Telah terjadi lebih dari 61 juta upaya serangan dari penjahat siber yang mengincar kata sandi dan kunci enskripsi (Bruteforce) pada kalangan bisnis/perusahaan di kawasan Asia Tenggara (Asean) pada 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11,7 juta merupakan upaya yang menyasar kalangan pebisnis/perusahaan di Indonesia, atau terbanyak kedua setelah negara Vietnam. Kaspersky, perusahaan keamanan siber global asal Rusia, menyebutkan, pada periode Januari hingga Desember 2023, terdapat total 61.374.948 Bruteforce. Generic.RDP.* yang terdeteksi dan berhasil digagalkan oleh produk Karpersky B2B yang dipasang di perusahaan dengan berbagai ukuran di kawasan tersebut. Diihat dari sasaran negaranya, Vietnam, Indonesia, dan Tahiland mencatat jumlah serangan RDP tertinggi tahun lalu. Negara Vietnam mendapatkan 25,97 juta ancaman, Indonesia 11,7 juta, dan Thailand 10.21 juta ancaman Bruteforce pada kalangan bisnis/perusahaan. Sementara itu, Singapura memiliki lebih dari 6 juta insiden, Filipina hampir 5 juta, dan Malaysia terendah hampir 3 juta upaya Brutoforce. (Yetede)

Indonesia mengalami kemajuan signifikan di berbagai bidang pembangunan dalam satu dekade terakhir selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sepanjang 2014 hingga 2023, pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,01% menjadi 5,05%, angka kemiskinan menurun dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36 pada Maret 2023, lalu penyediaan lapangan kerja turut meningkat per tahun hampir tiga kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2015 menjadi 4,55 juta pada 2023. Begitu pula pemerataan pembangunan yang menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023, serta nilai tukar petani meningkat dari 102 pada 2014 menjadi 112,46 pada 2023. "Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil  mencapai katagori  negara upper middle income pada 2019. Sedikit turun (saat terjadi pandemi Covid-19), kemudian naik kembali pada tahun 2020 kita mencapai US$ 4.095 per kapita (dan US$ 4.580 per kapita pada 2022)," ungkap dia. Selama 13 tahun terakhir, lanjut Suharso, Produk Domestik Bruto (PDB) Nominal Indonesia juga mengalami peningkatan  hampir dua kali lipat dari US$ 0,75 triliun pada 2010 menjadi US$ 1,4 triliun pada 2023. (Yetede)

MENDAPATI siklus hidup tanaman anggrek yang ia rawat di Kebun Raya Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tengah berubah, Destri kelimpungan. Tiba-tiba beberapa jenis tanaman anggrek tidak mau berbunga dan berbuah. Destri menduga perubahan itu terjadi lantaran kenaikan suhu udara yang memicu cuaca panas di wilayah Cibodas. Destri merupakan Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Lebih dari dua dekade, ia bertugas meneliti taksonomi pelbagai spesies anggrek di Kebun Raya Cibodas. Dalam kurun waktu itu, ia telah mengamati perubahan siklus hidup anggrek. “Beberapa tahun belakangan terjadi perubahan siklus bunga dan buah yang datang lebih cepat atau kadang sangat terlambat,” kata Destri pada Senin, 6 Mei 2024.

Menurut Destri, terjadi perubahan karena tanaman anggrek sangat bergantung pada siklus iklim. Misalnya, ketika musim hujan sedang berhenti, pertumbuhan bunga akan menjadi terlambat. Tidak hanya pada anggrek, pohon sakura juga bergantung pada siklus hujan. Pohon asal Jepang itu kini sedang meranggas karena musim kemarau tiba-tiba saja melanda. Semestinya pohon itu dipenuhi bunga merah muda pada medio Mei hingga Juli. “Dugaannya karena cuaca yang berubah-ubah.” Perubahan cuaca yang dirasakan Destri merupakan fenomena iklim yang semakin tak menentu di tanah Cibodas. Dalam satu waktu, cuaca dengan cepat berubah dari panas terik menjadi hujan atau sebaliknya. Musim juga berubah dengan cepat karena dampak El Nino dan La Nina. Dampak yang ia rasakan adalah peningkatan suhu yang biasanya 15 derajat Celsius menjadi 21 derajat Celsius pada saat subuh.

