ulang. Keberatan kenaikan UKT juga mencuat di Unsoed, Purwokerto, Jateng. Koordinator Aksi Demo Mahasiswa Unsoed Fadhil Syahputra menegaskan, mahasiswa menuntut besaran UKT dikembalikan pada aturan lama sebelum ada kenaikan yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor No 6/2024, dan diperbarui dengan Peraturan Rektor No 9/2024 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Unsoed. Ada juga protes mahasiswa Universitas Riau (Unri) soal UKT di media sosial. Namun, mahasiswa Unri, Khariq Anhar, dilaporkan ke polisi setelah membuat konten berisi kritik soal UKT.

Menurut Tjitjik, kampus diberi kewenangan untuk menyesuaikan UKT sesuai kemampuan finansial keluarga, tetapi besarnya tak boleh melampaui BKT. Untuk UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta, wajib disediakan PTN. ”Sesuai ketentuan, PTN wajib menyediakan kuota 20 % untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu,” ucapnya. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, prinsip penentuan UKT ialah berkeadilan sebagai upaya menemukan titik keseimbangan antara kemauan membayar dan kemampuan membayar. ”Orang memilih mau membayar yang rendah, padahal kemampuan membayarnya tinggi,” ungkapnya. ”Pada aturan tahun 2024, kami berusaha agar tata kelola PTN makin baik dan transparan. Dengan demikian, PTN dan PTN berbadan hukum diberi ruang untuk menjalankan penetapan UKT secara transparan dan akuntabel karena diaudit. Kementerian menetapkan BKT atau biaya minimal pengelolaan sebuah program studi yang jadi acuan batas atas,” tutur Haris. (Yoga)

Sesuai laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara yang memiliki jumlah pekerja platform dalam jaringan (daring) terbanyak di dunia. Persentase porsi pekerja platform daring terhadap total pekerja di Indonesia mencapai 1,5 %. Laporan ILO yang bertajuk ”Realizing Decent Work in The Platform Economy” yang dirilis baru-baru ini menyoroti, kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari platform teknologi merupakan salah satu manifestasi digitalisasi industri yang menimbulkan problem kerja layak yang serius. Misalnya, dugaan akses jaminan sosial yang rendah dan pengelolaan tenaga kerja manusia yang dominan berbasis algoritma (Kompas.id, 8/5/2024).

Sejak beberapa waktu lalu, isu ketenagakerjaan di industri digital mulai disorot. Di negara lain, isu ini diawali dengan masalah hak-hak pekerja yang berujung pada keinginan mereka di sejumlah perusahaan teknologi untuk membentuk serikat pekerja, yang memunculkan konflik internal dan mencuat ke publik. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan. Namun, tidak sedikit yang masih menggantung, antara lain diberikan izin, tetapi serikat pekerja belum optimal. Laporan ILO di atas lebih banyak menyoroti pekerja yang tidak langsung bekerja di platform. Mereka seperti berada di pasar sekunder industri digital, seperti pengemudi daring, pengantar barang, pengantar makanan, dan penjual daring.

Masalah mereka, terutama yang berada di negara dengan aturan tenaga kerja yang minim, semakin berat karena nyaris tanpa perlindungan formal. Melihat jumlah pekerja yang bergantung pada industri digital itu tinggi, maka tuntutan akan memunculkan masalah. Mereka pasti akan meminta perlindungan yang memadai dan tentu penghasilan yang makin layak. Mereka terkena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga kenaikan pendapatan harus menyertai mereka. Masalahnya, perusahaan teknologi tidak memiliki dana tunai yang memadai. Mereka masih merugi, sementara kenaikan harga layanan masih sulit dilakukan. Perusahaan teknologi kini di simpang jalan. (Yoga)

Sebenarnya, dalam UU APBN tidak hanya bansos yang dialokasikan sebagai dana mitigasi risiko, tetapi ada ragam alokasi lainnya seperti belanja Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, program pemberdayaan UMKM, serta belanja mitigasi risiko perubahan iklim atau risiko kenaikan energi. Selain itu, ada pula pendanaan yang secara operasional dialokasikan melekat pada institusi pejabat negara tertentu dalam rangka mendukung representasi dan pelayanan, seperti dana operasional presiden, wapres, dan menteri. Semua ragam pendanaan mitigasi risiko ini sepanjang dialokasikan dan direalisasikan sesuai jumlah alokasi UU APBN, tak bisa dikategori sebagai penyalah gunaan kekuasaan, sebab telah melewati hak budget DPR.

