Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani 161 kasus tindak pidana korupsi (tipikor) sepanjang 2023. Sektor yang paling banyak terlibat kasus korupsi sepanjang tahun lalu, yaitu penegakan hukum dan birokrasi 39 kasus. Dilansir dari Dataindonesia.id yang merangkum dari KPK, sektor keuangan negara yang terkait APBN/APBD, dan perbankan menempati urutan terbanyak kedua yang ditangani lembaga antirasuah dengan 31 kasus. KPK juga menangani kasus korupsi dari sektor infrastruktur sebanyak 23 kasus. Selanjutnya, sebanyak 18 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berasal dari sektor kesehatan dan sosial. 

Ada pula sektor pangan, kehutanan, dan perikanan dengan kasus tindak pidana korupsi sebanyak 15 kasus. Sektor sumber daya alam (SDA) dan energi serta sektor penerimaan negara terkait pajak serta bea cukai masing-masing memiliki kasus tindak pidana korupsi sebanyak 13 kasus dan 8 kasus. Lalu, ada 14 kasus tindak pidana korupsi yang berasal dari sektor lainnya. Sepanjang 2023, tindak pidana korupsi paling banyak ditemukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, 53 kasus. Kemudian, di kementerian/lembaga 52 kasus, BUMN/BUMD 34 kasus, dan pemerintah provinsi 22 kasus.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Dalam surat dakwaan yang dibacakan JPU di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (6/5), Gazalba disebut melakukan pencucian uang dari hasil korupsi untuk membelanjakan sejumlah aset, membayar pelunasan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan menukarkan mata uang asing. JPU menyebut pencucian uang yang dilakukan Gazalba berasal dari hasil tindak pidana korupsi berupa gratifi kasi yang diterima selama 2020–2022. Berdasarkan perhitungan Bisnis, nilai uang hasil korupsi yang dijadikan pencucian uang oleh Gazalba mencapai lebih dari Rp23 miliar.

Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang dilakukan serentak memasuki tahapan pencalonan untuk perseorangan. Keberadaan calon perseorangan penting di tengah pragmatisme partai politik. Namun, tantangan yang harus dilalui tidak ringan sehingga tren penurunan jumlah calon perseorangan diprediksi berlanjut di pilkada kali ini. Merujuk Peraturan KPU (PKPU) No 2 Tahun 2024 yang mengatur tahapan dan jadwal Pilkada 2024, tahapan pilkada untuk jalur perseorangan dimulai pada Minggu (5/5) dengan pengumuman penyerahan syarat dukungan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (5-7 Mei), lalu dilanjutkan penyerahan dukungan tersebut ke KPU kabupaten/kota atau provinsi tempat bakal calon berkontestasi pada 8-12 Mei 2024.

Berdasarkan catatan Kompas, pada Pilkada 2020 yang digelar di 270 daerah, ada 61 pasangan calon perseorangan dengan persentase kemenangan 8 %, menurun disbanding Pilkada 2018 yang diikuti 69 pasangan calon perseorangan dengan persentase keterpilihan 2,22 %. Pada 2018, pilkada berlangsung di 171 daerah. Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, Minggu (5/5), memprediksi tren penurunan itu bakal berlanjut pada Pilkada 2024, karena beratnya syarat yang harus dipenuhi. Mengacu UU Pilkada, calon perseorangan harus memenuhi syarat dukungan yang besarnya 6,5 % sampai 10 % dari total daftar pemilih tetap di daerah yang menggelar pilkada. 

Bakal calon yang tidak punya jaringan massa, modal kapital, dan dukungan pemilih yang solid akan kesulitan memenuhi syarat itu. Apalagi, verifikasi faktual dukungan calon dilakukan dengan metode sensus. Ketika calon lolos verifikasi dan menjadi salah satu kontestan pilkada, tantangan lebih berat bakal dilalui. Keterbatasan modal kapital dan jejaring politik kerap membuat mereka kesulitan bersaing dengan calon yang diusung koalisi partai politik. Calon perseorangan juga tak punya kekuatan structural seperti partai politik. Padahal, kehadiran calon perseorangan bisa menjadi opsi di tengah pragmatisme partai politik yang aji mumpung dalam pencalonan pilkada. (Yoga)

