Pro dan kontra rencana penambahan nomenklatur kementerian oleh Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka semakin santer. Wacana merevisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara pun menjadi sorotan publik. Hamdan Zoelva, pakar hukum tata negara, menilai, penambahan nomenklatur kementerian perlu dilihat secara mendalam. Dan, urgensi penambahan ini harus benar-benar dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. "Apakah jumlah kementerian yang ada tidak cukup mengakomodasi keperluan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.

Saya melihat, 34 kementerian cukup memberi ruang bagi Presiden untuk melaksanakan programnya," katanya kepada KONTAN, Jumat (10/5). Menurut Hamdan yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), bila terdapat program kerja baru, Presiden cukup memerlukan focusing pada kementerian yang ada untuk menambah direktorat jenderal atau badan tertentu guna melaksanakan janji politik saat kampanye. Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, men, bilang, penambahan nomenklatur kementerian merupakan hak prerogatif Presiden terpilih. Sehingga, tak perlu merevisi undang-undang.

"Seringkali Presiden mengubah-ubah nomenklatur. Misalnya, dulu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dipisah, sekarang mau dijadikan satu. Boleh saja, enggak perlu merevisi undang-undang," ujarnya. Dari kaca mata hukum, Trubus menjelaskan, memang perlu revisi UU. Tapi, yang perlu diingat, undang-undang bersifat jangka panjang. Jadi, ketika melakukan pengurangan maupun penambahan, tidak lantas ada revisi. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengatakan, wacana penambahan nomenklatur kementerian menjadi 40 harus merevisi UU Nomor 39 Tahun 2008.

"Sesuai UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, telah diatur mengenai jumlah bidang kementerian di Pasal 12,13, dan 14, paling banyak 34 kementerian, dengan perincian empat menteri koordinator dan 30 menteri bidang," katanya. Selain itu, menteri akan menerima berbagai fasilitas lain, antara lain jaminan kesehatan, mobil dinas, dan rumah dinas. Menteri juga mendapatkan fasilitas lain berupa dana operasional menteri yang melekat karena jabatannya. Alhasil, jika benar ada 40 menteri di kabinet mendatang, maka total gaji dan tunjangan menteri bisa mencapai Rp 745,92 juta per bulan.

Kementerian Keuangan (Kemkeu) meminta International Monetary Fund (IMF) memberikan asistensi kepada Indonesia. Bantuan ini dalam upaya peningkatan rasio pajak alias tax ratio Indonesia. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemkeu Astera Primanto Bhakti menyampaikan, perlu upaya peningkatan tax ratio Indonesia untuk membiayai kebutuhan belanja ke depan. Ada beberapa kebijakan yang IMF rekomendasikan. Misalnya, evaluasi implementasi pajak pertambahan nilai (PPN), redesain skema insentif dan tarif pajak penghasilan (PPh) badan, serta pendalaman pajak daerah dan sistem perimbangan keuangan. Dan, Direktur Jenderal Pajak Kemkeu pun berencana untuk melakukan kajian lanjutan pada simplikasi PPN dan restitusi pajak.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong bank umum memisahkan unit usaha syariah (UUS) alias spin off, dinilai tidak akan bisa berjalan cepat. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada beberapa bank yang enggan melepas UUS-nya jadi bank umum syariah (BUS). Konsultan Ekonomi Syariah Adiwarman Azwar Karim berpendapat, aturan OJK terkait spin off UUS yang baru terbit tahun lalu tersebut bisa berdampak adanya perlambatan pertumbuhan aset industri perbankan syariah. Ada beberapa kondisi yang bisa membuat aset UUS turun agar terhindar dari kewajiban spin off. Misalnya, melalui aset tresuri. Sejumlah UUS memiliki aset tresuri hingga 50% dari total asetnya.

Performa indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam sepekan relatif memble. Tidak banyak katalis positif yang merangsang pergerakan indeks komposit. Padahal, aksi korporasi yang digelar emiten sejak awal pekan terpantau ramai. Ada dua penawaran perdana saham ke publik (initial public offering/IPO) yang dicatatkan oleh PT Remala Abadi Tbk. (DATA) pada Selasa (7/5) dan PT Xolare RCR Energy Tbk. (SOLA) yang digelar Rabu (8/5). Kedua saham anyar itu dicatatkan di papan pengembangan. Memang, tidak banyak dana yang diangkut dari lantai bursa. DATA, misalnya, hanya meraup Rp51,7 miliar dari 275 juta saham yang diterbitkan. Itu merepresentasikan 20% saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. 

