Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono menggalang dan mengajak partisipasi global dalam mendukung pengelolaan perairan berkelanjutan di ajang World Water Forum (WWF) 2024. Keterlibatan multi-stakeholder di tingkat global diperlukan untuk mendukung program tata kelola perairan berkelanjutan di negara-negara  berkembang, termasuk Indonesia. Alasannya, kesenjangan pendanaan menjadi salah satu persoalan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor kelautan (SDGs-14) Berdasarkan penelitian United nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dibutuhkan pendanaan ideal US$ 175 miliar per tahun untuk mencapai data 2013-2018, pendanaan untuk SDGs Goal 14 hanya sebesar US$ 2,9 miliar per tahun. "Forum ini sangat penting khususnya sebagai salah satu solosi mengatasi kesenjangan pendanaan untuk pencapaian SDGs, khususnya di negara-negara berkembang, negara-negara kepulauan kecil," ujar Trenggono. (Yetede)

Keberadaan pelaku usaha di bidang logistik, baik darat, laut, dan udara, menjadi urat nadi bagi kelancaran arus barang dan jasa. Namun, masih ada hambatan yang dihadapi para pebisnis untuk membangun ekosistem logistik yang efisien. Ada satu laporan yang pernah disusun oleh Badan Pengkajian dan Perdagangan Kementerian Perdagangan sekitar 8 tahun silam. Meski laporan lama, dokumen itu memotret penilaian pelaku usaha di sektor logistik terhadap kinerja kelembagaan yang berurusan dengan kegiatan logistik. Dalam aspek tingkat biaya, misalnya, ada 30% pelaku usaha logistik di Tanah Air menilai biaya di pelabuhan dan biaya di bandara tinggi atau sangat tinggi. Demikian halnya dengan tarif transportasi darat, sebanyak 40% responden masih menilai ongkosnya. Biaya memang menjadi satu komponen utama yang diperhitungkan secara detail oleh pebisnis logistik.Mengutip laporan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), terdapat empat aspek yang memengaruhi biaya logistik di Tanah Air yakni biaya transportasi, biaya inventory, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. 

Keempat aspek itu berkelindan secara langsung dalam memengaruhi efisiensi dan operasional, profi tabilitas, serta daya saing perusahaan di pasar. Menurut Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M. Feriadi, wilayah Indonesia sebagai kepulauan memiliki karakteristik tersendiri yang memengaruhi ongkos logistik nasional. Sebagai pelaku usaha, dia menuturkan kebutuhan melakukan ekspansi dan penetrasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dapat terjangkau dengan layanan logistik, mulai dapat diwujudkan. Pihaknya selalu memberi masukan kepada pemerintah terkait dengan komponen biaya. Harapannya, berbagai biaya yang dinilai memberatkan dunia usaha dapat dipangkas atau setidaknya menjadi perhatian oleh pemerintah. Sementara itu, Chief Marketing Officer Lion Parcel (Lion Group) Kenny Kwanto menuturkan pasar pengiriman logistik ke luar Jawa lebih besar potensinya karena terbatasnya pemain yang mengembangkan sayap bisnis di luar Jawa.

