Beberapa bulan belakangan ini industri keuangan Dana Pensiun (Dapen) menghadapi temuan yang serius semenjak Menteri BUMN Erick Tohir meminta audit seluruh Dapen di lingkungan BUMN. Ada tujuh Dapen yang di laporkan ke Kejaksaan dengan potensi kerugian Rp300 miliar (Bisnis Indonesia, 3/10/2023) yang semuanya adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan terbaru minggu kemarin Kejati DKI menetapkan salah seorang pejabat Dapen (di luar tujuh Dapen diatas) menjadi tersangka korupsi pengelolaan investasi Dapen (Bisnis Indonesia, 24/4/2024). Keberadaan Dapen bagaikan oasis di padang pasir bagi para purnatugas, karena uang pensiun menjadi tumpuan ekonomi para pensiunan BUMN di hari tua. Namun, tumpuan tersebut entah karena salah investasi ataupun adanya fraud dari pengelola membuat rontoknya harapan hingga nasabah kalangkabut, bahkan ada yang justru menikmati hari tua dengan sengsara.

Beberapa temuan tersebut yang menonjol di antaranya adalah;Pertama, tidak adanya penyesuaian regulasi internal. Padahal, regulasi terkait dari pemerintah sudah berubah. Kedua, Monitoring yang tidak berkala atas penempatan investasi. Ada beberapa Dapen masih bertahan lama saat emiten tersebut sudah keluar dari LQ45, sehingga risiko di depan mata dan rata-rata terlambat untuk keluar dari jurang kerugian. Ketiga, Penempatan investasi dengan mengabaikan regulasi. Keempat, Tidak maksimalnya Komite Manajemen Risiko.

Atas beberapa temuan tersebut, maka pembenahan secara simultan perlu dilakukan sesuai dengan temuan yang ada. Namun, ada opsi revolusioner yang secara bertahap dapat dilakukan; Pertama, memastikan dana pensiun apakah akan tetap berada pada Pemberi Kerja (DPPK) ataukah akan digeser ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Kedua, jika tetap mempertahankan pada DPPK, maka pemanfaatan digitalisasi serta pengelolaan dengan menggunakan teknologi informasi bahkan dengan pendekatan pada Artificial Intelligence sangat mendesak untuk dilakukan.

Indonesia makin diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global setelah perusahaan teknologi multinasional menggelontorkan investasinya di Tanah Air. Kini, Indonesia perlu membuat kebijakan akselerator adopsi AI dan komputasi awan demi inovasi dan ekonomi AI. Kemeriahan ajang Microsoft Build: AI Day Jakarta yang digelar di Jakarta Convention Center pada Selasa (30/4) menjadi pembuka jalan bagi Microsoft lebih berperan di Indonesia. Acara yang menjadi rangkaian tur Microsoft di Asia Tenggara itu tidak saja mempertemukan pegiat teknologi, hingga developer teknologi, tetapi juga menghasilkan komitmen investasi Microsoft di Tanah Air. 

Tidak tanggung-tanggung, raksasa teknologi dengan kapatalisasi terbesar di dunia itu siap menggelontorkan investasi senilai US$1,7 miliar atau setara Rp27,65 triliun (asumsi kurs Rp16.267 per dolar AS) di Indonesia. Rencana investasi itu diumumkan sendiri CEO Microsoft Satya Nadella saat menyampaikan pidato utama (keynote speech) dalam acara Microsoft Build: AI Day Jakarta, setelah sebelumnya bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Nadella melanjutkan bahwa Microsoft akan memiliki infrastruktur pelatihan inferensi kelas dunia, baik itu Nvidia, AMD, atau cip Maya milik Microsoft yang akan menjadi bagian dari infrastruktur pusat data. “Memungkinkan setiap pengembang dapat melatih model mereka, melakukan inferensi terbaik dari model mereka melalui seluruh infrastruktur,” ujarnya. 

