Ahmad (64) menata batu alam dan cincin ringnya di trotoar Jalan Bekasi Barat, Kelurahan Rawa Bunga, Jatinegara, Jaktim, Sabtu (20/4). Sudah 40 tahun ia berjualan di trotoar jalan tersebut. Ada puluhan pedagang kecil yang berjualan aneka barang di depan toko lama sepanjang Jalan Bekasi Barat dari ujung pertigaan Jalan Matraman hingga Stasiun Jatinegara. ”Dulu batu alam pernah berkibar pada masa jayanya sekitar tahun 2015, kini hanya terbatas pada pencinta batu alam saja,” kata Ahmad. Lapak penjual di trotoar dan pertokoan lama kini bernasib sama, sepi pembeli, dan hanya bisa bertahan tanpa bisa melihat masa depan. Pandemi yang disusul dengan maraknya penjualan daring semakin meredupkan aktivitas ekonomi di kawasan ini.

Sebagian toko mengurangi jumlah karyawan. Sebagian tutup. Hanya toko tertentu yang ramai pembeli pada akhir pekan. Sebuah toko sepatu yang dulu mempekerjakan 13 pegawai, kini hanya tiga pegawai. Toko kecil lainnya kini hanya mempunyai satu pegawai. Kawasan ini dari dulu dikenal ramai oleh lapak servis kacamata, servis jam tangan, servis jam dinding, lapak buku bekas, jasa pigura, toko sepatu, toko sepeda, toko barang pecah belah, hingga toko elektronik. Untuk melintasi trotoar saja dulu harus berdesakan dengan calon pembeli lain. Kini, trotoar kosong dan lega. Di satu sudut jalan, seorang tukang pijat tertidur menunggu pelanggan. Kini, lapak dan pertokoan hanya menunggu pelanggan setia mereka yang entah kapan datang. Menua dan sepi tergerus zaman. (Yoga)

Lolosnya Resolusi Majelis Umum PBB yang mengesahkan pemberian hak-hak istimewa bagi Palestina memperkuat posisi politik negara itu di forum internasional. Isu dan peran Palestina di PBB pun akan semakin meningkat. Indonesia menjadi satu dari 77 negara sponsor resolusi yang berjudul ”Admission of New Member in the United Nations” tersebut. Dalam pemungutan suara yang digelar di Markas Besar PBB di New York, AS, Jumat (10/5) resolusi itu didukung 143 negara. Sebanyak sembilan negara menolak dan 25 negara lainnya abstain. Kesembilan negara yang menolak itu adalah Israel, AS, Argentina, Ceko, Hongaria, Mikronesia, Papua Niugini, Nauru, dan Palau. ”Ini momen yang sangat bersejarah. Resolusi ini adalah sebuah terobosan bagi kesetaraan hak bangsa Palestina. Resolusi ini akan memberikan visibilitas politik yang lebih tinggi atas isu dan peran Palestina di PBB,” kata Menlu Negeri Retno Marsudi, Sabtu (11/5), di Jakarta.

Resolusi tersebut intinya memberikan hak istimewa bagi Palestina hampir sama dengan status keanggotaan penuh, kecuali hak voting. Ini pertama kalinya sebuah negara pengamat diberi hak dan kewenangan khusus mendekati anggota PBB lainnya. Sebelumnya, Palestina telah menjadi negara pengamat di PBB sejak tahun 2012. Status itu membuat Palestina hanya bisa menyampaikan pandangan. Palestina tidak bisa dipilih atau memilih dalam aneka persidangan atau proses di PBB dan badan-badan PBB. Status itu diperoleh setahun setelah Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB. Meski gagal 13 tahun lalu, Palestina terus berusaha sampai sekarang. Kini, usaha itu tidak sia-sia. Meski tidak mengikat, resolusi Majelis Umum PBB tetap penting bagi upaya Palestina jadi anggota penuh organisasi tersebut. Resolusi meningkatkan derajat hak Palestina menjadi anggota. Pengesahan resolusi membuka peluang lebih besar bagi Palestina bergabung di berbagai badan dan kantor di bawah PBB. (Yoga)

Wisatawan terlihat menaiki wahana perahu cepat yang menjadi wahana favorit selain melihat binatang di Kebun Binatang Gembira Loka Zoo, Yogyakarta, Sabtu (11/5/2024). Momen libur cuti bersama dan akhir pekan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan di sejumlah obyek wisata. Jumlah pengunjung kebun binatang Gembira Loka pada libur cuti bersama ini naik dari biasanya 2.000 orang per hari menjadi sekitar 7.000 orang per hari. Adapun tiket masuk di hari kerja Rp 60.000 sedangkan  pada akhir pekan Rp 75.000 (Yoga)

