Kementerian BUMN ramai diperbincangkan publik karena menjadi instansi pertama di Indonesia yang mencetuskan sistem kerja empat hari dalam sepekan. Dalam skema sistem kerja tersebut, pegawai Kementerian BUMN yang selama empat hari telah bekerja lebih dari 40 jam dapat mengambil jatah libur pada hari Jumat sehingga total libur menjadi tiga hari selain Sabtu dan Minggu. Deputi Bidang Manajemen SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan, saat ini lembaganya tengah melakukan sejumlah persiapan untuk menerapkan skema empat hari kerja. Dua hal yang perlu dimatangkan adalah regulasi dan kesiapan platform digital terkait sistem kerja.

”Dari segi regulasi sedang kita matangkan. Selain itu, secara sistem juga perlu dipersiapkan untuk kemudian dapat diselaraskan,” ujarnya. Gagasan penerapan sistem kerja empat hari seminggu muncul sebagai jalan tengah upaya meningkatkan produktivitas pegawai. Namun, di saat bersamaan, pegawai juga memiliki keseimbangan dalam menjalankan kehidupan dan pekerjaan (work-life balance). Apa yang dicanangkan Kementerian BUMN dalam dunia bisnis global lazim disebut pemampatan jam kerja (compressed work schedule). Skema kerja ini sudah lumrah diterapkan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di AS, Uni Eropa, Inggris, Kanada, Australia, hingga Jepang. Mengutip situs resmi Department of Commerce (DOC) AS, compressed work schedule merupakan jadwal kerja ketika seorang pegawai dapat menyelesaikan target kerja dua minggu dalam waktu kurang dari sepuluh hari.

Terdapat beberapa skema pemampatan waktu kerja. Umumnya terdapat dua skema yang diterapkan perusahaan-perusahaan di dunia, yakni skema 4/10 yang berarti 4 hari kerja dengan 10 jam kerja per hari, atau skema 9/80 yang berarti karyawan dituntut bekerja selama 9 hari dalam dua pekan untuk memenuhi 80 jam kerja. Sedikitnya ada 21 negara yang menjadi lokasi beroperasinya perusahaan yang mengimplementasikan sistem empat hari kerja sepekan. Belgia menjadi negara pertama di Uni Eropa yang membuat UU atuaanr bekerja empat hari dalam seminggu. Sejak Maret 2022, karyawan di Belgia berhak memutuskan untuk bekerja empat atau lima hari dalam sepekan, dengan konsekuensi jika memilih bekerja empat hari dalam sepekan, jam kerja harian akan bertambah untuk mengejar target mingguan. (Yoga)

Polri bersama KKP menggagalkan penyelundupan benih bening lobster di Kabupaten Bogor, Jabar, sebanyak 91.246 benih dan menangkap tiga tersangka. Penyelundupan masih marak pada saat pemerintah membuka keran ekspor benih bening lobster baru-baru ini. Kasubdit Penegakan Hukum Korps Perairan dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Kombes Donny Charles Go, dalam jumpa pers, Jumat (17/5) mengatakan, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara bersama Polres Bogor serta Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) menggerebek sebuah gudang berukuran 5 x 5 meter di Kabupaten Bogor pada 14 Mei lalu. Di sana, aparat menemukan aktivitas perikanan ilegal tanpa izin.

”Gudang ini ternyata merupakan packing house untuk menampung sementara benih bening lobster yang didapatkan dari para nelayan. Mereka mengemas benih bening lobster yang ada dalam bentuk kemasan sehingga bertahan hidup untuk didistribusikan ke daerah lain,” tutur Donny. Dalam penggerebekan itu, aparat menangkap tiga tersangka beserta barang bukti berupa 19 kotak berisi 91.246 benih bening. Dari pemeriksaan, benih tersebut berasal dari Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, dan beberapa lokasi lain.

Jenis benih bening lobster yang diamankan aparat adalah mutiara yang di pasaran harganya mencapai Rp 250.000 per ekor dan jenis pasir yang harganya mencapai Rp 200.000 per ekor. Jika ditotal, harga benih yang diamankan mencapai Rp 19 miliar. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menilai, kebijakan membuka keran ekspor benih bening lobster bukanlah solusi untuk pemanfaatan benih di Indonesia secara berkelanjutan. Sementara itu, tata kelola pemanfaatan dan pengawasan jalur pengiriman benih bening lobster yang lemah membuka lubang penyelundupan (Kompas, 10/5/2024). (Yoga)

