Perang antara Hamas dan Israel yang sudah berlangsung selama hampir 8 bulan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang mendukung perang itu seperti Amerika Serikat, tetapi lebih banyak yang mengecamnya. Bukan hanya mengecam, tidak sedikit yang memilih memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel dan memanggil pulang duta besarnya di Tel Aviv, ibu kota Israel. Bagi negara yang memutuskan hubungan diplomatik, perang antara Israel dan Hamas tidaklah imbang serta mengakibatkan lebih banyaknya korban jiwa tak bersalah di pihak Palestina. Bolivia, telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel sejak November 2023 selepas serangan brutal militer Israel di Jalur Gaza. Afrika Selatan, telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun lalu setelah pihaknya menyeret Israel ke Den Haag atas dugaan kejahatan perang di wilayah Gaza. Turki, salah satu sekutu Amerika di NATO menyatakan penolakan Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Selain itu ada Belize dan Honduras.

Hingga Sabtu (4/5) distribusi bantuan ke sejumlah kabupaten yang diterjang banjir di Sulsel masih terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit. Sebanyak 3.000 warga di Kecamatan Latimojong, Luwu, dilaporkan masih terisolasi sejak banjir dan longsor terjadi pada Jumat (3/5). Longsor di Kabupaten Luwu mengakibatkan 14 orang meninggal. Rinciannya, 8 korban meninggal di Kecamatan Latimojong dan 6 korban lainnya di Kecamatan Suli Barat. Sementara dua warga lain di Suli Barat masih dicari hingga Sabtu sore. Di Kabupaten Wajo, Sulsel, 12.000 warga masih kesulitan mengakses air bersih karena sumber air, termasuk sungai, tertutup lumpur. Guna mendistribusikan bantuan ke Latimojong dan lokasi lain, dua helikopter dari Polda Sulsel dan Lanud Hasanuddin telah disiapkan. Namun, tim masih kesulitan mencari lokasi pendaratan di daerah yang tertutup lumpur.

”Kami sudah memantau pesisir timur Sulsel yang terdampak banjir. Kami melihat bahwa seluruh daerah dan bantaran sungai masih terendam dan dipenuhi lumpur. Kami mencoba mencari titik untuk mendarat, tetapi belum ketemu karena tertutup air,” kata Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi seusai pemantauan udara bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Sabtu sore. Di darat, upaya menembus Kecamatan Latimojong yang terisolasi juga terkendala medan terjal dan kabut. Putusnya jalan dan jembatan ke wilayah ini membuat kendaraan roda empat dan roda dua sulit menembus lokasi. ”Dua helikopter sudah disiapkan. Namun, saat ini kondisi cuaca belum bagus. Tak hanya itu, ada kendala karena jalan tertutup longsor dan berkabut. Yang dikhawatirkan longsor susulan,” kata Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo. (Yoga)

Upaya mengejar pemanfaatan bahan bakar nabati nasional makin kencang. Langkah untuk menggantikan peran bahan bakar minyak bersumber fosil ke energi ramah lingkungan menjadi prioritas. Begitu mendesaknya agenda tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bauran bahan bakar minyak (BBM), berupa B50 dan E10 pada 2029. B50 merupakan bahan bakar yang diolah dengan campuran 50% fosil dan sisanya dari minyak sawit. Adapun, E10 menjadi bahan bakar yang dibuat dengan komposisi campuran 10% etanol dan 90% bensin. Sayangnya, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengakselerasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) nasional. 

Mulai dari persoalan jaminan pasokan bahan baku dari produsen minyak sawit dan tebu, penyediaan lahan, skala prioritas antara kebutuhan di sektor pangan dan energi, hingga konsistensi pasar. Begitu banyaknya pekerjaan rumah ini, mendorong pemerintah untuk merespons cepat. Keamanan pasokan bahan baku, misalnya, disadari menjadi penting mengingat kebutuhan khalayak terhadap BBN diproyeksikan bakal terus naik setiap tahunnya. Di sisi lain, pemerintahan turut bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan tersebut berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. 

