MK, Senin (29/4) mulai menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa hasil Pemilu 2024 untuk pemilihan anggota legislatif DPR, DPRD, dan DPD. Tiga panel hakim disiapkan untuk menangani 297 perkara yang telah diregister, salah satunya perkara yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dalam sidang yang digelar di panel I yang dipimpin Suhartoyo selaku ketua panel, didampingi Daniel Yusmic Foekh dan Guntur Hamzah selaku anggota panel, di MK, Jakarta, Senin, kuasa hukum PPP, Dharma Rozali Azhar, meminta MK mengembalikan perolehan suara PPP yang dipindahkan secara tidak sah ke Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). Dharma mengatakan, pemindahan suara itu tersebar di 35 daerah pemilihan yang berada di 19 provinsi.

Dugaan pemindahan suara itu mengakibatkan perolehan suara sah PPP secara nasional hanya 5.878.777 suara atau 3,87 % sehingga PPP tak memenuhi ambang batas parlemen 4 %. ”Terdapat selisih kekurangan 193.088 suara atau 0,13 %,” ujarnya. Dharma menuturkan, terdapat perbedaan rekapitulasi suara versi PPP dengan hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU. Beberapa di antaranya terjadi di Dapil Banten I, Banten II, dan Banten III. Pengurangan suara PPP yang dipindahkan ke Garuda di ketiga dapil itu berkisar 5.000-8.150 suara per dapil. Dalil senada diungkapkan kuasa hukum PPP untuk Dapil Jatim I, Jatim IV, Jatim VI, dan Jatim VIII. Menurut dia, terjadi pemindahan suara PPP di keempat dapil tersebut ke Garuda.

Suara PPP yang dipindahkan ke Garuda berkisar 1.000-4.000 suara. Berdasarkan hasil pemilu yang ditetapkan KPU, perolehan suara Garuda sebanyak 406.883 atau 0,27 % suara sah nasional. Perpindahan suara PPP secara tidak sah ke Garuda disebut berlangsung selama proses rekapitulasi berjenjang dan berlanjut hingga rekapitulasi tingkat nasional. PPP pun telah mengajukan keberatan ke Bawaslu provinsi, tetapi belum mendapat tanggapan. Dari 297 perkara yang diregister untuk perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), perkara yang diajukan PPP ini merupakan salah satu dari 171 perkara yang diajukan partai politik terkait dengan sengketa hasil perolehan suara antar partai politik dalam Pemilihan Anggota Legislatif 2024 (Pileg 2024), baik untuk pemilihan anggota DPR maupun DPRD. (Yoga)

Indonesia Corruption Watch (ICW) memandang Kejaksaan Agung (Kejagung) belum sepenuhnya menyentuh pihak yang memiliki andil paling besar dalam dugaan korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk 2015-2022. Apalagi dalam dugaan korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 271 triliun, ini ada manipulasi pada dokumen sebagaimana Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) yang tidak memenuhi persyaratan. Kejagung telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka. Tiga di antaranya yang ditetapkan sebagai tersangka baru-baru ini merupakan mantan pejabat dan yang masih bertugas di Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung, yakni Suranto Wibowo selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Bangka Belitung tahun 2015-2019; Rusbani selaku Plt Kadis ESDM Bangka Belitung 2019; serta Amir Syahbana selaku Plt Kadis ESDM Bangka Belitung tahun 2020-2021 dan Kadis ESDM sekarang.

Peneliti ICW, Yassar Aulia, Senin (29/4) mengatakan, penetapan tiga tersangka dari Dinas ESDM Bangka Belitung belum sepenuhnya menjawab pengusutan kasus korupsi di PT Timah. ”Kalau dilihat dari tingkat atau latar belakang tersangka, rasanya mereka masih level operator dan belum menyasar ke pihak yang memiliki andil paling besar. Terlebih ini menyangkut dokumen, tentu persetujuannya tidak berada di level operator,” terang Yassar. Berdasarkan hasil penyidikan Kejagung, ketiga orang yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu, diduga menerbitkan Persetujuan RKAB secara tidak sah kepada lima perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter). Kelima perusahaan itu adalah PT Tinindo Inter Nusa, PT Stanindo Inti Perkasa, PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Sariwiguna Bina Sentosa. Padahal, RKAB tersebut tidak memenuhi persyaratan.

