Nelayan di Pulau Rempang, Batam, Kepri, menggelar spanduk dengan belasan sampan di laut untuk berkampanye menolak relokasi. Pemerintah berencana menggusur lebih kurang 961 keluarga terkait Proyek Hujan deras yang mengguyur sejak pagi tak menghalangi puluhan nelayan mendayung belasan sampan di perairan Pulau Rempang, Senin (20/5). Mereka membentangkan sejumlah spanduk yang berisi penolakan relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dimana Pemerintah berencana menggusur 961 keluarga terkait proyek tersebut.  Salah satu nelayan, Ares (57) mengatakan, pemerintah harus mendengar suara masyarakat pesisir. Hidup warga Rempang yang mayoritas nelayan amat bergantung pada kelestarian kawasan pesisir dan laut.

”Pemerintah bilang PSN buat menyejahterakan,tetapi buat nelayan itu musibah. Kalau laut tercemar, hidup kami bagaimana? Tak ada yang bisa kami kerjakan lagi. Itu sama saja dengan membunuh kami,” tuturnya. Nelayan tradisional di Rempang mayoritas menggunakan sampan dayung dan hanya melaut lebih kurang 3 km dari bibir pantai. Meskipun hanya nelayan kecil, menurut Sri Mariyani (50), salah satu warga di Rempang, hidup mereka tidak pernah kekurangan. ”Dulu hidup kami damai. Bisa cari makan di laut dengan tenang dan bisa berkebun tanpa waswas. Makanan selalu ada dan cukup,” ujarnya. Sri menuturkan, hidup mereka berubah penuh kekhawatiran sejak pemerintah menyatakan akan menggusur lima kampung untuk PSN Rempang Eco City. Kelima kampung itu adalah Pasir Panjang, Belongkeng, Pasir Merah, Sembulang Tanjung, dan Sembulang Hulu. ”Sekarang ibu-ibu merasa ketakutan direlokasi. Kalau digusur dari kampung, nanti suami kami yang kerjanya nelayan payah cari makan,” ucapnya. (Yoga)

Presiden RI Jokowi menyatakan persoalan air dan sanitasi akan semakin berat di masa mendatang. Untuk itu dibutuhkan komitmen bersama dalam pengolahan air yang inklusif dan berkelanjutan. Presiden mengungkapkan bahwa 72% permukaan bumi tertutup dan hanya 1% yang bisa diakses sebagai air minum dan keperluan sanitasi. Kekhawatiran ini akan berdampak pada pertanian. "Di tahun 2050, 500 juta petani kecil sebagai penyumbang 80% pangan dunia di prediksi paling rentan mengalami kekeringan. Tanpa air tidak ada makanan, tidak ada perdamaian, tidak ada kehidupan.

No water no life, no growth," kata Jokowi. Presiden berharap dengan diadakannya Forum Air Sedunia ini dapat memperkuat komitmen  kolaborasi antar negara dalam mengatasi masalah terkait air. "Indonesia berharap dunia dapat saling bergandengan tangan  secara berkesinambungan untuk dapat memperkuat  komitmen kolaborasi dalam mengatasi tantangan global terkait air. Let's preserve our water today for shared prosperity tomorrow," jelasnya(Yetede)

Seluruh elemen perlu bersinergi guna mewujudkan ketahanan air secara global untuk kelanjutan peradaban manusia dan kelestarian alam. Sinergitas itu mulai dari persoalan administrasi, pendanaan hingga kebijakan politik mengingat air memiliki peran amat penting bagi kehidupan manusia. Terkait administrasi, menurut Menteri Agraria  dan tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pihaknya terus mengintegrasikan  dalam pengaturan administrasi tanah air dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi serta kelestarian alam.

