Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh, Senin (6/5) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta. Tidak hanya didakwa menerima gratifikasi pengurusan sejumlah perkara hingga Rp 62,8 miliar selama lebih kurang dua tahun, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan Gazalba Saleh dipimpin hakim ketua Fahzal Hendri didampingi Rianto Adam Pontoh dan Sukartono. Gazalba hadir di ruang sidang didampingi penasihat hukumnya, Aldres Napitupulu. Dalam dakwaan yang dibacakan secara bergantian oleh jaksa penuntut umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto, Wahyu Dwi Oktafianto, Arif Rahman Irsady, Heradian Salipi, Nur Haris Arhadi, dan Tira Agustina diketahui, dari gratifikasi sebesar Rp 68,2 miliar tersebut, sebanyak Rp 650 juta berasal dari Jawahirul Fuad. Gratifikasi sebesar itu diterima Gazalba bersama Ahmad Riyad pada Juni hingga September 2022.

”Uang sejumlah Rp 650 juta dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi Nomor 3679 K/PID.SUS-LH/2022, yang berhubungan dengan jabatannya (Gazalba) dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Wawan. Fuad selaku pemilik UD Logam Jaya mengalami masalah hukum terkait pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin pada 2017. Fuad dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jombang, Jatim. Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, Jatim. Tapi, pada 6 September 2022, permohonan kasasi Fuad dikabulkan. Ia dinyatakan bebas atau dakwaan tak terbukti. Putusan bebas ditengarai terkait pemberian uang dari Fuad untuk Gazalba yang menjadi salah satu anggota majelis hakim kasasi yang menangani perkara Fuad bersama Desnayeti dan Yohanes Priyatna.

Selain gratifikasi dari Fuad, jaksa juga mendakwa Gazalba menerima uang Rp 37 miliar dari terpidana kasus pungutan liar pelabuhan, Jaffar Abdul Gaffar. Uang tersebut diterima Gazalba bersama dengan advokat Neshawaty Arsjad untuk menangani perkara peninjauan kembali Jaffar pada tahun 2020. Neshawaty memiliki hubungan keluarga dengan Gazalba. Pada 28 Desember 2020, MA mengabulkan peninjauan kembali Jaffar dan membebaskannya dari semua dakwaan. Jaffar pun bebas dari hukuman 12 tahun penjara yang sebelumnya dijatuhkan MA. Gazalba juga didakwa menerima uang 1,1 juta dollar Singapura, 181.100 dollar AS, dan Rp 9,4 miliar. Dengan tujuan menyamarkan uang hasil korupsi, Gazalba membelanjakan, membayarkan, dan menukarkannya dengan mata uang rupiah. Oleh karena itu, Gazalba juga didakwa melakukan pencucian uang bersama dengan Edy Ilham Shooleh dan Fify Mulyani pada 2020-2022. (Yoga)

Sebagai jurnalis, nurani Marcel Gomes (45) risau dengan masalah deforestasi yang berkaitan erat dengan industri peternakan. Ia bergerak menekan penjualan daging ilegal di negaranya, Brazil. Pada 29 April 2024, Gomes menjadi penerima Goldman Environmental Prize 2024 atau ”Nobel Hijau,” yang diberikan kepada orang yang gerakannya dianggap berkontribusi menyelamatkan lingkungan. Gomes adalah Sekretaris Eksekutif di Repórter Brasil. Berdiri pada 2001, media ini menyelidiki dan meliput situasi yang melanggar hak buruh dan kerusakan sosial-lingkungan di Brasil. Ia berjasa menggalang kampanye internasional melawan perusahaan pengepakan daging terbesar dunia asal Brasil yang punya andil dalam penggundulan hutan secara ilegal. Sejak 2008, Gomes membentuk tim investigasi di Repórter Brasil menggunakan jejaring dari kalangan akar rumput, yaitu masyarakat adat, LSM lokal, dan serikat pekerja pertanian.