Persoalan sebenarnya terletak pada realisasi dana mitigasi risiko yang diserahkan kepada diskresional pejabat negara, meski dilekatkan syarat asas manfaat dan efisiensi. Diskresionalitas anggaran ini sebaiknya diikuti penguatan pengawasan intern dan ekstern untuk mengidentifikasi terpenuhinya kriteria manfaat dan efisiensi dalam alokasi pendanaan mitigasi risiko. Sebenarnya kekhawatiran hakim MK terkait realisasi bansos yang berimpitan dengan penyelenggaraan pemilu, lebih pada diskresionalitas realisasi anggaran yang diserahkan ke pengguna anggarannya. Meskipun perencanaan dan pengalokasiannya telah sah di UU APBN, ada celah hukum ketika motivasi realisasi bansos tidak hanya motivasi mitigasi risiko, tetapi juga tersirat motivasi pribadi atau kelompok.

Ke depan, persidangan MK mengenai perselisihan hasil pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, MK meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas realisasi diskresional dana mitigasi risiko APBN / APBD yang berimpitan waktunya dengan masa kampanye dan pemungutan suara. Kedua, menafsirkan pemaknaan asas manfaat dan efisiensi dalam realisasi anggaran mitigasi risiko APBN di masa kampanye dan pemungutan suara sehingga terpenuhi tidaknya motivasi lain dalam realisasi anggaran dapat nyata dan pasti. Putusan MK sangat jelas meminta perbaikan tata kelola realisasi dana mitigasi risiko, khususnya bansos, yang berimpitan dengan masa kampanye dan pemungutan suara, meski dianggap tak memiliki pengaruh tehadap keabsahan hasil pilpres. Regovernasi dana mitigasi risiko memang sudah sepantasnya dilakukan sejak lama agar instrumen APBN/APBD terjaga untuk mewujudkan tujuan ber negara, dan bukan tujuan kpentingan tertentu. (Yoga)

Akhir-akhir ini jagat pemberitaan diwarnai kasus penipuan berkedok produk layanan perbankan, seperti deposito dan produk investasi lainnya. Kasus tersebut turut menyeret dua nama bank BUMN, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Sebagaimana diberitakan, sekelompok orang berdemo di depan kantor pusat BTN, Jakarta, Selasa (30/4), menuntut pengembalian dana nasabah yang raib setelah berinvestasi. Mereka merupakan korban investasi bekas karyawan BTN, yakni ASW dan SCP, yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan divonis bersalah oleh pengadilan. Melalui keterangan resmi pada Rabu (8/5) Direktur Operasional dan Customer BTN Hakim Putratama mengklarifikasi, BTN tidak pernah menawarkan produk investasi (deposito) dengan imbal hasil 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Sebagai upaya tindak lanjut, BTN membuka ruang bagi nasabah untuk menempuh jalur hukum dan menghormati keputusan hukum yang ditetapkan.

Bberedar pula informasi di media sosial mengenai hilangnya dana nasabah BRI. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi melalui keterangan resmi, Selasa (7/5) menyatakan, informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak- pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam media sosial Tiktok, misalnya, akun @rakyatdotnews mengunggah video kasus raibnya uang nasabah di Makassar, Sulsel, sebesar Rp 400 juta. BRI menyatakan, informasi raibnya dana nasabah yang viral di media sosial merupakan kejadian-kejadian lama pada 2018 dan 2023 dengan informasi yang tidak lengkap. Kasus-kasus itu masing-masing merupakan investasi bodong yang melibatkan salah satu bekas karyawan BRI dan tindak kejahatan penipuan daring atau social engineering.

Kasus yang menyeret dua institusi perbankan tersebut menunjukkan tawaran investasi tidak resmi atau investasi bodong masih marak terjadi. Sejak 2017 hingga 31 Maret 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal dan 251 entitas gadai ilegal. Selama Februari-Maret 2024, Satgas Pasti menemukan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Aktivitas itu berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Modus yang dilakukan antara lain dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan sistem deposit dan investasi tak berizin.

Selain itu, ada pula modus berupa penawaran perdagangan aset kripto serta perdagangan dengan sistem multilevel marketing (MLM) tak berizin. Meski modusnya beragam, para pelaku memiliki kecenderungan yang sama, yakni menawarkan imbal hasil menggiurkan lebih dari batas wajar. Contohnya, produk investasi perbankan seperti deposito sewajarnya memiliki imbal hasil hingga 10 % per tahun. Namun, investasi yang ditawarkan tergolong tak masuk akal, yakni 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Bahkan, tak jarang para pelaku menduplikasi nama situs atau media sosial milik akun resmi guna memanipulasi masyarakat (impersonate). Jika tidak berhati-hati, masyarakat dengan mudahnya akan percaya dan berujung ter- perosok dalam jurang penipuan. (Yoga)