Pemprov Sulsel berhasil mendistribusikan bantuan bagi warga korban banjir dan longsor di Kabupaten Luwu, Sulsel, Minggu (5/5). Bantuan diangkut dengan helikopter yang mendarat di Kecamatan Latimojong, Luwu. Sebelumnya, helicopter pengangkut bantuan beberapa kali gagal mendarat akibat cuaca buruk. Adapun jalur darat masih belum terbuka dan sulit diakses. Sepanjang Sabtu (4/5), helikopter tak dapat mendarat akibat cuaca buruk. Pada Minggu pagi hingga siang, tiga kali helikopter bolak-balik ke Latimojong dan tetap tidak bisa mendarat. Pendaratan helikopter baru bisa dilakukan saat seorang warga mengirim pesan melalui akun Instagram Humas Pemprov Sulsel dan mengabarkan cuaca sudah memungkinkan.

”Alhamdulillah bisa mendarat setelah tadi tiga kali dicoba, tetapi gagal terus. Untuk jalur darat tetap terus dicoba agar bisa tembus karena ada 3.000 warga di daerah itu (Kecamatan Latimojong) yang membutuhkan bantuan,” kata Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Minggu siang. Banjir dan longsor yang terjadi di Luwu, Jumat (3/5), mengakibatkan 14 orang meninggal. Bahtiar menuturkan, Pemprov Sulsel dibantu TNI dan Polri terus berusaha membuka jalur agar lebih banyak bantuan yang bisa disalurkan. Namun, dibutuhkan alat berat berukuran kecil dan mobilisasi bahan bakar serta pekerja untuk memperbaiki jalan dan jembatan atau membuat jembatan darurat.

”Dengan kondisi ini, setidaknya butuh waktu seminggu untuk bisa membuka akses. Karena itu, sembari terus mencoba membuka jalur darat, kami berharap bantuan bisa tetap disalurkan menggunakan helikopter,” katanya. Di Latimojong, sebanyak 3.000 warga terisolasi. Mereka tersebar di 12 desa. Bantuan paling dibutuhkan adalah bahan makanan, seperti beras dan ikan kaleng, serta obat-obatan. Selama ini, warga memenuhi kebutuhan dengan berbelanja di Belopa, ibu kota  Luwu. Namun, dengan sulitnya akses, hal ini tidak bisa dilakukan. Selain membawa bantuan, helikopter juga mengevakuasi sejumlah warga ke Belopa. Sebagian warga yang dievakuasi ini adalah mereka yang sebelumnya kehilangan rumah akibat kebakaran. (Yoga)

Pengunjung berkeliling melihat berbagai koleksi layang-layang di Museum Layang-layang Indonesia, Jakarta, Minggu (5/5/2024). Museum ini menyimpan ratusan koleksi layang-layang beragam ukuran dari berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Dengan tiket  masuk Rp 25.000 untuk dewasa dan Rp 20.000 untuk anak-anak, pengunjung juga dapat mewarnai dan merakit layang-layang dari kertas di sini. (Yoga)

Rencana proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya harus terintegrasi dengan pembangunan angkutan umum perkotaan. Pemerintah mulai mengkaji kelanjutan proyek kereta cepat rute Jakarta-Surabaya. Rencana proyek lanjutan dari kereta cepat yang saat ini baru melayani rute Jakarta-Bandung itu akan memangkas waktu dan mengurangi beban transportasi jalan, mengurangi emisi dari sektor aviasi, dan meningkatkan konektivitas antarkota di Indonesia (Kompas, 4 Mei 2024). Kabar baik tersebut melambungkan harapan publik agar Indonesia segera memiliki angkutan umum modern, aman, dan nyaman layaknya di negara maju.

Pembangunan sistem angkutan massal menjadi salah satu elemen penting dalam perkembangan aktivitas sosial dan ekonomi di suatu negara. Di perkotaan, pembangunan angkutan umum massal yang lebih hijau akan mewujudkan kota yang manusiawi untuk ditinggali, berkelanjutan, dan menjamin perekonomian lancer bergulir. Indonesia boleh berbangga, KA cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah yang pertama di Asia Tenggara. Pembangunannya menyerap anggaran Rp 132 triliun yang didominasi pinjaman dari China Development Bank. Anggaran yang menambah utang Indonesia itu memantik kritik.