Ketiga tersangka itu juga diduga mengetahui RKAB tersebut tidak digunakan untuk menambang di lokasi izin usaha pertambangan (IUP) setiap perusahaan tersebut, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Oleh karena itu,Yassar menduga, ada pihak lain yang lebih tinggi yang dapat diminta pertanggun jawabannya dalam kasus ini. Yassar pun meyakini Kejagung dapat mengungkap pihak lain yang lebih tinggi tersebut. Sebab, sejauh ini Kejagung juga sudah dapat menetapkan sejumlah pihak selaku pemilik manfaat (beneficial owner) dalam kasus ini sebagai tersangka. Mereka, antara lain, Hendry Lie selaku pemilik manfaat dari PT Tinindo Inter Nusa beserta adiknya, Fandy Lingga, selaku pemasaran dari PT Tinindo Inter Nusa. (Yoga)

Realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri pada triwulan I-2024 mencapai Rp 401,5 triliun, naik 22,1 % dibanding periode yang sama tahun 2023. Pencapaian realisasi investasi itu mencakup sektor infrastruktur dan jasa (42,1 %), sektor manufaktur (40,2 %), dan sektor primer (17,7 %). Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadia, saat konferensi pers, Senin (29/4) di Jakarta, mengatakan, tahun 2024 merupakan tahun penuh dinamika politik karena ada pemilu. Biasanya, investor wait and see ketika suatu negara tujuan investasi mengalami pemilu.

Kendati demikian, pencapaian realisasi investasi triwulan I-2024 yang masih tumbuh 22,1 % menunjukkan dinamika itu bisa dilewati. ”Tahun 2024, target investasi yang ditetapkan Presiden Jokowi mencapai Rp 1.650 triliun dan target rencana strategis APBN Rp 1.239,3 triliun. Bukan angka yang sedikit. Kami bersama tim berusaha jemput bola supaya target itu tercapai,” kata Bahlil. Jika dibedah per sektor, realisasi investasi triwulan I-2024 yang terbesar ada di sektor infrastruktur dan jasa dengan porsi 42,1 % terhadap total atau senilai Rp 169,2 triliun, diikuti sektor manufaktur dengan porsi 40,2 % atau senilai Rp 161,1 triliun, dan sektor primer dengan porsi 17,7 % atau senilai Rp 71,2 triliun.

Dilihat dari sisi penanaman modal asing (PMA), realisasi pada triwulanI-2024 tercatat Rp 204,4 triliun. Lima besar subsektor realisasi PMA adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; pertambangan; transportasi, gudang, dan telekomunikasi; industri kimia dan farmasi; serta industri kertas dan percetakan. Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada triwulan I-2024 tercatat Rp 197,1 triliun. Lima besar subsektor realisasi PMDN adalah transportasi, gudang, dan telekomunikasi; pertambangan; industri makanan; jasa lainnya; serta perdagangan dan reparasi. (Yoga)

Beberapa pekan terakhir, langkah pemerintah menegakkan aturan pungutan bea masuk menjadi sorotan masyarakat, utamanya di media sosial. Minimnya pemahaman terkait regulasi yang ada sempat membuat publik menganggap aturan kepabeanan di Indonesia terlalu ruwet, menyulitkan, bahkan merugikan masyarakat. Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu telah meluruskan informasi sekaligus menyelesaikan seluruh persoalan dengan pihak-pihak yang sempat merasa dirugikan. Beberapa kasus yang memicu reaksi publik, salah satunya ketika seorang pengguna media sosial Tiktok bernama Radhika Althaf membeli sepatu seharga Rp 10,3 juta, dan dikenakan tagihan pajak berikut sanksi administratif sebesar Rp 31,8 juta. Pada kasus lain, seorang pembuat konten mainan, Medy Renaldy, juga mengeluhkan pungutan bea cukai dan proses penanganan oleh perusahaan jasa titipan (PJT) terkait mainan karakter robot Megatron dalam serial Transformers yang akan ia ulas.