Penyesuaian biaya kuliah di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sorotan publik karena dinilai memberatkan beban mahasiswa. Pada tahun 2024, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) direstui karena pemerintah menyesuaikan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Sekjen Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie, di Jakarta, Jumat (10/5) mengatakan, berdasarkan undang-undang, biaya kuliah tunggal (BKT) harus ditinjau setiap waktu. Terakhir, BKT ditetapkan pada tahun 2020 dengan perhitungan biaya tahun 2019. Evaluasi perlu dilakukan karena BKT dinilai kurang relevan dengan standar biaya saat ini. Ketentuan baru dikeluarkan mengacu pada kondisi tahun 2023. Sesuai ketentuan, standar satuan biaya operasional perguruan tinggi dihitung berdasarkan kebutuhan biaya operasional penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memperhitungkan tiga parameter, yakni jenis program studi, indeks kemahalan wilayah, dan capaian standar nasional pendidikan tinggi.

Penetapan UKT mahasiswa dilakukan dengan prinsip berkeadilan atau sesuai dengan kemampuan keluarga. Namun, besarnya tidak boleh melampaui BKT yang sudah ditetapkan. Presiden Mahasiswa USU M Aziz Syahputra mengutarakan, UKT di USU tahun ini naik lagi 30-50 %. Adapun UKT bagi mahasiswa baru yang sudah diterima naik saat penerimaan mahasiswa baru sudah pada tahap pendaftaran ulang. Keberatan kenaikan UKT juga mencuat di Unsoed, Purwokerto, Jateng. Koordinator Aksi Demo Mahasiswa Unsoed Fadhil Syahputra menegaskan, mahasiswa menuntut besaran UKT dikembalikan pada aturan lama sebelum ada kenaikan yang ditetapkan melalui Peraturan Rektor No 6/2024, dan diperbarui dengan Peraturan Rektor No 9/2024 tentang Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Unsoed. Ada juga protes mahasiswa Universitas Riau (Unri) soal UKT di media sosial. Namun, mahasiswa Unri, Khariq Anhar, dilaporkan ke polisi setelah membuat konten berisi kritik soal UKT.

Menurut Tjitjik, kampus diberi kewenangan untuk menyesuaikan UKT sesuai kemampuan finansial keluarga, tetapi besarnya tak boleh melampaui BKT. Untuk UKT kelompok 1 sebesar Rp 500.000 dan kelompok 2 sebesar Rp 1 juta, wajib disediakan PTN. ”Sesuai ketentuan, PTN wajib menyediakan kuota 20 % untuk mahasiswa dari keluarga tidak mampu,” ucapnya. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, prinsip penentuan UKT ialah berkeadilan sebagai upaya menemukan titik keseimbangan antara kemauan membayar dan kemampuan membayar. ”Orang memilih mau membayar yang rendah, padahal kemampuan membayarnya tinggi,” ungkapnya. ”Pada aturan tahun 2024, kami berusaha agar tata kelola PTN makin baik dan transparan. Dengan demikian, PTN dan PTN berbadan hukum diberi ruang untuk menjalankan penetapan UKT secara transparan dan akuntabel karena diaudit. Kementerian menetapkan BKT atau biaya minimal pengelolaan sebuah program studi yang jadi acuan batas atas,” tutur Haris. (Yoga)

Sesuai laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) Indonesia termasuk dalam daftar 15 negara yang memiliki jumlah pekerja platform dalam jaringan (daring) terbanyak di dunia. Persentase porsi pekerja platform daring terhadap total pekerja di Indonesia mencapai 1,5 %. Laporan ILO yang bertajuk ”Realizing Decent Work in The Platform Economy” yang dirilis baru-baru ini menyoroti, kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari platform teknologi merupakan salah satu manifestasi digitalisasi industri yang menimbulkan problem kerja layak yang serius. Misalnya, dugaan akses jaminan sosial yang rendah dan pengelolaan tenaga kerja manusia yang dominan berbasis algoritma (Kompas.id, 8/5/2024).