Kehadiran kereta cepat dengan rute relatif pendek dan telah dilayani berbagai moda angkutan lain,termasuk jalan tol, dinilai kurang efisien untuk menstimulasi pertumbuhan kawasan. Walaupun dengan menambah besar utang, melanjutkan rute kereta cepat hingga ke Surabaya diyakini dapat memupus keraguan atas nilai penting kereta cepat. Pemerintah dan pihak terkait memiliki momentum baru untuk mengartikulasikan manfaat kereta cepat, yaitu antara kebutuhan menciptakan lapangan kerja berkualitas, stimulus ekonomi, dan konektivitas yang lebih baik serta berkelanjutan. Bagian penting dan tidak bisa dipisahkan dalam mewujudkan konektivitas adalah memadukan kereta cepat dengan pembangunan angkutan umum perkotaan. (Yoga)

Indonesia menghadapi berbagai risiko ekonomi sepanjang paruh pertama tahun 2024 akibat kondisi pasar global yang tidak stabil dan transisi pergantian rezim di dalam negeri. Namun, pertumbuhan ekonomi awal tahun ini diperkirakan masih bisa mencapai ”level aman” 5 % karena  terbantu sejumlah faktor temporer. Tahun 2024 diawali dengan sejumlah risiko sekaligus peluang. Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia diuji di tengah iklim perdagangan dunia yang lesu akibat eskalasi ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi China, dan turunnya harga komoditas. Akibatnya, meski masih membukukan surplus 47 bulan berturut-turut, nilai surplus neraca perdagangan Indonesia menurun 39,4 % secara tahunan menjadi 7,34 miliar USD sepanjang Januari-Maret 2024. Kinerja ekspor turun lebih signifikan ketimbang impor. Ketika surplus menipis, terjadi aliran keluar modal (capital outflow) sebanyak 1,89 miliar USD dari pasar obligasi Indonesia sepanjang triwulan I-2024.

Modal yang ”kabur” itu terjadi karena perubahan ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga bank sentral AS , The Federal Reserve (The Fed), dan eskalasi ketegangan geopolitik. Sejak awal tahun, nilai tukar rupiah terhadap USD melemah hingga turun 2,96 % secara year to date per akhir Maret 2024. Cadangan devisa turun 6 miliar USD sejak Desember 2023. Namun, di sisi lain, kinerja investasi tercatat kuat pada triwulan pertama dengan realisasi investasi langsung (direct investment) Rp 401,5 triliun atau naik 22,1 % secara tahunan. Investasi dari luar ataupun domestik tumbuh hampir seimbang, menunjukkan kepercayaan investor terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi masih terjaga. Secara rinci, pada triwulan I, penanaman modal asing (PMA) menyumbang 50,9 % dari total realisasi investasi dan tumbuh 15,5 % secara tahunan.

Menurut Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Teuku Riefky, Sabtu (4/5) kombinasi antara tren positif dan tantangan di awal tahun itu membuat ekonomi Indonesia masih bisa bertahan di awal tahun. LPEM FEB UI pun memperkirakan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik dari tahun lalu, yaitu 5,15 % untuk triwulan I-2024 dan 5,1 % sepanjang 2024 (full year). Pada triwulan I-2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 % dan sepanjang 2023 tumbuh 5,05 %. Menurut dia, faktor temporer dari dalam negeri membantu menopang ekonomi dari merosot terlalu dalam. ”Ada pemilu, dibarengi beberapa periode libur panjang dan perayaan musiman Ramadhan yang mendorong tingkat konsumsi secara umum. Di sisi lain, realisasi investasi yang jauh melampaui target juga mencerminkan tingkat kepercayaan investor,” kata Riefky. (Yoga)

