Terungkapnya fakta persidangan terkait dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) semakin membuka mata masyarakat bahwa lembaga audit keuangan itu rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Pengawasan internal harus diperkuat. Mekanisme pemilihan anggota BPK pun harus diubah. Peneliti Transparency International Indonesia (TII) Alvin Nicola, Kamis (9/5) berpendapat, praktik jual beli opini WTP marak karena desain pengawasannya minim. Selain itu, insentif dari label WTP yang diperoleh instansi pemerintah jauh lebih besar untuk kenaikan anggaran. Selain itu, terus terungkapnya kasus-kasus jual beli opini WTP, karena desain kelembagaan BPK sejak awal tersandera kepentingan politik.

Ia pun mendorong agar model pengawasan internal di BPK lebih diperkuat. Selain itu, karena peran BPK sentral dalam pemberantasan korupsi, sudah sepatutnya segera dilakukan revisi UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK agar proses pemilihan anggota BPK dilakukan oleh panitia seleksi yang independen atau yang dibentuk pemerintah. Selama ini pemilihan anggota BPK sepenuhnya oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kembali terkuaknya dugaan jual beli opini WTP itu terungkap dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi di Kementan dengan agenda pemeriksaan saksi, yakni Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5).

Permintaan uang dari auditor BPK ke Kementan untuk laporan tahun 2022. Agar Kementan mendapatkan opini WTP, auditor BPK bernama Viktor Siahaan meminta uang sebesar Rp 10 miliar yang merupakan bawahan dari auditor bernama Haerul Saleh. Pada kesempatan lain, Viktor mengubah permintaannya menjadi Rp 12 miliar. Menurut Hermanto, Viktor menyampaikan kepadanya agar permintaan uang itu disampaikan kepada pejabat di Kementan. Hermanto mengaku merekomendasikan agar mengomunikasikan dengan Muhammad Hatta, sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian, yang diketahui mengurus hal-hal di luar anggaran. Hermanto mendengar permintaan auditor BPK itu hanya dipenuhi Rp 5 miliar. Sumbernya, dari vendor yang melaksanakan pekerjaan di Kementan. (Yoga)

Beasiswa pendidikan bergelar serta nongelar di dalam dan luar negeri melalui Beasiswa Pendidikan Indonesia dari Kemendikbudristek yang berkolaborasi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan diperluas. Beasiswa ini terbuka untuk pelajar, pendidik, calon dosen, dan insan budaya. Demikian disampaikan Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbudristek Anton Rahmadi, Rabu (8/5). Anton mengatakan, Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) terdiri dari beberapa komponen pembiayaan, yaitu dana pendidikan, dana pendukung, dan biaya pendukung untuk penyandang disabilitas. Pendaftaran BPI tujuan perguruan tinggi luar negeri berlangsung hingga 31 Mei 2024, sedangkan tujuan perguruan tinggi dalam negeri berlangsung sampai 30 Juni 2024.

Kemendikbudristek telah memberikan beasiswa bergelar BPI untuk 9.951 orang, terdiri dari 2.015 penerima beasiswa S-1, sebanyak 1.804 penerima beasiswa S-2, dan 6.132 penerima beasiswa S-3. Dari jumlah tersebut, alokasi beasiswa dalam negeri berjumlah 8.644 orang (86,87 %) sedangkan tujuan luar negeri berjumlah 1.307 orang (13,13 %). Sekjen Kemendikbudristek Suharti menambahkan, program BPI menjadi salah satu komitmen Kemendikbudristek untuk memperkuat kualitas pendidikan dan SDM di Indonesia. ”Hal ini merupakan kesempatan bagi para pendidik dan insan budaya untuk meningkatkan kapasitas mereka dan pada gilirannya menginspirasi generasi mendatang,” ujar Suharti. Kemendikbudristek juga memberikan beasiswa non-gelar Darmasiswa, yang mulai 2023 menjadi bagian BPI.

Penerima beasiswa ini yakni mahasiswa asing yang belajar budaya dan bahasa Indonesia serta disebar untuk belajar bersama mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi dalam negeri selama 10-12 bulan. Pada 2023, penerima Darmasiswa berjumlah 282 orang (2,83 % dari total skema BPI). Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris memaparkan, daftar perguruan tinggi tujuan untuk program beasiswa ini telah semakin berkembang. Selain itu, pada 2024 program BPI pun diperluas, khususnya untuk skema calon dosen. Ada 10 program BPI bergelar, di antaranya Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Pelaku Budaya. (Yoga)