Menariknya, kedua saham IPO itu melejit di hari perdana pencatatannya di Bursa Efek Indonesia. Penggiat pasar dan investor sepertinya menaruh prospek yang baik terhadap DATA dan SOLA kendati tergolong saham-saham medioker. Kami mencatat ada 15 emiten yang menjadwalkan cum dividen pada pekan ini. Tiga di antaranya bakal membagikan dividen yang relatif besar. Pertama, PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) telah mengunci daftar pemegang sahamnya di pasar regular dan negosiasi pada Selasa (7/5) lalu. Emiten kedua yang pekan ini menyampaikan tenggat cum dividen yakni PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO). PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. (TUGU) menjadi emiten ketiga yang terpantau bakal cukup besar membagikan dividen dengan cum date terjadwal pekan ini. ASII akan membayarkan dividen tunai senilai Rp17,04 triliun atau setara Rp421 per lembar untuk investor yang memiliki saham perusahaan sampai dengan Senin (13/5) di pasar reguler dan negosiasi. Adapun, TLKM juga bakal membagikan dividen senilai total Rp17,68 triliun dari laba tahun buku 2023.

Merger an­­­­tara PT Tokopedia de­­­ngan Tik­­­­tok di­­­nya­­­ta­­­kan telah tuntas oleh Ke­­­men­­­­terian Perdagangan (Ke­­­­­­­­mendag). Konsolidasi antara Tiktok dengan To­­­kopedia diharapkan akan memberikan manfaat dan menguntungkan bagi pelaku UMKM lokal. Namun, apa­­­kah upaya pemerintah su­­­­dah cukup untuk menjaga ke­­­­pentingan pengusaha UMKM di dalam negeri? Sejalan dengan kembali beropera­­­sinya Tiktok Shop, para konsumen di Indonesia da­­­pat mengakses berbagai macam produk dan jasa, baik produk UMKM lokal maupun produk impor yang didistribusikan oleh reseller lokal. Seiring dengan perubahan selera pasar dalam negeri dan semakin luasnya jumlah audience pengguna e-commerce, tak mudah bagi produsen UMKM lokal untuk beradaptasi dengan perubah­­­an perilaku konsumen tersebut. Sependapat dengan Ajay Tawde, Head of Experience Ogilvy untuk Indonesia, ada kekhawatiran terjadinya ke­­­timpangan kapasitas produksi antara pelaku bisnis besar dan produsen lokal (Campaign Asia, 2024). 

Oleh karena itu, Tiktok dan To­­­ko­­­pedia perlu bertanggung jawab memastikan terjadinya persaingan yang adil bagi seluruh pelaku bisnis, dari kapasitas kecil hingga besar. Ada beberapa hal yang se­­­patutnya menjadi perhatian pemerintah dalam menyikapi beroperasinya Tiktok Shop di Indonesia. Pertama, perlu memahami bahwa integrasi antara e-commerce dan sosial media merupakan tren yang tidak bisa dihindarkan. Kedua, perlu strategi cermat untuk menyikapi penggunaan data pribadi konsumen oleh pemilik sistem platform. Keberadaan Tiktok Shop di Indonesia dikhawatirkan menyebabkan perusahaan asing dapat melacak data pasar dan konsumen di Indonesia, di mana pihak asing dapat mematok harga produk yang lebih murah sehingga dapat merugikan pasar dan pelaku bisnis di dalam negeri. Di satu sisi, data dan informasi tentang preferensi pembeli serta dinamika kondisi pasar justru merupakan kunci untuk mengupayakan proses digitalisasi kegiatan ekonomi. Tanpa adanya big data, pelaku usaha tidak dapat menganalisis dan membuat keputusan bisnis yang tepat.

Persaingan di pasar bisnis makanan dan minuman, terutama untuk kategori camilan, sangat dinamis dan kompetitif di Indonesia. Untuk menaklukkannya diperlukan strategi yang tepat, apalagi jika bermain di segmen premium. Rasa-rasanya mayoritas orang Indonesia menyukai camilan. Apalagi camilan manis yang dipercaya dapat mengembalikan mood seseorang. Tak heran bila banyak pelaku usaha yang menjajakan berbagai produk camilan atau dessert, mulai dari kaki lima (street food) hingga yang premium. Untuk mengembangkan bisnis dessert premium, dibutuhkan strategi khusus dalam meningkatkan brand awareness sehingga bisa mendapatkan potensi pasar yang tepat. Salah satu strategi yang dimanfaatkan pelaku bisnis adalah digital marketing melalui media sosial. 

