Budaya dan kearifan lokal dinilai bisa menjadi ”penawar” atau solusi alternatif mengatasi persoalan air.  Sayangnya, upaya mempertahankan kearifan lokal dan segala pengetahuan tersebut seperti jalan panjang nan berbatu. Hal itu mengemuka dalam diskusi internasional bertajuk ”Subak dan Jalur Rempah, Kearifan Lokal Pengelolaan Air” dalam rangkaian Forum Air Sedunia (World Water Forum) Ke-10 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Selasa (21/5). Secara global, menurut Laporan Pembangunan Air Dunia PBB 2023 oleh UNESCO, 2 miliar orang atau 26 % populasi dunia tidak memiliki air minum yang aman. Selain itu, 3,6 miliar orang atau 46 % populasi tidak memiliki akses sanitasi yang dikelola dengan aman.

Data lainnya, 2 miliar-3 miliar orang kekurangan air setidaknya satu bulan dalam setahun sehingga menimbulkan risiko besar terhadap mata pencarian, terutama ketahanan pangan dan akses listrik. Populasi perkotaan global yang menghadapi kelangkaan air diperkirakan meningkat dua kali lipat dari 930 juta pada 2016 menjadi 1,7 miliar-2,4 miliar orang pada 2050. Meningkatnya kejadian kekeringan ekstrem dan berkepanjangan juga memberi tekanan pada ekosistem dengan konsekuensi yang mengerikan bagi spesies tumbuhan dan hewan.Indonesia sudah membuktikan bahwa kearifan lokal dan pengetahuan tradisional mampu menjaga pengelolaan air secara berkelanjutan. Contohnya subak yang telah ditetapkan menjadi warisan dunia oleh UNESCO.

Subak tak hanya menyangkut sistem irigasi, tetapi juga bertaut erat dengan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Selain subak di Bali, ada Komunitas Adat Ciptagelar di Jabar yang bisa jadi contoh. Komunitas ini membagi kawasan hutannya menjadi tiga zona, salah satunya khusus untuk perlindungan atau konservasi air. Masyarakat Ciptagelar juga menerapkan sistem tata kelola air yang diatur secara khusus oleh lembaga dan struktur adat. Secara umum, penggunaan air dialokasikan oleh masyarakat Ciptagelar pada tiga fungsi utama, yakni untuk irigasi sawah, kebutuhan rumah tangga, dan menghasilkan listrik melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro.

Pengetahuan itu hanya sebagian dari kekayaan atas kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan air di Nusantara. ”Indonesia itu seperti perpustakaan peradaban dunia yang seharusnya masuk dalam percakapan global sehingga (budaya) tak sekadar jadi tradisi masa lalu. Seperti cara masyarakat kita bertahan di Nusantara selama ribuan tahun mengelola air sebagai sumber kehidupan yang patut dipelajari,” kata Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Hilmar Farid. engamat budaya dari Universitas Udayana, Bali, sekaligus pengurus Pura Ulun Danu Batur, I Ketut Eriadi Ariana menyebut, ”Keruntuhan manusia di Bali bisa terjadi saat danau tercemar, hutan-hutannya hilang, dan  laut tercemar. Begitu juga subak yang saat ini sudah jadi warisan budaya untuk dunia, tetapi banyak lahannya dipakai untuk pembangunan vila, hotel, dan sebagainya. Harusnya (lahan subak) dijaga,” kata Eriadi. (Yoga)

Pergeseran industri padat karya ke padat modal yang membutuhkan suplai pekerja berketerampilan tinggi belum bisa dipenuhi, karena angkatan kerja masih didominasi lulusan SMP ke bawah, yakni 55,4 % pada tahun 2022. Artinya, ada 79,6 juta orang berpendidikan paling tinggi SMP dari total angkatan kerja 143,7 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi; tidak meliputi warga yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga. Daya saing lulusan SD/SMP untuk langsung mendapat pekerjaan di sektor kerja formal dalam setahun setelah lulus hanya 2,9 % berdasarkan analisis data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2022. Sebagai perbandingan, lulusan SMK menyumbang 24 % total fresh graduate yang mendapat pekerjaan formal. Adapun lulusan perguruan tinggi menyumbang proporsi 54,3 %.

