Dishub DKI Jakarta akan menggandeng Satpol PP DKI Jakarta untuk menindak juru parkir liar di Jakarta, khususnya di minimarket. Parkir di depan minimarket seharusnya gratis. Namun, ada pihak-pihak yang memanfaatkannya. ”Sebagaimana regulasi yang ada, parkir di depan minimarket tidak dipungut biaya (gratis). Bahkan, pihak pengelola tidak diperbolehkan memungut biaya,” kata Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Jumat (3/5). Menurut Syafrin, masyarakat yang berkunjung ke minimarket seharusnya tidak perlu membayar parkir, kecuali memang ingin secara sukarela memberi uang parkir. Namun, ada oknum yang memanfaatkan situasi ini.

”Jadi, seolah-olah menjadi kewajiban si pengemudi untuk membayar. Padahal, seharusnya tidak karena itu (lahan parkir) merupakan fasilitas yang memang disiapkan pihak minimarket. Biasanya juru parkir liar ini meminta uang dalam jumlah tertentu dan memaksa pengunjung membayar sesuai permintaan,” tuturnya. Syafrin menyebutkan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta dan pihak terkait lain untuk menangani oknum-oknum yang memanfaatkan lokasi di minimarket untuk memungut uang parkir dalam jumlah tertentu dengan cara memaksa. Pihaknya juga akan mendiskusikan lebih lanjut terkait langkah tegas dan tindakan untuk juru parkir liar tersebut. (Yoga)

Setelah hengkang dari dunia penjualan gawai pada 2019, Dimas Asrur Fauzi alias Pacuel (31) mencoba dunia baru secara mandiri, yakni teknisi elektronik. Dari sana, ia bertemu sejumlah klien dengan masalah headset yang biasa digunakan untuk bermain gim daring. Beberapa produk yang ia tangani merupakan keluaran jenama ternama. Bahkan, ada yang harganya jutaan rupiah. Dari pengalaman itu, ia bisa merasakan langsung kualitas berbagai headset. Ia berkesimpulan, ada sejumlah produk mahal yang kualitas audionya biasa saja. Ada pula headset dengan harga terjangkau, tetapi kualitasnya mumpuni. Ia lantas memperdalam pemahamannya dengan belajar di internet cara headset diproduksi serta mencari elemen-elemen pendukung headset, seperti spesifikasi bahan yang harus dipakai untuk mendapatkan kualitas maksimal audio. Mulai 2020, ia membuat headset sendiri.

Produknya punya nilai lebih karena bisa didesain sesuai keinginan klien, mulai dari warna, logo yang disematkan, sampai panjang kabel yang dibutuhkan. Produk awal itu ia tawarkan ke sejumlah kawan. Di tengah pejalanan memulai bisnis itu, ia kebanjiran order. Mula-mula, di lokapasar ada seseorang memesan in ear monitor, alat bantu dengar yang biasa digunakan musisi saat pentas. Kliennya merupakan sound engineer grup musik Vierratale. ”Setelah berkontak, dia bilang, ’Boleh enggak produkmu ini dibagikan ke sound engineer Indonesia lain? Kayaknya mereka butuh, deh’,” kata pria yang karib disapa Pacuel itu di Balikpapan, Kaltim, Minggu (28/4). Produk keduanya itu langsung menyebar di kalangan musisi dan aktor pendukung lainnya di tingkat nasional dengan harga terjangkau, yakni Rp 350.000, kliennya merasa kualitas in ear monitor produksi Pacuel amat baik.

In ear monitor buatannya itu kemudian dipesan dan turut digunakan sejumlah musisi dan grup musik ternama Tanah Air, seperti Last Child, Saint Loco, Praz Teguh, Kevin Aprilio, For Revenge, dan Oomleo dari Goodnight Electric. Seluruh produk itu ia rakit sendiri secara manual (handmade). Sejumlah musisi menilai harga yang ia tawarkan terlalu murah. Seorang musisi bahkan menyatakan kualitas produknya lebih baik dari in ear monitor yang didapatkan kliennya di Singapura seharga Rp 3 juta. Namun, Pacuel menyebut harga yang ia tawarkan bukan murah, melainkan terjangkau. Tujuannya untuk mengenalkan produk ke pasar yang lebih luas. Sebab, dengan harga tersebut, ia masih memperoleh margin keuntungan. Saat ini ia menaikkan sedikit harga produknya. Dua produk yang ia buat ditawarkan dengan harga Rp 380.000 dan Rp 550.000. (Yoga)

Pesiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi kunci untuk mendapatkan SDM yang berkualitas. Pembangunan di sektor tersebut memang telah menunjukkan banyak kemajuan. Namun, secara keseluruhan kualitas SDM Indonesia masih relatif tertinggal dibanding negara lainnya, sehingga perlu ditingkatkan. Mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti yang dirilis program Pembangunan  Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP), Indonesia 2023-2024 mencapai angka 0.713 atau naik 0,008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia naik peringkat dari urutan 114 ke 112. Kenaikan IPM tersebut menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat dalam pemulihan yang stabil menuju pencapaian tingkat IPM tertinggi sebelum pandemi 2019 yaitu 0,718. Namun Indonesia disebut masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan. (Yetede)

Minat investor asing untuk menyuntikkan modalnya kedalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi kalimantan Timur makin masif pasca diselenggarakannya pemilihan umum 2024 yang berjalan lancar dan aman. Pada pekan ini saja dua negara dari Uni Eropa (UE) yakni Belanda dan Jerman menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan di IKN saat delegasi dan kedua negara tersebut mengunjungi langsung IKN. "Kunjungan kami ke IKN menjadi bekal untuk melihat, apakah para pakar Belanda dapat membantu pembangunan IKN," kata Wakil Menteri Kerja Sama Ekonomi Luar Negeri Belanda Michiel Sweers seperti  dikutip Antara. Seewrs mengatakan sejumlah perusahaan dan lembaga peneliti di Belanda, telah memberikan dukungan  secara langsung atau lewat organisasi dunia kepada Indonesia, termasuk terkait IKN. "Secara umum, kami melihat banyak ketertarikan  dari perusahaan-perusahaan Belanda untuk bekerja bersama di Indonesia," katanya. Belanda, lanjutnya, telah memiliki pakar dan pengetahuan  pada sektor manajemen pengelolaan air, agrikultur dan pengolahan pangan, dan energi terbarukan yang dapat diterapkan di IKN. (Yetede)

SEBAGIAN calon mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) merasa dijebak oleh pihak kampus. Pihak Universitas Jenderal Soedirman tak pernah menginformasikan kenaikan biaya kuliah atau yang disebut uang kuliah tunggal (UKT) per semester per mahasiswa saat pendaftaran mahasiswa baru jalur prestasi. Dengan demikian, saat pendaftaran, calon mahasiswa baru menduga biaya kuliah tetap serupa dengan tahun sebelumnya.

Kampus baru mengumumkan besaran kuliah setelah pengumuman calon mahasiswa baru yang lolos jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP). Biaya kuliah yang diumumkan itu naik berlipat-lipat dibanding pada tahun akademik sebelumnya. Seorang calon mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman menceritakan kondisi tersebut kepada Tempo. Ia bernama Salma, nama samaran, yang mendaftar pada Program Studi Teknologi Pangan di kampus ini.

Salma memilih mendaftar di Unsoed karena menduga biaya kuliah di kampus ini serupa dengan tahun sebelumnya. Selama ini Salma mengetahui bahwa biaya kuliah di Unsoed lebih murah ketimbang kampus negeri lainnya. Namun Salma kaget mengetahui biaya kuliah di kampus ini ternyata berbeda dengan biaya pada tahun sebelumnya. “Saya sempat berpikir tidak meneruskan kuliah. Niat mengubah nasib keluarga dengan meraih gelar sarjana tiba-tiba sirna,” kata Salma, Jumat, 3 Mei 2024.

