Belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang dirumuskan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih cukup royal. Bagaimana tidak, batas atas hitung-hitungan otoritas fiskal itu menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Dalam rencana awal, alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi mencapai Rp496,9 triliun—Rp513 triliun, sedangkan 2020 hanya Rp498 triliun. Faktanya, tekanan ekonomi pada 2020 sangat berat lantaran Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyeret ekonomi ke jurang resesi. Sementara itu, meski 2025 masih dibayangi risiko akibat tingginya suku bunga acuan dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah optimistis mampu mengelola situasi itu lebih baik. Dengan demikian, ada sedikit ketidaklinieran antara optimisme perihal mitigasi kondisi ekonomi dari gejolak global dengan alokasi perlinsos yang sangat royal. Menariknya, pengalokasian dana perlinsos belum mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru. Padahal, APBN 2025 akan dijalankan oleh rezim yang mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Inilah kemudian yang melahirkan polemik. Membaca rumusan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan baru melakukan perubahan APBN dalam rangka mengakomodasi aneka program populis yang dicanangkan. Dalam kaitan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan alokasi perlinsos itu disesuaikan dengan fokus jangka pendek yang mencakup tiga faktor. Ketiganya yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being, dan konvergensi antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut perlinsos ke depan diarahkan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menambahkan perlinsos dalam APBN 2025 memang diarahkan untuk memacu pengentasan kemiskinan. Ferry mengatakan, pemerintah masih membuka ruang negosiasi lantaran pembahasan APBN 2025 masih tahap awal. "Proses pembahasan penyusunan APBN 2025 dengan DPR masih akan berlanjut hingga ditetapkannya Undang-Undang APBN 2025," katanya. 

Tak bisa dimungkiri, perlinsos memang memiliki taji yang cukup signifikan untuk memproteksi daya beli sehingga konsumsi yang menjadi mesin pendorong ekonomi tetap solid. Misalnya tatkala harga minyak mentah mengalami kenaikan, perlinsos mengambil peran baik melalui bantuan sosial maupun subsidi energi sehingga ketahanan konsumsi terjaga. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang juga patut dicermati. Pertama, belum diakomodasinya program sosial pemerintahan baru berisiko memunculkan polemik. Sebab bukan tidak mungkin rezim baru mengubah APBN. Kedua, defisit fiskal yang berisiko lebar. Gemuknya alokasi perlinsos berisiko menambah beban fiskal. JIka tak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan, pembengkakan belanja itu akan membuka defisit makin lebar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan postur sementara perlinsos membuka peluang dilakukannya perubahan APBN sangat besar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah perlu mengevaluasi fokus perlinsos, termasuk akurasi data penerima.

Industri otomotif kian tertekan. Permintaan di pasar domestik masih terus tertekan selama 4 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, permintaan di beberapa negara tujuan ekspor juga belum pulih akibat melemahnya perekonomian global. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo diketahui penjualan mobil domestik secara wholesales pada periode Januari—April 2024 mencapai 263.706 unit turun 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 341.582 unit.Sementara itu, penjualan secara ritel selama 4 bulan pertama tahun ini mencapai 289.551 unit turun 14,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 339.954 unit. Khusus pada April, total penjualan mobil secara wholesales mencapai 48.637 unit, turun 34,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 74.724 unit. Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh sejumlah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor diikuti dengan makin ketatnya persyaratan pemberian kredit turut menurunkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan dapat menjadi momentum kenaikan penjualan sektor otomotif ternyata tidak terlalu berpengaruh. Dalam kondisi ekonomi yang belum pulih pascapandemi Covid-19, masyarakat tampaknya lebih selektif untuk menggunakan uang. Akibatnya, konsumsi pun terbatas untuk kebutuhan pokok. 