Tim ini mengembangkan sistem pelacakan rantai pasokan untuk industri pertanian. Karena peternakan sapi menjadi penyebab deforestasi terbesar di Brasil, timnya mulai fokus pada rantai pasokan daging sapi. Mighty Earth, LSM internasional, mengontak Gomes pada 2020. LSM ini meneliti pasokan daging sapi Brasil ke pasar swalayan Eropa. Gomes dan LSM itu bermitra menyelidiki hubungan daging sapi perusahaan asal Brasil itu dengan deforestasi. Perusahaan Brasil tersebut merupakan perusahaan pengolahan daging terbesar di dunia dengan pendapatan 78 miliar USD pada 2022. Dengan kapasitas penyembelihan 35.000 sapi per hari, perusahaan ini menjual daging ke lebih dari 150 negara yang mencetak sepertiga ekspor daging sapi Brasil. Gomes mengoordinasi penelusuran produk di Brasil dan Eropa selama enam bulan. Ia membentuk tim peneliti lepas di empat negara Eropa yang melacak setiap data, tanggal kunjungan, alamat pasar swalayan, dan lokasi produk.

Ketika Gomes dan kawan-kawan mendapat akses nomor pelacakan, mereka menelusuri kembali rantai pasokan daging tersebut, mulai dari pabrik pengepakan daging, rumah jagal, hingga peternakan. Jika lahan peternakan itu pernah terkena sanksi deforestasi, tim Gomes bekerja sama dengan pekerja di desa untuk menguatkan data dan informasi. Setelah lahan pertanian teridentifikasi, ia membagikan lokasi tersebut kepada tim pemetaan satelit di Mighty Earth, yang mengukur deforestasi di sekitar lahan pertanian tersebut. Pertengahan 2021, Gomes dengan berbekal bukti menghubungi rumah potong hewan dan pemasok yang terlibat dalam penyelidikan. Sementara itu, Mighty Earth berkomunikasi langsung dengan sejumlah pasar swalayan di Eropa. Hasilnya, pada 15 Desember 2021, enam jaringan supermarket besar Eropa, yakni di Inggris, Belanda, Belgia, dan Perancis, menghentikan penjualan produk daging sapi dari perusahaan Brasil itu.

Sejak laporan Repórter Brasil terbit, muncul tekanan publik untuk aksi lebih lanjut. Pada 2022, perusahaan ritel asal Jerman ikut menghentikan penjualan produk daging dari perusahaan Brasil itu. Gomes turut melakukan investigasi terpisah tentang ’pencucian ternak’ oleh perusahaan Brasil itu pada 2022. Hasilnya, perusahaan ini mengakui telah membeli hampir 9.000 sapi yang dipelihara di atas lahan deforestasi ilegal selama 2018-2022. Perusahaan itu lalu mengklaim sedang dalam proses membersihkan rantai pasokan dari lahan deforestasi ilegal yang akan selesai pada 2030. Peternakan sapi merupakan penyebab deforestasi terbesar di Brasil, khususnya hutan hujan Amazon dan sabana Cerrado. Saat ini, sekitar 19 % wilayah Amazon, Brasil dan 50 % Cerrado telah ditebangi. Padahal, ekosistem Brasil mendukung keanekaragaman hayati global dan ketahanan iklim. (Yoga)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memanggil manajemen PT Sepatu Bata Tbk (BATA) dalam waktu dekat. Pemanggilan ini terkait penutupan operasioanl pabrik sepatu Bata di Purwakarta. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Kemenperin akan meminta penjelasan tutupnya pabrik sepatu dan solusi untuk memperkuat industri ini di Indonesia. Dia mengutarakan, pemerintah telah membuat kebijakan larangan  dan pembatasan (lartas) untuk alas kaki. Kebijakan ini untuk mengendalikan produk impor. "Dalam waktu dekat (pemanggilan). Kami sarankan untuk perkuat lagi pabrik di Indonesia. Lartas itukan untuk mendorong investasi, bangun pabrik di Indonesia," ucap Febri. Dia menjelaskan, bisnis sepatu Bata sebagian besar memasarkan produk ke ritel  yang di isi oleh impor. Sedangkan untuk manufaktur Bata sendiri hanya sebagian kecil yang produksi sepatu. "Itupun bahan bakunya berasal dari impor. kami menyampaikan ada kegiatan lartas. Semoga bisa dimanfaatkan industri alas kaki nasional untuk bangun pabrik di Indonesia," ucap Febri. (Yetede)

