;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Perahu Listrik, Jaga Aliran Energi Hijau Green Canyon

26 May 2024

Kawasan wisata Green Canyon di Cijulang, Pangandaran, telah puluhan tahun menjadi primadona Jabar. Kehadiran perahu listrik membuat masa depan alam dan manusia di sana kian bermakna. Azmi Mubarok (48) memencet tombol mesin tempel perahunya di Dermaga Green Canyon, Minggu (5/54) siang. Seketika, mesin bertenaga 6 PK menyala bak bunyi mobil. Azmi adalah satu dari puluhan pengemudi perahu wisata di Green Canyon. ”Alus (bagus) euy,” ucap seorang pengemudi perahu lainnya yang kagum dengan kemudahan menyalakan mesin itu. Perahu bermuatan tujuh orang itu menyusuri sungai yang airnya kehijauan dengan tenang, karena mesin listrik tidak bising. Apabila menggunakan mesin gantar, pengemudi perahu dan pengunjung sulit berbincang.

Ketika mendengar PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) mendorong penggunaan perahu bermesin listrik, ia langsung setuju. Dua bulan terakhir, Azmi mencobanya di perahu miliknya yang diberi nama ”Ki Sunda”. Sejak Agustus 2023, PLN memfasilitasi penggunaan energi ramah di Green Canyon. Saat ini, dari 80 perahu, 12 perahu bermesin listrik. Selain itu, ada 52 baterai dan lima stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) gratis. Sejauh ini Azmi menikmati manfaatnya. Selain lebih praktis dan nyaman, perahu listrik juga lebih hemat dibandingkan mesin gantar. Ia butuh setidaknya Rp 40.000 atau 4 liter pertalite untuk empat ritase per hari. Dengan mesin listrik, ia tak mengeluarkan ongkos.

”Semoga kalau sudah ada biaya ngecas, harganya lebih murah daripada bensin,” ujarnya. Meski lebih halus, kata Azmi, perahu bermesin listrik bergerak lebih lamban dibanding mesin gantar. Ia mengusulkan kapasitas mesin tempelnya ditambah agar lebih laju. Ketua Kelompok Sadar Wisata Green Canyon Suhman berkata, warga masih beradaptasi dengan perahu listrik. Ia yakin, pemilik perahu akan memanfaatkannya jika telah menyadari keuntungannya. Apalagi, inovasi ini bisa memberi manfaat pada lingkungan, perahu ini tidak menghasilkan ombak ketika melintas. ”Di sungai ini ada aturan, mesin (gantar) jangan lebih dari 7 PK. Kalau (perahu) kencang, abrasinya juga cepat,” kata Suhman. (Yoga)


Air, Mata Uang Baru yang Diabaikan

26 May 2024

Ratusan ribu bahkan jutaan rumah tangga di kawasan Jabodetabek mengandalkan sumur bor sebagai sumber air satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk minum, semakin banyak yang bergantung pada air kemasan, termasuk air gallon bermerek dan isi ulang. Pada benak banyak orang tertanam bahwa air bersih memang urusan sendiri dengan sumur bor dan air galon. Di banyak perkotaan lain di Indonesia, kondisi serupa juga terjadi. Ketersediaan air bersih  perpipaan sebagai layanan publik untuk semua warga belum menjadi program yang serius diwujudkan. Secara umum, air masih saja dianggap sebagai kebutuhan nomor sekian oleh sebagian kita dan pemerintah. Padahal, tanpa air, orang hanya bisa bertahan hidup selama 3-4 hari saja. Kebersihan dan kesehatan keluarga terancam. Air penentu hidup dan matinya semua bahan dasar makanan yang kita butuhkan sehari-hari.

Berbagai bidang industri, bahkan pertambangan, lumpuh tanpa pasokan air berkelanjutan. Di kawasan perkotaan, realisasi janji pembangunan air bersih perpipaan berjalan bagai siput. Di Jakarta, cakupan layanan air perpipaannya tahun ini baru menjangkau 930.000 pelanggan atau sepertiga total rumah tangga di kota yang mencanangkan diri menjadi kota global setelah tak lagi berstatus ibu kota negara. Data BPS 2023, ada 2,8 juta rumah tangga di Jakarta. Di luar wilayah urban, tata kelola irigasi untuk pertanian dan agroindustri di Indonesia masih sarat masalah. Pelaku industri mikro hingga skala raksasa di sejumlah daerah tidak memakai air dengan bijak dan berkelanjutan untuk usahanya. Pihak yang berwenang menegakkan aturan perihal tata kelola air belum bertindak maksimal.