Komposisi angkatan kerja seperti ini menjadi tantangan di tengah iklim investasi dan pembukaan lapangan kerja yang kian lama membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto membenarkan bahwa struktur tenaga kerja Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Padahal, saat ini ada tren investasi menuju industri padat modal. Ini membuat masyarakat berpendidikan rendah berada di posisi lemah dalam persaingan pasar kerja. Industri padat modal, mensyaratkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Di sejumlah sektor, seperti ekonomi digital atau hilirisasi logam dan mineral, kebutuhan tenaga kerjanya hanya bisa dipenuhi oleh mereka yang tergolong high-skilled labour atau tenaga kerja berketerampilan tinggi.

”Tenaga kerja kita banyak yang masih SMP ke bawah. Bagaimana mau kerja di sektor tersebut,” kata Teguh, Rabu (8/5), di Jakarta. Penyelesaiannya hanya bisa dilakukan secara jangka panjang, yakni melalui perbaikan sistem pendidikan. Lulus SMA, Winna (22) memutuskan melamar kerja setelah gagal masuk perguruan tinggi. Namun, tidak ada lamarannya yang dijawab. Pencarian pekerjaan juga tidak mudah bagi lulusan perguruan tinggi. Sejak lulus S-1 ilmu komunikasi sekolah tinggi di Jakarta, awal tahun lalu, Citra Imelda (21) belum pernah bekerja. Sudah ratusan lamaran dikirim. Hanya dua perusahaan yang memanggil, tetapi berakhir kandas. (Yoga)

BPK menyampaikan laporan terkait ditemukannya indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak  perusahaannya yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 371,8 miliar. kepada Kejaksaan Agung. Terkait laporan tersebut, Kejagung menyatakan masih mempelajari laporan hasil pemeriksaan (LHP) investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk yang dilakukan oleh BPK. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengungkapkan, pihaknya telah menerima LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dari BPK, yang masih dipelajari dan didiskusikan terlebih dahulu. ”(LHP) sudah kita terima. Belum (diputuskan), masih dipelajari. Nanti LHP itu didiskusikan dengan Pak Dirdik (Direktur Penyidikan Jampidsus),” kata Febrie, Selasa (21/5) di Jakarta. 

Wakil Ketua BPK Hendra Susanto, lewat pernyataan tertulis BPK, menyampaikan telah menyerahkan LHP investigatif atas pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pemeriksaan tersebut merupakan inisiatif BPK berdasarkan pengembangan hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Pendapatan, Beban, dan Kegiatan Investasi Tahun 2020 sampai Semester I-2023 pada PT Indofarma Tbk, anak perusahaan, dan instansi terkait. Dari pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan yang berindikasi tindak pidana oleh pihak-pihak terkait dalam pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk beserta anak perusahaannya. Akibatnya, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 371.834.530.652. (Yoga)

Mendikbudristek Nadiem Makarim mengingatkan pengelola perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) terlalu tinggi dalam waktu dekat. Penghitungan besaran UKT harus selalu mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. ”Saya meminta semua ketua perguruan tinggi dan prodi (program studi) untuk memastikan bahwa kalaupun ada peningkatan, harus rasional, harus masuk  akal, dan tidak terburu-buru, tergesa-gesa melakukan lompatan yang besar,” kata Nadiem, Selasa (21/5) di Jakarta. Hal itu disampaikannya saat menghadiri rapat kerja antara Kemendikbudristek dan Komisi X DPR di Ruang Rapat Komisi X DPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja tersebut, Mendikbudristek diminta meninjau ulang beragam aturan terkait perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTN BH.