Salma awalnya hendak mendaftar kuliah di kampus negeri lewat jalur prestasi di Universitas Indonesia. Namun ia mengurungkan rencana itu karena biaya kuliah di kampus kuning tersebut sangat mahal. Salma lantas memilih mendaftar di Universitas Jenderal Soedirman. Akhir April lalu, Salma dinyatakan lulus di Unsoed lewat jalur prestasi. Ia berbahagia mendapat informasi tersebut. Namun kegembiraan Salma memudar ketika kampus menginformasikan biaya UKT untuk calon mahasiswa baru. Biaya kuliah itu disampaikan pihak kampus saat sosialisasi setelah pengumuman lulus. (Yetede)

JENAZAH Brigadir Ridhal Ali Tomi—lebih sering ditulis Brigadir RA—relatif mulus. Tak ada luka di tubuhnya, kecuali sebuah lubang di pelipis kanan yang tembus ke sisi kiri atas. "Saya yang periksa badannya. Saya yang mandikan, jadi saya tahu,” kata Rudi Dagong, sepupu Ridhal, yang dihubungi Tempo pada 1 Mei 2024. Luka tersebut belakangan menjadi salah satu indikasi Ridhal bunuh diri dengan tembakan senjata api.

Rudi menegaskan, ketika memandikan jenazah, dia mengamati jasad Ridhal dari ujung kepala hingga ujung kaki. “Enggak ada apa-apa. Tidak ada lebam atau tanda-tanda penganiayaan,” katanya. “Cuma luka di kepala itu saja, yang tertembak itu.” Ridhal ditemukan tewas di dalam mobil Toyota Alphard hitam di teras sebuah rumah di Jalan Mampang Prapatan IV, Nomor 20, Tegal Parang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada 25 April 2024. Pemilik rumah itu bernama Indra Pratama, yang oleh tetangga dikenal sebagai pengusaha tambang batu bara.

Dari hasil penyelidikan, polisi menyimpulkan Ridhal tewas bunuh diri menggunakan pistol jenis HS-9. Senjata api itu pun tercatat milik Ridhal. Untuk memastikan kesimpulan itu, keluarga mengutus Rudi Dagong dan dua kerabat ke Jakarta. Setelah memeriksa kondisi jenazah, Rudi, yang merupakan anggota Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, tidak menyanggah kesimpulan penyelidik Kepolisian Resor Jakarta Selatan tersebut. “Kami akan membawa jenazah pulang untuk dimakamkan,” kata Rudi. (Yetede)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan, stabilitas sistem keuangan Indonesia selama kuartal pertama tahun ini masih terjaga di tengah tantangan dan dinamika pasar keuangan global. Laporan tersebut berdasarkan hasil rapat KSSK kedua 2024, yang terdiri dari Kementerian Keuangan (Kemkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). "Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada triwulan I-2024 masih dalam kondisi yang terjaga, yang didukung oleh kondisi dari APBN, kebijakan fiskal, kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan sektor keuangan yang stabil," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (3/5). Sri Mulyani memastikan, KSSK akan terus melakukan forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini, seiring dengan risiko ketidakpastian ekonomi global dan keuangan global yang meningkat serta gejolak geopolitik yang semakin eskalatif.

Desa Nglanggeran di Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu desa percontohan program pendampingan untuk pengelolaan dana desa. Berkat program pendampingan yang tepat atas kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan, desa di tenggara Kota Yogyakarta itu terus membangun wilayahnya. Sekdes Nglanggeran Rusmiati berpendapat, bantuan dan pendampingan usaha desa dari lembaga-lembaga tersebut sangat membantu dalam melengkapi alokasi dana desa yang selama ini lebih banyak digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Pada 2024, dana desa untuk Desa Nglanggeran senilai Rp 813 juta., 20 % ditujukan untuk bantuan langsung tunai dan 30 % untuk pembangunan infrastruktur. ”Bagi masyarakat kita sekarang yang sedang terus mengeksplorasi potensi wisata, bantuan dan pelatihan yang diberikan untuk melengkapi dana desa sangat baik untuk mendongkrak ekonomi dari sektor pariwisata. Kami berharap akan banyak yang bisa kami kembangkan seandainya ini terus berlanjut,” ujarnya. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman pada kunjungan bersama wartawan di Desa Nglanggeran, Kamis (2/5) menyatakan, Kemenkeu terlibat dalam pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Langkah ini untuk memitigasi tantangan terkait kapasitas masyarakat dalam mengelola anggaran. Untuk itu, Kemendesa PDTT mengawasi dan membantu pengelolaan uang berjalan. Kemenkeu berkepentingan memastikan dana desa memberi dampak pada desa. Adalah BUMDes yang menjadi sasaran pendampingan. Kemenkeu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah menjalankannya sejak 2022. Pada 2024, sebanyak 2.000 BUMDes ditargetkan bekerja sama dengan delapan perguruan tinggi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Harapannya, desa mampu mengelola keuangan dan mengembangkan potensi desa.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari Indonesia Eximbank melalui program Desa Devisa memberi pendampingan pemberdayaan usaha kakao. Bentuknya, antara lain, bantuan unit pengolahan hasil kakao, pendampingan sertifikasi organik, pendampingan kualitas dan teknis produksi, pendampingan prosedur dan administrasi ekspor, serta business matching kakao fermentasi dengan pengusaha asal Swiss. Bekerja sama dengan Desa Nglanggeran sejak 2019, Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan program pembiayaan untuk penginapan yang dikelola warga. Pusat Investasi Pemerintah akan menyalurkan program pendampingan dan pembiayaan ultramikro untuk pembiayaan usaha. (Yoga)

