Desa Nglanggeran di Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu desa percontohan program pendampingan untuk pengelolaan dana desa. Berkat program pendampingan yang tepat atas kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan, desa di tenggara Kota Yogyakarta itu terus membangun wilayahnya. Sekdes Nglanggeran Rusmiati berpendapat, bantuan dan pendampingan usaha desa dari lembaga-lembaga tersebut sangat membantu dalam melengkapi alokasi dana desa yang selama ini lebih banyak digunakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur.

Pada 2024, dana desa untuk Desa Nglanggeran senilai Rp 813 juta., 20 % ditujukan untuk bantuan langsung tunai dan 30 % untuk pembangunan infrastruktur. ”Bagi masyarakat kita sekarang yang sedang terus mengeksplorasi potensi wisata, bantuan dan pelatihan yang diberikan untuk melengkapi dana desa sangat baik untuk mendongkrak ekonomi dari sektor pariwisata. Kami berharap akan banyak yang bisa kami kembangkan seandainya ini terus berlanjut,” ujarnya. Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman pada kunjungan bersama wartawan di Desa Nglanggeran, Kamis (2/5) menyatakan, Kemenkeu terlibat dalam pendampingan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Langkah ini untuk memitigasi tantangan terkait kapasitas masyarakat dalam mengelola anggaran. Untuk itu, Kemendesa PDTT mengawasi dan membantu pengelolaan uang berjalan. Kemenkeu berkepentingan memastikan dana desa memberi dampak pada desa. Adalah BUMDes yang menjadi sasaran pendampingan. Kemenkeu bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah menjalankannya sejak 2022. Pada 2024, sebanyak 2.000 BUMDes ditargetkan bekerja sama dengan delapan perguruan tinggi dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Harapannya, desa mampu mengelola keuangan dan mengembangkan potensi desa.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dari Indonesia Eximbank melalui program Desa Devisa memberi pendampingan pemberdayaan usaha kakao. Bentuknya, antara lain, bantuan unit pengolahan hasil kakao, pendampingan sertifikasi organik, pendampingan kualitas dan teknis produksi, pendampingan prosedur dan administrasi ekspor, serta business matching kakao fermentasi dengan pengusaha asal Swiss. Bekerja sama dengan Desa Nglanggeran sejak 2019, Sarana Multigriya Finansial (SMF) menyalurkan program pembiayaan untuk penginapan yang dikelola warga. Pusat Investasi Pemerintah akan menyalurkan program pendampingan dan pembiayaan ultramikro untuk pembiayaan usaha. (Yoga)

Tanpa pendapatan UMP dan kemeriahan May Day, sejumlah pekerja informal turut melumasi perputaran roda ekonomi Jakarta. Para pekerja informal juga memerlukan perlindungan hukum demi memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Sudah puluhan orang memesan kopi Fahrul (27) pedagang kopi dan minuman keliling sekitar Stasiun Sudirman, Jakpus, Kamis (2/5) pukul 10.00 sampai 15.00 WIB. Dengan lihai, Fahrul meracik kopi saset dengan tambahan es batu, air, dan gula. Fahrul bekerja dari pukul 10.00 hingga 22.00 menjadi penjual minuman keliling. Dalam sehari, warga Jaksel ini menghasilkan Rp 200.000. Harga minuman variatif, mulai Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Bermodal Rp 1 juta, Fahrul memulai usaha pada 2022. Ia mengakui, menjadi pedagang Starling, plesetan dari Starbucks keliling, tak memberikan penghasilan menentu. Jika beruntung, ia bisa membawa pulang Rp 250.000 per hari.

Jika sepi, ia hanya mengantongi lebih kurang Rp 100.000. Meski begitu, Fahrul belum berniat mencari pekerjaan lain. Ia tetap bersyukur bisa bertahan hidup di Jakarta.  Muhammad Yasin (40) mengatakan, jika ada kesempatan, ia ingin berhenti menjadi pengemudi ojek daring dan menjadi pekerja kantoran. Awalnya, warga Jakpus yang berasal dari Magelang, Jateng, itu bekerja di sebuah hotel. Ia sempat menjadi anggota staf bagian SDM. Namun, saat pandemi, dia kena PHK. Saat ini, penghasilan yang Yasin dapat per hari berkisar Rp 150.000 hingga Rp 200.000 dengan jam kerja 9-10 jam per hari dan 6 hari kerja dalam seminggu. ”Kalau sedang banyak orderan bisa mencapai Rp 300.000 per hari, tetapi itu jarang sekali. Kalau dulu saat kerja di hotel sehari bisa Rp 400.000,” ujarnya.