"Ini juga sesuatu yang harus kita terus bicarakan, mengintegrasikan semua elemen yang terlibat dalam pengaturan adminstrasi tanah dan air. Jadi bicara tanah air itu tidak terlepas dari satu sama lain, oleh karena itu Kementerian ATR/BPN tentu punya kepentingan juga untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodasi berbagai kepentingan dan kebutuhan,"ujar AHY. AHY mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan semua pihak dalam meyakinkan dan mempersiapkan lahan untuk infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sebagainya. (Yetede)

“Sustainable development is a fundamental break that’s going to reshuffle the entire deck. There are companies today that are going to dominate in the future simply because they understand that.”. Kalimat yang dilontarkan Francois Henri Pinault, pengusaha Prancis, sekaligus Presdir Artemis Group ini seakan mengingatkan bahwa sangat tidak bijak jika saat ini perusahaan-perusahaan besar lebih terfokus melanjutkan status quo demi keuntungan semata, ketimbang melakukan perubahan bermanfaat bagi semua orang. Hal itu pula yang menjadi dasar ketika BUMN dihadapkan pada gagasan baru untuk memajukan perannya dalam mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Terkait peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional, perusahaan berpelat merah tidak hanya dituntut menghasilkan keuntungan saja, tetapi juga harus berdedikasi serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. 

Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BUMN pun sadar dan berkomitmen terus memperkuat kontribusi BUMN dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tak hanya memastikan efektivitas peran Dewan Komisaris dan Direksi dalam meningkatkan keterbukaan dan tranparansi sebagai wujud responsible business conduct. Tetapi juga menempatkan peran penting shareholder dan stakeholder dalam keberlanjutan usaha BUMN. Komitmen ini sejalan dengan revisi OECD SOE Corporate Governance Guidelines mengenai akan ada penambahan satu chapter baru terkait sustainability yang menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan BUMN.

Berbagai langkah juga dilakukan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi keberlanjutan sehingga sebagai entitas bisnis, BUMN terus berperilaku etis dan benar-benar memprioritaskan ekonomi keberlanjutan demi menjadi pemimpin pasar di masa depan. Kementerian BUMN telah menerbitkan Roadmap BUMN Hijau yang memuat strategi dan target BUMN mencapai emisi nol bersih. Hal itu pararel dengan Roadmap BUMN yang mengusung strategi pertumbuhan berkelanjutan dan inklusif hingga 2034, dengan dua pilar prinsip strategi utama terkait sustainability. Pertama, menekankan Ekonomi Hijau sehingga BUMN dapat menciptakan pusat industri electronic vehicle dan battery di kawasan regional serta menjadi pelopor dalam program transisi energi nasional. Kedua, menjadi pemimpin inklusi sosial melalui ekosistem ultramikro terkemuka di dunia dan digitalisasi UMKM. 

Sementara, untuk menguatkan sinergi dan kolaborasi antara BUMN dalam mencapai tujuan keberlanjutan, antar-BUMN ditekankan melakukan kerja sama dalam mengembangkan dan menerapkan solusi inovatif dalam mengatasi tantangan keberlanjutan. Sangat jelas untuk merealisasikan peta jalan economy sustainability, BUMN mesti bebenah diri dan terus melakukan transformasi perbaikan, baik dari aspek tata kelola, manajemen risiko, maupun strategi bisnis. Ini kunci agar BUMN dapat terus tumbuh dengan tetap mengedepankan sustainability yang menjadi dasar pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Meskipun telah meluncurkan layanannya di Bali dan Maluku, pemerintah meminta Starlink, salah satu lini bisnis SpaceX, untuk membuka kantor di Indonesia, untuk perlindungan data pribadi, layanan konsumen, serta penerimaan negara. ”Kalau pusat operasional jaringan (network operation center/NOC)-nya tidak ada di sini, Starlink bisa dimanfaatkan untuk main judi daring dan pornografi. Saya tidak mau mereka over the top dan tidak ada tanggung jawabnya ke kita. Ini berbahaya karena ada risiko data kita diambil,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi di sela konferensi pers dalam rangkaian Forum Air Sedunia Ke-10 yang diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, Minggu (19/5). Budi Arie menegaskan, keberadaan NOC di Indonesia membuat UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berlaku bagi Starlink.

Tak ada keistimewaan bagi Starlink karena pemerintah juga mewajibkan perusahaan itu membayar pajak, seperti PPh dan PPN. NOC di Indonesia juga krusial bagi pelayanan konsumen. Starlink, lanjut Budi Arie, telah mengantongi izin stasiun radio (ISR) dan memenuhi uji laik operasi (ULO). Saat ditanya terkait tenggat bagi Starlink membuka kantor di Indonesia, dia menjawab akan mengevaluasi secara berkala. Dia juga mempertimbangkan layanan Starlink yang tidak berbasis kabel penting untuk memberikan akses internet bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, serta wilayah kepulauan. Pada Minggu, pukul 16.45 Wita, CEO SpaceX Elon Musk hadir di Puskesmas Pembantu Sumerta Kelod, Denpasar.