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, misalnya, pada periode April 2024 mengekspor Traga sebanyak 152 unit turun 12,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 174 unit. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan rencana perusahaan sebanyak 500 unit. Selain karena rendahnya permintaan, tersendatnya penjualan ke beberapa negara seperti Filipina, India, dan Paraguay karena menurunnya aktivitas ekspor bertepatan dengan momentum Lebaran. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, peranan sektor otomotif dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investasi cukup signifikan. Dukungan pemerintah dalam membuka pasar baru tentunya sangat diharapkan. Di sisi lain, langkah selektif lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit guna mengantisipasi masalah yang ditimbulkan tentunya perlu didukung, meski demikian diharapkan ada strategi khusus untuk mengatasi rendahnya permintaan akibat ketatnya regulasi.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan pembangunan relokasi rumah warga atau korban bencana banjir lahar dingin yang melanda wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatra Barat. Dalam kunjungannya ke lokasi terdampak bencana di Agam Selasa (21/5), Kepala negara mengungkapkan bahwa ada sebanyak 625 unit rumah yang rusak akibat bencana banjir lahar dingin, dan 159 unit rumah di antaranya mengalami rusak berat. “Untuk rumah korban yang rusak berat dan juga rumah yang ada di pinggiran sungai aliran lahar dingin itu, yakni 159 unit rumah, harus direlokasi segera. 

Kementerian PUPR agar segera bekerja untuk pembangunan relokasi itu,” katanya di Kabupaten Agam, Selasa (21/5). Namun, Presiden menegaskan bahwa sebelum Kementerian PUPR memulai pembangunan rumah relokasi warga atau korban bencana alam itu, perlu bagi pemerintah daerah untuk memastikan tanah yang akan dibangun sebagai tempat relokasi. Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) Suharyanto telah meminta kepada warga yang terdampak bencana banjir lahar dingin di wilayah Kabupaten Agam agar bersedia untuk direlokasi. Dia mengungkapkan bahwa bagi warga yang nantinya akan direlokasi, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan membangunkan rumah pada tempat yang aman, sekaligus menyediakan lahannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terkait dalil pergeseran puluhan ribu suara ke Partai Garuda di enam daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat. Hal itu disampaikan Ketua MK Suhartoyo dalam sidang putusan dismissal sengketa hasil Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 perkara nomor 100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Selasa (21/5). “Dalam eksepsi, satu, menolak eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah; dua, mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan permohonan pemohon kabur. Dalam pokok peRmohonan, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” katanya saat membacakan amar putusan di Ruang Sidang Pleno Gedung MK, Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa PPP selaku Pemohon hanya memberikan uraian kehilangan suara di Dapil Jabar l dan Dapil Jabar V. Sementara itu, untuk Dapil Jabar II, Jabar VII, Jabar IX, dan Jabar XI, PPP disebut hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa diikuti oleh penjelasan dan uraian yang jelas serta memadai. Dalam putusan lainnya, permohonan perkara selisih suara Pileg DPR RI PPP di Dapil Jateng III dan dapil Papua juga ditolak.

Kelompok pekerja berpenghasilan rendah paling banyak yang mencoba memulai usaha. Upaya mereka ini dinilai sebagai usaha untuk bertahan hidup atau meningkatkan penghasilan agar bisa mengejar kenaikan biaya hidup. Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022 menunjukkan, proporsi pekerja berpenghasilan di bawah Rp 500.000 yang bersiap memulai usaha mencapai 0,9 %, naik dibanding tahun 2012 yang hanya 0,3 %. Persentase tahun 2022 juga lebih tinggi dari pertumbuhan kelompok penghasilan lain.

Analisis juga menunjukkan, penghasilan kelompok orang yang sudah membuat usaha tergolong kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Bukan penghasilan dari usaha yang bisa untuk membuka lapangan kerja. Berdasarkan data Sakernas 2022, sebesar 90,9 % wirausaha yang berjumlah 48,8 juta orang memiliki pendapatan hanya Rp 1,6 juta per bulan. Sementara, wirausaha yang memiliki pendapatan di atas Rp 10 juta per bulan hanya 2,4 % atau 1,2 juta orang. Sebagai perbandingan, besaran upah minimum provinsi pada 2022 antara Rp 1,8 juta dan Rp 4,64 juta.