Sejak beberapa waktu lalu, isu ketenagakerjaan di industri digital mulai disorot. Di negara lain, isu ini diawali dengan masalah hak-hak pekerja yang berujung pada keinginan mereka di sejumlah perusahaan teknologi untuk membentuk serikat pekerja, yang memunculkan konflik internal dan mencuat ke publik. Beberapa di antaranya bisa diselesaikan. Namun, tidak sedikit yang masih menggantung, antara lain diberikan izin, tetapi serikat pekerja belum optimal. Laporan ILO di atas lebih banyak menyoroti pekerja yang tidak langsung bekerja di platform. Mereka seperti berada di pasar sekunder industri digital, seperti pengemudi daring, pengantar barang, pengantar makanan, dan penjual daring.

Masalah mereka, terutama yang berada di negara dengan aturan tenaga kerja yang minim, semakin berat karena nyaris tanpa perlindungan formal. Melihat jumlah pekerja yang bergantung pada industri digital itu tinggi, maka tuntutan akan memunculkan masalah. Mereka pasti akan meminta perlindungan yang memadai dan tentu penghasilan yang makin layak. Mereka terkena dampak kenaikan harga kebutuhan pokok sehingga kenaikan pendapatan harus menyertai mereka. Masalahnya, perusahaan teknologi tidak memiliki dana tunai yang memadai. Mereka masih merugi, sementara kenaikan harga layanan masih sulit dilakukan. Perusahaan teknologi kini di simpang jalan. (Yoga)

Sebenarnya, dalam UU APBN tidak hanya bansos yang dialokasikan sebagai dana mitigasi risiko, tetapi ada ragam alokasi lainnya seperti belanja Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, program pemberdayaan UMKM, serta belanja mitigasi risiko perubahan iklim atau risiko kenaikan energi. Selain itu, ada pula pendanaan yang secara operasional dialokasikan melekat pada institusi pejabat negara tertentu dalam rangka mendukung representasi dan pelayanan, seperti dana operasional presiden, wapres, dan menteri. Semua ragam pendanaan mitigasi risiko ini sepanjang dialokasikan dan direalisasikan sesuai jumlah alokasi UU APBN, tak bisa dikategori sebagai penyalah gunaan kekuasaan, sebab telah melewati hak budget DPR.

Persoalan sebenarnya terletak pada realisasi dana mitigasi risiko yang diserahkan kepada diskresional pejabat negara, meski dilekatkan syarat asas manfaat dan efisiensi. Diskresionalitas anggaran ini sebaiknya diikuti penguatan pengawasan intern dan ekstern untuk mengidentifikasi terpenuhinya kriteria manfaat dan efisiensi dalam alokasi pendanaan mitigasi risiko. Sebenarnya kekhawatiran hakim MK terkait realisasi bansos yang berimpitan dengan penyelenggaraan pemilu, lebih pada diskresionalitas realisasi anggaran yang diserahkan ke pengguna anggarannya. Meskipun perencanaan dan pengalokasiannya telah sah di UU APBN, ada celah hukum ketika motivasi realisasi bansos tidak hanya motivasi mitigasi risiko, tetapi juga tersirat motivasi pribadi atau kelompok.

Ke depan, persidangan MK mengenai perselisihan hasil pemilu, baik pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah, perlu mempertimbangkan dua hal. Pertama, MK meminta BPK melakukan pemeriksaan investigatif atas realisasi diskresional dana mitigasi risiko APBN / APBD yang berimpitan waktunya dengan masa kampanye dan pemungutan suara. Kedua, menafsirkan pemaknaan asas manfaat dan efisiensi dalam realisasi anggaran mitigasi risiko APBN di masa kampanye dan pemungutan suara sehingga terpenuhi tidaknya motivasi lain dalam realisasi anggaran dapat nyata dan pasti. Putusan MK sangat jelas meminta perbaikan tata kelola realisasi dana mitigasi risiko, khususnya bansos, yang berimpitan dengan masa kampanye dan pemungutan suara, meski dianggap tak memiliki pengaruh tehadap keabsahan hasil pilpres. Regovernasi dana mitigasi risiko memang sudah sepantasnya dilakukan sejak lama agar instrumen APBN/APBD terjaga untuk mewujudkan tujuan ber negara, dan bukan tujuan kpentingan tertentu. (Yoga)