Kasus yang mungkin paling banyak menyita perhatian masyarakat adalah soal hibah alat pembelajaran sekolah luar biasa (SLB) untuk tunanetra yang tertahan di gudang perusahaan jasa titipan (PJT) selama lebih dari setahun akibat penerima tak sanggup membayar tagihan tarif bea masuk yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Ketiga kasus melibatkan perusahaan jasa titipan DHL Indonesia. Ini membuat perusahaan penyedia jasa ekspedisi global yang berkantor pusat di Jerman tersebut turut mendapatkan sorotan. Di sela kunjungannya ke gudang DHL Express Jakarta Distribution Center di Tangerang, Banten, pada Senin (29/4) Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Yustinus Prastowo menjelaskan, adanya tagihan sebesar Rp 31,8 juta yang sempat viral di media sosial muncul lantaran ketidakpatuhan pengimpor dalam melaporkan nilai barang yang ia datangkan ke Indonesia.

Menurut dia, nilai atau harga dari sepatu yang disertakan oleh jasa pengiriman adalah 35,37 USD atau Rp 562.736. Namun, setelah dicek, nilai pabeannya semestinya sebesar 553,61 dollar AS (Rp 8,8 juta). ”Bahkan, setelah dikonfirmasi shippers negara asal, harga sepatu mencapai Rp 11 juta,” ujarnya. Berdasarkan harga sebenarnya, rincian bea masuk dan pajak impor atas produk sepatu tersebut adalah bea masuk 30 % Rp 2.643.000, PPN 11 % Rp 1.259.544, dan PPh Impor 20 % Rp 2.290.000, dan sanksi administrasi Rp 24.736.000. ”Pemberian denda ini untuk menghargai yang patuh. Jangan sampai masyarakat ikutan enggak patuh, demi apresiasi yang patuh, maka yang tidak patuh diberi denda agar lebih adil,” ujarnya. 

Dalam kasus mainan robot Megatron, Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menjelaskan, mainan itu sempat tertahan di PJT karena Bea dan Cukai karena harga mainan sempat dianggap tak sesuai ketentuan. Bea dan Cukai pada awalnya menyebut nilai mainan Megatron yang dikirim 1.699 USD, hampir dua kali lipat dari deklarasi yang dibuat importir sebesar 899 USD. Soal tertahannya alat pembelajaran SLB berupa 20 unit keyboard computer braille untuk penyandang tunanetra yang merupakan hibah dari Korsel, Askolani mengakui, itu bisa terjadi lantaran komunikasi yang tidak berjalan baik antara pihak Bea dan Cukai, PJT, dan SLB selaku penerima barang. Askolani mengaku pihaknya tidak pernah diinfokan bahwa keyboard braille asal Korsel itu sebagai barang hibah untuk kebutuhan pendidikan di SLB kawasan Lebak Bulus, Jaksel. (Yoga)

Penyelundupan BBM solar, yang diduga bersubsidi, untuk kegiatan pencurian ikan oleh kapal asing ilegal di Laut Arafuru, Maluku, Minggu (14/4) sepi tindak lanjut. Meski telah berselang dua pekan, tak tampak tindak lanjut di kalangan para pemangku kepentingan. Bahkan, permintaan keterangan sekalipun, tak banyak direspons. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, saat dikonfirmasi, Senin (29/4) sore, menyatakan masih mengecek peristiwanya. Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi belum merespons pertanyaan Kompas melalui pesan singkat.