Hal itu terlihat wajar mengingat konektivitas dan infrastruktur yang terbangun di Jawa lebih baik dibandingkan dengan di luar Jawa. “Gambarannya kalau ke luar Jawa menyesuaikan dengan tarif maskapai komersial kurang lebih 50.000/kg, tapi Pulau Jawa masih bisa ditekan di bawah itu hingga belasan ribu karena secara bulky, paket yang lebih ringan tipis-tipis malah bisa tarifnya Rp2.000 sampai Rp3.000,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/5). Sementara itu, korporasi negara yang berperan dalam mendukung jalur distribusi laut yakni PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero), mengincar pertumbuhan kinerja bisnis dalam program tol laut tahun ini naik hingga 9,5% secara tahunan atau dengan jumlah barang terangkut hingga 14.950 TEUs. Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni Evan Eryanto menuturkan realisasi kinerja kapal tol laut Pelni pada 2023 tercatat sebesar 13.653 TEUs. Produksi tersebut berasal dari 9.201 TEUs untuk muatan berangkat dan 4.452 TEUs untuk muatan balik. Perusahaan mencatat hingga April 2024, Pelni telah mengangkut sebesar 3.979 TEUs. Muatan itu terdiri dari 3.044 TEUs untuk muatan berangkat dan 945 TEUs untuk muatan balik. 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Akbar Djohan menyatakan ada dua pekerjaan utama buat pemerintah demi menjaga kelancaran sistem logistik nasional, yaitu mendorong pengembangan industri di luar Jawa, serta pembenahan regulasi. Hal lain yang dinilai penting dalam menciptakan efisiensi di industri logistik yakni dukungan permodalan untuk investasi. Selain itu, dia mengusulkan pemerintah serius melahirkan badan baru terkait dengan urusan transportasi dan logistik yang independen dan permanen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Ekosistem logistik saat ini, ujarnya, terlalu besar dengan melibatkan setidaknya 16 kementerian dan 5 lembaga. Oleh sebab itu, pekerjaan selanjutnya yakni memastikan ekosistem logistik nasional itu bisa terkoneksi dengan rantai pasok regional dan global. Menurut Ketua Forum Transportasi Logistik Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Kyatmaja Lookman menyatakan konsolidasi melalui klusterisasi pabrik dan kawasan industri dinilai perlu untuk menekan tingginya biaya logistik.Konsolidasi itu perlu dilakukan pula di area tata niaga yang selama ini dinilai tidak benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, melainkan diserahkan seluruhnya kepada dunia usaha.

Analisis Tim Jurnalisme Data Kompas terhadap data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024 menunjukkan tren penurunan penciptaan lapangan kerja di sektor formal yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama 2009-2014, serapan tenaga kerja di sektor formal 15,6 juta orang, turun menjadi 8,5 juta orang per 2014-2019 dan merosot pada 2019-2024 menjadi 2 juta orang. Ini menunjukkan, peluang masuk pasar kerja formal di Indonesia kian sulit, termasuk oleh lulusan baru (fresh graduate). Tim Jurnalisme Data Kompas menemukan bahwa generasi Z (lahir 1997-2012) lebih sulit mencari kerja.

Data Sakernas Agustus 2017 dan Agustus 2022 memperlihatkan adanya penurunan serapan kerja dan penambahan durasi waktu mendapatkan kerja oleh lulusan baru di semua jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam Sakernas, waktu kelulusan dan masa tunggu mendapat pekerjaan, dihitung sejak pelaksanaan survei pada Agustus hingga setahun ke belakang. Pada Sakernas 2017, periode lulus dan dapat kerja dihitung sejak September 2016-Agustus 2017. Dalam selang waktu itu, ada 5,8 juta orang yang lulus di semua jenjang pendidikan. Sebanyak 1,2 juta orang atau 21,9 % di antaranya diterima kerja sebagai pegawai atau buruh di sektor formal.

Selama September 2021-Agustus 2022 jumlah lulusan naik menjadi 7,1 juta. Namun, hanya 967.806 orang atau 13,6 % yang diterima bekerja di sektor formal. Dengan demikian, mereka yang lulus pada 2022 atau masuk kategori Generasi Z tidak semudah generasi sebelumnya, yakni generasi Y atau milenial (1981-1996), dalam mendapatkan pekerjaan formal. Sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal dirasakan Taufik Adi (26), lulusan Pendidikan Agama Islam sekolah tinggi di Bekasi, Jabar. Sejak lulus lima tahun lalu, ia belum mendapatkan pekerjaan tetap. Taufik pernah mengajar di sebuah sekolah dengan honor Rp 300.000 hingga Rp 400.000 per bulan. Kini, ia berusaha mencari pekerjaan lain sambil berjualan buah-buahan, air mi-neral, dan pakaian. Ia sadar tak bisa terus melamar pekerjaan karena banyak perusahaan memberi batas usia pelamar maksimal 27 tahun. Setelah melewati batas usia itu, Taufik akan beralih merintis usaha.