Akhir-akhir ini jagat pemberitaan diwarnai kasus penipuan berkedok produk layanan perbankan, seperti deposito dan produk investasi lainnya. Kasus tersebut turut menyeret dua nama bank BUMN, yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Sebagaimana diberitakan, sekelompok orang berdemo di depan kantor pusat BTN, Jakarta, Selasa (30/4), menuntut pengembalian dana nasabah yang raib setelah berinvestasi. Mereka merupakan korban investasi bekas karyawan BTN, yakni ASW dan SCP, yang telah diberhentikan secara tidak hormat dan divonis bersalah oleh pengadilan. Melalui keterangan resmi pada Rabu (8/5) Direktur Operasional dan Customer BTN Hakim Putratama mengklarifikasi, BTN tidak pernah menawarkan produk investasi (deposito) dengan imbal hasil 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Sebagai upaya tindak lanjut, BTN membuka ruang bagi nasabah untuk menempuh jalur hukum dan menghormati keputusan hukum yang ditetapkan.

Bberedar pula informasi di media sosial mengenai hilangnya dana nasabah BRI. Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi melalui keterangan resmi, Selasa (7/5) menyatakan, informasi tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta akan mengambil langkah-langkah hukum terhadap pihak- pihak yang dinilai menyebarkan informasi yang menyesatkan, merusak citra BRI, dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Dalam media sosial Tiktok, misalnya, akun @rakyatdotnews mengunggah video kasus raibnya uang nasabah di Makassar, Sulsel, sebesar Rp 400 juta. BRI menyatakan, informasi raibnya dana nasabah yang viral di media sosial merupakan kejadian-kejadian lama pada 2018 dan 2023 dengan informasi yang tidak lengkap. Kasus-kasus itu masing-masing merupakan investasi bodong yang melibatkan salah satu bekas karyawan BRI dan tindak kejahatan penipuan daring atau social engineering.

Kasus yang menyeret dua institusi perbankan tersebut menunjukkan tawaran investasi tidak resmi atau investasi bodong masih marak terjadi. Sejak 2017 hingga 31 Maret 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, yang terdiri dari 1.235 entitas investasi ilegal dan 251 entitas gadai ilegal. Selama Februari-Maret 2024, Satgas Pasti menemukan 17 entitas yang menawarkan investasi atau kegiatan keuangan ilegal. Aktivitas itu berpotensi merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan penyebaran data pribadi. Modus yang dilakukan antara lain dengan menawarkan kerja paruh waktu dengan sistem deposit dan investasi tak berizin.

Selain itu, ada pula modus berupa penawaran perdagangan aset kripto serta perdagangan dengan sistem multilevel marketing (MLM) tak berizin. Meski modusnya beragam, para pelaku memiliki kecenderungan yang sama, yakni menawarkan imbal hasil menggiurkan lebih dari batas wajar. Contohnya, produk investasi perbankan seperti deposito sewajarnya memiliki imbal hasil hingga 10 % per tahun. Namun, investasi yang ditawarkan tergolong tak masuk akal, yakni 10 % per bulan atau 120 % per tahun. Bahkan, tak jarang para pelaku menduplikasi nama situs atau media sosial milik akun resmi guna memanipulasi masyarakat (impersonate). Jika tidak berhati-hati, masyarakat dengan mudahnya akan percaya dan berujung ter- perosok dalam jurang penipuan. (Yoga)

Penjarahan sawit di kebun-kebun perusahaan yang dipicu saling klaim lahan marak di Kalteng. Sebagian terduga pelaku ditangkap. Namun, masih ada warga yang bersembunyi di hutan. Bukan bahagia, semua hanya memanen derita. Hati dan pikiran Margaretha Maria (49) belum tenang. Kedatangan orang-orang baru yang hilir mudik di kediamannya, Desa Penyang, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, jadi penyebabnya. Rabu (8/5) di rumah kerabatnya, Aur (49), ia bercerita ”Kejadiannya bermula saat Aur pulang dari Sampit (26/4). Dia minta semua pintu dikunci,” kata Margaretha. Lewat tengah malam, ada mobil di depan rumah berisi delapan orang. Beberapa orang turun dari mobil, lalu menggedor pintu depan. Tanpa diundang, lelaki tidak dikenal itu masuk. Mereka menyasar dan menangkap Aur. Mobil bak milik Aur juga dibawa pergi. Warga Sebabi, 40 km dari Penyang, juga banyak yang meninggalkan kediamannya. Banyak rumah kosong.

