Pemerintah terus menggulirkan berbagai program perlindungan masyarakat dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya melalui program rumah sejahtera terpadu (RST). Hingga 6 Mei 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran bansos RST sebesar Rp 11,3 miliar kepada 565 keluarga penerimaan manfaat (KPM). Program RST merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera yang terdiri atas rehabilitasi rumah layak huni dan rehabilitasi rumah usaha sederhana.

Program RST merupakan komitmen terhadap salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, inklusif dan layak huni. Bantuan program RST diberikan kepada KPM sebesar Rp 20 juta, dengan berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022.

Upaya pemerintah untuk meraih target liftingminyak mentah nasional pada tahun ini sebesar 635.000 barel minyak per hari atau bopd, dan dan 5.785 MMscfd gas, tidak pernah surut. Kendati, dalam beberapa tahun terakhir target lifting seringkali meleset. Seperti tidak mau mengulang kejadian sebelumnya, sejak awal tahun ini, pemerintah menerapkan berbagai strategi optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggenjot produksi di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. 

Pertamina Hulu Energi, misalnya, ditugaskan pemerintah untuk memaksimalkan potensi wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). ONWJ tercatat masuk dalam kategori blok migas tua yang masih beroperasi hingga saat ini. ONWJ mulai beroperasi sejak 1966 dan berdasarkan kajian masih bisa dioptimalkan percepatan proses produksi minyak di sejumlah lapangan dalam blok tersebut. Selain itu, strategi lain adalah KKKS mulai didorong untuk mengakselerasi proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Dua strategi yang dilakukan pemerintah dan KKKS menjadi respons positif di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Sebanyak 15 proyek itu ditargetkan dapat onstream pada tahun ini, dan diproyeksikan menambah produksi hingga 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Adapun, investasi yang diperlukan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Dari 15 proyek tersebut terdapat Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu migas nasional untuk onstreampada tahun ini guna mengejar target lifting. Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). SKK Migas pun terus mengawasi dan memastikan agar proyek dapat berproduksi tepat waktu yakni Oktober 2024.Harian ini menilai sejumlah proyek besar yang menjadi andalan pemerintah itu menjadi jawaban atas tantangan yang tengah dihadapi sektor hulu migas pada saat ini.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan masih tetap menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan research octane number 90 sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya bakal terus mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran Pertalite. Alasannya, Pertalite merupakan bahan bakar khusus penugasan yang penyaluran hingga harganya diatur dan ditetapkan langsung oleh pemerintah. Berdasarkan catatan Pertamina, penyaluran Pertalite secara nasional hingga April 2024 telah mencapai 9,9 juta kiloliter, dari total kuota tahun ini sebanyak 31,7 juta kiloliter. Untuk memastikan penyaluran Pertalite berjalan lancar dan subsidi yang diberikan pemerintah melalui Pertalite tepat sasaran, Pertamina juga mendorong digitalisasi dalam proses distribusinya. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk BBM jenis bensin dengan bauran bioetanol. Kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan RON 90 dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92.

Pemerintah Provinsi Bali memastikan kemantapan jalan nasional dan jalan tol di Pulau Dewata dalam kondisi prima menjelang World Water Forum 2024. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan pengecekan jalan itu merupakan bagian dari kesiapan sejumlah infrastruktur menjelang gelaran World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024. Menurutnya, Pemprov Bali telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan sejumlah sarana infrastruktur. 