Mereka yang tidak terserap di sektor formal beralih ke sektor informal, ditandai dengan dominannya proporsi pekerja sektor informal, misalnya pada Februari 2024 sebesar 59,17 %, seperti data BPS 6 Mei 2024. Tren jumlah pekerja informal cenderung meningkat dalam 15 tahun terakhir. Selama 2014-2019, jumlah pekerja formal meningkat 4,9 juta orang. Namun, selama 2019-2024, pekerja informal membesar jadi 8,4 juta orang. Pengajar UGM, Tadjuddin Noer Effendi mengatakan, perizinan rumit hingga pungutan liar, membuat perusahaan enggan berinvestasi jadi pemicu turunnya serapan tenaga kerja formal, akibatnya sejumlah potensi investasi asing gagal terealisasi di Indonesia. ”Iklim usaha diperbaiki, peraturan yang tidak efisien dikurangi. Pada akhirnya ini akan mendorong penciptaan lapangan kerja,” ucapnya. (Yoga)

Keberadaan aplikasi serba otomatis biasanya disukai oleh masyarakat karena memudahkan kerja dan aktivitas sehari-hari. Namun, jika jumlahnya terlalu banyak, justru membuat rumit. Keberadaan 27.000 aplikasi layanan publik yang dioperasikan oleh kementerian, lembaga, dan pemda, sering membuat masyarakat kerepotan. Karena itu, pemerintah berencana mengintegrasikan semua itu ke dalam satu aplikasi. Sebuah mimpi besar yang menantang, tetapi diyakini mampu menyelesaikan masalah birokrasi dan pelayanan publik yang selama ini masih dikenal berbelit-belit dan berbiaya tinggi. Pada Rabu (15/5) di Jakarta, Menteri PAN/RB Abdullah Azwar Anas mengenalkan prototipe aplikasi itu melalui perangkat elektroniknya. Dengan antusias, ia menjelaskan rencana akselerasi transformasi digital melalui portal satu pintu pelayanan publik tersebut.

Azwar Anas mengatakan, selama ini setiap kementerian, lembaga, dan pemda mengeluarkan berbagai jenis aplikasi yang tidak terhubung satu dengan lainnya. Di Kemenkes, misalnya, terdapat 400 aplikasi puskesmas. Aplikasi-aplikasi itu tidak terkoneksi satu dengan lainnya sehingga kerap merepotkan masyarakat. ”Rakyat harus install aplikasi, mengisi data, install lagi, isi data lagi. Rakyat bukannya semakin terbantu, tetapi malah semakin rumit,” tutur politikus PDI Perjuangan ini. Ada sembilan prioritas layanan dalam aplikasi itu nantinya. Pertama adalah digital ID atau IKD. Prioritas selanjutnya, pertukaran data, pembayaran digital, dan layanan administrasi ASN. Selain itu, terdapat pula prioritas layanan SIM online dan perizinan keramaian dari Polri, layanan bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga layanan pendidikan. Keberadaan aplikasi yang terkoneksi satu dengan lainnya sangat penting bukan saja untuk memperlancar layanan publik, melainkan juga mendukung pembangunan.

Sejumlah negara besar, seperti Australia, Inggris, Estonia, dan India, telah sukses membangun portal satu pintu. Hasilnya, negara-negara yang mampu mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) punya kemampuan yang meningkat di bidang pemberantasan korupsi, kemudahan berusaha, dan penyelenggaraan penegakan hukum. Di India, pembangunan portal satu pintu berhasil mempercepat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari rencana 47 tahun menjadi 7 tahun. Di Estonia, pertumbuhan per kapita meningkat 10 kali lipat dalam 20 tahun. Portal layanan satu pintu di Inggris dapat diakses melalui https://www.gov.uk/. Portal yang dikelola oleh Government Digital Service (GDS) di bawah Kantor Perdana Menteri Inggris ini berhasil mengintegrasikan 2.000 lebih situs web menjadi satu portal. Portal ini menampung lebih dari 7.700 layanan dalam satu kali log in. (Yoga)

