Penertiban juru parkir liar di minimarket akan dilakukan mulai pekan depan. Para juru parkir liar bakal langsung disidang di lokasi oleh aparat. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Lipunto mengatakan, pihaknya akan menindak tegas juru parkir liar di minimarket yang meminta biaya kepada pengunjung. Kajian terhadap penerapan sanksi dan aksi penegakan hukum itu melibatkan jajaran Satpol PP DKI Jakarta, jajaran kepolisian, dan kejaksaan. ”Kami akan menerapkan sanksi tindak pidana ringan (tipiring) terhadap oknum juru parkir liar yang masih berani beroperasi saat kami sudah menjadwalkan penertiban,” kata Syafrin, Kamis (9/5).

Syafrin mengimbau masyarakat yang menemukan adanya praktik oknum juru parker liar di minimarket untuk melapor melalui aplikasi JAKI (Jakarta Kini) atau CRM (Cepat Respon Masyarakat). Setiap laporan ditindaklanjuti tim yang telah dibentuk. ”Saat ini, kami masih dalam tahap diskusi dan koordinasi. Kami berharap sudah ada jadwal untuk turun ke lapangan pada pekan depan,” ujarnya. Syafrin mengatakan, lahan parkir di minimarket merupakan area fasilitas umum yang disediakan bagi pelanggan. Untuk itu, siapa pun yang memanfaatkan dan memicu keresahan masyarakat akan ditindak dengan tegas. Menurut Syafrin, kehadiran juru parkir liar ini karena adanya peluang lahan parkir di minimarket. Pihaknya sebenarnya sudah melakukan penertiban.

Namun, begitu petugas pengamanan Dishub DKI Jakarta pergi, juru parkir liar kembali lagi. Saat penertiban, bentrok antara juru parkir liar dan petugas Dishub DKI Jakarta juga kerap terjadi. Sejumlah oknum merasa tidak terima karena merasa ladang rezekinya dihalangi oleh petugas. Adapun rencana penertiban di Jakarta sudah terdengar oleh sejumlah juru parkir, termasuk Adi (48), juru parker liar di Petamburan, Jakpus. Ia tidak keberatan jika diberhentikan asalkan diberikan pekerjaan baru. Menurut Adi, Pemprov DKI Jakarta harus memberikan solusi sesegera mungkin. ”Saya tak mau mengganggur setelah ini ditetapkan. Paling tetap berjaga di minimarket sambil meminta kepastian terkait pekerjaan pengganti,” ujarnya. (Yoga)

Anggaran pendidikan  minimal 20% dari APBN sejak tahun 2009 dengan jumlahnya yang terus meningkat, ternyata belum berdampak banyak terhadap perbaikan nasib insan pendidikan, terutama guru. Hingga kini, masih banyak guru yang memiliki kesejahteraan buruk, yang akhirnya membuat mereka  harus berurusan  dan terjerat kredit macet pinjaman online (pinjol). Ini juga dipicu oleh literasi  keuangan yang rendah, karena tingkat kompetansi yang juga rendah. Adanya keharusan anggaran pendidikan (mandatory spending) minimal 20% telah berdampak positif  terhadap ekses ke pendidikan dengan angka partisipasi sekolah yang kian meningkat. Namun demikian, kompetensi guru adalah diantara output/outcome yang masih perlu diperbaiki, selain skor PISA (Programme for International Student Assessment), HCI (Human Capital Index), dan ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah. Hal ini diperkuat oleh hasil studi Bank Dunia yang menunjukkan beberapa permasalahan yang menjadi muara dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Lembaga keuangan internasional ini menemukan paling tidak ada empat aspek masalah yang salah satunya adalah kualitas guru yang belum memadai. (Yetede)