Di samping itu, Made Indra telah melakukan pengecekan pada sarana penunjang seperti alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) atau lampu lalu lintas. Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran pengaturan arus lalu lintas nantinya saat menerima tamu delegasi dari berbagai negara. Nantinya, Made Indra juga menjelaskan bahwa para delegasi World Water Forum ke-10 pada hari pertama akan diajak untuk menyaksikan upacara ritual Segara Kerthi, sebagai simbol air merupakan komponen penting kehidupan. Selain Segara Kerthi, kekuatan budaya lokal yang diyakini menjadi daya tarik delegasi adalah Tari Pendet oleh remaja putri saat tamu negara tiba. Untuk tamu kepala negara, tarian itu bahkan dilakukan di depan tangga pesawat, sedangkan delegasi lainnya di pintu masuk gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dewa Made memastikan seluruh rangkaian penyambutan tamu di World Water Forum ke-10 akan terselenggara dengan lancar.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman mengatakan hukuman pidana bisa diterapkan kepada juru parkir liar apabila telah melakukan pemaksaan atau pemalakan. “Iya pasti [ada hukumnya], apalagi sudah melakukan pemaksaan, melakukan pemalakan. Itu sudah ranah pidana,” ujar Latif kepada wartawan, Kamis (9/5). Latif menegaskan polisi siap membantu Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar tersebut melalui giat patroli. Masyarakat juga diminta untuk turut serta dalam penertiban parkir liar ini. Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufi k Zoelkifl i mengatakan parkir liar umumnya muncul di sekitar tempat wisata cenderung dimanfaatkan oleh segelintir oknum dan meresahkan masyarakat. “Harus segera ditertibkan yang kayak begitu,” tuturnya.

Tawaran jatah tiga kursi menteri di kabinet Prabowo untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap tidak akan meluluhkan hati Megawati Soekarnoputri. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyatakan yakin Ketua Umum PDIP itu tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kecuali ketika PDIP masuk, ada partai yang keluar. Itu lain cerita. Kalau mesti menampung semua partai dan PDIP masuk, akhirnya itu tidak akan menarik bagi PDIP karena dianggap hanya menjadi partai pelengkap,” kata Agung saat dihubungi Tempo pada Rabu, 8 Mei 2024. Menurut dia, praktik politik dagang sapi dalam kabinet Prabowo-Gibran membuat jatah menteri tidak akan cukup bagi PDIP. Tawaran kursi tiga menteri tidak akan menarik perhatian PDIP karena saat ini PDIP memiliki delapan menteri di kabinet Joko Widodo.

Dengan begitu, kata Agung, opsi sikap beroposisi menjadi pilihan yang paling mungkin ditempuh oleh PDIP. Menurut Agung, PDIP akan menerima konsekuensi elektoral atau perolehan jumlah suara apabila memilih bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. “PDIP tidak mendapat insentif elektoral jika bergabung,” ujar Agung. “Malah yang ada disinsentif elektoral karena basis massa mereka akan sangat kecewa.”

Kubu Prabowo-Gibran setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil terpilih kini bersiap dengan transisi pemerintah. Mereka juga tengah menggodok komposisi dan formasi kabinet. Prabowo dalam berbagai kesempatan kerap melontarkan pernyataan merangkul semua kalangan dalam pemerintahan mendatang. Prabowo juga berencana membentuk presidential club dari para mantan presiden untuk membahas masalah negara. (Yetede)

HUBUNGAN sipil-militer menjadi salah satu topik penting dalam studi mengenai militer dan politik, terutama di Indonesia. Masa Orde Baru menjadi milestone penting dalam melihat kondisi hubungan tersebut. Selain karena militer menjadi penopang otoritarianisme rezim, dampak hubungan sipil-militer yang tidak ideal saat itu mengakibatkan militer (ABRI) bertransformasi dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik.

Penyelenggaraan hubungan sipil-militer yang ideal belakangan ini kian relevan untuk dibicarakan. Urgensinya bukan hanya untuk keperluan reformasi TNI, tapi juga secara garis besar akan bermanfaat bagi penguatan iklim demokrasi. Topik ini pun menjadi penting karena belakangan muncul rencana perluasan penempatan anggota militer pada jabatan sipil melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (RPP Manajemen ASN). Kemudian, beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh potongan video kekerasan di Papua yang melibatkan anggota militer.

