Tingginya kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) ataupun iuran pengembangan institusi (IPI) dinilai tidak wajar karena ada yang mencapai 3-5 kali lipat tahun lalu. Kenaikan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri ini dinilai memberatkan mahasiswa. Sejumlah pihak mendesak kenaikan tersebut dikaji ulang. Desakan kepada pemerintah untuk menurunkan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) ini semakin menguat, antara lain dari Komisi X DPR dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEMSI). Pemerintah didesak untuk mencabut Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 mengenai Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN (SSBOPTN) di Lingkungan Kemendikbudristek yang menjadi dasar penetapan UKT dan IPI tahun 2024.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, mengatakan, pemerintah gembar-gembor ingin mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan memanfaatkan bonus demografi agar tidak menjadi bencana demografi. ”Tapi, saat ada keluhan biaya kuliah yang tinggi dari mahasiswa dan masyarakat, seolah ingin lepas tangan,” katanya, Minggu (19/5) di Jakarta. Huda menyayangkan pemerintah yang menegaskan pendidikan tinggi bersifat tersier. Alhasil, tidak semua lulusan SMA/SMK derajat bisa masuk ke perguruan tinggi karena sifatnya pilihan, berbeda dengan wajib belajar pada pendidikan dasar. ”Hal ini seakan menebalkan persepsi bahwa orang miskin dilarang kuliah. Kampus, bahkan yang PTN, terkesan elite dan hanya untuk mereka yang punya duit untuk bayar UKT,” ungkapnya. (Yoga)

Perkembangan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan no 6 tentang air bersih dan sanitasi tidak sesuai target pada tahun 2030. Karena itu, penyelenggaraan Forum Air Sedunia ke-10 di Indonesia diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap masalah itu. Forum Air Sedunia atau World Water Forum kali ini diadakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali, pada 18-25 Mei 2024. Menurut Dirjen Kerja Sama Multilateral Kemenlu Tri Tharyat, Forum Air Sedunia ke-10 penting karena isu sanitasi dan air bersih menunjukkan perkembangan yang serius. ”SDGs (Sustainable Development Goals) ke-6 yang terkait jaminan ketersediaan serta pelaksanaan air dan sanitasi bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan tidak on track,” ujarnya saat konferensi pers di Nusa Dua, Minggu (19/5).

Tersendatnya perkembangan capaian SDGs ke-6 itu mengemuka dalam dokumen berjudul ”The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace”. Dokumen itu menyatakan, target-target SDGs ke-6 tampak tidak sesuai jalur. Per 2022, sebanyak 2,2 miliar warga dunia tidak mendapat akses air minum aman. Sebanyak 4 dari 5 penduduk di daerah terpencil secara global kekurangan layanan dasar air minum. Jumlah penduduk dunia yang kekurangan akses pada layanan sanitasi mencapai 3,5 miliar. Pencapaian target-target SDGs menjadi nadi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan yang diadopsi negara-negara anggota PBB sejak 2015.

Laman resmi UN-Water SDG 6 Data Portal menunjukkan, proporsi penduduk dunia pengguna layanan sanitasi aman mencapai 57 %. Tingkat penerapan pengelolaan sumber daya air terintegrasi di skala global sebesar 54 %. Cakupan limbah air domestic dunia yang diolah secara aman mencapai 58 %. Secara umum pencapaian SDGs negara-negara berkembang dengan tenggat tahun 2030 sekitar 12 % pada 2023. ”Ini tantangan bersama. Namun, Indonesia termasuk negara yang cukup maju dalam pencapaian SDGs.

Pada 2023, Indonesia mencapai lebih dari 66 5,” ujar Tri. Karena itu, Forum Air Sedunia di Indonesia diharapkan dapat membahas isu penting tersebut melalui sejumlah pertemuan strategis. Dalam Forum Air Sedunia ke-10,terdapat empat pokok yang ditargetkan Indonesia. Pertama, kesepakatan internasional untuk menetapkan Hari Danau Sedunia karena perhatian terhadap pengelolaan danau relatif sedikit. Kedua, kesepakatan membentuk center of excellence isu sumber daya air beserta perubahan iklim. Pokok ketiga mengenai pengelolaan sumber daya air secara terintegrasi, khususnya di pulau-pulau kecil. Keempat, kesepakatan terhadap lebih dari 100 proyek di bidang air untuk dieksekusi di Indonesia. (Yoga)