“Salah satu andalan kami saat ini adalah Copilot, yang bisa berguna bagi semua pihak, developer, dan perusahaan di berbagai sektor, baik itu publik maupun swasta,” katanya. Berdasarkan penelitian Kearney, AI bisa berkontribusi hampir US$1 triliun terhadap produk domestik bruto Asia Tenggara pada 2030. Microsoft juga menyampaikan komitmen pemberdayaan 2,5 juta orang di berbagai negara anggota Asean menggunakan AI hingga 2025. Inisiatif pelatihan itu akan diimplementasikan melalui kerja sama dengan pemerintah, perusahaan, organisasi nirlaba, serta komunitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Presiden Microsoft Asean Andrea Della Mattea mengatakan langkah itu bertujuan memberdayakan individu, organisasi, dan komunitas di negara Asia Tenggara dalam memanfaatkan potensi AI untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Microsoft memahami AI memiliki peran besar dalam meningkatkan ei siensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia tanpa melupakan etika. 

Mengutip pernyataan Director Government Affairs Microsoft Indonesia & Brunei Darussalam, Ajar Edi menyebutkan pentingnya kolaborasi Pemerintah Indonesia, masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri untuk memastikan AI berfungsi sebagai kekuatan untuk kebaikan; serta bagaimana Microsoft telah menyampaikan dukungan sukarela perusahaan untuk menerapkan nilai-nilai etika AI yang digarisbawahi dalam Surat Edaran (SE) Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 9/2023. Acara Microsoft Build: AI Day Jakarta dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Menkominfo menyebutkan investasi yang digelontorkan Microsoft menjadi angin segar bagi Indonesia. Hal itu juga menandakan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat diperhitungkan dalam kancah ekosistem digital global. Sementara itu, perusahaan dari berbagai sektor di Indonesia mulai terbiasa dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan dalam menjalankan bisnis sehari-hari.

Sebagai contoh, penyelenggara dompet digital DANA Indonesia sudah menerapkan teknologi AI di semua lini usaha secara day-to-day dan komprehensif sejak awal tahun ini. Chief Teknologi Oficer DANA Norman Sasono menjelaskan AI diadopsi baik untuk costumer service (CS) harian eksternal via chatbot bernama Diana. “Jadi, kalau user ada kendala tinggal chat saja,” kata Norman. Di internal, pengembang difasilitasi produk Microsoft, yaitu GitHub Copilot, untuk asistensi dalam melakukan koding dalam melaksanakan tugas sehari-hari. GitHub Copilotini, sambungnya, membantu pengembang melakukan generate kode pemrograman dengan menggunakan Bahasa manusia. Para pengembang kemudian melakukan pengecekan terhadap kode yang sudah digenerate itu. Tidak hanya DANA, organisasi lain seperti Universitas Terbuka (UT) dan E-Fishery di sektor agrikultur juga memulai pilot penggunaan AI dalam menjalankan kegiatan sehari-hari.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengakui ada ‘Toxic’ yang sesungguhnya yakni adanya pihak yang mengadu domba antara TKN dan sukarelawan. Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengemukakan bahwa pihak tersebut berupaya membedabedakan antara relawan dengan TKN Prabowo-Gibran. Sayangnya, dia merahasiakan oknum yang berupaya memecah belah relawan dengan TKN Prabowo-Gibran itu. Habiburokhman menjelaskan bahwa kerja sukarelawan selama ini sangat terasa, apalagi bergerak secara swadaya dan swadana. Habiburokhman menjelaskan saat ini ada pihak yang merasa menjadi pahlawan dan mengeklaim kerja relawan dengan tujuan mendapatkan jabatan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, Prabowo diminta untuk berhati-hati dalam membagi-bagikan kursi menteri agar tidak menjadi bumerang untuk pemerintahannya nanti. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meyakini saat ini banyak partai politik yang ingin bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran hanya untuk mendapatkan jatah kursi menteri.

Perang antara Hamas dan Israel yang sudah berlangsung selama hampir 8 bulan ini menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang mendukung perang itu seperti Amerika Serikat, tetapi lebih banyak yang mengecamnya. Bukan hanya mengecam, tidak sedikit yang memilih memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel dan memanggil pulang duta besarnya di Tel Aviv, ibu kota Israel. Bagi negara yang memutuskan hubungan diplomatik, perang antara Israel dan Hamas tidaklah imbang serta mengakibatkan lebih banyaknya korban jiwa tak bersalah di pihak Palestina. Bolivia, telah memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Israel sejak November 2023 selepas serangan brutal militer Israel di Jalur Gaza. Afrika Selatan, telah memutus hubungan diplomatik dengan Israel sejak tahun lalu setelah pihaknya menyeret Israel ke Den Haag atas dugaan kejahatan perang di wilayah Gaza. Turki, salah satu sekutu Amerika di NATO menyatakan penolakan Netanyahu untuk segera melakukan gencatan senjata di Jalur Gaza. Selain itu ada Belize dan Honduras.