Tanpa pendapatan UMP dan kemeriahan May Day, sejumlah pekerja informal turut melumasi perputaran roda ekonomi Jakarta. Para pekerja informal juga memerlukan perlindungan hukum demi memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah puluhan orang memesan kopi Fahrul (27) pedagang kopi dan minuman keliling sekitar Stasiun Sudirman, Jakpus, Kamis (2/5) pukul 10.00 sampai 15.00 WIB. Dengan lihai, Fahrul meracik kopi saset dengan tambahan es batu, air, dan gula. Fahrul bekerja dari pukul 10.00 hingga 22.00 menjadi penjual minuman keliling. Dalam sehari, warga Jaksel ini menghasilkan Rp 200.000. Harga minuman variatif, mulai Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Bermodal Rp 1 juta, Fahrul memulai usaha pada 2022. Ia mengakui, menjadi pedagang Starling, plesetan dari Starbucks keliling, tak memberikan penghasilan menentu. Jika beruntung, ia bisa membawa pulang Rp 250.000 per hari.

Jika sepi, ia hanya mengantongi lebih kurang Rp 100.000. Meski begitu, Fahrul belum berniat mencari pekerjaan lain. Ia tetap bersyukur bisa bertahan hidup di Jakarta.  Muhammad Yasin (40) mengatakan, jika ada kesempatan, ia ingin berhenti menjadi pengemudi ojek daring dan menjadi pekerja kantoran. Awalnya, warga Jakpus yang berasal dari Magelang, Jateng, itu bekerja di sebuah hotel. Ia sempat menjadi anggota staf bagian SDM. Namun, saat pandemi, dia kena PHK. Saat ini, penghasilan yang Yasin dapat per hari berkisar Rp 150.000 hingga Rp 200.000 dengan jam kerja 9-10 jam per hari dan 6 hari kerja dalam seminggu. ”Kalau sedang banyak orderan bisa mencapai Rp 300.000 per hari, tetapi itu jarang sekali. Kalau dulu saat kerja di hotel sehari bisa Rp 400.000,” ujarnya.

BPS mencatat, hingga Agustus 2023, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yaitu 59,11 %. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, fenomena banyaknya pekerja informal yang sampai sekarang terjadi adalah warisan dari pandemi Covid-19. Selain itu, gejala informalitas pekerja juga sejalan dengan fe nomena penurunan upah riil. Namun, pekerja informal umumnya rentan karena jauh dari akses jaminan sosial dan upah layak berkelanjutan. Pemerintah dinilai bisa menyalurkan subsidi dan mengubah skema kepesertaan jaminan sosial yang lebih inklusif bagi mereka. Selain itu, maraknya PHK pekerja formal juga mendorong pekerja informal tumbuh. Namun, apabila geliat pekerja informal ini bagus, bisa membantu keuangan pekerja tetap terjaga. (Yoga)