Setelah sepanjang delapan bulan episode mengisahkan inflasi, drama serial tersebut diakhiri dengan deflasi beras. Pada 1 Mei 2024, BPS merilis, beras mengalami deflasi 2,72 % secara bulanan pada April 2024. Setelah inflasi selama delapan bulan berturut-turut, Agustus 2023-Maret 2024, komoditas pangan pokok tersebut baru mengalami deflasi. Deflasi yang mencerminkan penurunan harga itu terjadi lantaran panen raya padi semakin meluas. Produksi beras pun terus meningkat dari 3,38 juta ton pada Maret 2024 menjadi 5,52 juta ton pada April 2024. Selain itu, Bapanas gencar menggelar program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Program itu dikombinasi dengan program Bantuan Pangan berupa 10 kg beras per bulan per keluarga bagi 22 juta keluarga berpenghasilan rendah. Namun, di balik deflasi beras secara bulanan itu, komponen harga bergejolak, termasuk beras, masih mengalami inflasi secara tahunan.

Artinya, harga beras masih lebih tinggi dibanding tahun lalu dan biasanya tidak akan turun senilai harga wajar tahun lalu.  Tingkat inflasi tahunan kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau serta komponen harga bergejolak pada April 2024 memang mulai turun. Namun, tingkat inflasinya masih relatif tinggi. Begitu juga dengan beras. Tingkat inflasi tahunan beras pada April 2024 sebesar 15,9 % atau turun dibandingkan Maret 2024 di 20,07 %. Tingkat inflasi tahunan beras tersebut lebih tinggi dibandingkan Januari 2024 dan April 2023 di 15,65 % dan 12,44 %. Di balik deflasi bulanan beras tersurat juga laju penurunan harga beras yang tidak setajam penurunan harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani. Secara bulanan, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran per April 2024 turun 2,72 % menjadi Rp 15.109 per kg, sedangkan GKP di tingkat petani anjlok 15,58 % menjadi Rp 5.686 per kg.

Sementara secara tahunan, harga rerata nasional berbagai jenis beras di tingkat eceran naik 15,9 %, sedangkan GKP di tingkat petani naik 15,9 %. Anjloknya harga GKP menyebabkan nilai tukar petani tanaman pangan (NTP TP) turun signifikan sebesar 7,25 % secara bulanan menjadi 108,92. Per April 2024, harga rerata berbagai jenis beras di tingkat eceran naik 2,72 % secara bulanan dan naik 15,31 % secara tahunan. Mengutip pernyataan Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Kamis (2/5) faktor yang memengaruhi anjloknya harga GKP petani adalah semakin masifnya panen raya padi pada Maret-April 2024. Sementara, harga beras masih mahal dan lambat turun dipengaruhi oleh sejumlah faktor.

Pertama, ada perbedaan pola tanam, panen, konsumsi, dan distribusi di setiap daerah di Indonesia yang membuat rantai pergerakan gabah dan beras dari daerah produsen ke daerah konsumen semakin lama dan panjang, menyebabkan kenaikan biaya angkut atau distribusi, terutama di daerah bukan produsen beras. Kedua, pembentukan harga beras dipengaruhi preferensi terhadap beras lokal. Misalnya, suku Minang di Riau dan sekitarnya condong memilih beras lokal varietas Solok sehingga pasokan dari luar wilayah tidak mampu menekan harga beras lokal tersebut. Ketiga, harga beras di penggilingan juga dipengaruhi biaya produksi. Di tengah hujan yang masih kerap terjadi dan banjir yang melanda sejumlah daerah, biaya penjemuran gabah pasti meningkat. (Yoga)

Produsen alas kaki PT Sepatu Bata Tbk akhir pekan lalu mengumumkan penghentian aktivitas pabriknya di Purwakarta, Jabar. Penurunan penjualan alas kaki dalam empat tahun terakhir menjadi alasannya. Pengumuman tersebut disampaikan dalam dokumen keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang didirikan di Ceko pada 1894 dan hadir di Indonesia sejak 1931 itu tercatat di pasar modal Indonesia pada 1982 dengan nama BATA. ”Perseroan sudah tidak dapat melanjutkan produksi di pabrik Purwakarta karena permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dibuat di pabrik Purwakarta terus menurun. Kapasitas produksi pabrik jauh melebihi kebutuhan yang diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok di Indonesia,” kata Sekretaris PT Sepatu Bata Tbk Hatta Tutuko, dalam dokumen tersebut.