Hingga Sabtu (4/5) distribusi bantuan ke sejumlah kabupaten yang diterjang banjir di Sulsel masih terkendala cuaca buruk dan medan yang sulit. Sebanyak 3.000 warga di Kecamatan Latimojong, Luwu, dilaporkan masih terisolasi sejak banjir dan longsor terjadi pada Jumat (3/5). Longsor di Kabupaten Luwu mengakibatkan 14 orang meninggal. Rinciannya, 8 korban meninggal di Kecamatan Latimojong dan 6 korban lainnya di Kecamatan Suli Barat. Sementara dua warga lain di Suli Barat masih dicari hingga Sabtu sore. Di Kabupaten Wajo, Sulsel, 12.000 warga masih kesulitan mengakses air bersih karena sumber air, termasuk sungai, tertutup lumpur. Guna mendistribusikan bantuan ke Latimojong dan lokasi lain, dua helikopter dari Polda Sulsel dan Lanud Hasanuddin telah disiapkan. Namun, tim masih kesulitan mencari lokasi pendaratan di daerah yang tertutup lumpur.

”Kami sudah memantau pesisir timur Sulsel yang terdampak banjir. Kami melihat bahwa seluruh daerah dan bantaran sungai masih terendam dan dipenuhi lumpur. Kami mencoba mencari titik untuk mendarat, tetapi belum ketemu karena tertutup air,” kata Kapolda Sulsel Irjen Andi Rian R Djajadi seusai pemantauan udara bersama Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, Sabtu sore. Di darat, upaya menembus Kecamatan Latimojong yang terisolasi juga terkendala medan terjal dan kabut. Putusnya jalan dan jembatan ke wilayah ini membuat kendaraan roda empat dan roda dua sulit menembus lokasi. ”Dua helikopter sudah disiapkan. Namun, saat ini kondisi cuaca belum bagus. Tak hanya itu, ada kendala karena jalan tertutup longsor dan berkabut. Yang dikhawatirkan longsor susulan,” kata Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo. (Yoga)

Upaya mengejar pemanfaatan bahan bakar nabati nasional makin kencang. Langkah untuk menggantikan peran bahan bakar minyak bersumber fosil ke energi ramah lingkungan menjadi prioritas. Begitu mendesaknya agenda tersebut, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pun mematok target cukup tinggi untuk pemanfaatan biodiesel dan etanol dalam bauran bahan bakar minyak (BBM), berupa B50 dan E10 pada 2029. B50 merupakan bahan bakar yang diolah dengan campuran 50% fosil dan sisanya dari minyak sawit. Adapun, E10 menjadi bahan bakar yang dibuat dengan komposisi campuran 10% etanol dan 90% bensin. Sayangnya, masih banyak pekerjaan rumah untuk mengakselerasi pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) nasional. 

Mulai dari persoalan jaminan pasokan bahan baku dari produsen minyak sawit dan tebu, penyediaan lahan, skala prioritas antara kebutuhan di sektor pangan dan energi, hingga konsistensi pasar. Begitu banyaknya pekerjaan rumah ini, mendorong pemerintah untuk merespons cepat. Keamanan pasokan bahan baku, misalnya, disadari menjadi penting mengingat kebutuhan khalayak terhadap BBN diproyeksikan bakal terus naik setiap tahunnya. Di sisi lain, pemerintahan turut bakal mendorong PT Pertamina (Persero) untuk berinvestasi pada pembangunan fasilitas pengolahan biofuel yang saat ini masih relatif terbatas dari sisi kapasitas produksi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) stok minimal minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk menopang program biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kiloliter. Hitung-hitungan tersebut berasal dari asumsi kebutuhan Solar pada 2024 sebesar 38,04 juta kiloliter. 

