Pemerintah Provinsi Bali memastikan kemantapan jalan nasional dan jalan tol di Pulau Dewata dalam kondisi prima menjelang World Water Forum 2024. Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra menjelaskan pengecekan jalan itu merupakan bagian dari kesiapan sejumlah infrastruktur menjelang gelaran World Water Forum ke-10 pada 18—25 Mei 2024. Menurutnya, Pemprov Bali telah bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan pengecekan sejumlah sarana infrastruktur. 

Di samping itu, Made Indra telah melakukan pengecekan pada sarana penunjang seperti alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) atau lampu lalu lintas. Hal itu dilakukan guna memastikan kelancaran pengaturan arus lalu lintas nantinya saat menerima tamu delegasi dari berbagai negara. Nantinya, Made Indra juga menjelaskan bahwa para delegasi World Water Forum ke-10 pada hari pertama akan diajak untuk menyaksikan upacara ritual Segara Kerthi, sebagai simbol air merupakan komponen penting kehidupan. Selain Segara Kerthi, kekuatan budaya lokal yang diyakini menjadi daya tarik delegasi adalah Tari Pendet oleh remaja putri saat tamu negara tiba. Untuk tamu kepala negara, tarian itu bahkan dilakukan di depan tangga pesawat, sedangkan delegasi lainnya di pintu masuk gedung VVIP Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dewa Made memastikan seluruh rangkaian penyambutan tamu di World Water Forum ke-10 akan terselenggara dengan lancar.

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Latif Usman mengatakan hukuman pidana bisa diterapkan kepada juru parkir liar apabila telah melakukan pemaksaan atau pemalakan. “Iya pasti [ada hukumnya], apalagi sudah melakukan pemaksaan, melakukan pemalakan. Itu sudah ranah pidana,” ujar Latif kepada wartawan, Kamis (9/5). Latif menegaskan polisi siap membantu Dinas Perhubungan DKI Jakarta dalam menertibkan parkir liar tersebut melalui giat patroli. Masyarakat juga diminta untuk turut serta dalam penertiban parkir liar ini. Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufi k Zoelkifl i mengatakan parkir liar umumnya muncul di sekitar tempat wisata cenderung dimanfaatkan oleh segelintir oknum dan meresahkan masyarakat. “Harus segera ditertibkan yang kayak begitu,” tuturnya.

Tawaran jatah tiga kursi menteri di kabinet Prabowo untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dianggap tidak akan meluluhkan hati Megawati Soekarnoputri. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyatakan yakin Ketua Umum PDIP itu tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kecuali ketika PDIP masuk, ada partai yang keluar. Itu lain cerita. Kalau mesti menampung semua partai dan PDIP masuk, akhirnya itu tidak akan menarik bagi PDIP karena dianggap hanya menjadi partai pelengkap,” kata Agung saat dihubungi Tempo pada Rabu, 8 Mei 2024. Menurut dia, praktik politik dagang sapi dalam kabinet Prabowo-Gibran membuat jatah menteri tidak akan cukup bagi PDIP. Tawaran kursi tiga menteri tidak akan menarik perhatian PDIP karena saat ini PDIP memiliki delapan menteri di kabinet Joko Widodo.

Dengan begitu, kata Agung, opsi sikap beroposisi menjadi pilihan yang paling mungkin ditempuh oleh PDIP. Menurut Agung, PDIP akan menerima konsekuensi elektoral atau perolehan jumlah suara apabila memilih bergabung ke kubu Prabowo-Gibran. “PDIP tidak mendapat insentif elektoral jika bergabung,” ujar Agung. “Malah yang ada disinsentif elektoral karena basis massa mereka akan sangat kecewa.”

Kubu Prabowo-Gibran setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil terpilih kini bersiap dengan transisi pemerintah. Mereka juga tengah menggodok komposisi dan formasi kabinet. Prabowo dalam berbagai kesempatan kerap melontarkan pernyataan merangkul semua kalangan dalam pemerintahan mendatang. Prabowo juga berencana membentuk presidential club dari para mantan presiden untuk membahas masalah negara. (Yetede)

HUBUNGAN sipil-militer menjadi salah satu topik penting dalam studi mengenai militer dan politik, terutama di Indonesia. Masa Orde Baru menjadi milestone penting dalam melihat kondisi hubungan tersebut. Selain karena militer menjadi penopang otoritarianisme rezim, dampak hubungan sipil-militer yang tidak ideal saat itu mengakibatkan militer (ABRI) bertransformasi dari alat negara menjadi alat kekuasaan politik.