KKP mengamankan kapal pengangkutikan asal Indonesia, KM Mitra Utama Semesta (MUS), di Laut Arafura, Maluku, 14 April 2024. Kapal itu terindikasi melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua kapal ikan asing ilegal, Run Zeng (RZ) 03 dan RZ 05. Alih muatan ini mencakup penyelundupan 150 ton BBM jenis solar dari KM MUS ke kapal asing, suplai 100 ton ikan segar dari kapal asing ke KM MUS, dan distribusi 55 ABK Indonesia dari KM MUS ke kapal asing. Lewat kasus ini, KKP mengungkap tiga kejahatan sekaligus. Pertama, pencurian ikan. Kedua, penyelundupan solar yang diduga bersubsidi. Ketiga perdagangan orang dan perbudakan.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengemukakan, pengejaran terhadap kapal asing ilegal RZ 03 dan RZ 05 terus dilakukan, termasuk menelusuri pemilik kapal tersebut. Kerja sama akan dilakukan dengan kementerian, instansi terkait, dan aparat penegakan hukum, katanya di sela acara Indonesia Aquaculture Business Forum 2024 di Jakarta, Senin (29/4). Ia menambahkan, pemilik kapal KM MUS sudah diidentifikasi dan dilakukan pemeriksaan melalui BAP. Adapun agen lokal dari kapal ikan asing illegal RZ 03 dan RZ 05 sedang diidentifikasi untuk kemudian akan dipanggil guna pemeriksaan. Trenggono juga berjanji akan bekerja sama dengan Pertamina hingga Interpol untuk mengejar kapal asing dan pemasok BBM ilegal. (Yoga)

Muhammad Fauzal Rizki dan Hana Purnawarman fokus pada pengembangan ekonomi sirkular melalui Sampangan, perusahaan rintisan yang mereka bangun pada 2019, dengan visi agar sampah tidak terbuang sia-sia sehingga dapat menciptakan dampak positif jangka panjang secara sosial, lingkungan, dan ekonomi Bersama dengan Mycotech Lab (MYCL), perusahaan rintisan dari Bandung, Jabar, Sampangan yang berbasis di Bekasi meraih dana hibah 250.000 dollar Singapura atau Rp 2,9 miliar pada Philanthropy Asia Summit (PAS) 2024 di Singapura, 15-17 April lalu. Sampangan bersama MYCL dan tiga perusahaan rintisan dari AS, Hong Kong, dan Filipina terpilih sebagai peserta dalam kelompok pertama program mentoring amplifier (penguat). Program ini diselenggarakan the Centre for Impact Investing and Practices (CIIP) dan Philanthropy Asia Alliance (PAA), yang merupakan entitas ekosistem Temasek Trust, Singapura.

Fauzal menuturkan, Sampangan fokus pada pengelolaan sampah, kebetulan lokasi usaha mereka dekat TPST Bantargebang, Bekasi. ”Saat mendirikan Sampangan, kami tidak tahu apa itu ekonomi sirkular. Pokoknya kami ingin bikin sampah jadi barang. Kami mulai usaha ini, karena kami melihat sampah jadi masalah besar di Indonesia,” kata Fauzal di PAS 2024, Selasa (16/4). Mengingat solusi masalah sampah di Indonesia selama ini adalah daur ulang, bukan memproses sampah. Padahal, daur ulang hanya memanfaatkan 10 % sampah. ”Kami memproses sampah dengan teknologi karbonisasi dengan mesin The Magic Box,” ujar Fauzal, founder dan Chief Executive Officer (CEO) Sampangan ini. The Magic Box adalah mesin pemroses sampah yang diciptakan Dr Ishenny Mohd Noor, ayah Fauzal.

Mesin tersebut bisa memproses semua jenis sampah organik maupun anorganik walau tercampur. Hasilnya adalah produk bernilai jual tinggi, misalnya karbon aktif. Cara kerja The Magic Box mirip penanak nasi (rice cooker) sumber utama energinya dari energi potensial sampah yang dimasukkan ke dalamnya. Mesin itu bisa mengubah sampah menjadi energi panas dalam prosesnya. ”Karena ini pemanasan, emisinya sangat rendah. Proses ini pun sangat ramah lingkungan,” katanya. Sampah organik yang diproses The Magic Box akan menjadi karbon aktif dan pupuk karbon cair dan sampah plastik menjadi minyak mentah (crude oil), lalu diproses lagi menjadi biokatalis. ”Biokatalis digunakan sebagai input ke dalam mesin. Biokatalis bisa menurunkan keperluan energi mesin sehingga terjadi efisiensi energi,” ujarnya. Satu mesin The Magic Box dengan kapasitas 1-5 ton per hari cuma butuh 3 kWh, setara penggunaan satu unit pendingin udara (AC).