Peningkatan suhu ini belakangan secara intensif dipotret oleh BRIN. Peneliti dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Didi Satiadi, menyatakan beberapa negara di Asia Tenggara serta Asia Selatan tengah menghadapi peningkatan suhu udara. Ia lantas memampangkan peta citra satelit yang ditandai dengan perubahan warna gelap di India, Bangladesh, Thailand, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan tak terkecuali Indonesia. “Suhu di Indonesia cenderung tinggi, tapi tak sepanas negara-negara lain,” ucap Didi. (Yetede)

Badan Pusat Statistik (BPS) kemarin, Senin (6/5), telah melansir pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2024 mencapai 5,11% (year-on-year/YoY), tertinggi dalam tiga kuartal terakhir. Sekilas, angka itu cukup menggembirakan lantaran produk domestik bruto (PDB) mampu melaju sesuai proyeksi di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Apalagi, beberapa mesin utama pendorong ekonomi berkinerja cukup ciamik sepanjang kuartal I/2024. Konsumsi pemerintah misalnya yang melesat hingga 19,9% (YoY), tertinggi sejak 2006. Pun dengan konsumsi rumah tangga maupun konsumsi lembaga non profi t yang melayani rumah tangga atau LNPRT. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih dalam, data ekonomi tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor yang tidak berulang secara tahunan, salah satunya belanja untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) meski ada kontribusi dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA), juga terdorong dengan optimalisasi investasi pemerintah. Di sisi lain, jumlah pengangguran pada periode tersebut tercatat masih cukup tinggi. Per Februari 2024 jumlah pengangguran tercatat mencapai 7,2 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan 2020 atau tahun pertama pandemi Covid-19 yang hanya 6,93 juta orang. Efek dari pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya hilang, membuat pemangku kebijakan masih mempertahankan belanja guna penebalan daya beli meski Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berakhir. 

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azzam, mengatakan data ketenagakerjaan dan pertumbuhan mesin PDB yang tidak sejalan mencerminkan adanya kendala dalam pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Senada, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta W. Kamdani, menambahkan Indonesia membutuhkan kebijakan ekonomi yang responsif, adaptif, dan prudent terhadap penciptaan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menanggapi dinamika ekonomi Indonesia terkini, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang Indonesia belum berhasil lepas dari efek pandemi Covid-19 terutama dalam komponen konsumsi. 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo, saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) 2024 kemarin, tak menampik bahwa dampak pandemi Covid-19 masih belum sepenuhnya berhasil diberangus. Menurutnya, dampak runtutan akibat pandemi Covid-19 masih terasa sampai sekarang. Hal ini menyebabkan beberapa negara masuk ke tahap resesi. Misalnya, seperti Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu, Kepala Negara mengingatkan agar pemerintah harus hati-hati dalam mengelola belanja yang teralokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Wanti-wanti Presiden bukannya tanpa alasan. Fakta bahwa gejolak geopolitik yang melahirkan ketidakpastian cukup terasa ditandai dengan volatilitas harga minyak, kenaikan infl asi, suku bunga tinggi, gangguan perdagangan global, hingga pelemahan mata uang.

Setelah melampaui ekspektasi dengan me nyabet pertumbuhan ekonomi 5,11% pada kuartal I/2024, ekonomi Indonesia terindikasi akan berjalan gontai dan berada di persimpangan. Penurunan konsumsi seusai gelaran Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 diproyeksi menjadi tan tangan yang harus segera diantisipasi. Jika penurunan konsumsi menjadi nyata, hal tersebut bisa menjadi realitas pahit yang bakal dihadapi bangsa ini. Soliditas laju produk domestik bruto (PDB) yang selama ini terjaga bisa terjerembap ke titik nadir jika tak ada resep mujarab untuk mengatasinya pada sisa tahun 2024. 