Kehadiran biodiesel saat ini begitu mendesak apalagi setelah angka impor BBM nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan bahan bakar nabati nasional menjadi solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi. Indonesia yang begitu kaya dan beriklim tropis menjadi pendukung diversifikasi energi yang mengutamakan potensi energi lokal. Di sisi lain, kerja sama antara para pemangku kepentingan menjadi nilai tambah sekaligus kunci pencapaian target B50 dan E10 pada 2029.

Sistem checks and balances adalah konsep dasar di banyak pemerintahan demokratis. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah kelompok tertentu menghimpun kekuasaan absolut. Checks and balances menciptakan sistem pengawasan timbal balik dan tanggung jawab bersama di antara berbagai kepentingan pemerintahan. Mekanisme ini menumbuhkan keseimbangan, untuk memastikan setiap unit organisasi berfungsi secara efektif tanpa mendominasi satu dengan lainnya.n Salah satu kritik sistem ini dapat menyebabkan kebuntuan, yaitu keadaan di mana pemerintah menjadi terlalu seimbang sehingga sulit untuk mengambil kebijakan yang tegas dan cepat.

Ketika partai-partai politik terpecah secara merata atau ketika mereka memprioritaskan keberpihakan dibandingkan kompromi, berpotensi sulit untuk mengesahkan undang-undang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa lembaga eksekutif telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan, misalnya dalam urusan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, banyak pihak berpendapat bahwa perimbangan kekuasaan telah berpihak pada pemerintahan. Pada intinya, sistem checks and balances dirancang untuk mencegah salah satu unit pemerintahan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dan untuk membatasi kekuasaan guna melindungi terhadap pemusatan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi negara, secara umum ada fungsi legislatif (pembuat peraturan perundangan undangan), fungsi eksekutif sebagai unit organisasi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta dilengkapi dengan fungsi yudikatif atau fungsi penegakan aturan. 

Fungsi fungsi itu saling melengkapi dan saling mengontrol satu dengan lainnya, sehingga bisa fokus dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pemerintahan Daerah mendorong kolaborasi dan kompromi dalam menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang seimbang. Checks and balances memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Checks and balances memainkan dua peran kunci, pertama membatasi kekuasaan mayoritas untuk bertindak tanpa memperhatikan pandangan atau kepentingan pihak lain. Memastikan perspektif para pihak minoritas dalam isu tertentu terwakili—misalnya, dengan menjamin bahwa suara oposisi terwakili dan didengar dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, yang lebih praktis, dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar dan teruji serta perilaku terawasi. 

Terdapat kelemahan yang terkait dengan checks and balances ketika menjadi terlalu kuat. Karena hal ini mempersulit tindakan sepihak dan memungkinkan lebih banyak aktor melakukannya, checks and balances yang kuat dapat meningkatkan risiko kemacetan. Saat merancang checks and balances, potensi risiko mungkin saja terjadi karena itu perlu dicari jalan tengahnya. Di Inggris House of Commons mempunyai kekuasaan untuk memberikan atau menarik kepercayaan pada pemerintah. Selain itu. Parlemen mempunyai peran penting dalam meneliti dan menyetujui undang-undang baru. Pengujian oleh parlemen terhadap usulan undang-undang dan kebijakan eksekutif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menegakkan akuntabilitas. Pengawasan dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam kebijakan sebelum diselesaikan.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bauran bioetanol. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). 