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Poling Indonesia Igor Dirgantara mengatakan, wacana penambahan jumlah kementerian menjadi 40 kementerian cocok diterapkan karena Indonesia merupakan negara yang besar. Penambahan nomenklatur kementerian itu diharapkan bisa meningkatkan kinerja pada sektor-sektor tertentu dari pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang selama ini belum tersentuh oleh pemerintahan sebelumnya. "Indonesia kan negara yang besar, luas, penduduknya banyak pula, wajar jika kementeriannya ditambah sampai dengan 40 kementerian," kata Igor. Dia tak menampikkan bahwa penambahan jumlah kementeiran itu memunculkan istilah kabinet gemuk. Namun, kata gemuk diartikan negatif jika hanya merujuk pada seseorang. Akan tetapi, untuk sebuah negara, menurut Igor, kabinet gemuk harus dilihat dengan cara pandang yang berbeda  karena walaupun Prabowo mengusung keberlanjutan, perbaikanpun tetap diperlukan. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman nomenklatur kementerian menjadi 40 pada pemerintahan mendatang sebagai suatu yang bagus. (Yetede)

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto yakin Duta Besar India untuk Indonesia yang baru menjabat, Sandeep Chakaravorty dapat memperkuat hubungan dan kerja sama dua negara di berbagai bidang. Kementerian Pertahanan RI dalam siaran resminya di Jakarta, Kamis (9.5/2024), menjelaskan Menhankam Prabowo menerima kunjungan Dubes Chakaravorty di Kantor Kemenham RI, Jakarta, Rabu (8/5/2024). Keduanya berbincang mengenai  kerja sama Indonesia  India yang selama ini berjalan, juga membahas pengenai peluang kolaborasi  yang dapat dibangun ke depan. "Saya yakin Yang Mulia mampu meningkatkan kerja sama serta membina hubungan harmonis antara kedua negara. Kementerian Pertahanan RI siap bekerja sama," kata Prabowo. Dalam pertemuan itu, Prabowo menekankan prioritas dua negara saat ini memastikan hubungan harmonis Indonesia-India terus terjaga. Ke depan, Prabowo menilai harus ada lebih banyak kerja sama yang menguntungkan kedua belah pihak. (Yetede)

PT Freeport Indonesia bakal kembali menikmati relaksasi atau pelonggaran izin ekspor konsentrat. Presiden Joko Widodo sudah memberi kepastian perpanjangan izin penjualan konsentrat tembaga ke luar negeri buat anak usaha MIND ID itu. "Ya, terus dong. Ya, diperpanjang (izinnya)," katanya di Karawang, Jawa Barat, Rabu, 8 Mei 2024. Izin ekspor Freeport Indonesia seharusnya berakhir pada 31 Mei mendatang. Pemerintah hanya memberi restu sementara sejak 11 Juni 2023 lantaran perusahaan tersebut belum menyelesaikan pembangunan smelter tembaga. Berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, pemilik izin tambang mineral wajib mengolah mineral mentah di dalam negeri. Per 10 Juni 2023, semua mineral mentah dilarang dijual ke luar negeri.

Namun Freeport bersama tiga perusahaan lain mendapat pengecualian. Mereka adalah PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebagai eksportir konsentrat tembaga, PT Sebuku Iron Lateritic Ores yang mengekspor besi, serta PT Kapuas Prima Coal sebagai penjual timbal dan seng. Alasannya, empat perusahaan tersebut sudah menyelesaikan pembangunan smelter lebih dari 50 persen. Komitmen pembangunan smelter inilah yang juga menjadi alasan Kepala Negara kembali memberi pelonggaran izin ekspor. "Kami menghargai Freeport ataupun Amman karena telah membangun smelter dan sudah selesai hampir 100 persen," ujar Jokowi.

Kemajuan pembangunan smelter kedua Freeport di Gresik, Jawa Timur, diklaim sudah mencapai 92 persen per Maret lalu. Perusahaan menargetkan pekerjaan konstruksi rampung pada Juni 2024. Adapun pengoperasian perdana bakal dilakukan pada Agustus mendatang dengan setengah kapasitas smelter yang mampu memurnikan 1,7 juta ton konsentrat tembaga ini. Sedangkan pengoperasian penuh pabrik baru bisa terlaksana pada Desember 2024. (Yetede)