BPS mencatat, hingga Agustus 2023, mayoritas tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor informal, yaitu 59,11 %. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, fenomena banyaknya pekerja informal yang sampai sekarang terjadi adalah warisan dari pandemi Covid-19. Selain itu, gejala informalitas pekerja juga sejalan dengan fe nomena penurunan upah riil. Namun, pekerja informal umumnya rentan karena jauh dari akses jaminan sosial dan upah layak berkelanjutan. Pemerintah dinilai bisa menyalurkan subsidi dan mengubah skema kepesertaan jaminan sosial yang lebih inklusif bagi mereka. Selain itu, maraknya PHK pekerja formal juga mendorong pekerja informal tumbuh. Namun, apabila geliat pekerja informal ini bagus, bisa membantu keuangan pekerja tetap terjaga. (Yoga)

Murrawah Maroochy Johnson (29) berhasil menghentikan proyek tambang batubara yang mempercepat kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan mengancam masyarakat adat di Queensland, Australia. Upayanya menjadi preseden hukum dalam perjuangan hak masyarakat adat. Australia punya cadangan batubara besar yang mencapai 23 miliar ton di Galilee Basin atau Cekungan Galilee, Queensland. Para aktivis lingkungan menyebut tempat ini sebagai ”bom karbon”. Selama berabad-abad, tanah masyarakat adat di area itu dirampas secara sistematis. Salah satunya oleh konglomerasi India yang berkonflik dengan masyarakat adat terkait operasional tambang Carmichael. Sayangnya, usaha mereka gagal meski telah berkampanye hampir satu dekade menolak untuk proyek ini.

Pada 2019, sebuah perusahaan Australia juga meminta persetujuan Pemerintah Queensland untuk mega proyek Galilee Coal. Perusahaan itu diproyeksikan mengekstraksi 40 juta ton batubara setiap tahun selama 35 tahun. Lagi-lagi, masyarakat adat menolak tegas pembukaan tambang baru di Cekungan Galilee itu. Apabila itu terjadi, kegiatan pertambangan akan menghancurkan Bimblebox Nature Refuge, suaka alam seluas 8.000 hektar yang menjadi habitat dari 176 jenis bu rung, 45 jenis mamalia, 14 jenis amfibi, 83 jenis reptilia, dan 650 jenis tumbuhan asli. Proses penambangan juga akan mempercepat perubahan iklim karena melepas 1,58 miliar ton CO2 ke atmosfer selama masa pakai.

”Kami sudah berkata tidak. Kami akan terus mengatakan tidak, dan kami akan melawan sampai akhir,” kata Johnson, dikutip dari situs goldmanprize.org, Rabu (1/5). Johnson merupakan pemenang Goldman Environmental Prize 2024 yang diumumkan pada 29 April 2024. Penghargaan yang terkenal sebagai ”Nobel Hijau” ini diberikan untuk aktivis yang bergerak menyelamatkan lingkungan meski harus mempertaruhkan hidupnya. Johnson menjabat direktur bersama di Youth Verdict, LSM yang mengorganisasi kaum muda seputar perubahan iklim di wilayah tersebut. Untuk menjegal proposal perusahaan tambang Australia, ia berkampanye ke komunitas adat lewat media sosial dan kampanye dari mulut ke mulut. ”Ada niat mengasingkan masyarakat adat dari HAM kami, hak tanah,” ujarnya.

Johnson juga bermitra dengan Environmental Defenders Office (EDO), sebuah firma hukum untuk kepentingan publik, guna menantang perusahaan tambang Australia di Pengadilan Tanah Queensland. Dia berargumen berdasarkan UU HAM Queensland yang baru, masyarakat adat telah mengakui hak-hak budaya terkait dengan kepemilikan tradisional mereka atas wilayahnya. Johnson menyatakan, pembakaran batubara oleh perusahaan itu akan mengeluarkan gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim. Proyek itu akan melanggar HAM dan budaya masyarakat adat di Queensland dan sekitar. Alhasil, pengadilan setuju mendengarkan kesaksian masyarakat adat, termasuk yang berada di luar lokasi tambang.

Johnson mengingatkan, hukum terkait Aborigin berdasarkan observasi bangsa selama ribuan tahun dan pemahaman bahwa seluruh kekuatan alam terkait satu sama lain. ”Kami berhasil menjelaskan tentang realitas pengalaman masyarakat adat atas perubahan iklim,” tuturnya. Pada November 2022, Pengadilan Tanah membuat keputusan bersejarah. Pengadilan merekomendasi pemerintah agar menolak permohonan sewa pertambangan dan otoritas lingkungan kepada perusahaan tambang Australia. Keputusan tersebut berdasarkan kontribusi tambang terhadap perubahan iklim, kerusakan lingkungan, serta pembatasan HAM dan budaya masyarakat adat. Putusan itu kembali mengalahkan banding yang diajukan perusahaan yang sama pada 2023. Johnson berhasil melawan perusahaan yang menghabiskan biaya jutaan dollar Australia untuk kasus hukum ini. Sementara itu, dia dan rekan-rekannya hanya bermodal dukungan pengacara pro bono dan penggalangan dana. (Yoga)