Menurut dia, kebijakan tersebut harus diambil setelah mereka berjuang menghadapi kerugian dan tantangan industri akibat pandemi Covid-19 dan perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat. Masalah ini telah mereka alami empat tahun terakhir. Dalam laporan keuangan tahun 2023, perseroan mengumumkan penurunan nilai penjualan sebesar 5 % menjadi Rp 609,6 miliar dari penjualan di 2022 sebesar Rp 643,4 miliar. Penurunan ini linier dengan jumlah produksi tahun 2023 yang hanya sebanyak 1,15 juta pasang sepatu dan sandal, berkurang dari 1,80 juta pasang alas kaki pada tahun sebelumnya. Pada saat bersamaan, perusahaan mencatatkan peningkatan kerugian komprehensif sebesar Rp 188,4 miliar dari Rp 107,2 miliar di 2022. Rugi tahun berjalan juga meningkat dari Rp106,1 miliar menjadi Rp 190,5 miliar.

Kerugian yang dialami pada 2023 terutama disebabkan oleh kerusakan pada asset tetap dan persediaan barang yang sudah menua. Kinerja keuangan tersebut didapat kendati perseroan melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki penjualan. Garis besar inovasi mereka di tahun lalu, antara lain, mengoptimal- kan pemasaran dengan melibatkan pemengaruh (influencer), dengan harapan akan mampu meningkatkan pengunjung toko di platform daring perusahaan. Masalah yang dialami Bata tidak lepas dari kinerja industri alas kaki secara umum di dalam negeri. Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menyatakan bahwa industri alas kaki dalam negeri belum pulih ke normal sejak pandemiCovid-19. Dinamika ekonomi global belakangan juga turut memengaruhi. (Yoga)

Inflasi harga pangan telah mendorong kenaikan harga eceran tertinggi (HET) sejumlah komoditas, seperti beras, jagung, telur, dan daging ayam. HET beras premium, misalnya, naik Rp 1.000 menjadi Rp 14.900 per kg. HET beras medium dari Rp 10.900 per kg menjadi Rp 12.500 per kg sesuai zonasi. Berikut kutipan warga, pedagang, hingga pengusaha warung makan, hotel, dan restoran menyikapi hal tersebut. “Saat ini harga komoditas masih lumayan tinggi, seperti cabai dan bawang putih. Saya suka diinfokan kalau harga sedang naik. Saya kurang tahu kalau ada kenaikan harga eceran tertinggi seperti beras. Yang jelas, diharapkan harga bahan-bahan pokok bisa turun lagi. Selama ini, mau enggak mau tetap dibeli karena kebutuhan. Jumlahnya tidak dikurangi, tetapi uang belanjanya jadi lebih,” ujar Leila (40), warga Bogor, Jabar.

Rodiyah (57), pedagang telur dan ungas di Pasar Kramat Jati, mengatakan, “Kenaikan harga ayam sudah terasa sejak Maret lalu. Pembeli eceran nyaris enggak ada sampai sekarang. Saat ini saya cuma mengandalkan penjualan dari 15 pelanggan tetap untuk dijual lagi. Keberadaan pelanggan membantu saya melanjutkan usaha. Hasil penjualan yang menipis harus mampu untuk membiayai kebutuhan harian, sewa lapak di pasar, hingga sewa rumah bulanan. Saya tetap berharap pemerintah membantu menurunkan harga telur”. “Harga bahan baku pangan, seperti beras, serta daging dan telur ayam, pada tahun ini lebih mahal dibanding tahun lalu. Hal itu membuat saya harus menaikkan modal usaha. Mau tidak mau, harga menu katering, nasi kotak, atau pesanan harian, saya naikkan sedikit agar tetap untung. Kalau ada yang menanyakan, saya jelaskan kepada pembeli terkait kenaikan harga itu,” ujar Puspita Cahyani (38) pelaku UKM katering, Bogor, Jabar. (Yoga)