Penyelenggaraan hubungan sipil-militer yang ideal belakangan ini kian relevan untuk dibicarakan. Urgensinya bukan hanya untuk keperluan reformasi TNI, tapi juga secara garis besar akan bermanfaat bagi penguatan iklim demokrasi. Topik ini pun menjadi penting karena belakangan muncul rencana perluasan penempatan anggota militer pada jabatan sipil melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (RPP Manajemen ASN). Kemudian, beberapa waktu lalu, media sosial diramaikan oleh potongan video kekerasan di Papua yang melibatkan anggota militer.

Urgensi untuk menyoroti kembali hubungan sipil-militer ini berangkat dari pandangan Michael C. Desch (2002). Ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang berpikir hubungan sipil-militer terbatas dalam aspek peristiwa kudeta semata. Maksudnya, jika terdapat kudeta kekuasaan oleh militer, hubungan sipil-militer buruk. Sebaliknya, jika tidak ada kudeta, hubungan sipil-militer baik. Namun, menurut Desch, sebuah negara justru dapat memiliki hubungan sipil-militer yang buruk tanpa adanya ancaman kudeta. Begitu pun menurut Samuel Huntington (1985). Dalam konteks hubungan sipil-militer, persoalan di negara-negara modern bukanlah pemberontakan bersenjata, melainkan hubungan tentara dengan politikus. (Yetede)

Geopark Ciletuh Run 2024 akan dimeriahkan oleh Bazar UMKM dan hiburan. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami saat ditemui di Sukabumi, Jawa Barat, Rabu 8 Mei 2024. “Pemda akan sediakan kulineran, hiburan. Terdapat sekitar 40 UMKM yang akan memeriahkan event ini,” kata dia. Geopark Ciletuh Run akan diselenggarakan pada Minggu, 12 Mei 2024. Kegiatan ini merupakan rangkaian atau series dari event sejenis yang akan diadakan di beberapa daerah di Indonesia yang memiliki geopark.

Nanti, event ini juga akan diselenggarakan di Rinjani dan Maros,” ujar Marwan. Kabupaten Sukabumi, lanjut dia, merupakan daerah pertama peyelenggaraan event yang akan dilaksanakan di Pantai Palangpang ini. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi Jujun Juaeni mengatakan, dinas pariwisata mendukung kegiatan ini dengan mengadakan lomba masak untuk chef-chef lokal yang ada di Sukabumi. “Jurinya Master Chef Adit,” kata dia. Kegiatan yang diikuti sekitar 500 peserta ini akan berlangsung selama dua hari. Sabtu, 11 Mei 2024 akan ada pembukaan dan bazar yang kemudian dilanjutkan dengan hiburan hingga malam. Diketahui, selain bazar dan lomba masak tersedia pertunjukan pentas tari dan seni budaya, Festival agrokuliner, demo memasak, pameran UMKM, dan hiburan band. Terdapat juga bintang tamu special yaitu Conny Dio yang akan menambah suasana menjadi meriah.

Geopark Ciletuh Run 2024 merupakan event olahraga sport tourism yang menantang untuk para pelari yang gemar mencoba rute baru untuk mendapat sensasi berbeda. Terdapat gabungan rute datar serta tanjakan di tengah nuansa alam Kawasan Ciletuh-Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp). Mengusung tema “Back to Nature”, Geopark Ciletuh Run 2024 memberikan pelari rasa sensasi berlari dengan suguhan pemandangan alam mulai dari Teluk Ciletuh yang berbentuk tapal kuda dan area mega amphiteater dengan lansekap pantai, sawah, hutan dan air terjun di tengah udara pantai yang segar. Event ini ini pun diharapkan menjadi event tahunan dan dapat meningkatkan kesadaran akan lingkungan yang berkelanjutan, dimana hal ini sejalan dengan tujuan pengelolaan geopark yaitu memuliakan bumi dan mensejahterakan masyarakat, yang akan mendongkrak sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi menuju pariwisata berkelas dunia. “Saya berharap, di event mendatang akan datang para pelari dari luar Sukabumi yang mengikuti kegiatan ini,” ujar Jujun. (Yetede)

Daya beli masyarakat mengalami tekanan bertubi-tubi akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan pendapatan yang stagnan. Ke depan, diperlukan strategi baru untuk mengungkit daya beli kelas menengah dan mengontrol inflasi. Melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat tampak dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS awal pekan. Meski sepintas ekonomi tumbuh solid di angka 5,11 % sepanjang triwulan I tahun 2024, konsumsi rumah tangga sebagai ”tulang punggung” ekonomi tumbuh tidak optimal. Sepanjang Januari-Maret 2024, konsumsi masyarakat hanya tumbuh 4,91 % secara tahunan, lebih tinggi daritriwulan IV-2023 yang 4,47 % dan triwulan I-2023 yang 4,53 %. Namun, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi atau level ”normal” 5 %.