Menyiapkan usaha karena paksaan keadaan dijalani Atang Rohana (47), eks karyawan pabrik sepatu Bata di Purwakarta, Jabar. Pada 30 April 2024, ia terkena PHK massal bersama 232 pekerja lain. Sambil menanti uang pesangonnya cair, ia berusaha mencari peluang usaha sembari mencari pekerjaan baru. ”Meski sudah berumur, saya yakin keterampilan dan kemampuan saya masih dapat diterima,” ujarnya. Ia mengeluhkan nilai uang pesangon yang berkurang. Dengan UU Cipta Kerja, hak-hak karyawan yang terkena PHK berkurang separuh. Uang pesangon yang akan digunakan Atang untuk modal usaha sekaligus bertahan hidup pun terdampak.

 Alex Mintadi (31) sudah punya pekerjaan di sebuah perusahaan asuransi, tapi, pria asal Kediri, Jatim, ini tetap perlu menyambi usaha karena merasa kondisi ekonominya rentan guncangan. Kenaikan gaji memang ada, tetapi besarannya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan inflasi. Pada 2023, Alex membuka warung angkringan. ”Harga beras yang naik terus, belum lagi biaya pendidikan anak nanti, lumayan bikin cemas. Jadi, saya cari penghasilan tambahan,” kata Alex.  (Yoga)

Sejak lama Dewi Suryani (47) mengambil pekerjaan sampingan. Gajinya tidak kecil-kecil amat, tapi, setiap bulan, sepertiga pendapatannya harus digunakan untuk menyokong kebutuhan keluarga karena ayahnya sudah pensiun. Gajinya jadi terasa pas-pasan. Saat masih bekerja di perusahaan produsen vaksin unggas, Dewi mengambil pekerjaan tambahan sebagai penulis lepas berita hiburan di sebuah media daring. Honornya dibayar per tulisan. Dalam sebulan, ia bisa dapat Rp 2 juta. ”Ngerjain-nya habis shalat Subuh sebelum berangkat kerja atau sesudah pulang kerja,” kata Dewi di rumahnya di Pamulang, Tangsel, Kamis (25/4).

Pekerjaan itu ia dapat dari informasi teman yang lebih dulu bekerja di media tersebut. Tugas Dewi menyadur tulisan dari berita-berita hiburan situs asing. ”Selain buat nambah-nambah, ambil side job juga karena takut bosan, pekerjaan utama sudah jadi rutinitas,” ungkap perempuan lajang ini. Pekerjaan tambahan itu ia jalani dari 2012 hingga 2016. Selain itu, ia juga membantu temannya yang memiliki usaha penyelenggara acara (EO). Biasanya sebulan ia dapat satu atau dua proyek acara. Sehari dapat honor Rp 500.000. ”Biasanya acara pameran, gathering, atau pernikahan. Paling sehari-dua hari, kerjanya di Sabtu dan Minggu,” lanjut Dewi.

Analisis data Sakernas 2007-2022 menunjukkan, terjadi peningkatan jumlah warga yang mempunyai pekerjaan tambahan atau sambilan. Pada 2012, sekitar 13 juta orang atau 11,8 % dari 110,8 juta penduduk bekerja memiliki pekerjaan tambahan. Jumlah ini tumbuh menjadi 19,5 juta orang atau 14,4 % pada 2022. Pekerjaan tambahan memang memberikan tambahan penghasilan, tetapi ada tambahan pengorbanan pula yang harus diberikan, antara lain waktu dan tenaga, seperti diungkapkan Prasti (25), karyawan perusahaan kontraktor bangunan di Surabaya, Jatim. Sebagai quantity surveyor dan cost control proyek, tugas utama Prasti menghitung kebutuhan material sesuai gambar rencana.

Setiap pekan ia juga bernegosiasi dengan para mandor soal upah mingguan dan mengecek perkembangan proyek. Di sela waktunya yang terbatas, ia masih mengambil pekerjaan lepas menghitung struktur bangunan rumah. ”Lumayan, penghasilan per bulan jadi hampir dua kali gaji,” katanya semringah. Namun, konsekuensinya kadang-kadang ia harus rela kehilangan jam tidur demi mengejar tenggat waktu pekerjaan yang berdekatan. Bekerja sambilan di luar pekerjaan utama sudah dipraktikkan banyak orang, seperti guru yang menyambi ngojek, ibu rumah tangga yang memberi les tambahan, atau karyawan yang buka warung. Hal ini dinilai bagus karena dapat meningkatkan penghasilan keluarga dan mengurangi potensi jatuh ke garis kemiskinan. (Yoga)