Mulyono (40), warga Sebabi yang ditemui di jalan desa, mengatakan, puluhan mungkin ratusan orang tunggang-langgang. Mereka ketakutan dan pergi masuk hutan setelah penangkapan beberapa warga. Zuledi, Sekretaris Desa Sebabi, mengungkapkan, ”Memang ada pemberitahuan, tapi langsung ke RT,” ujarnya. Zuledi tidak mengetahui persis pemicunya. Namun, ia yakin semua dipicu pencurian buah sawit dan klaim lahan antara warga dan perusahaan. Sebulan terakhir, konflik perusahaan perkebunan sawit dengan masyarakat di Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur tengah meruncing. Konflik memanas ketika diikuti maraknya aksi penjarahan buah sawit perusahaan. Respons aparat dengan menangkap warga yang terlibat penjarahan makin memicu situasi tidak kondusif. Salah satunya ialah terjadi serangan di Kepolisian Sektor Kotawaringin Barat oleh warga yang tak terima kerabatnya ditangkap.

Asisten I Sekda Kabupaten Kotawaringin Timur Rihel mengatakan, warga yang ditangkap mengklaim lahan yang dulunya merupakan lahan perusahaan (Musim Mas Group). Tanah seluas 400 hektar sudah dijual kepada pihak lain. Ia bersama pejabat lain pada 2023 pernah memediasi warga yang berkonflik dengan perusahaan PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM) dan PT Maju Aneka Sawit (MAS) yang merupakan anak perusahaan Musim Mas Group. Saat itu, pihaknya akan melakukan verifikasi lapangan, tetapi belum menemukan solusi tepat. Jual beli tanah sepihak membuat warga murka. Mereka sudah beberapa kali protes, tetapi tidak juga direspons. Masalah itu berlarut-larut sejak perusahaan masuk ke wilayah itu 26 tahun yang lalu. Dua tahun belakangan, warga mulai menuntut haknya. Mereka membuat pondok di tanah yang mereka yakini milik leluhur mereka.

Pada Rabu (8/5), GM Musim Mas Group Regional Kalteng Rusli Salim. Rusli alias A Tong menjelaskan, tanah yang diklaim oleh warga itu bukan merupakan bagian dari PT MAS ataupun PT SSM. ”(Itu milik) pribadi. Yang tanam juga mereka. Asal-usul tanah itu, kan, APL (area penggunaan lain) bukan kawasan hutan, kan, enak. Jadi warga jual, ya, mereka beli,” kata A Tong. Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor mengungkapkan, apa yang terjadi di Sebabi dan sekitarnya itu bukan merupakan sengketa. Perusahaan yang sudah bergerak puluhan tahun itu telah memenuhi legalitas hukumnya. ”Saat ini kami bentuk Tim Penyelesaian Konflik Sosial. Soal tuntutan terhadap plasma, kami akui ada 40 % yang belum direalisasikan, tapi sudah ada yang menjalankan itu,” ujar Halikinnor. Puluhan tahun berlalu, masalah klaim lahan sawit ini tidak kunjung berakhir bahagia. Jika dibiarkan, bakal semakin banyak orang di sekitarnya yang hanya bisa memanen derita. (Yoga)

Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 yang dilaksanakan OJK mencatat bahwa tingkat pemahaman tentang keuangan (literasi) perempuan lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 50,33 %, sedangkan laki-laki 49,05 %. Peningkatan literasi keuangan bagi perempuan juga menjadi perhatian utama OJK. Agar terus meningkatkan kemampuan perempuan untuk cerdas dalam mengelola keuangan, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, antara lain: 1. Pahami kondisi keuangan dengan membuat daftar pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Hasil pencatatan keuangan secara rutin dapat digunakan untuk menyusun strategi pengelolaan utang, strategi investasi, dan menahan diri agar tidak menjadi impulsive buyer.

2. Lakukan pengalokasian keuangan dengan membuat beberapa pos anggaran, seperti kebutuhan sehari-hari, dana darurat, dana pensiun, dan investasi. Untuk memastikan kondisi keuangan tetap terjaga ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan, sangat penting untuk memiliki dana darurat. Bagi yang belum menikah, setidaknya enam kali pengeluaran bulanan, sedangkan bagi yang sudah menikah disarankan sembilan kali pengeluaran bulanan. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, pastikan untuk berinvestasi sesuai tujuan, waktu, dan profil risiko yang dimiliki. 3. Hindari ”impulsive buying”. Kemampuan untuk memprioritaskan ”penting” daripada ”perlu” dan kemampuan untuk membeli yang dibutuhkan bukan diinginkan menjadi hal penting dalammenjaga kesehatan keuangan dan terhindar dari impulsive buyer.