Menurut peneliti ekonomi makro dan keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) RizaAnnisa Pujarama, konsumsi masyarakat yang tak ”tertolong” oleh factor temporer, seperti Ramadhan dan Pemilu 2024, menunjukkan adanya masalah yang lebih mendasar pada daya beli masyarakat. ”Kalau daya beli masyarakat masih baik-baik saja, seharusnya pertumbuhan ekonomi kita di awal tahun ini bisa lebih dari 5,11 %,” ujarnya dalam diskusi virtual, Selasa (7/5). Riza mengatakan, sepanjang triwulan I-2024, daya beli masyarakat tertekan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama pangan. Pada Januari 2024, inflasi komponen harga bergejolak adalah 7,22 % secara tahunan, naik menjadi 8,47 % pada Februari 2024, dan meroket ke 10,33 % pada Maret 2024. Ketika harga barang naik, pendapatan masyarakat cenderung stagnan. Akhirnya, masyarakat menahan belanjanya pada awal tahun.

Hal itu tampak dari kinerja sektor pakaian dan alas kaki, yang biasanya tumbuh pesat saat Ramadhan dan menjelang Lebaran, tetapi pada triwulan I-2024 pertumbuhannya melambat. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk mengungkit daya beli masyarakat selama triwulan I-2024, lewat penyaluran bansos yang masif serta kebijakan menaikkan gaji ASN dan membayar THR. Bahkan, belanja pemerintah pada Januari-Maret tumbuh pesat hingga 19,9 %. Namun, berbagai kebijakan itu tetap tidak berdampak signifikan. ”Ini menjadi tantangan ke depan untuk memikirkan kebijakan lain yang lebih efektif menjaga daya beli dan mengendalikan inflasi,” katanya.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan, konsumsi rumah tangga tertekan selama daya beli masyarakat dan inflasi tak terjaga. ”Jika tren inflasi tidak turun, daya beli akan terus tertekan dan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak akan sustain,” katanya. Oleh karena itu, dibutuhkan terobosan untuk menopang dan mengungkit daya beli. Menurut Ajib, pemerintah tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara kon vensional, seperti penyaluran bansos. Apalagi, ke depan, tekanan terhadap daya beli masyarakat akan banyak dirasakan kalangan kelas menengah. Salah satunya terkait kenaikan PPN dari 11 % ke 12 % pada 1 Januari 2025. ”Kalau pemerintah tak memberi insentif tepat sasaran, pertumbuhan ekonomi kita (tahun ini) hanya akan berkisar di bawah target 5,2 %,” katanya. (Yoga)

Pencalonan kepala daerah dari jalur nonpartai/independen/perseorangan masih nihil setelah 2 hari penyerahan dukungan dibuka. Itu diungkap Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik kepada Kompas.com, Jumat (10/5/2024). "Nihil atau belum ada penyerahan dukungan pasangan calon perseorangan di 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi pada Rabu (8/5/2024) dan Kamis (9/5/2024)," ujar Idham. Sebelumnya, per Rabu pagi, baru ada beberapa bakal pasangan calon kepala daerah nonpartai yang berkonsultasi terkait rencana penyerahan dukungan mereka, yakni 2 bakal pasangan calon di DKI Jakarta, 2 di Sulawesi Utara, 2 di Banten, 1 di Papua Barat Daya, dan 1 di Kalimantan Barat. Sebagai informasi, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Tahapan Pilkada Serentak 2024, penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah jalur perseorangan dibuka pada 8-12 Mei 2024. Hal tersebut berlaku untuk bakal pasangan calon gubernur-wakil gubernur, wali kota-wakil wali kota, serta bupati-wakil bupati. 

Penyerahan dukungan ini menjadi syarat bagi bakal pasangan calon kepala daerah dari jalur perseorangan/independen untuk bisa mendaftar secara resmi sebagai calon kepala daerah dan bersaing dengan calon usungan dari partai politik.Dukungan itu hanya dapat diberikan kepada 1 bakal pasangan calon kepala daerah perseorangan, sehingga KPU juga akan melakukan analisis kegandaan dukungan calon perseorangan itu dalam tahap verifikasi. Pemungutan suara Pilkada 2024 akan diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta). Pendaftaran pasangan calon kepala daerah akan dibuka KPU pada 27-29 Agustus 2024 dan penetapan pasangan calon dilakukan per 22 September 2024. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 60 hari, terhitung sejak 25 September sampai 23 November 2024, sebelum dimulainya masa tenang pada 24-26 November 2024.

