Pengembangan sains dan ilmu pengetahuan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah. Selain itu, perlu dukungan desain pendanaan riset yang berkelanjutan. Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Daniel Murdiyarso mengemukakan, upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara berpendapatan tertinggi di dunia tidak bisa dilakukan melalui ekonomi yang berbasis sumber daya alam. Ekonomi Indonesia harus bertumpu pada produk hasil sains dan pengetahuan. ”Sains tidak bisa jalan sendiri sehingga perlu diarahkan secara spesifik. Apabila tujuannya menuju pembangunan jangka panjang 2045, sains perlu guidance (pedoman), governance (tata kelola), dan budget (pembiayaan),” ujarnya dalam diskusi media terkait peta jalan sains menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin (20/5).

Menurut Daniel, komitmen dan keberpihakan pemerintah terhadap ekosistem riset sangat penting dalam pengembangan sains ataupun iptek di Indonesia. Komitmen inilah yang menjamin kegiatan riset dapat berjalan secara berkelanjutan. ”Tanpa penggerak, sulit membangun ekosistem riset dan inovasi yang bisa mengatasi berbagai persoalan. Membangun ekosistem riset semakin sulit kalau tidak ada desain pendanaan riset yang berkelanjutan,” ujarnya. Saat ini, semua kegiatan riset di Indonesia difasilitasi oleh BRIN. Pada 2023, BRIN memiliki anggaran Rp 6,38 triliun. Dari jumlah tersebut, 64 % atau Rp 4,05 triliun digunakan untuk kegiatan operasional, seperti gaji pegawai dan langganan jurnal. Sisanya, yakni anggaran riset, sebesar 36 % atau Rp 2,3 triliun ditujukan untuk keperluan teknis, seperti pendanaan riset dan inovasi serta penyediaan infrastruktur. Infrastruktur yang telah disediakan di antaranya Laboratorium Terpadu Riset Oseanografi (Laterio), kapal riset penjelajah samudra, laboratorium genomik, dan laboratorium bioproduk terintegrasi (integrated laboratory of bioproduct/iLab). (Yoga)

Menjawab sulitnya Gen Z mencari kerja di sektor formal, pemerintah berdalih ada ketidaksesuaian kompetensi angkatan kerja baru dengan pasar kerja. Faktor lainnya adalah digitalisasi, tekanan ekonomi, gelombang PHK di industri manufaktur, hingga perubahan regulasi ketenagakerjaan. Menurut Menaker Ida Fauziyah, Senin (20/5) di Jakarta, pemerintah berusaha mendorong agar masalah miss match kompetensi lulusan SMA / Kejuruan dan perguruan tinggi dengan pasar kerja lekas teratasi. Salah satu solusi yang sudah ada, yaitu melakukan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasional berorientasi dengan pasar kerja.

”Payung hukumnya adalah Perpres No 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Lewat Perpres ini, Kadin kami libatkan,” kata Ida seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Gen Z dengan usia 18-24 tahun yang menganggur adalah mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah. Praktisi SDM, Samuel Ray, berpendapat, porsi penyerapan tenaga kerja di sektor formal yang cenderung naik dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya digitalisasi, tekanan ekonomi, gelombang PHK di industri manufaktur, hingga perubahan regulasi ketenagakerjaan.

Profesi-profesi baru, seperti ojek daring, creator konten, dan live streamer, muncul karena pesatnya perkembangan teknologi. ”Belakangan, lowongan karyawan tetap memang terbatas. Tren untuk membuat program management trainee seperti sepuluh tahun silam sudah tidak lagi jadi prioritas bagi korporat karena ongkos tinggi. Banyak korporat beralih mengambil program permagangan, yang mana program-program ini juga sudah difasilitasi oleh pemerintah di antaranya lewat kebijakan Kampus Merdeka,” ujarnya. (Yoga)

Seoarang pemuda terlihat sedang menenun, ia merupakan pekerja pada salah satu usaha kerajinan tenun di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kebupaten Jepara, Jawa Tengah, Senin (20/5/2024). Sebagian perajin masih mempertahankan tradisi menenun di tengah gempuran beragam produk impor yang sangat berdampak pada usaha mereka. Mereka menyelesaikan satu helai kain dalam beberapa hari dan menjualnya dengan harga jual Rp 300.000 hingga Rp 2 juta. (Yoga)

Nelayan di Pulau Rempang, Batam, Kepri, menggelar spanduk dengan belasan sampan di laut untuk berkampanye menolak relokasi. Pemerintah berencana menggusur lebih kurang 961 keluarga terkait Proyek Hujan deras yang mengguyur sejak pagi tak menghalangi puluhan nelayan mendayung belasan sampan di perairan Pulau Rempang, Senin (20/5). Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang berisi penolakan relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dimana Pemerintah berencana menggusur 961 keluarga terkait proyek tersebut.  Salah satu nelayan, Ares (57) mengatakan, pemerintah harus mendengar suara masyarakat pesisir. Hidup warga Rempang yang mayoritas nelayan amat bergantung pada kelestarian kawasan pesisir dan laut.