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92. Luhut mengonfirmasi pemerintah tengah mematangkan usulan yang disampaikan Pertamina ihwal pencampuran Pertalite dengan bioetanol. Nantinya, pasokan etanol itu bisa diperoleh dari sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, hingga rumput laut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap usulan pengalihan subsidi Pertalite dapat menjaga harga Pertamax Green 92 tetap sama dengan harga yang saat ini berlaku untuk Pertalite sebagai JBKP yang mendapat kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi pada produk hijau itu lebih menguntungkan dari sisi pengembangan industri hulu bioenergi serta pengurangan emisi dari sektor transportasi ketimbang mesti mengalihkan subsidi pada bensin dengan kadar oktan rendah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan para calon kepala daerah yang nantinya berkampanye pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tidak bisa menjual janji soal pengangkatan ASN. Dia mengatakan saat ini kepala daerah sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga kerja non ASN menjadi ASN berdasarkan undang-undang, kecuali terkait dengan adanya tenaga kerja yang meninggal atau mengundurkan diri. “Memang dulu mungkin di daerah-daerah untuk pengangkatan tenaga ASN ini kadang mereka dijanjikan, tapi sekarang kan sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN,” kata Anas di Gedung Kemenkominfo), Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/5). 

Adapun tenaga kerja non ASN yang bisa diselesaikan untuk menjadi ASN melalui seleksi tersebut adalah yang sudah masuk ke dalam data BKN. “Tidak ada celah menurut saya, karena semua masyarakat bisa mendaftar, dan masyarakat bisa mengontrol siapa yang diterima dan mereka juga langsung bisa tahu hasil seleksi,” kata dia. Walaupun begitu, menurutnya adanya kekhawatiran dari Ombudsman RI terkait seleksi CASN yang bertepatan dengan Pilkada 2024 bakal menjadi catatan pihaknya. Dia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mempercayai siapapun yang mengaku bisa meloloskan untuk menjadi ASN. Karena menurutnya saat ini pun banyak putra dan putri dari pejabat yang tidak lolos seleksi.

AstraZeneca mengakui vaksin Covid-19 yang dikembangkannya bersama Universitas Oxford dapat menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia, yang berpotensi menyebabkan pembekuan darah. ikutip dari situs berita Inggris, The Telegraph, pengakuan AstraZeneca disampaikan dalam dokumen hukum yang diserahkan ke pengadilan tinggi London pada Februari 2024. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa vaksin Covid-19 buatan mereka ”dapat, dalam kasus yang sangat jarang, menyebabkan TTS (trombosis dengan trombositopenia)”. Terkait hal itu, Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas PP KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan, kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca tidak ditemukan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan hasil surveilans aktif dan pasif yang dilakukan Komnas KIPI.

”Dari 70 juta lebih dosis AZ (AstraZeneca) di Indonesia,tidak ada laporan TTS yang diterima Komnas KIPI. Kejadian ikutan pascaimunisasi jika ditemukan penyakit atau gejala terjadi pada 4 sampai 42 hari setelah vaksin disuntikkan. Kalaupun saat ini ditemukan kasus TTS di Indonesia, pasti bukan karena vaksin Covid-19 karena sudah lewat rentang waktu kejadiannya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/5). TTS merupakan penyakit yang dapat menyebabkan seseorang mengalami pembekuan darah. TTS juga bisa menyebabkan kadar trombosit darah menjadi rendah. Kasus TTS amat jarang terjadi di masyarakat. Namun, kondisi tersebut bisa menyebabkan gejala serius. Bila pembekuan darah terjadi pada otak, gejala yang muncul seperti pusing, jika di saluran cerna, pembekuan darah menyebabkan mual. Pembekuan darah di bagian kaki dapat menyebabkan gejala pegal. Biasanya kondisi itu dapat menyebabkan perdarahan jika terjadi penurunan kadar trombosit dalam darah. (Yoga)

Kementan mempermudah penebusan pupuk bersubsidi oleh petani yang terdaftar. Selain menggunakan kartu tani atau KTP, penebusan pupuk bersubsidi juga bisa diwakilkan dengan syarat. Karena itu, petani diharapkan mengoptimalkan serapan pupuk bersubsidi yang realisasi penyerapannya saat ini masih rendah. Petani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus tergabung dalam kelompok tani. Mereka juga harus terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).