Kehadiran biodiesel saat ini begitu mendesak apalagi setelah angka impor BBM nasional terus meningkat setiap tahunnya. Pengembangan bahan bakar nabati nasional menjadi solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi. Indonesia yang begitu kaya dan beriklim tropis menjadi pendukung diversifikasi energi yang mengutamakan potensi energi lokal. Di sisi lain, kerja sama antara para pemangku kepentingan menjadi nilai tambah sekaligus kunci pencapaian target B50 dan E10 pada 2029.

Sistem checks and balances adalah konsep dasar di banyak pemerintahan demokratis. Sistem ini dikembangkan untuk mencegah kelompok tertentu menghimpun kekuasaan absolut. Checks and balances menciptakan sistem pengawasan timbal balik dan tanggung jawab bersama di antara berbagai kepentingan pemerintahan. Mekanisme ini menumbuhkan keseimbangan, untuk memastikan setiap unit organisasi berfungsi secara efektif tanpa mendominasi satu dengan lainnya.n Salah satu kritik sistem ini dapat menyebabkan kebuntuan, yaitu keadaan di mana pemerintah menjadi terlalu seimbang sehingga sulit untuk mengambil kebijakan yang tegas dan cepat.

Ketika partai-partai politik terpecah secara merata atau ketika mereka memprioritaskan keberpihakan dibandingkan kompromi, berpotensi sulit untuk mengesahkan undang-undang. Beberapa kritikus berpendapat bahwa lembaga eksekutif telah memperoleh terlalu banyak kekuasaan, misalnya dalam urusan kebijakan luar negeri dan keamanan nasional, banyak pihak berpendapat bahwa perimbangan kekuasaan telah berpihak pada pemerintahan. Pada intinya, sistem checks and balances dirancang untuk mencegah salah satu unit pemerintahan mendapatkan terlalu banyak kekuasaan dan untuk membatasi kekuasaan guna melindungi terhadap pemusatan kekuasaan. Dalam menjalankan fungsi negara, secara umum ada fungsi legislatif (pembuat peraturan perundangan undangan), fungsi eksekutif sebagai unit organisasi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta dilengkapi dengan fungsi yudikatif atau fungsi penegakan aturan. 

Fungsi fungsi itu saling melengkapi dan saling mengontrol satu dengan lainnya, sehingga bisa fokus dalam menjalankan fungsi masing-masing. Pemerintahan Daerah mendorong kolaborasi dan kompromi dalam menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang seimbang. Checks and balances memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Checks and balances memainkan dua peran kunci, pertama membatasi kekuasaan mayoritas untuk bertindak tanpa memperhatikan pandangan atau kepentingan pihak lain. Memastikan perspektif para pihak minoritas dalam isu tertentu terwakili—misalnya, dengan menjamin bahwa suara oposisi terwakili dan didengar dalam proses pembuatan undang-undang. Kedua, yang lebih praktis, dipastikan bahwa kebijakan tersebut benar dan teruji serta perilaku terawasi. 

Terdapat kelemahan yang terkait dengan checks and balances ketika menjadi terlalu kuat. Karena hal ini mempersulit tindakan sepihak dan memungkinkan lebih banyak aktor melakukannya, checks and balances yang kuat dapat meningkatkan risiko kemacetan. Saat merancang checks and balances, potensi risiko mungkin saja terjadi karena itu perlu dicari jalan tengahnya. Di Inggris House of Commons mempunyai kekuasaan untuk memberikan atau menarik kepercayaan pada pemerintah. Selain itu. Parlemen mempunyai peran penting dalam meneliti dan menyetujui undang-undang baru. Pengujian oleh parlemen terhadap usulan undang-undang dan kebijakan eksekutif dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan menegakkan akuntabilitas. Pengawasan dapat mengidentifikasi kesalahan atau kelalaian dalam kebijakan sebelum diselesaikan.

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin dengan bauran bioetanol. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan oktan paling rendah RON 90 atau Pertalite dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). 

Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92. Luhut mengonfirmasi pemerintah tengah mematangkan usulan yang disampaikan Pertamina ihwal pencampuran Pertalite dengan bioetanol. Nantinya, pasokan etanol itu bisa diperoleh dari sejumlah bahan baku seperti tebu, jagung, hingga rumput laut. Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati berharap usulan pengalihan subsidi Pertalite dapat menjaga harga Pertamax Green 92 tetap sama dengan harga yang saat ini berlaku untuk Pertalite sebagai JBKP yang mendapat kompensasi dari pemerintah. Menurutnya, subsidi pada produk hijau itu lebih menguntungkan dari sisi pengembangan industri hulu bioenergi serta pengurangan emisi dari sektor transportasi ketimbang mesti mengalihkan subsidi pada bensin dengan kadar oktan rendah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan para calon kepala daerah yang nantinya berkampanye pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) 2024, tidak bisa menjual janji soal pengangkatan ASN. Dia mengatakan saat ini kepala daerah sudah tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat tenaga kerja non ASN menjadi ASN berdasarkan undang-undang, kecuali terkait dengan adanya tenaga kerja yang meninggal atau mengundurkan diri. “Memang dulu mungkin di daerah-daerah untuk pengangkatan tenaga ASN ini kadang mereka dijanjikan, tapi sekarang kan sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non ASN,” kata Anas di Gedung Kemenkominfo), Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (3/5). 

Adapun tenaga kerja non ASN yang bisa diselesaikan untuk menjadi ASN melalui seleksi tersebut adalah yang sudah masuk ke dalam data BKN. “Tidak ada celah menurut saya, karena semua masyarakat bisa mendaftar, dan masyarakat bisa mengontrol siapa yang diterima dan mereka juga langsung bisa tahu hasil seleksi,” kata dia. Walaupun begitu, menurutnya adanya kekhawatiran dari Ombudsman RI terkait seleksi CASN yang bertepatan dengan Pilkada 2024 bakal menjadi catatan pihaknya. Dia pun berpesan kepada masyarakat agar tidak mempercayai siapapun yang mengaku bisa meloloskan untuk menjadi ASN. Karena menurutnya saat ini pun banyak putra dan putri dari pejabat yang tidak lolos seleksi.

AstraZeneca mengakui vaksin Covid-19 yang dikembangkannya bersama Universitas Oxford dapat menyebabkan efek samping berupa trombosis dengan trombositopenia, yang berpotensi menyebabkan pembekuan darah. ikutip dari situs berita Inggris, The Telegraph, pengakuan AstraZeneca disampaikan dalam dokumen hukum yang diserahkan ke pengadilan tinggi London pada Februari 2024. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa vaksin Covid-19 buatan mereka ”dapat, dalam kasus yang sangat jarang, menyebabkan TTS (trombosis dengan trombositopenia)”. Terkait hal itu, Ketua Komisi Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pascaimunisasi (Komnas PP KIPI) Hindra Irawan Satari mengatakan, kejadian sindrom trombosis dengan trombositopenia setelah pemakaian vaksin Covid-19 AstraZeneca tidak ditemukan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan hasil surveilans aktif dan pasif yang dilakukan Komnas KIPI.

”Dari 70 juta lebih dosis AZ (AstraZeneca) di Indonesia,tidak ada laporan TTS yang diterima Komnas KIPI. Kejadian ikutan pascaimunisasi jika ditemukan penyakit atau gejala terjadi pada 4 sampai 42 hari setelah vaksin disuntikkan. Kalaupun saat ini ditemukan kasus TTS di Indonesia, pasti bukan karena vaksin Covid-19 karena sudah lewat rentang waktu kejadiannya,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (3/5). TTS merupakan penyakit yang dapat menyebabkan seseorang mengalami pembekuan darah. TTS juga bisa menyebabkan kadar trombosit darah menjadi rendah. Kasus TTS amat jarang terjadi di masyarakat. Namun, kondisi tersebut bisa menyebabkan gejala serius. Bila pembekuan darah terjadi pada otak, gejala yang muncul seperti pusing, jika di saluran cerna, pembekuan darah menyebabkan mual. Pembekuan darah di bagian kaki dapat menyebabkan gejala pegal. Biasanya kondisi itu dapat menyebabkan perdarahan jika terjadi penurunan kadar trombosit dalam darah. (Yoga)