KPK, Selasa (7/5) akhirnya menahan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, tersangka dugaan korupsi untuk pemotongan insentif aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo, Jatim. Dari pemotongan insentif yang diatur dalam keputusan bupati itu, pada 2023, Muhdlor mengutip uang Rp 2,7 miliar. Penahanan dilakukan setelah Muhdlor memenuhi pemanggilan KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Sebelumnya Muhdlor telah dipanggil KPK sebagai tersangka sebanyak dua kali, yakni pada 19 April 2024 dan 3 Mei 2024, tetapi ia tidak memenuhi pemanggilan tersebut dengan berbagai alasan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jaksel, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan, penahanan Muhdlor merupakan perkembangan perkara sebelumnya terkait dugaan korupsi di lingkungan BPPD Kabupaten Sidoarjo.

”Berdasarkan temuan tim penyidik, AMA (Ahmad Muhdlor Ali) selaku Bupati Sidoarjo diduga turut menikmati aliran uang dari para pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK. AMA ditahan selama 20 hari pertama pada 7-26 Mei 2024 di Rutan Cabang KPK,” ujarnya. Kasus ini pertama kali diungkap lewat operasi tangkap tangan KPK terhadap 11 ASN di BPPD Sidoarjo dengan barang bukti uang tunai Rp 69,9 juta pada akhir Januari 2024. Dari operasi tangkap tangan itu, terungkap dugaan pungutan mencapai Rp 2,7 miliar. Saat itu KPK menetapkan Kasubag Umum BPPD Siska Wati menjadi tersangka pertama. Pada 16 Februari 2024 di Gedung Merah Putih KPK, Muhdlor memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

Sepekan setelah pemeriksaan itu, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Menurut Tanak, Muhdlor sebagai bupati memiliki kewenangan yang salah satunya mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan pemkab Sidoarjo. Dengan kewenangan tersebut, Muhdlor membuat aturan dalam bentuk keputusan bupati sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Sidoarjo untuk empat triwulan dalam tahun anggaran 2023, kemudian Ari Suryono sebagai Kepala BPPD Sidoarjo memerintahkan Siska untuk memotong dana insentif pajak bagi para ASN di BPPD Sidoarjo dengan besaran 10-30 %, sesuai besaran insentif yang diterima. Selama 2023, Siska mampu mengumpulkan potongan insentif para pegawai BPPD Sidoarjo senilai Rp 2,7 miliar. (Yoga)

Pelatihan Pembuatan Suvenir Tahap 1 Dinas Pariwisata Kota Mataram dilakukan di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (7/5/2024). Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, yakni pada tanggal 6-8 Mei 2024, dan diikuti 40 peserta itu, sebagai salah satu upaya mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Mataram dan diharapkan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. (Yoga)

Sumsel menjadi jalur transit penyelundupan benih bening lobster dari Tanah Air ke Vietnam dan Singapura. Negara merugi triliunan rupiah per tahun akibat penyelundupan ini. Terakhir, pada Kamis (2/5) Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan rencana penyelundupan 99.648 benih bening lobster (BBL) di Kabupaten Banyuasin, Sumsel senilai Rp 15 miliar. Benih itu akan dikirim ke Singapura dengan tujuan akhir Vietnam. Komandan Lanal Palembang Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan, di Palembang, Senin (6/5) mengatakan, pengungkapan kasus itu bermula dari penyelidikan dan pengumpulan data oleh tim Intel Lanal Palembang sepekan sebelum penangkapan.

Pada Kamis pukul 14.00 WIB, Lanal Palembang mendapat laporan ada pengiriman BBL dari Desa Teluk Betung, Kabupaten Banyuasin, tujuan Singapura. Setelah itu, mereka membentuk tim Fleet One Quick Response (F1QR) yang terdiri dari unit intelijen sebagai tim darat dan Pembinaan Potensi Maritim (Binpotmar) TNI AL Sungai Lilin sebagai tim laut. Sekitar pukul 19.00 WIB, tim darat melihat mobil jenis pikap warna hitam menuju dermaga di Pasar Sumber, Desa Teluk Betung. Mobil itu membongkar muat 18 kotak stirofoam warna putih ke kapal cepat dengan mesin 200 PK. Selang 30 menit, tim F1QR langsung menangkap empat pelaku berinisial BA (36), BP (29), RJ (27), dan EW (30).

Tim F1QR mengamankan barang bukti, 99.648 BBL. ”Benih lobster itu terdiri dari jenis pasir dan mutiara. Harga setiap benih sekitar Rp 150.000 sehingga nilai keseluruhan bukti itu ditaksir Rp 15 miliar,” ujarnya. Saat ini, kebutuhan BBL di Vietnam mencapai 600 juta ekor per tahun. Kalau setengah dari kebutuhan itu dipasok secara illegal oleh Indonesia, tidak tertutup kemungkinan ada 1 juta BBL dari Tanah Air yang diselundupkan setiap hari. Dengan harga BBL yang rata-rata Rp 150.000 per ekor, Indonesia mengalami kerugian Rp 150 miliar per hari atau sedikitnya Rp 50 triliun per tahun. (Yoga)