Kita bisa melihat bahwa peran konsumsi selama Pilpres 2024 tak dapat disepelekan dalam mengangkat pertumbuhan ekonomi nasional. Terlepas dari unsur politis, faktor pemilu secara nyata menjadi arena terbuka dalam penggelontoran bantuan sosial (bansos) besar-besaran. Total anggaran yang dialokasikan bahkan mencapai sekitar Rp496 triliun. Angka ini naik signifikan dari tahun sebelumnya Rp439,1 triliun. Anggaran itu mencakup berbagai jenis bantuan, termasuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) El Nino, untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan memberikan Rp400.000 kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat. 

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan, dengan target menjaga inflasi di bawah 5% . Kita dapat melihat efek dari gelontoran masif bantalan sosial ini dengan kado realisasi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi pemerintah pada kuartal I/2024. Dari sisi domestik, negeri ini terlilit oleh tingginya suku bunga acuan, stagnasi perdagangan, dan pelemahan rupiah, yang bisa membuyarkan peningkatan investasi serta menghambat ekspansi usaha. Hal ini sangat kontraproduktif terhadap pertumbuhan berkelanjutan. Sudah pasti bahwa konsumsi, investasi, dan ekspor akan menghadapi ujian berat akibat inflasi barang impor lantaran depresiasi rupiah, suku bunga tinggi, bahkan risiko penurunan harga komoditas. 

Jika sektor usaha melemah, naiknya pengangguran menjadi faktor pemberat ekonomi yang tak terhindarkan. Dalam situasi penting ini, kebijakan moneter harus ditata ulang, seperti mempertimbangkan penurunan suku bunga acuan untuk memudahkan pembiayaan dan memacu investasi. Pada saat yang sama, otoritas harus kreatif mencari cara agar hal tersebut tetap tak membahayakan inflasi. Oleh karena itu, dalam jangka pendek ini, bantalan sosial seperti bansos perlu kembali dikucurkan agar konsumsi yang mendorong pergerakan sektor riil tetap terlihat nyata. Dari sisi fiskal, stimulus yang ditargetkan untuk mendukung sektor-sektor kritikal serta memperkuat infrastruktur dan kemampuan produksi domestik menjadi kunci.

Ki Hajar Dewantoro lahir pada 2 Mei 1889 de ngan nama R.M. Suwardi Suryaningrat dari keluarga bangsawan Jawa dan bahkan adalah cucu dari Sultan Pakualam III. Tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantoro kemudian diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, sebagai pengakuan atas jasa beliau Menjelang pelantikan Presiden RI 2024—2029 adalah momentum memperbaiki pendidikan Indonesia. Bonus demografi harus bisa mentransformasikan generasi muda menjadi kekuatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Jika kita gagal menelurkan program prioritas pendidikan di masa kepemimpinan yang baru ini, Indonesia terjebak pada pendapatan menengah dan akan sulit mencapai Target Indonesia Emas 2045. 

Setelah era bonus demografi maka Indonesia akan berhadapan dengan beban demografi (demographic burden) di saat populasi menua dan proporsi penduduk lanjut usia menjadi makin besar dengan berbagai tantangannya. Satu dari beberapa prioritas program yang dikampanyekan oleh Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih 2024—2029 adalah “Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil Kajian World Food Program (WFP) yang diterbitkan dalam laporan The State of School Feeding Worldwide 2023 menemukan bahwa program makan di sekolah pada tahun 2022 di selenggarakan di 76 negara untuk 418 juta siswa. 