Lantaran lapangan kerja sektor formal makin susah, pemerintah mendorong warga mencari pekerjaan di luar negeri. Namun, biaya makelar membebani langkah pekerja migran. Jika bukan karena impitan kebutuhan hidup, Esti Rahayu (44) tidak akan bekerja di luar negeri seperti sekarang. Selepas SMA, ia mencoba peruntungan di Singapura sebelum ”loncat” ke Hong Kong. Penghasilan orangtuanya yang hanya buruh pabrik pengolahan karet tidak cukup untuk membiayai Esti dan kelima saudaranya. Sampai-sampai sejak SMP, Esti harus tinggal bersama kerabatnya di Bengkulu. Ia bersekolah sambil bantu-bantu pekerjaan rumah. Setelah lulus SMA, karena ia terbiasa hidup jauh dari keluarga, Esti nekat mendaftar sebagai pekerja migran ke Singapura, mengikuti jejak banyak perempuan di kampungnya, Desa Banyubiru, Ngawi, Jatim.

Tergiur upah yang lebih besar dari upah di dalam negeri menjadi pemicu Esti berangkat ke luar negeri. Hanya, biaya makelar mengurangi gaji yang diperoleh. Ketika bekerja di Singapura, Esti hanya mendapat separuh gaji selama enam bulan pertama kerja. Dari total upah 260 dollar Singapura per bulan, ia harus merelakan 130 dollar per bulan atau sekitar Rp 1,43 juta untuk membayar jasa agen yang memberangkatkannya. Pekerja migran Indonesia harus membayar sejumlah uang, termasuk biaya rekrutmen yang meliputi biaya perekrut/penyalur, visa/paspor, transportasi/akomodasi, medis/asuransi, pelatihan/penilaian, izin keamanan, pengarahan, persetujuan kontrak, dana kesejahteraan, peralatan, izin kerja/tinggal, dan bunga utang.

Sebagian besar pekerja (44,7 %) membayar maksimal Rp 5 juta. Lalu, ketika pertama kali bekerja di Hong Kong, gaji per bulan sebesar 3.420 dollar Hong Kong (Rp 3,9 juta) harus dipotong selama tujuh bulan sebesar 3.000 dollar Hong Kong per bulan untuk membayar biaya jasa agen sebesar Rp 24 juta. Besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen penyaluran pekerja migran ini memberatkan mereka yang berniat bekerja di luar negeri. Karena biaya yang terlalu tinggi, kebanyakan dari mereka memilih opsi potong gaji.

Tidak heran jika gaji pertama para pekerja migran pada tahun pertamanya bekerja tergolong rendah. Data Sakernas Agustus 2022 menunjukkan, 80 % pekerja migran pada tahun pertama bekerja rata-rata hanya bergaji Rp 4,8 juta per bulan, tidak beda jauh dengan UMP DKI Jakarta Rp 4,6 juta per bulan. Kian menyusutnya serapan lapangan kerja sektor formal di dalam negeri menyebabkan tidak semua orang bisa menjadi buruh atau pegawai. Mereka yang tidak masuk sektor formal akan mencari peluang di sektor informal dengan bekerja serabutan atau berwirausaha kecil-kecilan. Tidak sedikit pula yang mengadu nasib di luar negeri demi mengejar gaji yang lebih tinggi. (Yoga)

Untuk memenuhi permintaan bekas Mentan Syahrul Yasin Limpo, pejabat di Badan Karantina Pertanian (BKP)  Kementan mengungkapkan bahwa selama 2021 sampai 2022 mereka beberapa kali menyuplai durian musang king ke rumah dinas menteri yang ditempati Syahrul di Jakarta. Setiap kali mengirim durian kelas premium itu bisa Rp 21 juta hingga Rp 46 juta. BKP juga memenuhi berbagai permintaan Syahrul yang nilainya mencapai Rp 6,5 miliar. Salah satunya, 1.000 paket sembako untuk Partai Nasdem. Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan korupsi di lingkungan Kementan dengan terdakwa Syahrul, Sekjen Kementan Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Senin (20/5/2024).