Mengenakan kemeja batik berwarna hijau dan berkalung ronce bunga kamboja, dia didampingi Budi Arie serta Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk menyaksikan uji coba layanan Starlink di puskesmas tersebut. Saat uji coba berlangsung, sambungan konferensi video dengan puskesmas pembantu di Klungkung, Bali, tersendat setidaknya dua kali. Elon mengatakan, penyediaan jaringan komunikasi dapat menyelamatkan nyawa, khususnya di klinik-klinik yang berada di area terpencil. ”Konektivitas internet dapat menjadi life changer, bahkan life saver,” ujarnya. Berdasarkan laman resmi Starlink, biaya langganan layanan internet untuk area tempat tinggal dipatok Rp 750.000 per bulan dan pemasangan perangkat keras senilai Rp 7,8 juta. Bagi pelaku bisnis, Starlink menawarkan layanan internet dengan tarif langganan Rp 1,1 juta per bulan dan jasa pemasangan Rp 7,8 juta. (Yoga)

Penutupan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar, pada 30 April 2024 menyebabkan ratusan pegawai kehilangan pekerjaan. Tumbangnya Bata menjadi contoh terkini dari industri padat karya yang mengurangi penciptaan lapangan kerja di sektor formal. Padahal, semakin banyak orang bekerja di sektor formal, semakin banyak pula keluarga yang memiliki kepastian pendapatan sehingga daya beli masyarakat lebih terjamin. Selain itu, pekerja di sektor formal lebih mampu berpartisipasi membayar pajak. Dari perhitungan tim Kompas. rata-rata pertumbuhan PDB di sektor padat modal menunjukkan kenaikan tajam. Sektor informasi dan komunikasi, tumbuh 459 % pada 2007-2022. Juga sektor transportasi dan pergudangan yang kenaikannya 132 %. Total, kenaikan kontribusi sektor padat modal pada 2022 mencapai Rp 3.389 triliun dibandingkan tahun 2017, sedangkan di sektor padat karya hanya Rp 2.092 triliun.

Meski demikian, kemampuan sektor padat karya dalam menyerap pekerja formal lebih tinggi. Selama 2007 hingga 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor padat karya mencapai 21,6 juta pekerja, dibandingkan dengan sektor padat modal yang hanya 13,7 juta pekerja. Fenomena pergeseran dari padat karya ke padat modal terlihat pada sektor transportasi dan pergudangan. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui, Indonesia menerima investasi besar,tetapi tidak dibarengi penciptaan lapangan kerja. ”Atas dasar itu, kami meminta kepada para pengusaha, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang, tolong itu diprioritaskan. Sekalipun tidak efisien karena sudah pakai teknologi yang tinggi,” kata Bahlil di Jakarta, Senin (29/4).

”Negara lain yang juga butuh padat karya menawarkan insentif yang kompetitif, seperti harga tanah murah, tanpa demo, biaya listrik dan bahan baku terjangkau, harga pokok produksinya kompetitif dibandingk kita,” kata Bahlil. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad, Viktor Pirmana, mengatakan, ”Beberapa sektor terbesar kita, seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan, lebih rendah pertumbuhannya ketimbang sektor lain yang lebih padat modal seperti tambang dan jasa. Ketika pertumbuhannya rendah, otomatis penciptaan lapangan kerjanya lebih lambat. Terlebih, di sektor padat modal, kebutuhan tenaga kerjanya relatif spesifik,” kata Viktor. Menurut dia, investasi yang masuk ke Indonesia beberapa tahun terakhir lebih banyak berbentuk investasi padat modal yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja. Jaman berubah, artinya harus kita ucapkan selamat tinggal pada era padat karya yang telah berakhir. (Yoga)

Hasil olah data Survei Angkatan Kerja Nasional BPS Agustus 2022 oleh Tim Jurnalisme Data Kompas menunjukkan, peluang lulusan perguruan tinggi berhasil mendapat pekerjaan di sektor formal sebesar 47,2 persen dari total lulusan perguruan tinggi, turun dibanding tahun 2017 yang mencapai 55,5 %. Penurunan ini tak hanya berlaku di jenjang pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, pada 2022, jumlah lulusan dari semua jenjang pendidikan selama periode September 2021 hingga Agustus 2022 mencapai 7,1 juta orang. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % di antaranya yang diterima bekerja di sektor formal, yang terdiri dari lulusan perguruan tinggi 525.481 orang (54,3 %), SMA/sederajat 413.142 orang (42,7 %), dan SD/SMP 29.183 orang (3 %).