Sektor-sektor yang berbasis pada pasar domestik diperkirakan dapat menjadi penopang penyaluran kredit perbankan pada 2024. Meski perbankan kini mulai lebih berhati-hati, penyaluran kredit akan tetap tumbuh dalam sasaran target 9-11 %. Penyalurankredit perbankan pada Maret 2024 tercatat Rp 7.245 triliun atau tumbuh 12,4 % secara tahunan. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 14,83 % secara tahunan, sedangkan nominal terbesar ada pada kredit modal kerja yang mencapai Rp 3.273,27 triliun atau tumbuh 12,3 % secara tahunan. Di sisi lain, likuiditas perbankan yang tecermin dari indikator alat likuid per noncore deposit (AL/NCD) dan alat likuid per dana pihak (AL/DPK) tetap solid, masing-masing sebesar 121,05 % dan 27,18 %. Selain itu, risiko kredit perbankan tetap terjaga rendah tecermin dari rasio nonperforming loan (NPL) sebesar 2,25 %.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengatakan, pertumbuhan kredit tersebut tidak lepas dari aktivitas ekonomi yang meningkat pada kuartal I-2024 dengan pertumbuhan ekonomi 5,11 % secara tahunan. Meningkatnya konsumsi masyarakat didorong oleh momentum Ramadhan dan aktivitas belanja terkait kegiatan pemilu. ”Kami melihat sektor-sektor berbasis pasar domestic yang sifatnya non-cyclical dan tidak sensitif terhadap suku bunga, seperti industri makanan dan minuman, sektor perdagangan, dan sektor-sektor jasa, seperti informasi dan komunikasi, serta transportasi dan akomodasi memiliki prospek untuk penyaluran kredit tahun ini,” katanya, Jumat (17/5). Selain itu, permintaan kredit juga akan didorong oleh aktivitas investasi dan produksi produk dari berbagai industri, seiring ekspektasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 yang diperkirakan 5,0-5,1 %. (Yoga)

Seorang pencari kerja, terlihat mencari informasi tentang lowongan pekerjaan dengan memindai kode QR yang tersedia dalam Mega Career Expo Jakarta di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, Jumat (17/5/2024). Bursa kerja seperti ini menjadi harapan bagi pencari kerja, walau persaingan diantara para pencari kerja sangat ketat karena banyaknya pencari kerja tak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang ada. (Yoga)

Para peserta operasi katarak gratis terlihat antre menunggu pengambilan obat di Rumah Sakit Tlogorejo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (17/5/2024). Operasi katarak yang dilakukan secara gratis ini untuk membantu warga lanjut usia dan kurang mampu sebagai  bagian dari layanan kesehatan mata. Katarak dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain usia, diabetes, trauma fisik, dan paparan sinar matahari secara langsung. (Yoga)

Pemkot Yogyakarta menggandeng Pemkab Bantul mengolah sampah yang belum tertangani di ibu kota DI Yogyakarta tersebut. Targetnya, 60 ton sampah dari Kota Yogyakarta dikirim ke fasilitas pengolahan di Bantul setiap hari. Kerja sama itu ditandatangani oleh kedua pihak di kantor Gubernur DIY, Kota Yogyakarta, Jumat (17/5). Hadir dalam penandatanganan itu Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo dan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih. Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X. Setelah penutupan TPA Piyungan pada 1 Mei 2024, Kota Yogyakarta mengalami kendala pengolahan sampah. Awalnya, TPA itu menampung sampah dari Kota Yogyakarta serta Kabupaten Bantul dan Sleman. Sejak TPA Piyungan ditutup karena penuh, tiga pemerintah kabupaten/kota harus mengelola sampahnya sendiri.

Kota Yogyakarta terbentur ketiadaan lahan dan padatnya penduduk sehingga tak memungkinkan membangun tempat pengolahan sampah berskala besar. Saat ini Kota Yogyakarta baru memiliki dua tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) yang telah beroperasi, yakni TPST Nitikan dan TPST Kranon. Satu TPST lagi masih dalam pembangunan, yakni TPST Karangmiri. Singgih mengatakan, dua TPST yang telah beroperasi itu baru bisa mengolah total 100 ton sampah per hari. Padahal, produksi sampah Kota Yogyakarta mencapai 200 ton sampah per hari. Sisa sampah itu kemudian diolah melalui kerja sama dengan pihak swasta dan Pemkab Bantul. ”Kerja sama dengan Bantul sebetulnya sudah dimulai sejak pertengahan  April lalu. Saat ini kami mengirim 30 ton sampah setiap hari untuk diolah di Bantul. Jadi, modelnya Kota Yogyakarta membeli jasa (pengolahan sampah),” ujar Singgih. (Yoga)

Keputusan PSSI menaikkan harga tiket laga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Irak dan Filipina, menuai polemik. Sejumlah kelompok suporter menolak keras kenaikan harga tiket yang mencapai 250 % itu. Namun, kenaikan harga yang sangat signifikan itu tidak sampai mengurangi animo suporter. Rata-rata kenaikan harga tiket untuk laga Indonesia versus Irak (pada 6 Juni) dan melawan Filipina (11 Juni) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sebesar 100 %. Kenaikan tiket pada sejumlah kategori bahkan hingga dua setengah kali lipat. Sebagai contoh, pada laga Indonesia melawan Vietnam dalam ajang yang sama pada 21 Maret 2024, harga tiket kategori upper garuda adalah Rp 100.000 per lembar. Untuk laga melawan Irak dan Filipina, harganya melonjak menjadi Rp 250.000. Upper garuda merupakan tiket timnas dengan kategori termurah.