KEBERADAAN whistleblower system tak serta-merta membuat para aparat sipil negara melaporkan tindak pidana korupsi yang mereka ketahui. Faktor mental hingga kecepatan penanganan perkara juga dinilai memiliki pengaruh. Empat pejabat Kementerian Pertanian yang menjadi saksi dalam sidang korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Rabu lalu, kompak menyatakan takut untuk melaporkan kasus itu ke aparat penegak hukum. Meski mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum, mereka menyatakan terpaksa memenuhi permintaan Syahrul menggasak uang negara agar tak dipecat atau dimutasi. Keempat saksi itu adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Direktur Perbenihan Perkebunan Kementan Gunawan, Kasubag Tata Usaha dan Rumah Kementan Lukman Irwanto, serta Bendahara Pengeluaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Puguh Hari Prabowo. “Ini kan perintah, ada konsekuensinya,” kata Hermanto saat bersaksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Takut dipecat,” katanya dalam sidang yang sama.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa Syahrul Yasin Limpo bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta melakukan pemerasan dan gratifikasi kepada para pejabat lainnya di lembaga itu. Menurut dakwaan jaksa, Syahrul cs menerima gratifikasi total Rp 44,5 miliar. Dalam sidang pada Rabu lalu, para saksi itu menyebutkan Syahrul meminta mereka menyediakan uang untuk berbagai keperluan di luar anggaran Kementan. Di antaranya untuk pengadaan sapi kurban, sewa pesawat, kebutuhan bahan pokok, pemeliharaan apartemen, uang bulanan istri, serta acara sunatan dan ulang tahun cucunya.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Putri Sjafrina menilai para pejabat Kementan sebenarnya memiliki banyak opsi untuk tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan Syahrul. Salah satunya, menurut dia, melapor ke KPK menggunakan jalur sistem whistleblower. Dengan jalur ini, pelapor sangat mungkin tidak menyebutkan identitasnya. “Sistem whistleblower memang secara khusus diperuntukkan bagi pegawai yang merasa mengetahui indikasi pelanggaran dengan anonim (tanpa diketahui pelapornya),” kata Almas kepada Tempo, Kamis, 9 Mei 2024. (Yetede)

Kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) di berbagai kampus nasional memicu beragam aksi protes mahasiswa. Beberapa kampus, di antaranya Univesitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Riau (Unri), serta terbaru Universitas Sumatera Utara (USU), digeruduk mahasiswanya yang kompak mendesak agar biaya kuliah tidak dinaikkan. Seorang mahasiswa Unri, Khariq Anhar, belakangan ini ramai diperbincangkan setelah dilaporkan oleh rektornya sendiri ke polisi karena mengkritik kenaikan UKT di kampusnya. Khariq memprotes kebijakan iuran pembangunan institusi dalam struktur UKT yang dinilai membebani mahasiswa Unri.

Khariq mengkritik bertambahnya kelompok biaya dalam UKT mahasiswa dibanding pada tahun sebelumnya. Semula, UKT mahasiswa di setiap program studi terdiri atas enam kelompok. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu. Sedangkan kelompok tertinggi membayar Rp 6 juta. Namun UKT pada tahun ini dibagi menjadi 12 kelompok. Perubahan kelompok itu serta-merta mempengaruhi nominal UKT yang harus dibayarkan. Kelompok terendah membayar Rp 500 ribu dan kelompok tertinggi mencapai Rp 14 juta.

"UKT jadinya naik dua kali lipat. Kebijakan ini berlaku di semua program studi. Padahal biaya pendidikan seharusnya murah,” ujar Khariq saat dihubungi pada Rabu, 8 Mei lalu. Dia menyebutkan kalangan kampus tak pernah mengajak mahasiswa berembuk soal UKT. Akibatnya, penetapan kelompok dan besaran UKT dinilai tidak transparan dan hanya sepihak. (Yetede)

Pemerintah terus menggulirkan berbagai program perlindungan masyarakat dan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan. Misalnya melalui program rumah sejahtera terpadu (RST). Hingga 6 Mei 2024, pemerintah telah merealisasikan anggaran bansos RST sebesar Rp 11,3 miliar kepada 565 keluarga penerimaan manfaat (KPM). Program RST merupakan program untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga prasejahtera yang terdiri atas rehabilitasi rumah layak huni dan rehabilitasi rumah usaha sederhana.