Aturan tersebut dinilai menyebabkan PTN menaikkan UKT yang membebani mahasiswa. Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf mengatakan, ada dua peraturanyang diyakinijadi penyebab UKT naik. Pertama, Peraturan Mendikbud No 4 Tahun 2020 tentang Perubahan PTN Menjadi PTN BH dan Permendikbudristek No 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada PTN. ”Kami mendesak pemerintah mencabut dan merevisi Permendikbud ini sebelum penerimaan mahasiswa baru, terutama tentang batasan atas biaya UKT dan IPI (iuran pengembangan institusi),” kata Dede Yusuf. Desakan ini merupakan kesimpulan dari Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar pekan lalu. (Yoga)

Kementerian BUMN mendukung proses hukum yang terjadi pada PT Indofarma (Persero) Tbk atas dugaan tindakan fraud yang merugikan negara hingga Rp 371 miliar. Selagi proses hukum berjalan, PT Bio Farma (Persero) selaku holding akan menopang restrukturisasi utang dan pelunasan gaji pegawai yang tersendat. Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, seusai menyampaikan pidato kunci dalam DBS Asian Insights Conference 2024, di Jakarta, Selasa (21/5). ”Memang ada fraud di Indofarma. Kami sudah diskusi dan sudah mendukung langkah BPK untuk melaporkan ke Kejaksaan Agung. Harus ada tindakan hukum,” ujar Kartika. Sebelumnya, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif atas Pengelolaan Keuangan PT Indofarma Tbk kepada Kejaksaan Agung pada Senin (20/5).

Laporan tersebut merujuk pada kinerja perseroan pada 2020-2023 yang diduga menimbulkan kerugian negara hingga Rp 371,83 miliar. Wakil Ketua BPK Hendra Sutanto, dalam keterangan tertulis menyampaikan, seusai menyerahkan hasil audit itu, lembaganya berharap agar Kejaksaan Agung segera melakukan proses hukum sehingga pihak-pihak pelanggar hukum dapat mempertanggungjawabkan kerugian negara yang timbul. Selain mendukung penegakan hukum dalam kasus fraud Indofarma, Tiko juga menyebutkan, kementerian telah menunjuk PT Bio Farma (Persero) untuk memimpin restrukturisasi utang yang membelit Indofarma sekaligus menyelesaikan semua kewajiban Indofarma sebelum diputuskan pailit. (Yoga)

Salah seorang pegawai usaha pembuatan roti skala rumah tangga, terlihat sedang menyiapkan adonan roti sebelum dimasukkan ke dalam oven di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Selasa (21/5/2024). Tingginya harga bahan baku dikeluhkan oleh pengusaha UMKM tersebut. Keuntungan mereka tergerus karena lonjakan harga gula pasir dan tepung terigu yang menjadi bahan baku utama pembuatan roti. (Yoga)

Tanaman jagung Laurensius Gole (74) mengering di kebun tadah hujan miliknya di Desa Bhera, Kabupaten Sikka, NTT, lantaran curah hujan sangat minim dan panas berkepanjangan. Hanya tanaman singkong yang disebut ubi kayu oleh warga lokal tumbuh subur. ”Hanya ini tanaman yang tersisa untuk makan,” ujarnya, Selasa (14/5 ) pagi. Singkong ditanam pada Desember 2023, bersamaan dengan jagung. Seiring waktu, jagung tidak berdaya menahan kekeringan, sementara singkong masih tegak berdiri. Bulan Juni 2024, singkong sudah bisa dipanen dengan hasil memuaskan. Menanam singkong, jagung, pisang, kacang, dan berbagai tanaman pangan di dalam satu lahan adalah cara bertani yang dipraktikkan petani setempat secara turun-temurun. Mereka punya banyak jenis tanaman dengan waktu panen berbeda-beda. Setelah padi dan jagung dipanen, akan menyusul tanaman lain.