Hal ini pula yang dilakukan oleh Fildzah Shabrina, Founder Dizzy Miss Fudgy yang memulai bisnisnya pada 2020. Ketika itu dia baru saja menginjak usia 25 tahun dan sedang berada pada fase quarter life crisis yang sempat membuatnya stres. Bukanya tenang, Fina malah merasa semakin bete hingga akhirnya dia mencoba membuat sendiri makanan manis di rumah dengan menggunakan alat yang terbatas dan tanpa memiliki kemampuan membuat kue sama sekali. “Ketika aku buat ternyata enak dan sesuai dengan lidah sendiri, aku suka dan mood aku jadi membaik,” ucapnya. Dari sinilah ide bisnis itu tercetus. Fina mulai melakukan trial and error hingga pun berhasil menemukan formulasi yang tepat. Perempuan yang pernah bekerja di salah satu perusahaan media digital ini mengatakan ada beberapa strategi yang dilakukan untuk membuat produknya laris manis meski dijual dengan harga yang premium. Pertama harus memiliki karakter yang menarik dan unik untuk membedakannya dengan dessert lain. Kedua, memiliki kemasan yang menarik. 

Packaging merepresentasikan produk yang dijual dan memberikan kesan pertama bagi konsumen. Ketiga, membuat berbagai konten di media sosial yang memang sedang ramai dibicarakan dan berhubungan dengan apa yang terjadi di masyarakat, mulai dari meme, informasi dan hiburan, story telling, hingga edukasi. Sementara di TikTok, Fina akan memperbanyak story telling dengan menceritakan proses di balik layar, termasuk melakukan siaran langsung pada saat memproduksi kue atau mengemas pesanan. Pelaku usaha lainnya yang juga memaksimalkan strategi digital marketing adalah Saprian, Co-Founder Dream Puff, produsen dessert asal Yogyakarta yang saat ini sedang viral dan tengah menjadi incaran wisatawan. Sama seperti Dizzy Miss Fudgy, Dream Puff juga diluncurkan pada saat pandemi sekitar awal 2021. Saprian tidak menyangka bahwa bisnis yang dia kembangkan bersama sang istri, Nurul Maulidiya mendapat sambutan hangat dari masyarakat hingga mampu menjual ribuan produk per bulan. Untuk viral, Saprian memikirkan betul strategi yang akan dilakukan saat memanfaatkan media sosial.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada Serentak 2024). Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa para caleg terpilih Pemilu 2024 belum dilantik dan mengisi jabatan itu. Oleh karena itu, caleg terpilih masih bisa mengikuti Pilkada Serentak 2024. “Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?” kata Hasyim, seperti dilansir Antara, Jumat (10/5). Dengan kata lain, anggota DPR/DPD/DPRD untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota periode 2019–2024 dan kembali terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) pada tahun ini wajib mundur dari jabatan yang tengah diembannya, bila ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dalam pertimbangan Putusan MK No. 12/PUU-XXII/2024, KPU diingatkan terkait pentingnya mempersyaratkan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD, apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

Kehadiran lembaga keuangan yang bersifat amal (charity) bisa mnejadi solusi atau alternatif bagi guru untuk mendapatkan pinjaman saat muncul kebutuhan mendesak, sehingga mereka terhindar dari jeratan pinjol, terlebih yang ilegal. Alternatif ini perlu diupayakan, sembari solusi jangka panjang melalui peningkatan kesejahteraan guru dilakukan oleh pemerintah. Alternatif yang juga bisa  didorong adalah penyediaan pinjaman  melalui koperasi simpan pinjam (KSP) guru dengan proses yang cepat. Meski dari sisi jumlah, KSP kemungkinan tidak bisa memberi pinjaman sebesar pinjaman pinjol dari Fintech, apalagi perbankan, namun dengan dasar semangat gotong royong, jeratan pinjaman yang  yang menjadi berlipat akibat keterlambatan cicilan, bisa dihindari. Pakar ekonomi strategik Piter Abdullah mengatakan, selain perbaikan kesejahteraan guru, keberadaan lembaga keuangan yang bisa bersiang dengan pinjol yang bisa melepaskan guru dari jeratan pinjol. (Yetede)

Musisi di Kota Balikpapan mengabadikan situasi tempat tinggalnya melalui musik dengan lirik kritis. Mereka menunjukkan cinta pada kotanya dengan cara unik. ”Kita pernah melukis cinta di langit Tetapi asap pabrik naik ke atas lalu menghapusnya”. Orang kota, termasuk para seniman, menunjukkan kepedulian dan keberpihakan pada lingkungan dengan beragam cara. Di Kota Balikpapan, Kaltim, puisi karya Samsir Marangga di atas menjadi pembuka lagu grup music Monkey Mangkir, ”Hantam”. Setelah puisi, mereka memadukan kibor dan distorsi mengiringi lirik-lirik kritis, menggambarkan ketimpangan dan masalah di sekitar Balikpapan. La Dores (30), gitaris dan vokalis Monkey Mangkir, bercerita, penggalan puisi tersebut merupakan respons bandnya terhadap sebuah peristiwa tragis di sebuah kampung di Kaltim: seorang buruh pabrik sawit dalam peristiwa itu meninggal di tempat kerjanya. Dores bercerita, grup musiknya melihat ada cita-cita dan cinta buruh pabrik yang kandas akibat eksploitasi perusahaan sawit.