Mekanisme pengusulan penerima bantuan sosial (bansos) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial diubah. Kini, nama-nama warga penerima bansos wajib disaring melalui musyawarah desa atau kelurahan, disetujui oleh pemda, baru diserahkan ke Kemensos. Mensos Tri Rismaharini menyatakan, melalui musyawarah desa diharapkan pendataan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dapat meningkatkan partisipasi masyarakat yang diputuskan secara mufakat. Hal ini guna memastikan pendataan penerima bansos dilakukan dengan benar dan bansos menjadi tepat sasaran. Kebijakan baru ini berdasarkan pada UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam pasal disebutkan bahwa nama-nama penerima bansos ditentukan pemda melalui musyawarah desa atau kelurahan. ”Hal tersebut dilakukan karena kadang ada laporan ke kami, yang diusulkan adalah orang terdekatnya si A. Bahkan, ada pejabat yang bertanggung jawab terhadap ini mengusulkan dirinya sendiri,” ujar Risma, di Jakarta, Rabu (8/5). Musyawarah desa dan kelurahan wajib dilakukan minimal satu kali dalam tiga bulan, setelah itu hasilnya akan disahkan oleh pemkab/kota untuk diserahkan ke Kemensos yang mencairkan bansos. Kemensos kemudian meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) sebagai tempat melaporkan hasil musyawarah desa atau kelurahan.

Beberapa dokumen yang harus diunggah pihak desa meliputi berita acara musyawarah, dokumentasi, daftar hadir, dan dokumentasi publikasi hasil musyawarah. Namun, jika dalam kondisi tertentu yang membuat musyawarah tidak bisa digelar, kepala desa, lurah, atau setingkatnya bisa menyampaikan usulan dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). ”Mekanisme baru ini mulai berlaku pada pencairan bulan depan,” katanya. Risma memastikan celah kecurangan dalam pendataan penerima bansos bisa diminimalkan dengan digitalisasi seperti ini. Semua instrumen dari Kemensos, yaitu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan sebagainya, dilarang terlibat dalam proses pendataan. (Yoga)

Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan fasilitas bagi jemaah haji 2024 di Mekkah, Arab Saudi, mulai dari transportasi hingga hotel telah siap. Semua fasilitas diupayakan agar ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Kemenag telah menyiapkan 169 hotel untuk jemaah haji Indonesia saat tiba di Mekkah. Dalam kunjungannya, Selasa (7/5) Yaqut meninjau tiga hotel di Mekkah dan Terminal Syib Amir, Mekkah, untuk melihat kesiapan transportasi bus antar kota dan bus Shalawat jemaah. Tiga hotel yang akan dikunjunginya adalah Hotel Romance Elite dengan kapasitas 1.700 orang, Hotel Castle Ajyad di Rei Bakhsy kapasitas 1.900 orang, dan Hotel Wihdah di Jarwal kapasitas 5.000 orang. Semua akan digunakan oleh Jemaah haji Indonesia yang mulai berangkat ke Madinah pada 12 Mei 2024. Diperkirakan, Jemaah haji Indonesia sampai di Mekkah pada 21 Mei 2024.

”Ada beberapa catatan perbaikan. Masih cukup waktu untuk perbaikan agar pelayanan lebih baik, sebelum jemaah tiba di Mekkah,” ucap Yaqut dalam keterangan pers, Selasa (7/5). Yaqut memastikan semua hotel dan bus ramah bagi jemaah disabilitas dan lanjut usia. Pintu bus dilengkapi dek yang bisa dilewati kursi roda, fasilitas hotel pun sudah ramah jemaah disabilitas. Untuk bus kota, kapasitasnya untuk 70 anggota jemaah (duduk dan berdiri). Untuk bus disabilitas dan lansia, ada 18 kursi yang tersedia. Setiap bus dilengkapi dengan penyejuk ruangan, pemecah kaca, P3K, alat pemadam api ringan (APAR), GPS, ban cadangan,tombol pintu darurat, dan lainnya. Bus Shalawat akan melayani jemaah dari hotel ke Masjidil Haram selama 24 jam. Ada 22 rute yang disiapkan untuk antar jemput jemaah yang tinggal di lima wilayah, yaitu Syisyah, Raudhah, Misfalah, Jarwal, dan Rei Bakhsy.