Arab Saudi untuk pertama kali menggelar ajang peragaan busana yang menampilkan model-model baju renang di Pulau Ummahat, kawasan resor Laut Merah, Jumat (17/5). Bagi negara yang beberapa tahun silam hanya mengenal busana abaya bagi warga perempuan di area publik, terobosan Arab Saudi tersebut menjadi lompatan sejarah yang berani. Digelar di tepi kolam renang, ajang peragaan itu menampilkan karya-karya desainer Maroko, Yasmina Qanzal. Sebagian besar model yang memamerkan baju renang dengan warna beragam tampil dengan bahu terbuka. Sebagian dari mereka memperlihatkan perut dan bagian bawah tubuh mereka. ”Benar, negara ini sangat konservatif, tetapi kami berupaya memperlihatkan baju renang elegan yang mencerminkan dunia Arab,” ujar Qanzal kepada kantor berita AFP.

”Ketika datang ke sini, kami paham bahwa peragaan busana baju renang di Arab Saudi ini menjadi momen bersejarah karena baru pertama kali ini ajang tersebut digelar di sini,” lanjutnya. Qanzal mengaku merasa terhormat terlibat dalam peragaan busana itu. Peragaan tersebut berlangsung pada hari kedua ajang perdana Red Sea Fashion Week di St Regis, kawasan resor Laut Merah, di pantai barat Arab Saudi. Kawasan resor ini merupakan bagian dari megaproyek Red Sea Global, jantung program reformasi bidang sosial dan ekonomi dalam Visi Arab Saudi 2030 yang digulirkan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS). MBS, berada di peringkat pertama untuk menggantikan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud pada 2017. Sejak itu, ia menginisiasi serangkaian reformasi dramatis di bidang sosial. Hal ini dia lakukan untuk mengubah citra puritan dan konservatif Arab Saudi, yang sebelumnya lekat dengan ajaran-ajaran Wahabi.

Perubahan yang digulirkannya, antara lain, menghapus polisi agama yang biasa mengusir para penduduk laki-laki dari mal-mal agar mau shalat, lalu memperbolehkan kembali hiburan bioskop, dan menggelar festival-festival musik yang boleh ditonton bersama-sama oleh warga pria ataupun perempuan. MBS juga mengizinkan perempuan menyetir sendiri kendaraan dan bekerja di sektor-sektor publik. Ajang ini merupakan bagian dari upaya Arab Saudi membuka diri kepada dunia luar serta upaya mengembangkan industri busana dan sektor pariwisata. Data Komisi Fashion Arab Saudi yang dirilis pada tahun 2023 menunjukkan, nilai industri fashion negara itu pada 2022 mencapai 12,5 miliar USD atau 1,4 % dari PDB nasional. (Yoga)

Potret gagal panen terlihat di sejumlah wilayah NTT sepekan terakhir hingga Sabtu (18/5). Wilayah yang didatangi mulai dari Kabupaten Rote Ndao, Sikka, Flores Timur, hingga Lembata. Noviana Lete (43), warga Desa Obafok, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao, menuturkan, hasil panen padi tadah hujan tahun ini di bawah 2 ton gabah kering giling per hektar. Secara nasional, rata-rata produktivitas padi per hektar mencapai 5,5 ton gabah kering giling. ”Masalahnya hujan tidak jelas. Setelah hujan satu minggu, kami pikir sudah masuk musim tanam sehingga kami mulai tanam. Nyatanya setelah kami tanam, hujan tidak turun lagi selama berminggu-minggu,” kata Noviana.

