Para pengunjung tampak menyimak cara memasak dalam Pameran Food and Beverage Indonesia 2024 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, pada hari Kamis (9/5/2024). Pameran ini diikuti oleh lebih dari 100 perusahaan di bidang makanan dan minuman. Pameran kuliner yang bertujuan mendorong pertumbuhan dan penjualan produk industri makanan di Indonesia ini akan berlangsung hingga Sabtu (11/5). (Yoga)

Hilirisasi batubara, seperti gasifikasi menjadi dimetil eter atau DME, masih mandek karena dianggap belum ekonomis. Apalagi, harga batubara yang biasa dijual mentah sebagai sumber energi relatif tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian hukum serta peta jalan transisi energi dinilai memiliki peran penting dalam pengembangannya. Harapan sempat muncul saat Presiden Jokowi meresmikan peletakan batubara pertama proyek DME, yang digarap PT Bukit Asam Tbk dengan Pertamina, di Sumsel pada 24 Januari 2022. Perusahaan asal AS, Air Products, ambil bagian dalam proyek itu. Namun, pada awal 2023 Air Products memilih mundur dan hingga kini belum ada penggantinya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar, Kamis (9/5) mengatakan, komoditas batubara Indonesia selama ini dijual begitu saja, atau secara mentah. Beberapa tahun terakhir permintaan pun meningkat yang membuat harganya relatif tinggi. Dengan kondisi itu, ibaratnya: dijual mentah saja laku, kenapa harus repot-repot diproses. Selain perihal harga, kepastian pasar yang akan menyerap produk DME di dalam negeri juga belum jelas meskipun produk itu disebut-sebut bakal menggantikan elpiji. ”Yang paling urgen ialah soal biaya. Gasifikasi batubara membutuhkan teknologi dan pembiayaan tinggi sehingga hingga kini hilirisasi batubara belum optimal. Ini beda dengan mineral,” kata Bisman. Hal tersebut juga didorong belum terbentuknya ekosistem DME, yang relatif masih bersifat rintisan.

Menurut Bisman, harapan DME ataupun produk hilirisasi batubara lainnya untuk berkembang ada, tetapi tingkat spekulasi dan pertimbangannya masih amat tinggi, sehingga sejumlah pihak masih wait and see dalam pengembangan hilirisasi batubara itu. Kepastian hukum pun mesti diperjelas. ”Sebab, ini investasi besar. (Bagi pengusaha) tidak untung atau menunggu dulu oke, tetapi minimal aman investasi atau modalnya. (Terkait insentif) memang ada royalti 0 %, tetapi toh sampai saat ini kenyataannya belum menarik. Lalu, bagaimana produknya ini disinergikan dengan kebijakan transisi energi. Harus ada peta jalan yang jelas,” tuturnya. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA) Arsal Ismail, di sela-sela RUPST PTBA untuk Tahun Buku 2023 di Jakarta, Rabu (8/5), menuturkan, rencana gasifikasi batubara masih berproses. Kajian masih dilakukan karena dalam hilirisasi batubara, nilai keekonomian harus benar-benar jadi pertimbangan. (Yoga)

Hampir 10 tahun berlalu, janji Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan yang ”Indonesia-sentris” alias tidak berpusat di Jawa pelan-pelan mulai terlihat. Akan tetapi, pemerataan pembangunan yang dicita-citakan itu masih superfisial atau sekadar di permukaan. Ekonomi luar Jawa memang tumbuh tinggi, tetapi rakyatnya belum sejahtera. Mengutip data BPS, pada triwulan I-2014 sebelum Jokowi menjadi presiden, struktur perekonomian Indonesia sangat didominasi oleh Jawa dengan kontribusi 58,52 % terhadap PDB dan Sumatera sebesar 23,88 %. Menjelang akhir rezim Jokowi, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi triwulan I-2024, kendati masih mendominasi, kontribusi Jawa terhadap pembentukan PDB turun menjadi 57,70 %, diikuti Sumatera yang turun menjadi 21,85 % dan Kalimantan turun menjadi 8,19 %.