”Pemerintah bilang PSN buat menyejahterakan,tetapi buat nelayan itu musibah. Kalau laut tercemar, hidup kami bagaimana? Tak ada yang bisa kami kerjakan lagi. Itu sama saja dengan membunuh kami,” tuturnya. Nelayan tradisional di Rempang mayoritas menggunakan sampan dayung dan hanya melaut lebih kurang 3 km dari bibir pantai. Meskipun hanya nelayan kecil, menurut Sri Mariyani (50), salah satu warga di Rempang, hidup mereka tidak pernah kekurangan. ”Dulu hidup kami damai. Bisa cari makan di laut dengan tenang dan bisa berkebun tanpa waswas. Makanan selalu ada dan cukup,” ujarnya. Sri menuturkan, hidup mereka berubah penuh kekhawatiran sejak pemerintah menyatakan akan menggusur lima kampung untuk PSN Rempang Eco City. Kelima kampung itu adalah Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. ”Sekarang ibu-ibu merasa ketakutan direlokasi. Kalau digusur dari kampung, nanti suami kami yang kerjanya nelayan payah cari makan,” ucapnya. (Yoga)

Presiden RI Jokowi menyatakan persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dalam pengolahan air yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden mengungkapkan bahwa 72% permukaan bumi tertutup dan hanya 1% yang bisa diakses sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Kekhawatiran ini akan berdampak pada pertanian. "Di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia di prediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan.

No water no life, no growth," kata Jokowi. Presiden berharap dengan diadakannya Forum Air Sedunia ini dapat memperkuat komitmen  kolaborasi antar negara dalam mengatasi masalah terkait air. "Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan  secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat  komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Let's preserve our water today for shared prosperity tomorrow," jelasnya(Yetede)

Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria  dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan  dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)

“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”. Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang. Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN. Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan. Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability. Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional. Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. 

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan. Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah meminta Starlink, salah satu lini bisnis SpaceX, untuk membuka kantor di Indonesia, untuk perlindungan data pribadi, layanan konsumen, serta penerimaan negara. ”Kalau pusat operasional jaringan (network operation center/NOC)-nya tidak ada di sini, Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi daring dan pornografi. Saya tidak mau mereka over the top dan tidak ada tanggung jawabnya ke kita. Ini berbahaya karena ada risiko data kita diambil,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di sela konferensi pers dalam rangkaian Forum Air Sedunia Ke-10 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5). Budi Arie menegaskan, keberadaan NOC di Indonesia membuat UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku bagi Starlink.

Tak ada keistimewaan bagi Starlink karena pemerintah juga mewajibkan perusahaan itu membayar pajak, seperti PPh dan PPN. NOC di Indonesia juga krusial bagi pelayanan konsumen. Starlink, lanjut Budi Arie, telah mengantongi izin stasiun radio (ISR) dan memenuhi uji laik operasi (ULO). Saat ditanya terkait tenggat bagi Starlink membuka kantor di Indonesia, dia menjawab akan mengevaluasi secara berkala. Dia juga mempertimbangkan layanan Starlink yang tidak berbasis kabel penting untuk memberikan akses internet bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah kepulauan. Pada Minggu, pukul 16.45 Wita, CEO SpaceX Elon Musk hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar.

Mengenakan kemeja batik berwarna hijau dan berkalung ronce bunga kamboja, dia didampingi Budi Arie serta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menyaksikan uji coba layanan Starlink di puskesmas tersebut. Saat uji coba berlangsung, sambungan konferensi video dengan puskesmas pembantu di Klungkung, Bali, tersendat setidaknya dua kali. Elon mengatakan, penyediaan jaringan komunikasi dapat menyelamatkan nyawa, khususnya di klinik-klinik yang berada di area terpencil. ”Konektivitas internet dapat menjadi life changer, bahkan life saver,” ujarnya. Berdasarkan laman resmi Starlink, biaya langganan layanan internet untuk area tempat tinggal dipatok Rp 750.000 per bulan dan pemasangan perangkat keras senilai Rp 7,8 juta. Bagi pelaku bisnis, Starlink menawarkan layanan internet dengan tarif langganan Rp 1,1 juta per bulan dan jasa pemasangan Rp 7,8 juta. (Yoga)