Minimnya air diperparah dengan kesulitan mereka mengakses pupuk bersubsidi. Banyak kendala, mulai dari alokasi kuota, proses administrasi oleh pemerintah, hingga penebusan pupuk di level kios dan distribusi ke petani. Ketersediaan pupuk yang minim membuat banyak tanaman kerdil dan tidak berproduksi maksimal. Banyak gabah yang hampa tanpa isi. Untuk mengatasi kondisi semacam itu, di Maumere, Kabupaten Sikka, Yance Maring (35) mempraktikkan sistem pertanian menggunakan irigasi tetes pada tanaman hortikultura. Sistem tersebut dipelajari Yance ketika melakukan studi pertanian di Israel beberapa tahun silam.

Dengan irigasi tetes, air mengalir lewat selang kemudian menetes di setiap tanaman. Satu tetes per detik. Satu tanaman membutuhkan 250 mililiter air setiap hari. Dengan sistem irigasi tetes, penggunaan air untuk tanaman lebih efisien, tetapi presisi sehingga efektif mengairi tanaman. Dalam hitungannya, efisiensi air hingga 40 % jika dibandingkan dengan pengairan secara konvensional. Yance menganjurkan penggunaan pupuk berimbang dengan memperbanyak pupuk organik sebelum penanaman. Pupuk organik diambil dari kotoran ternak seperti ayam dan kambing. Selanjutnya, petani bisa menggunakan pupuk kimia secara bertahap. Yance menggunakan pupuk nonsubsidi.

Di Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, petani mempraktikkan tanaman pangan bervariasi dengan memperbanyak pangan lokal, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan pisang. Tanaman itu bisa tahan terhadap panas dibandingkan dengan padi dan jagung. Ini jadi pelajaran. Kami akan perbanyak tanam pangan lokal untuk makanan sehari-hari,” kata Servince Seus (65), petani setempat. Di Flores Timur, Maria Loretha, perempuan petani, konsisten mendorong tanaman sorgum yang dianggap cocok untuk daerah itu. Ia mengampanyekan konsumsi sorgum sebagai pengganti beras. Dari sisi kesehatan, sorgum lebih rendah gula dibandingkan beras. ”Seharusnya kondisi ini membuat sadar petani untuk mengolah tanaman pangan yang cocok di daerah mereka,” kata Loreta. (Yoga)

Pemerintah akan mengevaluasi Ditjen Bea dan Cukai untuk merespons berbagai kasus viral dan keluhan yang menyeret institusi tersebut. Perbaikan yang dilakukan mulai dari merevisi berbagai regulasi lintas kementerian/lembaga, membuat sistem dan prosedur operasi standar baru, sampai mengevaluasi kinerja petugas di lapangan. Reformasi itu akan dilakukan secepatnya, sebelum masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada Oktober 2024. Kebutuhan mengevaluasi Bea dan Cukai, khususnya urusan kepabeanan, itu sudah dibahas dalam rapat di Istana Kepresidenan, Rabu (15/5). ”Saat ini sudah mulai berproses secara paralel untuk penyempurnaan regulasi dan penguatan sistem. Harapan kami bisa selesai di periode ini. Yang jelas evaluasi ini akan berdampak lebih baik pada pelayanan di masyarakat,” kata Yustinus Prastowo, Staf Khusus Menkeu, Jumat (17/5).

Sebulan terakhir, Bea dan Cukai menjadi sorotan public hingga viral di media sosial. Prosedur pemeriksaan dan pengenaan tarif bea masuk dan denda dianggap menyulitkan masyarakat yang bepergian ke luar negeri. Di tengah banjir keluhan dari publik, muncul pula kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat Bea dan Cukai, seperti dalam kasus importasi gula. Berkaca dari kasus-kasus itu, evaluasi di tubuh Bea dan Cukai akan dilakukan secara komprehensif. Prastowo mengatakan, hal pertama yang akan dilakukan adalah menyisir sejumlah regulasi dan kebijakan terkait kepabeanan yang sudah ada saat ini, seperti aturan barang bawaan, barang kiriman, hibah, dan importasi. Regulasi yang akan dievaluasi bukan hanya Peraturan Menkeu (PMK), juga peraturan yang menjadi ranah kementerian lain.