”Biaya listrik  pabrik kami cuma Rp 1 juta per bulan. Itu inti desain teknologi kami, rendah energi, rendah emisi, tetapi nilai jualnya tinggi,” ungkapnya. Sampangan memproduksi karbon aktif, berbentuk seperti arang, tetapi tidak bisa dibakar dan memiliki daya serap tinggi, biasa digunakan untuk obat diare (norit), pengolahan air (water treatment), ban mobil, baterai. Aplikasi industri untuk karbon aktif tergolong sangat luas. Hana Purnawarman selaku co-founder dan Chief Product Officer Sampangan menuturkan, ”Kapasitas produksi karbon aktif pabrik kami 10 ton per bulan. Sementara permintaan karbon aktif dalam kontrak kami 25 ton sampai 40 ton per bulan. Jadi, permintaan masih lebih besar dari kapasitas,” katanya. Karena itu, Fauzal dan Hana bertekad memanfaatkan program amplifier untuk meningkatkan kapasitas produksi agar bisa memenuhi kontrak penjualan, juga untuk pengembangan bisnis agar bisa merambah pasar regional atau ekspor, serta berupaya mendapatkan sertifikasi Science Based Targets initiative (SBTi). (Yoga)

Perekonomian Indonesia diyakini masih berada dalam siklus ekspansi  ditengah situasi ketidakpastian global saat ini. Pemerintah pun memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal I-2024 mencapai 5,17% yang ditopang oleh geliat konsumsi rumah tangga. Hal ini tercermin dalam pertumbuhan pinjaman yang kuat 11,3% secara tahunan (year on year/yoy) di Februari 2024, meningkat dibandingkan Desember 2023 yang sebesar 10,4% (yoy), serta membaiknya pinjaman luar negeri swasta nonbank. "Belanja pemerintah juga meningkat pesat sebesar 30,1% secara year on year pada bulan Februari, didorong oleh belanja pemilu," ujar Ekonom Senior Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra di Jakarta. Kendati demikian, Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada 2024 menjadi 5,2% dari sebelumnya 5,2%. "Kami masih memperkirakan  pertumbuhan di semester pertama yang kuat, namun hasil pemilu bulan Februari cukup meyakinkan sehingga tidak diperlukan adanya pemilu putaran kedua. Hal ini akan menurunkan dorongan konsumsi," ujar dia. (Yetede)

MAHKAMAH Konstitusi mulai memeriksa permohonan sengketa pemilihan umum legislatif 2024 pada Senin, 29 April 2024. Majelis hakim konstitusi akan menangani 297 perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) legislatif. Ratusan sengketa pemilu legislatif itu berasal dari sejumlah provinsi atau daerah pemilihan (dapil). Mahkamah Konstitusi membagi tiga majelis panel untuk memeriksa ratusan sengketa tersebut. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, penyelesaian sengketa hasil pemilihan legislatif itu seharusnya rampung dalam satu bulan. Putusan sengketa hasil pemilihan legislatif dijadwalkan dibacakan majelis hakim konstitusi pada 10 Juni 2024. Jika dibandingkan dengan data sengketa pada pemilu-pemilu sebelumnya, jumlah sengketa hasil pemilihan legislatif terus bertambah. Peningkatan jumlah pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi sekaligus menunjukkan bagaimana kualitas pelaksanaan pemilu dan kemampuan penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan persoalan di tingkat lokal (Yetede)

You will continue to suffer if you have an emotional reaction to everything that is said to you. True power is sitting back and observing things with magic. True power is restraint. If words control you that means everyone else can control you. Breathe and allow things to pass. Warren Buffet. Apa yang dikatakan oleh Warren Buffet ini relevan dengan perkembangan saat ini. Di tengah meningkatnya ketidakpastian, bermunculan komentar pengamat mengenai prediksi nilai tukar rupiah ke depan. Sebagian pengamat memperkirakan pelemahan rupiah akan berlanjut hingga ke level di atas Rp16.200, antara lain karena faktor The Fed menunda penurunan suku bunga dan memanasnya geopolitik.Terdapat pula pandangan pengamat yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan program pemerintah mendatang yang akan membebani anggaran fiskal. Pandangan ini tentu saja memengaruhi ekspektasi masyarakat. Padahal, argumen yang disampaikan tidak sepenuhnya benar. Misalnya, terkait dengan anggaran fiskal, Kementerian Keuangan tentu akan menjaga dan mencari keseimbangan anggaran sehingga program kerja pemerintah mendatang tidak akan membebani anggaran fiskal.