Program RST merupakan komitmen terhadap salah satu arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu meningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman yang layak, aman, terjangkau, inklusif dan layak huni. Bantuan program RST diberikan kepada KPM sebesar Rp 20 juta, dengan berpedoman pada Keputusan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Nomor Kep-60/3/BS.01.02/9/2022.

Upaya pemerintah untuk meraih target liftingminyak mentah nasional pada tahun ini sebesar 635.000 barel minyak per hari atau bopd, dan dan 5.785 MMscfd gas, tidak pernah surut. Kendati, dalam beberapa tahun terakhir target lifting seringkali meleset. Seperti tidak mau mengulang kejadian sebelumnya, sejak awal tahun ini, pemerintah menerapkan berbagai strategi optimalisasi produksi minyak dan gas (migas) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Salah satu strategi yang diterapkan adalah menggenjot produksi di sejumlah lapangan migas, meski sudah masuk kategori tua. 

Pertamina Hulu Energi, misalnya, ditugaskan pemerintah untuk memaksimalkan potensi wilayah kerja Offshore North West Java (ONWJ). ONWJ tercatat masuk dalam kategori blok migas tua yang masih beroperasi hingga saat ini. ONWJ mulai beroperasi sejak 1966 dan berdasarkan kajian masih bisa dioptimalkan percepatan proses produksi minyak di sejumlah lapangan dalam blok tersebut. Selain itu, strategi lain adalah KKKS mulai didorong untuk mengakselerasi proyek pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan floating storage and offloading (FSO). Dua strategi yang dilakukan pemerintah dan KKKS menjadi respons positif di tengah mundurnya jadwal produksi lapangan migas dalam beberapa tahun terakhir ini. 

Sebanyak 15 proyek itu ditargetkan dapat onstream pada tahun ini, dan diproyeksikan menambah produksi hingga 41.922 bph, dan 207 MMscfd gas. Adapun, investasi yang diperlukan untuk merampungkan 15 proyek tersebut mencapai US$506,1 juta. Dari 15 proyek tersebut terdapat Forel Bronang menjadi salah satu prioritas otoritas hulu migas nasional untuk onstreampada tahun ini guna mengejar target lifting. Gas yang bakal dihasilkan dari Forel dan Bronang pun menjadi yang terbesar, yakni 43 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). SKK Migas pun terus mengawasi dan memastikan agar proyek dapat berproduksi tepat waktu yakni Oktober 2024.Harian ini menilai sejumlah proyek besar yang menjadi andalan pemerintah itu menjadi jawaban atas tantangan yang tengah dihadapi sektor hulu migas pada saat ini.

PT Pertamina Patra Niaga memastikan masih tetap menyalurkan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan research octane number 90 sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, pihaknya bakal terus mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan penyaluran Pertalite. Alasannya, Pertalite merupakan bahan bakar khusus penugasan yang penyaluran hingga harganya diatur dan ditetapkan langsung oleh pemerintah. Berdasarkan catatan Pertamina, penyaluran Pertalite secara nasional hingga April 2024 telah mencapai 9,9 juta kiloliter, dari total kuota tahun ini sebanyak 31,7 juta kiloliter. Untuk memastikan penyaluran Pertalite berjalan lancar dan subsidi yang diberikan pemerintah melalui Pertalite tepat sasaran, Pertamina juga mendorong digitalisasi dalam proses distribusinya. 

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan pemberian subsidi anyar untuk produk BBM jenis bensin dengan bauran bioetanol. Kajian itu sejalan dengan usulan PT Pertamina (Persero) pada tahun lalu untuk menghapus atau meniadakan produk BBM dengan RON 90 dalam beberapa tahun ke depan. Pertamina mendorong pengembangan bensin bauran etanol 7% (E7) atau Pertamax Green 92 untuk menggantikan posisi Pertalite sebagai jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP). Artinya, anggaran kompensasi atau subsidi diusulkan untuk dialihkan pada Pertamax Green 92.