Setelah puisi dan musik mengalun, lirik-lirik yang menggambarkan ironi kondisi lingkungan di Kaltim dinyanyikan. Mereka menyoroti debu tambang batubara yang mengganggu pernapasan warga, banjir penuh lumpur, hingga menyitir problem pengangguran. ”Kami semakin makmur/makan debu dan lumpur//Di tanah kami yang subur/kami menganggur”. Dores mengatakan, lirik-lirik itu secara sadar mereka tulis untuk mendokumentasikan lingkungan tempat tinggal mereka. Hujan, misalnya, oleh sejumlah orang kerap diasosiasikan dengan sesuatu yang romantis dan keindahan. ”Tetapi, hujan di Samarinda, misalnya, tidak indah karena banjir. Motivasi kami menulis lirik begitu cuma mau jujur,” kata Dores, Minggu (5/5), di Balikpapan. Bagi Monkey Mangkir, musik adalah alat komunikasi sekaligus dokumentasi tempat tinggal mereka.

Musik menjadi medium menyuarakan keresahan dan persoalan supaya didengar semakin banyak orang. Mereka menyoroti bagaimana eksploitasi sumber daya alam di Kaltim yang membebani hidup warga di sekitarnya. Sorotan itu sangat terlihat dalam lirik: ”Hutan ditebang, tanah dilubang, kami terbuang di lubang tambang”. Suara serak, teriakan, kebisingan, dan distorsi yang mereka rekam adalah suara-suara dari bawah yang memberi perspektif lain tentang tempat tinggalnya. Mereka mewartakan kegelisahan-kegelisahan yang tak terliput. Mereka memberi kritik yang dinyanyikan sejumlah pendengar musiknya dan berharap memantik perubahan. Lewat musik, kritik yang alpa tersampaikan terus diapungkan ke udara di Balikpapan. Berharap semuanya menjadi harmoni untuk masa depan kota yang lebih baik. (Yoga)

Upaya penyelundupan ekstasi dari Belanda ke Indonesia muncul kembali. Sebanyak 20.272 butir pil ekstasi seberat 10 kg dari Belanda dan Belgia diselundupkan dengan cara dikemas dalam paket yang dikirim ke beberapa daerah di Indonesia menggunakan layanan pos. Penyelundupan ini perlu menjadi kewaspadaan semua pihak mengingat regulasi penggunaan narkotika di Belanda tak seketat di dalam negeri sehingga rawan dimanfaatkan jaringan narkoba internasional. Wakil Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Kombes Arie Ardian Rishadi dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/5) mengungkap bahwa ekstasi itu diselundupkan dalam dua paket yang masing-masing dikirim dari Belanda dan Belgia.

Paket pertama berisi 18.259 butir pil ekstasi yang dikirim dari Belgia dan dapat diungkap setelah paket itu tiba di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, pada 5 April 2024. Dalam pengirimannya, paket itu diberitahukan sebagai suku cadang khusus untuk kendaraan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan pada paket tersebut, ditemukan enam bungkus plastik bening yang berisi 18.259 butir pil ekstasi seberat 9,6 kg. Pada paket kedua, tim penyidik Polri menemukan paket itu dikirim dari Belanda yang tiba di Kantor Pos Pasar Baru pada 22 April 2024. Paket tersebut dibungkus seperti kado dan dideklarasikan sebagai majalah. Namun, setelah diperiksa, paket tersebut berisi 2.013 butir ekstasi seberat 1,06 kg.

Hingga 2015, penyelundupan ekstasi dari Belanda menjadi momok bagi Indonesia. Seperti pengungkapan peredaran 50.000 butir ekstasi dari Belanda hasil pengembangan kasus peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikendalikan Freddy Budiman, terpidana hukuman mati yang telah dieksekusi (Kompas, 15/4/2015). ”Modusnya sama, yaitu false declaration. Jadi, men-declare tidak dalam keadaan sebenarnya. Mereka (pengirim) menyatakan bahwa barang itu adalah spare-part (suku cadang) kendaraan, tetapi di dalamnya adalah ekstasi,” kata Arie. (Yoga)