Digitalisasi kesehatan berpotensi menjadi fakta utama transportasi kesehatan. Dengan digitalisasi, dukungan dan akses antara pemangku kepentingan akan  semakin cepat untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang merata. "Digitalisasi kesehatan berpotensi menjadi faktor utama transformasi kesehatan, yang memberikan dukungan konektivitas antar pemangku kepentingan, sehingga kondisi aktual sistem kesehatan akan semakin transparan, mengurangi asimetris informasi antara penyelenggara dan masyarakat," kata Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Dr Dra Lucia Riska Andalusia Apt ,M Pharm MARS. Menurut Lusia, digitalisasi kesehatan dapat menguatkan enam pilar di bidang transformasi kesehatan, yakni pilar pertama perbaiki pelayanan kesehatan primer dengan melakukan perubahan  paradigma masyarakat menekan sistem kesehatan yang kuat promotif preventif. (Yetede)

Ucapan Presiden terpilih periode 2024—2029, Prabowo Subianto, yang berulang kali mempertegas komitmen untuk melanjutkan pembangunan pada era Presiden Joko Widodo tak bisa lagi dianggap sebatas omon-omon. Terlebih, jika hal itu menyangkut kelangsungan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Media sudah mencatat dengan jernih pesan Prabowo tentang keberlanjutan IKN yang terlontar dari acara Qatar Economic Forum, Rabu (15/5). Gaung pesan keberlanjutan IKN kini makin nyaring di komunitas internasional. Namun, kalau kembali ke dalam negeri, muncul pertanyaan besar, seberapa kuat pemerintahan Prabowo merealisasikan komitmen keberlanjutannya dan dengan cara bagaimana? Ingat. Pembangunan IKN sangatlah lahap modal, sedangkan kebutuhan APBN untuk berbagai program di pemerintahan baru makin banyak. Belum lagi daya pikat IKN untuk para investor lokal dan asing sampai sekarang masih a big question mark. 

Tentu semua itu harus melalui proses dan kajian yang matang serta cermat agar desain serta skema anggaran yang paling paripurna dan implementatif dapat dirumuskan untuk mencegah terjadinya berbagai ekses negatif. Tak salah bila ada yang berpikiran bahwa Prabowo benar-benar memanfaatkan forum internasional itu untuk menyampaikan pesan keberlanjutan pembangunan IKN agar investor dan seluruh pihak merasakan getaran ketenangan, kepastian, dan keyakinan. Data Otorita IKN menunjukkan bahwa realisasi investasi di IKN hingga akhir 2023 baru mencapai Rp41,4 triliun. Angka ini jauh dari kebutuhan investasi swasta yang mencapai Rp374 triliun. Rendahnya minat dari sektor swasta menimbulkan kekhawatiran serius. Pemerintah perlu merumuskan strategi pembiayaan yang lebih menarik bagi investor, baik domestik maupun asing. Guyuran APBN diharapkan dapat menjadi perangsang dalam menambah kepercayaan investor dan badan usaha mengatrol modal di IKN. 

Sejak proyek raksasa ini dikerjakan pada 2022 hingga tahun ini, penggunaan APBN untuk IKN ditargetkan mencapai Rp72,1 triliun, atau 16,1% dari total APBN. Andai kata pemangkasan terjadi di pos-pos strategis, hal itu tentu bisa menurunkan kualitas layanan publik dan program pembangunan di sektor-sektor vital. Lebih jauh lagi, jika belanja IKN dimasukkan ke dalam belanja reguler, hal ini bisa menambah defisit fiskal negara secara signifikan. Apalagi, stimulus proyek ini direncanakan berlangsung selama 25—30 tahun. Pembangunan IKN Nusantara adalah proyek ambisius yang membutuhkan perencanaan matang dan strategi pembiayaan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang tepat, hasrat pemerintah memintal mimpi mewujudkan IKN akan sepadan dengan pengorbanannya.

Adopsi sumber energi ter­­­ba­­rukan ber­­­basis ko­­­mu­­nitas bisa menjadi salah satu strategi efektif untuk mendukung transisi ener­­­gi berkeadilan. Bank Indo­­­nesia dapat mendukung inisiatif tersebut, salah sa­­­tunya melalui indikator pengawasan perbankan se­­­perti Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), sehingga dapat mem­­­berikan insentif khusus bagi bank yang menyalurkan pem­­­biayaan ke kegiatan pen­­­danaan energi terbarukan berbasis komunitas. Indonesia menghadapi tan­­­tangan unik dalam pen­­­capaian transisi energi berkeadilan. Pertama, akses listrik masih belum merata. Meskipun per akhir 2023 rasio desa berlistrik sudah mencapai 99,83% dan rasio elektrifikasi nasional sebesar 99,78%, secara absolut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa masih ada sekitar 185.000 rumah tangga di 140 desa di Papua yang belum memperoleh akses listrik. Selain itu, pakar energi menilai bahwa per akhir 2023, masih terdapat isu keandalan listrik, terutama di wilayah timur Indonesia. Dengan demikian, transisi energi berkeadilan juga membutuhkan akselerasi dan pemerataan adopsi sumber energi terbarukan hingga ke wilayah desa yang paling terpencil sekali pun.