”Sepanjang tahun, kebun terus menghasilkan makanan,” ucap Gole. Perubahan iklim sebagai dampak pemanasan global mengacaukan ritme musim tanam. Petani lahan tadah hujan terkecoh. Banyak tanaman pangan tak hanya berakhir gagal panen,tetapi juga gagal tanam sejak awal. ”Ke depan, kami akan perbanyak tanaman selain padi dan jagung,” kata Gole. Lahan tadah hujan itu dulunya dialiri air sepanjang tahun sehingga Gole dan lebih dari 30 keluarga petani menanam padi dan jagung diselingi tanaman lokal lain. Mereka swadaya membendung Sungai Lowo Lo’o menggunakan atu dan kayu dan mengalirkan airnya ke lahan petani. Sayangnya, badai Seroja pada April 2021 merusak dam itu. Empat tahun terakhir, sawah mereka kering kerontang.”

Gerakan mendorong pangan lokal selain padi terus menguat. Namun, tak mudah mengubah kebiasaan bertani dan mengonsumsi makanan. Maria Loretha, perempuan asal Flores Timur, NTT, yang gencar mengampanyekan budidaya sorgum, mengatakan, masyarakat NTT sulit meninggalkan beras. Harga beras sempat menembus Rp 17.000 per kg. Ada yang terpaksa berutang membeli beras. Padahal, di sekitar mereka banyak makanan lokal yang bisa dibudidayakan sendiri. Kampanye konsumsi pangan lokal pun makin gencar menyasar generasi muda. Pangan lokal diolah sesuai selera anak muda, seperti sereal dari sorgum, keripik pisang atau ubi beraneka rasa. ”Kita dorong anak muda di setiap kampung punya produk makanan berbahan lokal,” ucap Loretha. Tak hanya konsumsi. Anak muda juga diajak bertani seperti yang dilakukan Yance Maring (35), pelopor pertanian irigasi tetes.

Puluhan anak muda belajar tanaman hortikultura di kebun Yance di Maumere. Mereka diajari bertani, mulai penyiapan lahan hingga pemasaran. Lahan tani juga dikemas menjadi destinasi wisata agro. Setiap petang, banyak anak muda datang melihat operasional irigasi tetes yang dikendalikan digital itu. Ada juga kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman dan gazebo untuk tempat duduk santai. ”Ini metode mengajak anak muda bertani. Pendekatan harus teknologi dan menghadirkan sisi visual yang menarik. Banyak yang sudah tergoda menjadi petani. Pesan kami adalah petani itu keren,” kata Yance. Tak hanya sekadar pemanis, irigasi tetes Yance juga sangat prospektif karena pengairan dan pemupukan lebih efisien 40 % dari cara konvensional. Pekerja juga lebih sedikit dan produktivitas lahan naik 150 % dari cara tradisional. (Yoga)

Belanja perlindungan sosial (perlinsos) yang dirumuskan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, masih cukup royal. Bagaimana tidak, batas atas hitung-hitungan otoritas fiskal itu menjadi yang tertinggi, bahkan melampaui pandemi Covid-19 pada 2020 silam. Dalam rencana awal, alokasi perlinsos yang di antaranya mencakup belanja sosial dan subsidi mencapai Rp496,9 triliun—Rp513 triliun, sedangkan 2020 hanya Rp498 triliun. Faktanya, tekanan ekonomi pada 2020 sangat berat lantaran Indonesia dihantam pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyeret ekonomi ke jurang resesi. Sementara itu, meski 2025 masih dibayangi risiko akibat tingginya suku bunga acuan dan ketidakpastian geopolitik, pemerintah optimistis mampu mengelola situasi itu lebih baik. Dengan demikian, ada sedikit ketidaklinieran antara optimisme perihal mitigasi kondisi ekonomi dari gejolak global dengan alokasi perlinsos yang sangat royal. Menariknya, pengalokasian dana perlinsos belum mengakomodasi kepentingan pemerintahan baru. Padahal, APBN 2025 akan dijalankan oleh rezim yang mulai menjabat pada Oktober 2024. 