Telah terjadi lebih dari 61 juta upaya serangan dari penjahat siber yang mengincar kata sandi dan kunci enskripsi (Bruteforce) pada kalangan bisnis/perusahaan di kawasan Asia Tenggara (Asean) pada 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,7 juta merupakan upaya yang menyasar kalangan pebisnis/perusahaan di Indonesia, atau terbanyak kedua setelah negara Vietnam. Kaspersky, perusahaan keamanan siber global asal Rusia, menyebutkan, pada periode Januari hingga Desember 2023, terdapat total 61.374.948 Bruteforce. Generic.RDP.* yang terdeteksi dan berhasil digagalkan oleh produk Karpersky B2B yang dipasang di perusahaan dengan berbagai ukuran di kawasan tersebut. Diihat dari sasaran negaranya, Vietnam, Indonesia, dan Tahiland mencatat jumlah serangan RDP tertinggi tahun lalu. Negara Vietnam mendapatkan 25,97 juta ancaman, Indonesia 11,7 juta, dan Thailand 10.21 juta ancaman Bruteforce pada kalangan bisnis/perusahaan. Sementara itu, Singapura memiliki lebih dari 6 juta insiden, Filipina hampir 5 juta, dan Malaysia terendah hampir 3 juta upaya Brutoforce. (Yetede)

Indonesia mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang pembangunan dalam satu dekade terakhir selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sepanjang 2014 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,01% menjadi 5,05%, angka kemiskinan menurun dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36 pada Maret 2023, lalu penyediaan lapangan kerja turut meningkat per tahun hampir tiga kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2015 menjadi 4,55 juta pada 2023. Begitu pula pemerataan pembangunan yang menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023, serta nilai tukar petani meningkat dari 102 pada 2014 menjadi 112,46 pada 2023. "Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil  mencapai katagori  negara upper middle income pada 2019. Sedikit turun (saat terjadi pandemi Covid-19), kemudian naik kembali pada tahun 2020 kita mencapai US$ 4.095 per kapita (dan US$ 4.580 per kapita pada 2022)," ungkap dia. Selama 13 tahun terakhir, lanjut Suharso, Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal Indonesia juga mengalami peningkatan  hampir dua kali lipat dari US$ 0,75 triliun pada 2010 menjadi US$ 1,4 triliun pada 2023. (Yetede)

MENDAPATI siklus hidup tanaman anggrek yang ia rawat di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah berubah, Destri kelimpungan. Tiba-tiba beberapa jenis tanaman anggrek tidak mau berbunga dan berbuah. Destri menduga perubahan itu terjadi lantaran kenaikan suhu udara yang memicu cuaca panas di wilayah Cibodas. Destri merupakan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih dari dua dekade, ia bertugas meneliti taksonomi pelbagai spesies anggrek di Kebun Raya Cibodas. Dalam kurun waktu itu, ia telah mengamati perubahan siklus hidup anggrek. “Beberapa tahun belakangan terjadi perubahan siklus bunga dan buah yang datang lebih cepat atau kadang sangat terlambat,” kata Destri pada Senin, 6 Mei 2024.

Menurut Destri, terjadi perubahan karena tanaman anggrek sangat bergantung pada siklus iklim. Misalnya, ketika musim hujan sedang berhenti, pertumbuhan bunga akan menjadi terlambat. Tidak hanya pada anggrek, pohon sakura juga bergantung pada siklus hujan. Pohon asal Jepang itu kini sedang meranggas karena musim kemarau tiba-tiba saja melanda. Semestinya pohon itu dipenuhi bunga merah muda pada medio Mei hingga Juli. “Dugaannya karena cuaca yang berubah-ubah.” Perubahan cuaca yang dirasakan Destri merupakan fenomena iklim yang semakin tak menentu di tanah Cibodas. Dalam satu waktu, cuaca dengan cepat berubah dari panas terik menjadi hujan atau sebaliknya. Musim juga berubah dengan cepat karena dampak El Nino dan La Nina. Dampak yang ia rasakan adalah peningkatan suhu yang biasanya 15 derajat Celsius menjadi 21 derajat Celsius pada saat subuh.

Peningkatan suhu ini belakangan secara intensif dipotret oleh BRIN. Peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Didi Satiadi, menyatakan beberapa negara di Asia Tenggara serta Asia Selatan tengah menghadapi peningkatan suhu udara. Ia lantas memampangkan peta citra satelit yang ditandai dengan perubahan warna gelap di India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan tak terkecuali Indonesia. “Suhu di Indonesia cenderung tinggi, tapi tak sepanas negara-negara lain,” ucap Didi. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir. Sekilas, angka itu cukup menggembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerja cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profi t yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi investasi pemerintah. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang. Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus. Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan infl asi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.