Sejumlah bank di Indonesia telah melaporkan kinerja keuangan kuartal I-2024, dimana 10 bank besar berhasil mengantongi laba bersih secara individual sebesar Rp49,49 triliun. Laba bersih tersebut tumbuh 4,38% secara tahunan (year on year) dari periode sebelumnmya Rp47,4 triliun. Berdasarkan data yang dihimpun Investor Daily, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) masih menjadi jawara perolehan  laba bersih baik secara invidual maupun konsolidasi. BRI secara bank only mengantongi laba bersih Rp13,8 triliun pada Maret 2024, tumbuh tipis 0,07% dibandingkan Rp 13,79 triliun. Diikuti oleh PT Bank Central Asia Tbk (BCA) yang menempati posisi kedua dengan laba bersih individual Rp 12,29 triliun, meningkat 11,93 (yoy).

Indonesia saat ini masih berada di jalan  tepat atau on the track untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Sementara itu, pemerintah Indonesia mulai pertemuan bilateral dengan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mempercepat proses keanggotaan Indonesia di organisasi tersebut. Adapun pemerintah memiliki empat pilar utama mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. "Indonesia adalah negara yang tangguh. Hal ini kita buktikan ditengah kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir karena pandemi Covid-19, meningkatkan ketegangan geopolitik, tekanan keuangan, fragmentasi perdagangan, dan perubahan iklim," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Yetede)

Para pengembang properti merasakan manfaat insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang digulirkan sejak 2021 hingga saat ini. Pada 2023, insentif itu juga diakui ikut membantu  pertumbuhan pendapatan para pengembang yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan 76 emiten properti tahun 2023 memperlihatkan bahwa pendapatan mereka tumbuh sekitar 7% dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yakni dari Rp91,25 triliun menjadi Rp97,56 triliun. "Insentif pajak itu ikut membantu penjualan kami. Sebenarnya, kehadiran insentif itu membantu konsumen untuk membeli properti," kata Alexander Stefanus Ridwan Suhendra, Presiden Direktur PT Pakuwon Jati menjawab pertanyaan Investor Daily. Menurut Stefanus, pihaknya berharap insentif PPN DTP masih bisa diteruskan oleh pemerintah. "Kami berharap insentif  pajak ini diteruskan karena membantu masyarakat," ujar dia. (Yetede)

PASANGAN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, kini bersiap dengan transisi pemerintahan dan membentuk kabinet. Komposisi kabinet Prabowo masih terus dibahas bersama tim. Prabowo disebut berkeinginan untuk membentuk semacam klub presiden (presidential club) setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih melalui rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU). Klub ini bertujuan menjadi tempat bagi para presiden dan mantan presiden untuk berdiskusi, terutama mengenai persoalan negara dan pemerintahan.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan bahwa masukan para presiden terdahulu menjadi hal penting karena dinilai punya pengalaman panjang sebagai pemimpin negara. "Prabowo bersikap terbuka untuk menerima masukan dari presiden sebelumnya, khususnya dalam merumuskan kabinet pemerintahan," ujar Dahnil pada akhir April 2024.

Sebagai presiden terpilih, Dahnil melanjutkan, Prabowo tidak hanya berkomitmen melanjutkan pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, tapi juga kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya, baik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Megawati Soekarnoputri. Karena itulah, kata dia, Prabowo membuka pintu berdiskusi dengan banyak pihak dalam menentukan kabinet ke depan, termasuk para pemimpin negara pendahulunya. (Yetede)

Pemkot Yogyakarta bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengelola sampah untuk mengatasi persoalan sampah setelah ditutupnya TPA Regional Piyungan pada 1 Mei 2024. Pemkot Yogyakarta juga menyiapkan sejumlah fasilitas pengolahan sampah. ”Insya Allah, kita pastikan (penanganan sampah), karena kami juga cek terus setiap hari,” ujar Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo dalam jumpa pers di Balai Kota Yogyakarta, Kamis (2/5). Sebelumnya, Pemda DI Yogyakarta menutup total TPA Regional Piyungan di Kabupaten Bantul, DIY, per 1 Mei 2024, karena lahan penimbunan sampah di zona transisi telah penuh. Sebelum itu, zona utama telah lebih dulu ditutup pada Juli 2023 karena alasan yang sama. Kondisi tersebut membuat tiga kabupaten/kota yang selama ini mengandalkan pengelolaan sampahnya di TPA itu harus mengelola secara mandiri di wilayah masing-masing. Ketiga daerah tersebut adalah Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul.