Urgensi untuk menyoroti kembali hubungan sipil-militer ini berangkat dari pandangan Michael C. Desch (2002). Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang berpikir hubungan sipil-militer terbatas dalam aspek peristiwa kudeta semata. Maksudnya, jika terdapat kudeta kekuasaan oleh militer, hubungan sipil-militer buruk. Sebaliknya, jika tidak ada kudeta, hubungan sipil-militer baik. Namun, menurut Desch, sebuah negara justru dapat memiliki hubungan sipil-militer yang buruk tanpa adanya ancaman kudeta. Begitu pun menurut Samuel Huntington (1985). Dalam konteks hubungan sipil-militer, persoalan di negara-negara modern bukanlah pemberontakan bersenjata, melainkan hubungan tentara dengan politikus. (Yetede)

Geopark Ciletuh Run 2024 akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM dan hiburan. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami saat ditemui di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 8 Mei 2024. “Pemda akan sediakan kulineran, hiburan. Terdapat sekitar 40 UMKM yang akan memeriahkan event ini,” kata dia. Geopark Ciletuh Run akan diselenggarakan pada Minggu, 12 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian atau series dari event sejenis yang akan diadakan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki geopark.

Nanti, event ini juga akan diselenggarakan di Rinjani dan Maros,” ujar Marwan. Kabupaten Sukabumi, lanjut dia, merupakan daerah pertama peyelenggaraan event yang akan dilaksanakan di Pantai Palangpang ini. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni mengatakan, dinas pariwisata mendukung kegiatan ini dengan mengadakan lomba masak untuk chef-chef lokal yang ada di Sukabumi. “Jurinya Master Chef Adit,” kata dia. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta ini akan berlangsung selama dua hari. Sabtu, 11 Mei 2024 akan ada pembukaan dan bazar yang kemudian dilanjutkan dengan hiburan hingga malam. Diketahui, selain bazar dan lomba masak tersedia pertunjukan pentas tari dan seni budaya, Festival agrokuliner, demo memasak, pameran UMKM, dan hiburan band. Terdapat juga bintang tamu special yaitu Conny Dio yang akan menambah suasana menjadi meriah.

Geopark Ciletuh Run 2024 merupakan event olahraga sport tourism yang menantang untuk para pelari yang gemar mencoba rute baru untuk mendapat sensasi berbeda. Terdapat gabungan rute datar serta tanjakan di tengah nuansa alam Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp). Mengusung tema “Back to Nature”, Geopark Ciletuh Run 2024 memberikan pelari rasa sensasi berlari dengan suguhan pemandangan alam mulai dari Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda dan area mega amphiteater dengan lansekap pantai, sawah, hutan dan air terjun di tengah udara pantai yang segar. Event ini ini pun diharapkan menjadi event tahunan dan dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan yang berkelanjutan, dimana hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan geopark yaitu memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat, yang akan mendongkrak sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi menuju pariwisata berkelas dunia. “Saya berharap, di event mendatang akan datang para pelari dari luar Sukabumi yang mengikuti kegiatan ini,” ujar Jujun. (Yetede)

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Pencalonan kepala daerah dari jalur nonpartai/independen/perseorangan masih nihil setelah 2 hari penyerahan dukungan dibuka. Itu diungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024). "Nihil atau belum ada penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi pada Rabu (8/5/2024) dan Kamis (9/5/2024)," ujar Idham. Sebelumnya, per Rabu pagi, baru ada beberapa bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang berkonsultasi terkait rencana penyerahan dukungan mereka, yakni 2 bakal pasangan calon di DKI Jakarta, 2 di Sulawesi Utara, 2 di Banten, 1 di Papua Barat Daya, dan 1 di Kalimantan Barat. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan dibuka pada 8-12 Mei 2024. Hal tersebut berlaku untuk bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serta bupati-wakil bupati. 

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon kepala daerah dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik.Dukungan itu hanya dapat diberikan kepada 1 bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dukungan calon perseorangan itu dalam tahap verifikasi. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta). Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.