Di saat yang sama, kontribusi wilayah Indonesia tengah dan timur terhadap pembentukan PDB meningkat. Peran Sulawesi naik paling signifikan menjadi 6,89 %, disusul Bali dan Nusa Tenggara menjadi 2,75 %, dan Maluku-Papua menjadi 2,62 %. Direktur Eksekutif Center of Reformon Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal, Kamis (9/5) menilai, pemerataan pembangunan di era Jokowi memang terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di kawasan Indonesia timur dan tengah. Namun, pergeseran tersebut belum terlalu signifikan dalam satu dekade terakhir.

”Ada pergeseran dari Jawa ke luar Jawa, tetapi belum terlalu signifikan karena masih di kisaran 1 %. Pertumbuhan ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi memang tinggi karena kontribusi hilirisasi dan masuknya investasi smelter di sektor pertambangan,” kata Faisal. Isu yang paling mencolok adalah minimnya dampak pengganda (multiplier effect) dari pertumbuhan yang tinggi itu terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun ekonomi di Maluku, Papua, dan Sulawesi mencapai dua digit, tingkat pengangguran dan kemiskinan di daerah tersebut tidak ikut turun secara signifikan. ”Ini menunjukkan pemerataan yang terjadi masih superfisial, baru di permukaan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sekadar tinggi, tetapi harus diikuti peningkatan kesejahteraan,” kata Faisal. (Yoga)

Penertiban juru parkir liar di minimarket akan dilakukan mulai pekan depan. Para juru parkir liar bakal langsung disidang di lokasi oleh aparat. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipunto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas juru parkir liar di minimarket yang meminta biaya kepada pengunjung. Kajian terhadap penerapan sanksi dan aksi penegakan hukum itu melibatkan jajaran Satpol PP DKI Jakarta, jajaran kepolisian, dan kejaksaan. ”Kami akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap oknum juru parkir liar yang masih berani beroperasi saat kami sudah menjadwalkan penertiban,” kata Syafrin, Kamis (9/5).

Syafrin mengimbau masyarakat yang menemukan adanya praktik oknum juru parker liar di minimarket untuk melapor melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau CRM (Cepat Respon Masyarakat). Setiap laporan ditindaklanjuti tim yang telah dibentuk. ”Saat ini, kami masih dalam tahap diskusi dan koordinasi. Kami berharap sudah ada jadwal untuk turun ke lapangan pada pekan depan,” ujarnya. Syafrin mengatakan, lahan parkir di minimarket merupakan area fasilitas umum yang disediakan bagi pelanggan. Untuk itu, siapa pun yang memanfaatkan dan memicu keresahan masyarakat akan ditindak dengan tegas. Menurut Syafrin, kehadiran juru parkir liar ini karena adanya peluang lahan parkir di minimarket. Pihaknya sebenarnya sudah melakukan penertiban.

Namun, begitu petugas pengamanan Dishub DKI Jakarta pergi, juru parkir liar kembali lagi. Saat penertiban, bentrok antara juru parkir liar dan petugas Dishub DKI Jakarta juga kerap terjadi. Sejumlah oknum merasa tidak terima karena merasa ladang rezekinya dihalangi oleh petugas. Adapun rencana penertiban di Jakarta sudah terdengar oleh sejumlah juru parkir, termasuk Adi (48), juru parker liar di Petamburan, Jakpus. Ia tidak keberatan jika diberhentikan asalkan diberikan pekerjaan baru. Menurut Adi, Pemprov DKI Jakarta harus memberikan solusi sesegera mungkin. ”Saya tak mau mengganggur setelah ini ditetapkan. Paling tetap berjaga di minimarket sambil meminta kepastian terkait pekerjaan pengganti,” ujarnya. (Yoga)