Singgih mengatakan, saat ini PemkotYogyakarta telah mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Nitikan yang berkapasitas 60 ton hingga 75 ton per hari. TPST itu mengolah sampah menjadi bahan bakar industri semen berupa refuse derived fuel (RDF) dan pupuk kompos. Selain itu, ada pula TPST Kranon dengan model serupa yang bisa mengolah 40-45 ton sampah per hari. Namun, TPST tersebut masih dalam tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan beroperasi pada minggu pertama Mei ini. Singgih menambahkan, terdapat satu TPST lagi yang masih dalam tahap pembangunan, yakni TPST Karangmiri dengan kapasitas 25-30 ton per hari. ”Tapi, penyelesaiannya butuh waktu agak panjang, akhir Mei 2024,” ujarnya. Sambil menunggu penyelesaian dua TPST itu, sampah-sampah sementara ditam-pung di 14 depo yang dimiliki Pemkot Yogyakarta. Total volume sampah Kota Yogyakarta, mencapai 200 ton per hari.

Sebagian sampah juga akan dikelola oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemkot Yogyakarta. Singgih menyebut, pihak swasta bisa menangani hingga 60 ton sampah per hari. Di luar fasilitas di dalam kota itu, Pemkot Yogyakarta juga tengah mengupayakan pembangunan satu unit TPST model RDF lagi di bekas lahan TPA Piyungan. Namun, hal itu sebelumnya mendapat penolakan dari masyarakat sekitar lokasi. ”Kami coba lakukan komu nikasi lebih intensif lagi dengan penjelasan lebih detail kepada warga. Sebetulnya TPST di Piyungan itu nanti kita tidak menambah sampah,tapi mengolah sampah sampai habis, bukan ditimbun seperti model TPA Piyungan dulu,” kata Singgih. (Yoga)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi insentif kepabeanan yang telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha mencapai Rp 7,6 triliun hingga kuartal I-2024. Atas insentif ini, kawasan berikat telah memberikan dampak nilai ekspor sebesar US$ 22,6 miliar dan nilai investasi sebesar US$ 912,8 juta per Maret 2024. "Bea Cukai telah menggelontorkan insentif kepabenan sebesar Rp 7,6 triliun," ujar Encep Dudi Ginanjar, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, dalam keterangan resminya, Kamis (5/2). Adapun realisasi penerimaan bea cukai sampai Maret 2024 telah mencapai 21,5% dari target, yaitu Rp 69 triliun. Namun angka itu turun 4,5% dibandingkan tahun lalu, karena penurunan penerimaan bea masuk dan cukai.

Pendidikan merupakan proses jangka panjang dan strategis yang memerlukan konsistensi. Karena itu, pergantian menteri pendidikan nanti perlu mementingkan kesinambungan dalam kebijakan pendidikan nasional, tidak boleh terganggu. Kesinambungan kebijakan pendidikan nasional tersebut penting karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia dalam human development index (HDI). Sejauh ini, Indeks Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya sehingga tingkat daya saing bangsa berada di bawah rata-rata. Bahkan dalam hal kecerdasan, Indonesia masih terkendala dalam mencapai posisi yang diharapkan. 

Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknlogi Nadiem Anwar Makarim dalam Rembuk Komunitas dan Temu Nasional Kartu Indonesia Pintar Kuliah 2024, lima tahun terakhir transformasi pendidikan dilakukan lewat kebijakan Merdeka Belajar. Hasilnya mulai dirasakan siswa, pendidik, orangtua, dan masyarakat. Karena itu, keberlanjutan Merdeka Belajar harus terus diupayakan. ”Merdeka Belajar ini tidak ada artinya jika tidak ada dukungan dari komunitas. Kami ingin Merdeka Belajar menjadi gerakan komunitas dan masyarakat agar pemerintah dan pemerintah daerah punya komitmen melanjutkannya,” ujarnya. Tak hanya menyoroti aspek kebijakan dan struktur pendidikan, Haedar juga mengingatkan pentingnya membangun generasi Indonesia yang memiliki jiwa dan karakter kuat. 

Karena itu, pendidikan nasional tidak boleh hanya jadi pabrik yang menghasilkan ”robot-robot” pekerja yang tidak memiliki jiwa dan akal budi. Pendidikan jangan menghasilkan individu mekanis dan kurang memiliki kedalaman jiwa. ”Membangun Indonesia melalui pendidikan haruslah meliputi jiwa dan raga. Pendidikan nasional tidak boleh mengabaikan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya luhur bangsa,” tegas Haedar. Haedar mengingatkan perumus kebijakan pendidikan untuk menguatkan kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sebab, sektor swasta juga berperan penting dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, terutama yang berbasis pada gerakan sosial keagamaan. Hal ini meliputi, antara lain, dilakukan lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Taman Siswa yang memiliki sejarah panjang dalam memberikan kontribusi signifikan bagi pendidikan nasional serta perjuangan kemerdekaan.