Murrawah Maroochy Johnson (29) berhasil menghentikan proyek tambang batubara yang mempercepat kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan mengancam masyarakat adat di Queensland, Australia. Upayanya menjadi preseden hukum dalam perjuangan hak masyarakat adat. Australia punya cadangan batubara besar yang mencapai 23 miliar ton di Galilee Basin atau Cekungan Galilee, Queensland. Para aktivis lingkungan menyebut tempat ini sebagai ”bom karbon”. Selama berabad-abad, tanah masyarakat adat di area itu dirampas secara sistematis. Salah satunya oleh konglomerasi India yang berkonflik dengan masyarakat adat terkait operasional tambang Carmichael. Sayangnya, usaha mereka gagal meski telah berkampanye hampir satu dekade menolak untuk proyek ini.

Pada 2019, sebuah perusahaan Australia juga meminta persetujuan Pemerintah Queensland untuk mega proyek Galilee Coal. Perusahaan itu diproyeksikan mengekstraksi 40 juta ton batubara setiap tahun selama 35 tahun. Lagi-lagi, masyarakat adat menolak tegas pembukaan tambang baru di Cekungan Galilee itu. Apabila itu terjadi, kegiatan pertambangan akan menghancurkan Bimblebox Nature Refuge, suaka alam seluas 8.000 hektar yang menjadi habitat dari 176 jenis bu rung, 45 jenis mamalia, 14 jenis amfibi, 83 jenis reptilia, dan 650 jenis tumbuhan asli. Proses penambangan juga akan mempercepat perubahan iklim karena melepas 1,58 miliar ton CO2 ke atmosfer selama masa pakai.

”Kami sudah berkata tidak. Kami akan terus mengatakan tidak, dan kami akan melawan sampai akhir,” kata Johnson, dikutip dari situs goldmanprize.org, Rabu (1/5). Johnson merupakan pemenang Goldman Environmental Prize 2024 yang diumumkan pada 29 April 2024. Penghargaan yang terkenal sebagai ”Nobel Hijau” ini diberikan untuk aktivis yang bergerak menyelamatkan lingkungan meski harus mempertaruhkan hidupnya. Johnson menjabat direktur bersama di Youth Verdict, LSM yang mengorganisasi kaum muda seputar perubahan iklim di wilayah tersebut. Untuk menjegal proposal perusahaan tambang Australia, ia berkampanye ke komunitas adat lewat media sosial dan kampanye dari mulut ke mulut. ”Ada niat mengasingkan masyarakat adat dari HAM kami, hak tanah,” ujarnya.

Johnson juga bermitra dengan Environmental Defenders Office (EDO), sebuah firma hukum untuk kepentingan publik, guna menantang perusahaan tambang Australia di Pengadilan Tanah Queensland. Dia berargumen berdasarkan UU HAM Queensland yang baru, masyarakat adat telah mengakui hak-hak budaya terkait dengan kepemilikan tradisional mereka atas wilayahnya. Johnson menyatakan, pembakaran batubara oleh perusahaan itu akan mengeluarkan gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim. Proyek itu akan melanggar HAM dan budaya masyarakat adat di Queensland dan sekitar. Alhasil, pengadilan setuju mendengarkan kesaksian masyarakat adat, termasuk yang berada di luar lokasi tambang.

Johnson mengingatkan, hukum terkait Aborigin berdasarkan observasi bangsa selama ribuan tahun dan pemahaman bahwa seluruh kekuatan alam terkait satu sama lain. ”Kami berhasil menjelaskan tentang realitas pengalaman masyarakat adat atas perubahan iklim,” tuturnya. Pada November 2022, Pengadilan Tanah membuat keputusan bersejarah. Pengadilan merekomendasi pemerintah agar menolak permohonan sewa pertambangan dan otoritas lingkungan kepada perusahaan tambang Australia. Keputusan tersebut berdasarkan kontribusi tambang terhadap perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta pembatasan HAM dan budaya masyarakat adat. Putusan itu kembali mengalahkan banding yang diajukan perusahaan yang sama pada 2023. Johnson berhasil melawan perusahaan yang menghabiskan biaya jutaan dollar Australia untuk kasus hukum ini. Sementara itu, dia dan rekan-rekannya hanya bermodal dukungan pengacara pro bono dan penggalangan dana. (Yoga)