Anggaran pendidikan  minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009 dengan jumlahnya yang terus meningkat, ternyata belum berdampak banyak terhadap perbaikan nasib insan pendidikan, terutama guru. Hingga kini, masih banyak guru yang memiliki kesejahteraan buruk, yang akhirnya membuat mereka  harus berurusan  dan terjerat kredit macet pinjaman online (pinjol). Ini juga dipicu oleh literasi  keuangan yang rendah, karena tingkat kompetansi yang juga rendah. Adanya keharusan anggaran pendidikan (mandatory spending) minimal 20% telah berdampak positif  terhadap ekses ke pendidikan dengan angka partisipasi sekolah yang kian meningkat. Namun demikian, kompetensi guru adalah diantara output/outcome yang masih perlu diperbaiki, selain skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan beberapa permasalahan yang menjadi muara dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan internasional ini menemukan paling tidak ada empat aspek masalah yang salah satunya adalah kualitas guru yang belum memadai. (Yetede)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai  kerja sama Indonesia  India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi  yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

KEBERADAAN whistleblower system tak serta-merta membuat para aparat sipil negara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Faktor mental hingga kecepatan penanganan perkara juga dinilai memiliki pengaruh. Empat pejabat Kementerian Pertanian yang menjadi saksi dalam sidang korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu lalu, kompak menyatakan takut untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum. Meski mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, mereka menyatakan terpaksa memenuhi permintaan Syahrul menggasak uang negara agar tak dipecat atau dimutasi. Keempat saksi itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Kementan Lukman Irwanto, serta Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Puguh Hari Prabowo. “Ini kan perintah, ada konsekuensinya,” kata Hermanto saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Takut dipecat,” katanya dalam sidang yang sama.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Syahrul Yasin Limpo bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada para pejabat lainnya di lembaga itu. Menurut dakwaan jaksa, Syahrul cs menerima gratifikasi total Rp 44,5 miliar. Dalam sidang pada Rabu lalu, para saksi itu menyebutkan Syahrul meminta mereka menyediakan uang untuk berbagai keperluan di luar anggaran Kementan. Di antaranya untuk pengadaan sapi kurban, sewa pesawat, kebutuhan bahan pokok, pemeliharaan apartemen, uang bulanan istri, serta acara sunatan dan ulang tahun cucunya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Putri Sjafrina menilai para pejabat Kementan sebenarnya memiliki banyak opsi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Salah satunya, menurut dia, melapor ke KPK menggunakan jalur sistem whistleblower. Dengan jalur ini, pelapor sangat mungkin tidak menyebutkan identitasnya. “Sistem whistleblower memang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai yang merasa mengetahui indikasi pelanggaran dengan anonim (tanpa diketahui pelapornya),” kata Almas kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024. (Yetede)

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai kampus nasional memicu beragam aksi protes mahasiswa. Beberapa kampus, di antaranya Univesitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Riau (Unri), serta terbaru Universitas Sumatera Utara (USU), digeruduk mahasiswanya yang kompak mendesak agar biaya kuliah tidak dinaikkan. Seorang mahasiswa Unri, Khariq Anhar, belakangan ini ramai diperbincangkan setelah dilaporkan oleh rektornya sendiri ke polisi karena mengkritik kenaikan UKT di kampusnya. Khariq memprotes kebijakan iuran pembangunan institusi dalam struktur UKT yang dinilai membebani mahasiswa Unri.

Khariq mengkritik bertambahnya kelompok biaya dalam UKT mahasiswa dibanding pada tahun sebelumnya. Semula, UKT mahasiswa di setiap program studi terdiri atas enam kelompok. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu. Sedangkan kelompok tertinggi membayar Rp 6 juta. Namun UKT pada tahun ini dibagi menjadi 12 kelompok. Perubahan kelompok itu serta-merta mempengaruhi nominal UKT yang harus dibayarkan. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu dan kelompok tertinggi mencapai Rp 14 juta.

"UKT jadinya naik dua kali lipat. Kebijakan ini berlaku di semua program studi. Padahal biaya pendidikan seharusnya murah,” ujar Khariq saat dihubungi pada Rabu, 8 Mei lalu. Dia menyebutkan kalangan kampus tak pernah mengajak mahasiswa berembuk soal UKT. Akibatnya, penetapan kelompok dan besaran UKT dinilai tidak transparan dan hanya sepihak. (Yetede)