Energi terbarukan berbasis komunitas berpotensi mendorong pencapaian sejumlah tujuan tersebut melalui pendekatan yang berbeda dengan adopsi level rumah tangga maupun skala besar. Berbeda dengan program instalasi sumber energi terbarukan yang bersifat top-down, konsep “berbasis komunitas” menekankan kepemilikan bersama serta inisiatif dari warga, oleh warga, dan untuk warga (bottom-up). Di sisi lain, proyek energi terbarukan berskala besar umumnya terbentur isu penggunaan lahan yang signifikan dan pembangunan jalur transmisi jarak jauh untuk mencapai lokasi konsumen sehingga menimbulkan biaya tinggi. Hal ini justru kontras dengan kebutuhan listrik rumah tangga yang belum terelektrifikasi, yang sebagian besar masih berskala kecil hingga menengah dan berada di area terpencil. Proyek energi berskala besar lebih cocok diterapkan untuk kawasan industri yang memerlukan listrik dalam jumlah besar. Pemerintah sendiri mengakui bahwa untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% hingga 2025, dibutuhkan setidaknya Rp22,08 triliun. Angka tersebut belum memperhitungkan biaya transisi ke energi terbarukan hingga tahun 2060 yang secara nasional diproyeksikan mencapai Rp16.264 triliun.

Di sisi lain, beberapa negara seperti India, Jepang, dan Belanda telah menyelenggarakan program energi terbarukan berbasis komunitas dengan dukungan pendanaan publik, swasta, ataupun kombinasi keduanya—dengan skema insentif yang bervariasi. Di Jepang, lebih dari 19 proyek pembangkit listrik tenaga angin berbasis komunitas telah dibiayai melalui model pendanaan campuran antara crowdfunding dan pinjaman konvensional perbankan. Di Indonesia, telah ada inisiatif energi terbarukan berbasis komunitas yang dipelopori oleh tokoh setempat. Salah satunya dilakukan oleh Nur Chanif, seorang guru SMK di Blora, dengan pendanaan yang berasal dari pemerintah desa dan provinsi. Namun sayang, sejauh ini penulis belum menemukan keterlibatan lembaga keuangan dalam kegiatan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas baik di Blora, maupun di daerah lain. Dengan demikian, Bank Indonesia harus segera mengambil peran besar agar Indonesia mampu mengejar ketertinggalan pembiayaan energi terbarukan berbasis komunitas. Akses energi terbarukan yang merata merupakan salah satu syarat tercapainya transisi energi berkeadilan. Energi terbarukan berbasis komunitas dapat menjadi salah satu alternatif strategi implementasi kebijakan transisi energi yang hingga saat ini masih terkonsentrasi pada proyek adopsi sumber energi terbarukan skala besar ataupun belum mampu mencapai critical mass adopsi di level rumah tangga.

PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) berjanji memberikan pelayanan paling efektif dan efi sien menyusul rencana merger dengan PT XL Axiata Tbk. (EXCL). Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan bahwa layanan Smartfen kepada 36 juta pelanggan termasuk tarif termurah yang berada di peringkat empat di dunia. “Semuanya demi Indonesia yang lebih baik. Memang kita kurang murah? Kita itu nomor 4 paling murah di dunia,” katanya di Jakarta, Kamis (16/5). Merza menjelaskan bahwa perusahaan siap memberikan layanan yang efi sien dengan adanya aksi korporasi tersebut. Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas telah mengumumkan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tidak mengikat untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smartfren untuk menciptakan entitas baru MergeCo. 

Rencana merger itu masih dalam tahap evaluasi awal, dengan Axiata dan Sinar Mas memiliki tujuan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari MergeCo. Manajemen Axiata menjelaskan bahwa validasi terhadap penggabungan dan penciptaan nilai bagi pemegang saham, uji tuntas, persiapan rencana bisnis bersama dan kesepakatan atas persyaratan penting akan menjadi kegiatan utama yang dilakukan selama tahap penjajakan yang diatur dalam MoU. “Setiap perkembangan penting yang berhubungan dengan MoU ini akan diumumkan sebagaimana diperlukan,” ungkapnya. Secara terpisah, Ketua Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Yosef M. Edward berpendapat rencana merger antara FREN dan EXCL akan membuat tarif layanan menjadi lebih murah.

Pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) saat ini bukan hanya mencemaskan para ahli di semua bidang, tapi juga para pekerja. Ada kekhawatiran mendalam di kaum pekerja mereka akan tergantikan oleh AI. Saat ini, sudah menjadi tumpuan beberapa perusahaan teknologi dunia dan juga mulai dilirik sebagai masa depan teknologi militer. Tak dapat dinafi kan, ada kemungkinan pengaruh AI akan lebih permanen di masa mendatang. Melansir Context.id, yang mengutip dari Fortune, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengatakan AI ini akan menghantam pasar tenaga kerja layaknya tsunami. Prediksinya, transformasi apik dari AI akan berdampak pada 60% pekerjaan di negara maju dan 40% pekerjaan di seluruh dunia dalam jangka waktu dua tahun ke depan.