Inilah kemudian yang melahirkan polemik. Membaca rumusan tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan baru melakukan perubahan APBN dalam rangka mengakomodasi aneka program populis yang dicanangkan. Dalam kaitan ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan alokasi perlinsos itu disesuaikan dengan fokus jangka pendek yang mencakup tiga faktor. Ketiganya yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well being, dan konvergensi antardaerah. Sejalan dengan hal tersebut perlinsos ke depan diarahkan untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pemerataan. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, menambahkan perlinsos dalam APBN 2025 memang diarahkan untuk memacu pengentasan kemiskinan. Ferry mengatakan, pemerintah masih membuka ruang negosiasi lantaran pembahasan APBN 2025 masih tahap awal. "Proses pembahasan penyusunan APBN 2025 dengan DPR masih akan berlanjut hingga ditetapkannya Undang-Undang APBN 2025," katanya. 

Tak bisa dimungkiri, perlinsos memang memiliki taji yang cukup signifikan untuk memproteksi daya beli sehingga konsumsi yang menjadi mesin pendorong ekonomi tetap solid. Misalnya tatkala harga minyak mentah mengalami kenaikan, perlinsos mengambil peran baik melalui bantuan sosial maupun subsidi energi sehingga ketahanan konsumsi terjaga. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang juga patut dicermati. Pertama, belum diakomodasinya program sosial pemerintahan baru berisiko memunculkan polemik. Sebab bukan tidak mungkin rezim baru mengubah APBN. Kedua, defisit fiskal yang berisiko lebar. Gemuknya alokasi perlinsos berisiko menambah beban fiskal. JIka tak diimbangi dengan optimalisasi penerimaan, pembengkakan belanja itu akan membuka defisit makin lebar. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, mengatakan postur sementara perlinsos membuka peluang dilakukannya perubahan APBN sangat besar. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, memandang pemerintah perlu mengevaluasi fokus perlinsos, termasuk akurasi data penerima.

Industri otomotif kian tertekan. Permintaan di pasar domestik masih terus tertekan selama 4 bulan pertama tahun ini. Sementara itu, permintaan di beberapa negara tujuan ekspor juga belum pulih akibat melemahnya perekonomian global. Dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo diketahui penjualan mobil domestik secara wholesales pada periode Januari—April 2024 mencapai 263.706 unit turun 22,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yaitu sebanyak 341.582 unit.Sementara itu, penjualan secara ritel selama 4 bulan pertama tahun ini mencapai 289.551 unit turun 14,8% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu sebanyak 339.954 unit. Khusus pada April, total penjualan mobil secara wholesales mencapai 48.637 unit, turun 34,9% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 74.724 unit. Suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh sejumlah lembaga pembiayaan kendaraan bermotor diikuti dengan makin ketatnya persyaratan pemberian kredit turut menurunkan minat masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor. Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-13 kepada pegawai negeri sipil (PNS) yang diharapkan dapat menjadi momentum kenaikan penjualan sektor otomotif ternyata tidak terlalu berpengaruh. Dalam kondisi ekonomi yang belum pulih pascapandemi Covid-19, masyarakat tampaknya lebih selektif untuk menggunakan uang. Akibatnya, konsumsi pun terbatas untuk kebutuhan pokok. 

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, misalnya, pada periode April 2024 mengekspor Traga sebanyak 152 unit turun 12,6% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 174 unit. Jumlah itu lebih rendah dibandingkan dengan rencana perusahaan sebanyak 500 unit. Selain karena rendahnya permintaan, tersendatnya penjualan ke beberapa negara seperti Filipina, India, dan Paraguay karena menurunnya aktivitas ekspor bertepatan dengan momentum Lebaran. Sebagai salah satu tulang punggung perekonomian, peranan sektor otomotif dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investasi cukup signifikan. Dukungan pemerintah dalam membuka pasar baru tentunya sangat diharapkan. Di sisi lain, langkah selektif lembaga pembiayaan dalam memberikan kredit guna mengantisipasi masalah yang ditimbulkan tentunya perlu didukung, meski demikian diharapkan ada strategi khusus untuk mengatasi rendahnya permintaan akibat ketatnya regulasi.