Sidang yang dipimpin majelis hakim yang diketuai Rianto Adam Pontoh itu digelar dengan agenda pemeriksaan enam saksi yang  dihadirkan jaksa KPK. Salah satu saksi, Sekretaris BKP Ditken Perkebunan Kementan Wisnu Haryana, mengungkap berbagai  permintaan Syahrul itu. Kesaksian Wisnu tersebut berangkat dari pertanyaan jaksa KPK Meyer Volmar Simanjuntak terkait berita acara pemeriksaan soal beberapa kali pembelian durian musang king. Meyer menyebutkan, sepanjang 2021, ada pembelian durian musang king senilai Rp 21 juta, Rp 22 juta, Rp 46 juta, Rp 30 juta, Rp 27 juta, dan Rp 18 juta. Pada 2022, pembelian durian senilai Rp 25 juta. Terkait permintaan durian itu, Wisnu membenarkannya. ”Sekali mengirim paling sedikit enam kotak durian musang king. Satu kotak isinya 5-7 butir,” ucap Wisnu. (Yoga)

Pengangguran kelompok muda harus disikapi serius. Investigasi Kompas memotret kian terimpitnya gen Z akibat lapangan kerja yang semakin sempit. BPS merilis data, hampir 10 juta penduduk usia muda (15-24 tahun, gen Z) berstatus menganggur atau tanpa kegiatan (not in employment, education, and training / NEET). Jumlah gen Z (lahir 1997 hingga 2012) yang menganggur ini 22,25 % total penduduk usia 15-24 tahun secara nasional. Data Litbang Kompas sebelumnya juga mengungkap, separuh lebih penduduk Indonesia yang menganggur adalah gen Z.

Ditambah kelompok usia 25-29 tahun, porsinya menjadi 66 %, yang artinya dua dari tiga anak muda di bawah 30 tahun yang tengah berada di usia produktif menganggur. Kondisi ini tak bisa kita abaikan karena gen Zadalah masa depan Indonesia dan menyumbang porsi terbesar demografi kita saat ini, 27 % dari total penduduk. Tanpa upaya mengatasi secara serius, hal ini sangat berbahaya. Selain bisa memicu gejolak sosial politik, kondisi ini juga bisa mengancam bonus demografi dan prospek ekonomi Indonesia ke depan, membuat kita sulit mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan keluar dari status negara berpendapatan menengah atau menjadi negara maju.

Sebagian menuding tingginya angka pengangguran kelompok muda akibat kegagalan pemerintah di bidang pendidikan dan mismatch antara lulusan sekolah dan kebutuhan industri. Sejumlah survei menunjukkan, fenomena pengangguran gen Z tak sesederhana itu. Karakteristik gen Z yang beda dari generasi sebelumnya juga berpengaruh. Sayangnya, paradigma kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan kita belum mampu merespons sepenuhnya perubahan ini. Struktur ekonomi dan sektor-sektor yang jadi prioritas masih sama. Tidak hanya tak cukup menyerap tenaga kerja, tetapi juga kurang mengakomodasi kebutuhan gen Z. Tantangan gen Z tak mudah. Pendidikan kian mahal, persaingan kian ketat, tuntutan kian tinggi. Tren otomatisasi/robotisasi/kecerdasan buatan juga menggusur peran manusia.

Mengenali kebutuhan gen Z dan menciptakan peluang seluas-luasnya melalui kebijakan dan ekosistem yang mendukung sesuai kriteria dan nilai-nilai baru yang diusung gen Z dan tuntutan dunia modern menjadi penting ke depan. Survei BPS menunjukkan, banyak genZmenganggur bukan karena takmau bekerja,melainkan ada kendala sosial ekonomi yang membuat mereka tak bisa bekerja kendati ada sebagian yang terlalu pemilih dalam pekerjaan dan karier. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya tetap dibutuhkan, tetapi tak kalah penting menyiapkan SDM muda dan membangun sektor-sektor ekonomi kreatif baru agar kita bisa mengapitalisasi potensi gen Z berlimpah yang kita miliki. (Yoga)