Program ini mampu menciptakan 4 juta pekerjaan dengan rasio 1.377 lapangan kerja untuk setiap 100 ribu siswa yang menerima makanan. Kajian tersebut juga menemukan bahwa 41% siswa sekolah dasar hari ini mendapatkan makanan gratis atau bersubsidi di sekolah. Pendekatan pilot project, salah satunya yang sudah dilakukan oleh Indonesia Food Security Review di Sukabumi atau UNICEF Indonesia di Papua perlu di kaji oleh tim inti pemerintah berikut karena mensinkronkan kemampuan fiskal negara, rantai distribusi dan penyelenggaraannya serta kaitannya dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kajian Indef (2023) menunjukkan hanya butuh Rp9 triliun untuk memastikan setiap sekolah memiliki toilet yang layak dan Rp4 triliun untuk pembiayaan PAUD yang dikelola negara dan sebenarnya tidak perlu ada anggaran tambahan untuk memastikan setiap remaja putri lulus SMA. 

Kajian juga merekomendasikan menignkatkan anggaran pencegahan kekerasan dan perkawinan anak di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Return of investment dari pengeluaran dapat mencapai 13% per anak per tahun untuk PAUD menurut pemenang Nobel, Profesor James Heckman dari University of Chicago. Sedangkan untuk setiap dolar yang dihabiskan untuk sanitasi dan air bersih, keuntungan dalam berbagai bentuk dapat mencapai 4 dolar Amerika Serikat. Program makan siang gratis di sekolah, yang diperkirakan memakan ratusan triliun rupiah, perlu dilengkapi dengan belanja lainnya di bidang sanitasi sekolah, pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka kematian ibu dan anak untuk mewujudkan perjuangan Ki Hajar Dewantoro.

Sejumlah wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan tengah dihadapkan pada bencana alam banjir. Data Badan Nasional Penganggulangan bencana (BNPB) menunjukkan bahwa setidaknya ada empat kabupaten yang tengah dihadapkan pada bencana banjir yakni Enrekang, Soppeng, Luwu, dan Wajo. Di Kabupaten Wajo, banjir bandang yang terjadi pada Jumat (3/5) sekitar pukul 00.13 WITA masih menggenangi ribuan hektare lahan dan beberapa fasilitas umum pada Senin (6/5). Adapun, wilayah yang masih terendam banjir di kabupaten ini yakni Desa Awo Awota, Jauh Pandang, dan beberapa wilayah sekitar lainnya. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari menyampaikan bahwa hingga kini masih ada lahan yang terandam banjir seluas 1.818,5 hektare. Kemudian ada juga kebun warga seluas 443 hektare dan tambak 205 hektare. Sementara itu, banjir dan longsor di Kabupaten Enrekang dipicu hujan dengan intensitas tinggi terjadi pukul 04.00 WITA pada Jumat (3/5). Laporan Pusat Pengendalian Operasi BNPB menunjukkan bahwa wilayah terdampak banjir dan longsor di kabupaten ini meliputi Kelurahan Lewaja, dan Galonta di Kecamatan Enrekang. Desa Lebang, Pinang, Taulan, dan Pundilemo di Kecamatan Cendana.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkit sejumlah problem dalam pembentukan kementerian di era Presiden Joko Widodo setelah muncul isu yang menyebutkan kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto memiliki 40 kementerian.Dia menjelaskan bahwa di DPR sering muncul kritik soal banyaknya kementerian di kabinet Jokowi yang seakan dipaksakan untuk bergabung menjadi satu. Akibatnya, lanjut wakil ketua Komisi III DPR itu, satu kementerian bisa mengurusi dua permasalahan yang sangat berbeda. 

Dia mencontohkan, di Kementerian Hukum dan HAM ada Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Pemasyarakatan. Padahal, menurutnya, kedua ditjen itu memiliki urusan yang tak ada hubungannya. Habiburokhman juga mencontohkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di samping itu, Habiburokhman juga tidak heran dengan kekhawatiran sejumlah kelompok masyarakat bahwa kabinet gemuk Prabowo hanya untuk mengakomodir kepentingan politik banyak pihak.