Bus antarkota akan melayani rute Bandara Madinah ke hotel di Madinah dan sebaliknya, hotel Madinah ke hotel Mekkah dan sebaliknya, serta Bandara Jeddah ke hotel di Mekkah dan sebaliknya. ”Kami juga telah menyiapkan 76 halte dengan petugas transportasi yang berjaga 24 jam bergantian,” ujar Yaqut. Dapur-dapur penyedia katering jemaah haji Indonesia juga disiapkan. Total ada 57 dapur di Mekkah dan 21 dapur di Madinah yang akan menyediakan katering bagi jemaah haji Indonesia. Setiap dapur memiliki dua juru masak (chef) dan empat asisten chef asal Indonesia. Untuk bahan makanan, tahun ini ada lebih dari 70 ton bumbu yang didatangkan dari Indonesia. ”Bumbu ini kami melibatkan UMKM. Tahun lalu hanya 15 ton. Semoga tahun depan bisa dipenuhi sepenuhnya bumbu dari Indonesia sehingga cita rasa tidak jauh berbeda,” kata Yaqut. (Yoga)

Terlihat refleksi pengunjung saat berkonsultasi di stan PT Inti Berkat Jaya dalam acara UMN Career Day di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Banten, pada hari Rabu (8/5/2024). Acara  UMN Career Day ini menawarkan berbagai lowongan magang dan pekerjaan untuk para mahasiswa baik yang masih kuliah di tingkat akhir maupun mereka yang sudah lulus kuliah. (Yoga)

Pemerintah mengaku kebijakan ekspor benih bening lobster, dipicu sulitnya membendung penyelundupan benih tersebut. Kerja sama dengan negara tujuan penyelundupan benih pun dilakukan. Namun, meski keran ekspor benih lobster telah dibuka, penyelundupan benih itu masih marak berlangsung. Pembukaan keran ekspor bening lobster diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan No 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) yang diundangkan pada 21 Maret 2024. Pekan ini, Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerima 99.648 ekor benih bening lobster hasil penyelundupan yang digagalkan oleh tim TNI AL di Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumsel. Rinciannya, benih bening lobster jenis pasir sebanyak 89.268 ekor dan jenis mutiara sebanyak 10.380 ekor, senilai Rp 14,94 miliar.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, kebijakan membuka keran ekspor benih bening lobster bukanlah solusi untuk pemanfaatan benih bening lobster di Indonesia secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Sementara itu, tata kelola pemanfaatan dan pengawasan jalur pengiriman benih bening lobster yang lemah membuka lubang penyelundupan benih bening lobster. ”Ketidakpastian ekosistem bisnis benih bening lobster di dalam negeri dihadirkan oleh kebijakan plin-plan dari pemangku kebijakan di level nasional, yang mendorong banyak orang berpikir instan. Imbasnya, kebijakan ekspor benih bening lobster bukan meredam praktik penyelundupan, melainkan justru memicu banyak orang bermain,” ujarnya, Kamis (9/5).

Wakil Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) Budhy Fantigo mengemukakan, penyelundupan benih bening lobster bakal terus berlanjut sekalipun pemerintah sudah membuka keran ekspor benih. Apalagi, selama April hingga Oktober, sedang berlangsung musim panen benih lobster. Budhy menambahkan, dari hasil penelusuran pada 6 Mei 2024, benih bening lobster asal Indonesia diselundupkan dengan harga jual Rp 27.000- Rp 30.000 per ekor menurut zonasi. Harga jual benih selundupan itu jauh lebih tinggi daripada harga patokan terendah benih bening lobster yang ditetapkan pemerintah. Jalur pengiriman, antara lain, Bandar Udara Juanda di Surabaya, Sumsel, dan Jambi. (Yoga)

Pihak PT Sepatu Bata Tbk mengakui, pasca-pandemi Covid-19, perusahaan menghadapi banyak tantangan selama empat tahun terakhir, termasuk perubahan perilaku konsumen yang cepat. Dampaknya adalah penutupan pabrik yang ada di Purwakarta, Jabar, sejak 30 April 2024. Bata merasa perlu untuk bertransformasi guna melayani konsumen dengan lebih baik. ”Perusahaan tidak lagi dapat melanjutkan produksi di pabrik di Purwakarta, sebagai gantinya perusahaan akan menawarkan produk-produk baru yang menarik yang dirancang dan dikembangkan oleh Bata serta produsen lokal dari pabrik mitra kami di Indonesia. Banyak di antaranya yang sudah bekerja sama dengan kami sebelumnya,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Sepatu Bata tbk Hatta Tutuko melalui siaran pers, Kamis (9/5).