Setidaknya terdapat tiga alasan kenapa kita tidak perlu khawatir terhadap kondisi rupiah saat ini. Pertama, pelemahan mata uang adalah fenomena global. Dengan kata lain, rupiah tidak sendirian melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kedua, ekonomi Indonesia memiliki ketahanan yang kuat. Di tahun ini, ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh pada kisaran 4,7%—5,5%. Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih baik dibandingkan beberapa negara maju dan berkembang lainnya di dunia. Inflasi IHK diperkirakan terjaga di kisaran 2,5%±1% pada 2024. Ketiga, Bank Indonesia masih memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Pada Rapat Dewan Gubernur pada 23—24 April 2024, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan sinergi yang erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan otoritas di Indonesia khususnya untuk mengendalikan inflasi di dalam negeri. Melihat berbagai faktor di atas, diyakini bahwa sinergi antara otoritas moneter dan otoritas fiskal akan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Keyakinan tersebut juga didukung oleh figur pemimpin dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan yang memiliki leadership yang kuat. Dalam hal ini, Gubernur Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah banyak ‘makan asam garam’ karena telah melewati berbagai krisis sebelumnya. Dua tokoh ini memiliki know how yang dapat membawa Indonesia mengarungi ketidakpastian global dengan selamat. Saat ini, Indonesia sudah memiliki kerja sama local currency transaction dengan beberapa negara, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan, dan India. Selain itu, pelaku usaha hendaknya melakukan lindung nilai atau hedging sehingga dapat terhindar dari risiko volatilitas nilai tukar.

Lembaga keuangan multilateral, dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hingga International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mampu melaju masing-masing 2,9% dan 3,2% pada 2024, naik tipis atau bahkan relatif tak beranjak dari proyeksi sebelumnya. Adapun, otoritas fiskal melalui Kementerian Keuangan dan otoritas moneter melalui Bank Indonesia menilai tekanan ekonomi global makin berat dengan memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah. Meski demikian, perekonomian Indonesia diproyeksikan masih mampu melaju di atas 5%.

Imbasnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 23—24 April 2024 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 25 bps menjadi 6,25%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,50%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 7,00%. Penguatan dolar AS yang menyebabkan rupiah bertekuk lutut di atas Rp16.000 per dolar AS sejak pekan pertama April, bersamaan dengan eskalasi Iran vs Israel mendorong otoritas moneter menaikkan suku bunga. 

Tujuannya adalah memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya risiko global serta sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1% pada 2024 dan 2025, sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability Pasalnya, data menunjukkan dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga di kisaran 5%, kecuali pada 2020 yang terkontraksi 2,07% dan 2021 yang hanya tumbuh 3,7% gara-gara pandemi Covid-19. Kemandirian ekonomi tentu membuat bangsa ini tak mudah dipermainkan oleh kondisi geopolitik yang turun naik dalam dua tahun terakhir sejak konflik Rusia-Ukraina pecah.

Pandangan umumnya, yaitu butuh kontribusi manufaktur setidaknya 25% terhadap PDB untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6%—7%. Persoalannya, kontribusi manufaktur terhadap PDB terus merosot dalam dua dekade terakhir, dari 28,25% pada 2003 menjadi 26,36% (2009), 23,97% (2013), 19,71% (2019), dan 18,67% pada 2023. Manufaktur menjadi lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada laju pertumbuhan ekonomi 2023 sebesar 5,05%. Industri manufaktur memiliki peran vital dalam perekonomian Indonesia karena kemampuannya untuk menghasilkan produk yang dapat diperdagangkan dan membuka lapangan kerja.