Sebab, isu kepabeanan tidak berdiri sendiri di bawah Bea dan Cukai. Ada keterlibatan institusi lain, seperti Kemendag dan Kemenperin, yang semuanya memiliki peraturan teknis masing-masing yang wajib dijalankan petugas Bea dan Cukai. Hal kedua yang akan dievaluasi adalah membuat prosedur standar operasi (SOP) yang baru dan lebih relevan dengan kondisi terkini. Sebagai gambaran, akan dilakukan pemetaan terhadap orang-orang tertentu yang sering berlalu lalang lintas negara. Warga biasa yang hanya sesekali ke luar negeri tidak akan diperlakukan sama. Pemetaan juga akan dilakukan terhadap barang-barang tertentu yang memang bernilai tinggi (high value goods) sehingga orang-orang yang membawa barang sederhana tak akan dipersulit. (Yoga)

Bagi sebagian orang, buku belum jadi prioritas karena terhitung mahal dan kalah bersaing dengan kebutuhan lainnya. Pemerintah melalui kebijakan perpajakan sebenarnya sudah berusaha menekan harga buku. Agnes Theodora Maria Miracellia (33) terkejut saat melihat harga novel terjemahan terbaru seri Cormoran Strike bersampul lunak (soft-cover) yang sudah menyentuh kisaran Rp 400.000. Lima tahun lalu, saat ia mulai mengikuti buku seri detektif karya Robert Galbraith (nama pena penulis tersohor JK Rowling) itu, harganya masih Rp 120.000 dengan tebal buku dan jenis sampul yang sama. Maria pun membatalkan niatnya. ”Sudah terlalu mahal, sih, parah. Akhirnya, saya stop ngikutin lagi meski dia (Galbraith) baru-baru ini ada keluarin seri terbaru,” kata penerjemah yang berdomisili di Bali itu, Kamis (16/5).

Ia sering bertanya-tanya kenapa harga buku belakangan ini menjadi mahal. Bukan hanya karya penulis asing seperti Galbraith, melainkan juga buku karya penulis lokal. Maria membandingkan novel Perahu Kertas versi sampul adaptasi film oleh Dewi ”Dee” Lestari yang pada 2015 masih seharga Rp 60.000. Kini, karya terbaru Dee, seri Rapijali, sudah dipatok di atas Rp 100.000. Menurut Ketua Umum Ikatan Penerbit Indonesia Arys Hilman Nugraha, minat baca masyarakat Indonesia sebenarnya ada. Namun, terkendala akses terhadap bahan bacaan yang terbatas karena harga buku yang semakin mahal, rendahnya daya beli masyarakat, dan belum tingginya kesadaran bahwa buku termasuk kebutuhan prioritas. ”Kalau sekarang buku-buku harganya mahal sehingga tidak terbeli, itu adalah konsekuensi dari akses terhadap bahan bacaan yang selama ini tidak terbangun,” ujarnya.

Harga buku semakin menjadi-jadi karena kenaikan ongkos produksi dan distribusi yang turut dibebani berbagai pungutan. Ada PPN 11 % yang dipungut dari pembelian buku. Ini dibebankan ke konsumen. Ada pula pajak-pajak lainnya yang tersebar di setiap tahapan produksi buku. Arys mencontohkan, dalam komponen ongkos percetakan yang memakan 20-25 % total biaya produksi, ada hitung-hitungan pungutan pajak atas bahan baku. Peneliti Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis, Fajry Akbar, mengatakan, instrumen fiskal memang perlu didorong semaksimal mungkin untuk menarik minat baca masyarakat dan menyediakan buku dengan harga terjangkau. Untuk itu, aturan teknis berbagai insentif perpajakan yang ada perlu lebih diperjelas agar implementasinya lancar sehingga harga buku murah dan mensejahterakan penulisnya. (Yoga)