Hatta menambahkan, hal ini bukan keputusan yang mudah dan Bata sudah melakukan evaluasi mendalam melalui persetujuan di antara pihak-pihak yang terkait. Penyesuaian-penyesuaian ini juga merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkembang dan beradaptasi di masa-masa perubahan ini. Untuk menjaga kelangsungan bisnis jangka panjang, lanjut Hatta, Bata mengambil inisiatif yang bertujuan mengoptimalkan operasionalisasi perusahaan guna memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang melalui pemasok lokal dan mitra lainnya. Bata akan tetap berkomitmen untuk berinvestasi di Indonesia dengan memenuhi permintaan pelanggannya. Bata akan terus berinovasi dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui berbagai cara, baik daring di laman bata.co.id maupun mengintegrasikan pengalaman langsung dari toko fisik. (Yoga)

Para pengunjung tampak menyimak cara memasak dalam Pameran Food and Beverage Indonesia 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (9/5/2024). Pameran ini diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan di bidang makanan dan minuman. Pameran kuliner yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan penjualan produk industri makanan di Indonesia ini akan berlangsung hingga Sabtu (11/5). (Yoga)

Hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi dimetil eter atau DME, masih mandek karena dianggap belum ekonomis. Apalagi, harga batubara yang biasa dijual mentah sebagai sumber energi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian hukum serta peta jalan transisi energi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangannya. Harapan sempat muncul saat Presiden Jokowi meresmikan peletakan batubara pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk dengan Pertamina, di Sumsel pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal AS, Air Products, ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023 Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar, Kamis (9/5) mengatakan, komoditas batubara Indonesia selama ini dijual begitu saja, atau secara mentah. Beberapa tahun terakhir permintaan pun meningkat yang membuat harganya relatif tinggi. Dengan kondisi itu, ibaratnya: dijual mentah saja laku, kenapa harus repot-repot diproses. Selain perihal harga, kepastian pasar yang akan menyerap produk DME di dalam negeri juga belum jelas meskipun produk itu disebut-sebut bakal menggantikan elpiji. ”Yang paling urgen ialah soal biaya. Gasifikasi batubara membutuhkan teknologi dan pembiayaan tinggi sehingga hingga kini hilirisasi batubara belum optimal. Ini beda dengan mineral,” kata Bisman. Hal tersebut juga didorong belum terbentuknya ekosistem DME, yang relatif masih bersifat rintisan.

Menurut Bisman, harapan DME ataupun produk hilirisasi batubara lainnya untuk berkembang ada, tetapi tingkat spekulasi dan pertimbangannya masih amat tinggi, sehingga sejumlah pihak masih wait and see dalam pengembangan hilirisasi batubara itu. Kepastian hukum pun mesti diperjelas. ”Sebab, ini investasi besar. (Bagi pengusaha) tidak untung atau menunggu dulu oke, tetapi minimal aman investasi atau modalnya. (Terkait insentif) memang ada royalti 0 %, tetapi toh sampai saat ini kenyataannya belum menarik. Lalu, bagaimana produknya ini disinergikan dengan kebijakan transisi energi. Harus ada peta jalan yang jelas,” tuturnya. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, di sela-sela RUPST PTBA untuk Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5), menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Kajian masih dilakukan karena dalam hilirisasi batubara, nilai keekonomian harus benar-benar jadi pertimbangan. (Yoga)

Hampir 10 tahun berlalu, janji Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan yang ”Indonesia-sentris” alias tidak berpusat di Jawa pelan-pelan mulai terlihat. Akan tetapi, pemerataan pembangunan yang dicita-citakan itu masih superfisial atau sekadar di permukaan. Ekonomi luar Jawa memang tumbuh tinggi, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Mengutip data BPS, pada triwulan I-2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, struktur perekonomian Indonesia sangat didominasi oleh Jawa dengan kontribusi 58,52 % terhadap PDB dan Sumatera sebesar 23,88 %. Menjelang akhir rezim Jokowi, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, kendati masih mendominasi, kontribusi Jawa terhadap pembentukan PDB turun menjadi 57,70 %, diikuti Sumatera yang turun menjadi 21,85 % dan Kalimantan turun menjadi 8,19 %.

Di saat yang sama, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur terhadap pembentukan PDB meningkat. Peran Sulawesi naik paling signifikan menjadi 6,89 %, disusul Bali dan Nusa Tenggara menjadi 2,75 %, dan Maluku-Papua menjadi 2,62 %. Direktur Eksekutif Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal, Kamis (9/5) menilai, pemerataan pembangunan di era Jokowi memang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di kawasan Indonesia timur dan tengah. Namun, pergeseran tersebut belum terlalu signifikan dalam satu dekade terakhir.

”Ada pergeseran dari Jawa ke luar Jawa, tetapi belum terlalu signifikan karena masih di kisaran 1 %. Pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi memang tinggi karena kontribusi hilirisasi dan masuknya investasi smelter di sektor pertambangan,” kata Faisal. Isu yang paling mencolok adalah minimnya dampak pengganda (multiplier effect) dari pertumbuhan yang tinggi itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi mencapai dua digit, tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut tidak ikut turun secara signifikan. ”Ini menunjukkan pemerataan yang terjadi masih superfisial, baru di permukaan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sekadar tinggi, tetapi harus diikuti peningkatan kesejahteraan,” kata Faisal. (Yoga)