Pada 2017, dari 5,8 juta orang yang lulus selama September 2016 hingga Agustus 2017 dari semua jenjang pendidikan, sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai/buruh di sektor formal, yang berasal dari kelompok lulusan perguruan tinggi (54,4 %), SMA/sederajat (41,9 %), dan SD/SMP (3,7 %). Di kelompok perguruan tinggi, jurusan kependidikan dan keguruan adalah jurusan yang paling banyak mengantarkan lulusannya menjadi pegawai, yakni 65 % (tahun 2022) dan 72,5 % (2017). Jurusan ini juga menghasilkan lulusan terbanyak, yakni 441.660 orang (2022). Meski begitu, gaji awal para pencari kerja fresh graduate untuk jurusan pendidikan dan keguruan di bawah rata-rata lulusan jurusan lain, yakni Rp 1,4 juta per bulan pada tahun 2022. Adapun rata-rata semua jurusan Rp 3,3 juta per bulan.

Lima bulan sebelum lulus sarjana, Resy Aprianty (24) sudah ditawari mengajar di SMA Negeri 1 Sukabumi untuk mengisi kekosongan posisi guru Matematika. Teman-teman seangkatan dan sejurusan Resy juga sudah bekerja. Paling lama, setahun setelah lulus mereka sudah mendapat pekerjaan. Terjadinya penurunan penyerapan di sektor formal juga diiringi dengan bertambahnya durasi mendapat pekerjaan. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, danTeknologi Kemendikbudristek Abdul Haris mengatakan, lulusan dari jurusan yang spesifik relatif lebih cepat terserap, namun latar belakang jurusan sebenarnya bukanlah faktor utama seseorang diterima bekerja, melainkan lebih pada kecakapan kerja. Faktor lain yang berpengaruh adalah dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Haris mengakui, fakta bahwa 80 % mahasiswa di Indonesia bekerja tidak sesuai jurusan kuliahnya. (Yoga)

Ukraina memerlakukan aturan baru wajib militer pada Sabtu (18/5). Tunjangan rumah dan mobil diberikan kepada mereka yang terkena wamil. Aturan itu tidak hanya memperluas cakupan wamil. Regulasi itu juga mengatur aneka manfaat kepada warga yang menjalani wamil. Kyiv akan memberikan tunjangan rumah, kendaraan, dan uang tunai bagi yang menjalani wamil. Sehari sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy meneken Perpres soal kriteria baru wamil. Kini, para narapidana bisa jadi tentara. Perpres itu juga menaikkan sanksi bagi penghindar wamil. Selain itu, usia minimal wamil diturunkan dari 27 tahun ke 25 tahun. Sementara usia maksimum tetap 60 tahun. Aturan itu diberlakukan di tengah kesulitan Ukraina menambah prajurit.

Di Uni Eropa saja, ada 768.000 pria Ukraina yang masuk kriteria wamil. Banyak warga Ukraina lari ke luar negeri menghindari wamil. Sebagian tewas dalam pelarian. Media Ukraina, The Kyiv Independent, menyebut setiap prajurit di garis depan dan di medan perang mendapat 2.700 USD per bulan. Sementara prajurit di lapis kedua dari garis depan mendapat tunjangan 812 USD per bulan, tapi tidak ada tunjangan apa pun bagi prajurit yang tidak berdinas di zona tempur. Mereka hanya mendapatkan gaji bulanan. Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut, gaji tentara bisa 541 USD per bulan. Sebagai pembanding, gaji rata-rata pekerja Ukraina hanya 400 USD per bulan. Ukraina adalah salah satu negara termiskin di Eropa. Diperkirakan butuh 4 miliar USD untuk membayar bonus tersebut. (Yoga)