Kebijakan itu tertuang dalam Permentan No 1 Tahun 2024. Regulasi itu merupakan revisi atas Permentan No 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Dalam Pasal 15 regulasi itu disebutkan, penebusan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan KTP atau kartu tani. Jika menggunakan kartu tani, penebusan pupuk dilakukan dengan mesin pengambilan data elektronik (EDC). Ketentuan penebusan pupuk bersubsidi selanjutnya diatur dirjen terkait.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil, Jumat (3/5) mengatakan, Permentan No 1/2024 lebih mengedepankan solusi atas persoalan pupuk bersubsidi dengan memberi kemudahan bagi petani penerima pupuk bersubsidi. Apabila ada petani mengalami kendala, seperti sudah tua, sakit, atau jarak rumah sangat jauh dari kios, penebusan pupuk bersubsidi bisa diwakilkan kepada sanak saudara dengan membuat surat kuasa yang ditandatangani kepala desa dan ketua gabungan kelompok tani. ”Kemudahan-kemudahan itu guna memastikan tujuan program pupuk bersubsidi sesuai target yang telah ditetapkan,” kata Ali melalui siaran pers di Jakarta. (Yoga)

Selama beberapa waktu terakhir, jumlah tangkapan ikan yang masuk ke Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja, Lampulo, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, meningkat pesat. Akibatnya, harga ikan anjlok dan sebagian tak laku terjual sehingga akhirnya dibuang. Berdasarkan pantauan Kompas, Jumat (3/4) beberapa jenis ikan, seperti dencis dan tongkol, dibuang dengan cara dikuburkan di tanah. Sebagian lainnya dibuang di dermaga tidak jauh dari posisi kapal ditambatkan. Seorang nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, Masran, mengatakan, dalam sepekan terakhir, harga ikan anjlok dari biasanya Rp 15.000 per kg menjadi Rp 1.000 per kg.

Sementara, daya beli konsumen tidak menguat. Akibatnya, tangkapan tidak terserap sepenuhnya oleh pasar. ”Tangkapan melimpah, tetapi ikan kamitidak laku. Ikan-ikan mulai busuk dan terpaksa kami buang,” kata Masran. Ia menambahkan, jumlah tangkapan ikan sangat banyak sehingga harga ikan jatuh ke titik yang sangat rendah. Pada hari biasa, harga ikan per keranjang ukuran 28 kg Rp 700.000. Namun, saat ini, harga ikan per keranjang ukuran sama hanya Rp 50.000. Menurut Masran, Aceh butuh tempat penyimpanan ikan yang memadai, agar tangkapan ikan yang melimpah bisa disimpan dan dijual kembali kala kondisi mulai stabil. Masran mengoperasikan kapal berukuran 30 gros ton (GT).

Sekali berlayar, dia memperoleh 15 ton ikan jenis campuran. Namun, saat ini, tangkapannya mencapai 30 ton. Tangkapan melimpah juga dialami para nelayan lain di PPS Lampulo. Adapun biaya operasional sekali berlayar untuk kapal 30 GT sekitar Rp 100 juta. Akibat harga murah, uang dari penjualan ikan membuat nelayan tidak bisa balik modal. Salah seorang pedagang ikan grosir di Lampulo, Teungku Wen, menuturkan, harga ikan yang anjlok itu membuat nelayan rugi. Dia menilai pemerintah belum optimal mengelola PPS Lampulo sehingga kondisi tersebut kerap terjadi saat musim panen. ”Aceh harus memiliki pabrik pengolahan agar ikan tidak terbuang,” ujar Wen. (Yoga)

Para peserta pelatihan membatik saat proses membuat motif pada selembar kain di Gedung Sobokartti, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/5/2024). Pelatihan membatik tersebut diselenggarakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas bagi perwakilan kelurahan di Kota Semarang. Pelatihan tersebut diharapkan dapat menggerakkan ekonomi kreatif di daerah. Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. (Yoga)