”Alasan prestasi timnas yang membuat PSSI menaikkan harga tiket ini menunjukkan penggunaan semangat suporter yang sedang tinggi untuk mendapatkan cuan (keuntungan). PSSI tahu betul, bagi pencinta sepak bola, khususnya timnas, harga berapa pun kemungkinan akan dibeli,” tutur Ketua Umum Paguyuban Suporter Timnas Indonesia (PSTI) Ignatius Indro, melalui keterangan tertulis, Kamis (16/5). Euforia publik terhadap kiprah timnas Indonesia memang sedang tinggi-tingginya. Kondisi itu tidak lepas dari prestasi Indonesia di Piala Asia U-23 yang mampu menembus semifinal. Kualitas permainan Indonesia di bawah asuhan Pelatih Shin Tae-yong juga dinilai meningkat dan enak ditonton. Tren positif

Menyikapi polemik itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi menjelaskan, keuntungan dari kenaikan harga tiket akan dipergunakan untuk membiayai kepentingan atau kebutuhan timnas Indonesia. ”Kami yakin teman-teman suporter tidak akan mempermasalahkan harganya karena mereka juga paham bahwa timnas butuh dukungan yang kuat. Timnas juga pasti akan memberikan yang terbaik di lapangan untuk kemajuan sepak bola Indonesia,” kata Yunus. Meskipun harga tiket timnas meroket, euforia publik tak berkurang. PSSI mengklaim sebanyak 50.000 lembar tiket telah terjual. Jumlah tersebut hampir mendekati total kapasitas Stadion Utama GBK yang mencapai 78.000 tempat duduk. (Yoga)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mengantongi izin perpanjangan operasi hingga 2025. Selanjutnya, emiten tambang dan pengolahan nikel ini bisa mendapatkan izin operasi 10 tahun lagi atau hingga 2045, dengan syarat menyelesaikan pembangunan smelter. Artinya, total perpanjangan izin operasi Vale mencapai 20 tahun. Bisa dibilang 10 tahun pertama perpanjangan operasi tersebut menjadi masa krusial bagi Vale Indonesia. Masa konsesi Vale Indonesia berakhir pada Desember 2025.

Pemerintah telah memberi izin perpanjangan operasi seiring pelepasan saham Vale Indonesia melalui mekanisme divestasi. Mayoritas saham vale Indonesia kini dipeganng oleh pemerintah melalui MIND ID. Perpanjangan operasi itu dalam bentuk lisensi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), bukan lagi kontrak karya. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara Irwandy Arif mengatakan, IUPK yang diberikan kepada Vale Indonesia tertuang mengenai komitmen penyelesaian smelter. (Yetede)

Komisi X DPR RI menilai biaya kuliah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjangkau bagi generasi muda penting untuk  mewujudkan visi Indonesia Emas pada 2045 mendatang. Indonesia yang telah menerapkan mandatory spending sebesar 20% dari APBN untuk anggaran pendidikan seharusnya tidak membuat biaya pendidikan tinggi semakin mengalami peningkatan, seperti yang telah terjadi beberapa waktu terakhir. "Meskipun pendidikan tinggi bersifat tersier, namun saat ini urgen  dibutuhkan, mengingat Indonesia mempunyai target mewujudkan Indonesia Emas di 2045," kata Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. 

Ia mengatakan pada tahun ini sebesar Rp 665 triliun darii APBN dialokasikan untuk membiayai sektor pendidikan Tanah AIr. "Maka agak aneh ketika komponen biaya pendidikan dari peserta didik kian meroket, padahal alokasi anggaran pandidikan dari APBN juga relatif besar," katanya. Untuk ikut mengatasi persoalan kenaikan UKT, kata dia, Komisi X membentuk Panja Pembiayaan Pendidikan. Panja tersebut diharapkan mampu memastikan biaya pendidikan di Indonesia terjangkau bagi masyarakat. Panja Pembiayaan pendidikan, lanjutnya, merupakan salah satu bentuk fungsi pengawasan DPR terhadap pengelolaan anggaran pendidikan oleh pemerintah. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memastikan keberangkatan angkutan udara haji melalui Bandara Adi Sumarno, Solo, Jawa Tengah, memenuhi aspek keamanan dan keselamatan penerbangan melalui monitoring dan ramp check di lapangan. Kepala kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya Rizal mengatakan pihaknya menurunkan inspektur angkutan udara dan memastikan  protokol keselamatan dan keamanan penerbangan dipatuhi dengan  ketat oleh semua pihak terkait, terutama maskapai dan penyelenggara bandar udara. "Sebelum angkutan haji dimulai, kami telah mengirimkan inspektur angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat untuk memastikan aspek keselamatan dan keamanan telah terpenuhi serta memantau kelancaran  jadwal penerbangan, pelayanan dan kesiapan operasional pesawat selama periode angkutan haji ini," ungkap Rizal. (Yetede)