Keterisian gedung perkantoran mulai terdorong oleh penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Di Jakarta, 46 % atau 1,7 juta meter persegi gedung perkantoran grade A telah mengantongi sertifikasi hijau. Konsultan properti JLL Indonesia mencatat, di Asia Tenggara, tren orang kembali bekerja dari kantor (return to office) terus meningkat, rata-rata 85 %, dibanding masa sebelum pandemi Covid-19. Tren kembali bekerja dari kantor itu lebih tinggi dibanding AS di 51 %. Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim, Sabtu (18/5) mengemukakan, tingkat keterisian gedung perkantoran di Jakarta per triwulan I (Januari-Maret) 2024 rata-rata 70 %. Adapun luas gedung perkantoran di Jakarta 10 juta meter persegi, meliputi gedung dengan level grade premium, grade A, grade B, dan grade C. Idealnya, rata-rata keterisian gedung perkantoran 85 %.

”Tren kembalinya orang bekerja dari kantor berpotensi mendorong okupansi perkantoran,” ujar Yunus. Head of Office Leasing Advisory JLL Indonesia Angela Wibawa menuturkan, peningkatan okupansi gedung perkantoran bergantung sejauh mana pengelola gedung perkantoran mengadopsi ruang kolaborasi antar karyawan di dalam gedung serta pentingnya menambah atribut keberlanjutan (sustainability) atau sertifikasi gedung hijau. Penyewa (tenant) gedung perkantoran semakin membidik gedung-gedung yang menerapkan prinsip ESG. Tuntutan atas gedung bersertifikasi hijau semakin tinggi, terutama dari perusahaan-perusahaan multinasional. Gedung yang bersertifikasi hijau membantu perusahaan sebagai tenant untuk mencapai well-certified building yang merupakan salah satu standar korporasi dalam mengadopsi prinsip-prinsip ESG, ujar Angela, dalam paparan Jakarta Property Market Q1-2024, pekan lalu. (Yoga)

Wisatawan terlihat menikmati wahana baru museum di Gedung Lawang Sewu yang dibangun pada tahun 1904 di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (19/5/2024). Hanya dengan tiket masuk Rp 20.000 untuk dewasa, Rp 10.000 untuk  anak dan 30.000 untuk turis, para wisatawan dapat menikmati  destinasi wisata dengan museum dan wahana digital tentang sejarah perkembangan kereta api di Indonesia ini. Wahana immersive yang baru diluncurkan ini menjadi daya tarik museum lebih interaktif dengan memanfaatkan teknologi audio visual dan grafis modern. (Yoga)

Satu bulan menjelang perayaan Idul Adha 2024, sejumlah peternak di Lampung mulai mendapatkan pesanan sapi untuk kebutuhan kurban. Sejumlah peternak enggan berjualan sapi di lapak-lapak karena khawatir ternaknya tertular penyakit. ”Kami belajar dari pengalaman beberapa peternak yang tahun lalu membuka lapak di beberapa kota. Sapi tidak habis terjual, malah tertular penyakit dan tidak bisa dibawa kembali ke Lampung. Jadi, sapinya terpaksa dijual murah,” kata Sarjono (52), peternak sapi asal Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Lampung, Minggu (19/5). Desa Astomulyo adalah salah satu sentra peternakan sapi lokal di Kabupaten Lampung Tengah.

Terdapat puluhan warga yang membuka usaha peternakan dan penggemukan sapi berbagai jenis, seperti sapi simmental, limousin, dan brahman. Setiap peternak memiliki setidaknya 10 ekor sapi untuk dipelihara. Sapi dirawat di kandang-kandang yang ditempatkan di belakang rumah warga. Menurut dia, wabah penyakit yang menyerang hewan ternak selama empat tahun terakhir cukup masif. Selain penyakit mulut dan kuku (PMK), sapi-sapi yang dipelihara peternak juga sempat tertular penyakit kulit berbenjol (LSD). Beruntung, serangan dua penyakit tersebut mulai teratasi dengan adanya bantuan vaksin dari pemerintah.