4. Komunikasikan kondisi keuangan dengan pasangan bagi perempuan yang sudah menikah, Komunikasi ini penting untuk dapat mencapai kemerdekaan keuangan sesegera mungkin. 5. Menambah sumber dan jumlah pendapatan. Perempuan dapat mencoba mencari sumber pendapatan baru, misalnya menjadi content creator dan berjualan daring. Dengan menambah sumber pendapatan, penghasilan yang diperoleh pun akan naik. Dengan demikian, jumlah dana yang diinvestasikan juga dapat ditambah. (Yoga)

”Sejak zaman moyang kami, mangrove diwariskan kepada perempuan yang mengelola, makanya kami sebut sebagai hutan perempuan. Kami juga memegang tanggung jawab untuk terus menjaga ekosistem ini,” kata Petronela Merauje (43) atau Mama Nela di Kampung Enggros, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Kamis (9/5). Dalam belasan tahun terakhir, Mama Nela menjadi sosok perempuan Enggros yang konsisten menggaungkan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan mangrove di Teluk Youtefa ini. Mama Nela bercerita, warisan pemanfaatan ini turun-temurun diberikan kepada kaum perempuan di dua kampong di Teluk Youtefa, yakni Enggros dan Tobati. Hutan perempuan pun menjadi pertemuan mereka untuk saling berbagi cerita tentang kehidupan. Kaum laki-laki hanya diperbolehkan masuk ke dalam hutan untuk keperluan tertentu dan mendapat izin secara adat.

Ruang bebas ini membuat perempuan Enggros tidak ragu untuk menanggalkan pakaian saat sedang beraktivitas mencari kerang ataupun kepiting. Mama Nela merasa perempuan Enggros perlu semakin peka pada kondisi mangrove di tengah pembangunan kota yang terus berkembang. Ancaman limbah dan deforestasi menjadi sebuah keniscayaan yang bisa mengancam ekosistem sumber kehidupan mereka. Pada 2011, ia bersama kalangan muda peduli lingkungan di Jayapura bergabung dalam Forum Peduli Port Numbay Green (FPPNG), yang aktif dalam penanaman mangrove dan membersihkan sampah rumah tangga di Teluk Youtefa.

Pada 2018, Mama Nela mendirikan sanggar Ibayauw untuk memanfaatkan potensi dari produk turunan mangrove dan kerajinan tangan dari daur ulang sampah plastik. Ia mengajak belasan ibu rumah tangga di Kampung Enggros bergabung ke dalam sanggar tersebut. ”Buah dari mangrove bisa dimanfaatkan sebagai jus atau manisan. Di sanggar saya memberdayakan mama-mama membuat produk kerajinan seperti tas, vas bunga, dan gelang dari sampah-sampah yang bermuara di hutan mangrove,” ujarnya. Lewat Komunitas Monj Hen Wani yang dibentuk pada 2023, ia rutin melakukan gerakan swadaya pengelolaan rumah tangga sebagai ikhtiar mengurangi sampah yang mengarah ke Teluk Youtefa.

Berkat berbagai kontribusi dan kepedulian selama bertahun-tahun, Mama Nela meraih penghargaan Kalpataru dari KLHK yang diberikan langsung oleh Menteri LHK Siti Nurbaya pada Juni 2023. Mama Nela melihat nilai eksklusif hutan perempuan bisa menjadi potensi wisata yang menarik dan eksklusif bagi kaum hawa. Kehadiran wisata perempuan ini diharapkan membuat ibu rumah tangga semakin antusias menghasilkan dan memasarkan berbagai produk olahannya. ”Ini seharusnya menjadi daya tarik. Nantinya wisatawan diajak melihat cara-cara dalam menangkap kerang atau kepiting. Selain itu, wisatawan juga bisa diajak berendam dengan kebebasan bertelanjang tadi. Ini bisa menjadi sebagai terapi alami,” ujarnya.  Mama Nela ingin berbagai gerakan ini mampu menggerakkan kalangan perempuan lintas generasi di Enggros untuk terlibat dalam menjaga lingkungan. Ekosistem yang terbentuk akan bersama-sama menjaga keberlanjutan hutan perempuan sebagai warisan leluhur dan pemberi penghidupan. (Yoga)