Namun, penjualan sapi di lapak-lapak akan meningkatkan risiko penularan penyakit pada hewan ternak. Karena itu, peternak tetap menyimpan sapinya di kandang. Mereka memanfaatkan media sosial untuk menawarkan sapi. ”Kami memilih cara yang lebih aman. Jadi biar pembeli yang datang langsung ke kandang untuk melihat kondisiternaknya,” katanya. Saatini, harga jual sapi hidup di tingkat peternak berkisar Rp 48.000-Rp 60.000 per kg, bergantung pada bobot sapi. Untuk sapi dengan bobot 300 kg, harga jual sapi berkisar Rp 18 juta-Rp 22 juta, untuk yang bobotnya 400 kg, harga jual sapi berkisar Rp 25 juta-Rp 35 juta per ekor. Sarjono mengaku sudah mendapatkan banyak pes anan sapi untuk kebutuhan kurban dari wilayah Jabodetabek dan Sumatera. Namun, peternak juga harus membatasi penjualan untuk menjaga stok sapi di kandang. ”Stok sapi yang ada di desa kami untuk kebutuhan kurban ada sekitar 250 ekor,” katanya. (Yoga)

Di Desa Cibuntu, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jabar, pengunjung tidak hanya merasakan keindahan alamnya, tetapi juga keramahan warganya. Tidak mengherankan, daerah bekas galian C ini menjelma jadi desa wisata dan menjadi salah satu penginapan terbaik di Asia Tenggara. Wajah Kumairah (70) berseri menyambut tamu di rumahnya, di Desa Cibuntu, Rabu (1/5) pukul 17.00 WIB. Ia langsung mempersilakan mereka duduk, di atas meja tersaji biskuit dan air mineral. Kumairah pun telah menyiapkan dua tempat tidur untuk tamunya yang akan menginap. Setiap kamar bisa ditempati dua orang dewasa. Selimut dan bantal tertata rapi di ruangan 3 x 4 meter tersebut. Kamar itu terasa sejuk tanpa AC karena lokasinya di kaki Ciremai, gunung tertinggi di Jabar dengan ketinggian 3.078 meter di atas permukaan laut.

Kesejukan juga datang dari keramahan pemilik rumah terhadap tamunya. Warga Cibuntu menjadikan rumahnya penginapan pada 2012, seiring penetapan Desa Wisata oleh pemkab setempat. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti turut melatih warga menyambut tamu. ”Kami mendapat pelatihan menyambut tamu hingga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan tamu dengan memadai dan bersih. Sekarang, kalau ada tamu, (saya) sudah biasa, enggak grogi lagi,” ucap Kumairah. Een Ratnasih (48), warga yang mengoordinasi pembagian penginapan, mengatakan, awalnya hanya ada 15 penginapan di Cibuntu. Kini, dari 200 rumah di desa, sekitar 60 rumah adalah penginapan. Di dindingnya tertulis homestay. Syarat menjadi penginapan yang penting rumahnya bersih dan penghuninya ramah. Fasilitas lainnya, ada kamar khusus tamu.

Bahkan, Homestay Teratai 3 milik Bu Narjo masuk dalam ASEAN Homestay Standard 2017-2019. Rumah singgah ini membawa Cibuntu meraih peringkat kelima terbaik di tingkat Asia Tenggara pada 2016 di bidang homestay. Penginapannya punya parkiran, pintu dan ruang tamu khusus, dan satu lantai ada lima kamar. Menariknya, warga sepakat menerapkan sistem pemerataan. Jika Bu Narjo mendapatkan tamu hari ini, pada pemesanan berikutnya giliran penginapan warga yang lainnya. Itu sebabnya, semua pengunjung yang ingin menginap harus melalui BUMDes. Harganya pun standar, Rp 250.000 per malam per kamar dengan sarapan. Selain menikmati penginapan di rumah warga, pengunjung juga bisa merasakan tidur di tenda dengan suasana alam terbuka Cibuntu.

Paket kemah ini beragam, dari Rp 200.000 hingga Rp 350.000 per orang. Di tenda terdapat bantal, selimut, tempat tidur, listrik, dan penerangan. Wisatawan bisa mengakses kolam renang di area perkemahan. ”Tenda kami bisa menampung 120 orang. Tapi, kalau mau lebih interaksi dengan warga, kami tawarkan ke homestay,” ucap Adang Sukanda, Direktur BUMDes Cibuntu. Homestay juga bisa menampung hingga 300 orang, seperti saat Cibuntu kedatangan sejumlah sekolah dari Bandung. Selain menginap, pengunjung juga bisa mengikuti tur kampung. Seperti ke Situs Bujal Dayeuh yang berisi peti kubur batu, kapak genggam, gelang, dan kelenting, yang diperkirakan berasal dari kebudayaan megalitikum, 3.500 SM. Wisatawan bisa menuju mata air kahuripan, kampong domba, hingga trekking ke Curug Gongseng, air terjun setinggi 15 meter. (Yoga)

Tangan dingin Iim Ibrahim (47) membuat BUMDes Arya Kamuning di Desa Kaduela, Kuningan, Jabar menjadi ladang rezeki warga. Kiprahnya selama empat tahun terakhir berhasil mengembangkan potensi Kaduela menjadi salah satu desa wisata terbaik di Indonesia. Matahari bersinar terik di Wisata Kolam Renang Side Land di Desa Kaduela, Rabu (1/5) siang. Di kawasan seluas 1 hektar itu, ada lima kolam renang di Side Land dengan kedalaman 50-150 cm. Ada juga perosotan menghadap terasering. Jumlah pengunjung bisa mencapai 150 orang per hari. Seperti para pengunjung yang bahagia, Iim Ibrahim juga merasakan hal yang sama. Jerih payahnya membesarkan Side Land bersama warga tidak sia-sia. Iim adalah Direktur BUMDes Arya Kamuning sejak 2020, yang mengelola dua tempat wisata, yaitu Side Land dan Telaga Biru Cicerem. Jarak keduanya 800 meter.

Kawasan Cicerem, luasnya 2,7 hektar. Mengandalkan air telaga yang biru, rata-rata pengunjung mencapai 500 per hari. Jumlahnya bisa membeludak berkali-kalilipat saat hari libur. ”Pemasukan dari Telaga Biru Cicerem dan Side Land Rp 50 juta per bulan,” katanya. Pendapatan itu memberi manfaat pada warga. Ada 12 pegawai tetap Side Land dan 35 pegawai tetap di Telaga Biru Cicerem. Tenaga lepasnya hingga 200 orang. Semuanya warga Kaduela. Pekerja lepas dibayar Rp 85.000 per hari, sedangkan pegawai tetap dibayar UMK Kuningan, Rp 2 juta. Setelah Iim terpilih menjadi Direktur BUMdes Arya Kamuning pada 2020. Ia merevitalisasi dan menambah fasilitas di Telaga Biru Cicerem, hasilnya memuaskan.

Sukses di Cicerem, Iim merintis Kolam Renang Side Land pada Maret 2021., yang memanfaatkan lahan milik desa yang terbengkalai. Tantangan ketika membangun Side Land adalah minimnya modal hingga pesimis sejumlah warga. ”Saya sampai pinjam uang menggadaikan sertifikat rumah di bank,” ujarnya. Kerja keras dan inovasi Iim membawa dampak besar bagi BUMdes Arya Kamuning dan masyarakat setempat. Kini BUMdes Arya Kamuning berkontribusi penting bagi pendapatan asli desa. ”Pada 2022, jumlahnya mencapai Rp 523 juta. Di tahun 2023, saat beragam pembangunan dilakukan, kami masih bisa menyumbang Rp 355 juta,” katanya.

Di tangan Iim, BUMDes tidak hanya memberi uang. Kehadirannya ikut membantu literasi keuangan warga. ”Sebagian warga pernah terjerat pinjaman online (pinjol) hingga rentenir. Lewat unit bisnis simpan-pinjam, kami coba melawan praktik itu,” katanya. September 2021, BUMDes Arya Kamuning mendapatkan modal awal dari pemerintah desa Rp 100 juta, yang digunakan untuk menjalankan unit usaha simpan-pinjam. BUMDes memberikan pinjaman Rp 1 juta kepada warga dengan bunga 1,5 % per bulan. Bila meminjam Rp 1 juta, warga membayar Rp 115.000 per bulan selama 10 bulan. Mulanya, hanya 10 nasabah di unit usaha ini. ”Sekarang, sudah ada 200 nasabah. Sebagian pernah terjerat pinjol dan rentenir. Sekitar Rp 250 juta bergulir di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Otoritas jasa Keuangan (OJK) menerbitkan beleid untuk Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini dilakukan untuk memperkuat kelembagaan BPR dan BPRS guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 7 Tahun 2024 (POJK 7/2024) tentang BPR dan BPRS untuk mengakselerasi penguatan aspek kelembagaan industri BPR dan BPRS Syariah sesuai amanat undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). POJK 7/2024 ditujukan untuk terus mendorong agar BPR dan BPRS dapat bertumbuh dan  berkembang menjadi lembaga keuangan yang berintegrasi, adaptif, dan berdaya saing serta diharapkan mampu berkontribusi dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil di wilayahnya. "Ketentuan ini penting karena akan mengubah lanskap industri BPR dan BPRS dalam menghadapi tantangan dan persaingan di masa mendatang. Penerbitan POJK ini serta upaya penguatan yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR dan BPRS syariah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae, akhir pekan lalu. (Yetede)