Saat ini, para pihak akhirnya menyadari air adalah sumber daya alam paling berharga. Namun, eksploitasi sumber daya alam juga susah beranjak dari kerakusan atas nama pertumbuhan bisnis. Mengakses air menjadi kompetisi tanpa garis finis. Penguasa sumber air dan mereka yang mampu mengelolanya berarti menguasai ”mata uang” bernilai sangat tinggi di tengah dunia yang kekeringan dan kehausan. Nilai ”mata uang” lain, emas, minyak, dan lainnya, berfluktuasi secara radikal dan dapat ditukar dengan sesuatu yang bernilai lainnya. Namun, air tidak akan pernah mengalami penurunan nilai. Di wilayah yang kaya sumber air, manfaat air dapat dimanfaatkan untuk melahirkan usaha-usaha baru yang menumbuhkan perekonomian   lokal, meningkatkan basis pajak, dan kualitas hidup masyarakat setempat.

Karena itu, tidak ada cara agar bisa bertahan selain dengan menguasai, mengelola, hingga memunculkan sumber air baru. Selain memanfaatkan sungai, situ, dan danau, pemerintah perlu berinisiatif untuk melakukan diversifikasi sumber air untuk meningkatkan ketahanan air di area urban. Publikasi riset ”Diversification of urban water supply: Anassessment of social costs and water production costs" (Mei, 2022), menyebutkan bahwa desalinasi air laut serta penggunaan kembali air dari limbah industri patut dipertimbangkan oleh kota untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Melihat Singapura, Indonesia yang baru menjadi tuan rumah perhelatan World Water Forum (WWF) 2024, menyadari ketertinggalannya karena belum juga bisa melihat urgensi air sebagai ”mata uang” tertinggi. (Yoga)


Ekspresi Kegelisahan Petani Karet

26 May 2024

Petani penyadap karet menghadapi realitas surutnya harga karet mentah. Mereka tidak sesejahtera seperti di zaman dulu lagi. Sejumlah perupa mengekspresikan kegelisahan petani itu dengan membuat karet mentah menjadi karya seni untuk pertama kalinya. Para perupa itu sempat menengok keprihatinan para petani penyadap karet di Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung. Mereka antara lain Agus Suwage, Anusapati, Catur Nugroho, Dolorosa Sinaga, Elyezer, Handiwirman, Iwan Yusuf, Maharani Mancanagara, Septian Harriyoga, Suvi Wahyudianto, Titarubi, dan Yuli Prayitno. Beberapa di antaranya tinggal sejenak di sana untuk menyelami kehidupan petani karet dan akhirnya mengekspresikan kegelisahan mereka ke dalam karya seni yang dipamerkan di Galeri Jagad, Wisma Geha, dekat pusat perbelanjaan Sarinah, Jakarta.

Pameran bertajuk ”Beyond Elasticity: Rubber and Materiality (Di Balik Elastisitas: Karet dan Materialitas)” berlangsung 17 Mei hingga 30 Juni 2024. Galeri Jagad menggandeng Sekolah Seni Tubaba untuk pameran ini. Mereka menampilkan karya-karya yang tidak pernah ada sebelumnya karena material karet mentah tidak pernah digunakan sebagai media karya seni. Bupati Tubaba periode 2017–2022 Umar Ahmad memberi catatan pengantar pameran yang cukup menarik, yakni ”Karet, Tubaba, dan Jalan Pulang ke Masa Depan”. Umar menceritakan, di masa lalu, karet adalah dapur bagi masyarakat Tubaba. Mereka menyejahterakan diri lewat hasil penyadapan karet yang dimulai tahun 1900, ketika Pemerintah Hindia Belanda mulai mengenalkan beberapa jenis tanaman karet.

Selanjutnya, perkebunan karet di Kawasan Tubaba tumbuh sejak tahun 1970 ketika dibuka sebagai Kawasan transmigrasi. Sejak itu karet menjadi primadona, sampai satu dekade silam. Tapi, situasi berubah. Hasil penyadapan karet tidak lagi menyejahterakan mereka. Umar menukil kisah dari seorang buruh petani yang bekerja dengan upah Rp 45.000 per hari. Padahal, pengeluaran dalam seharinya menembus Rp 50.000. Mulai ada pemilik lahan Perkebunan karet yang membakar perkebunananya dan mengganti dengan tanaman singkong. Saat musim panen singkong tiba, harga komoditas ini juga jatuh. Bagi Rambat, pemilik Galeri Jagad, pameran karya seni dengan media karet mentah sebagai transformatif eksplorasi artistik dan diharapkan bisa berkelanjutan. (Yoga)


Masyarakat di Dunia Belum Setara Mengakses Air dan Sanitasi

25 May 2024

Akses air bersih dan sanitasi yang tidak merata mengancam kesehatan masyarakat dunia. Pemangku kebijakan perlu menggandeng beragam komunitas demi menjamin setiap warganya dapat menjangkau layanan akses air bersih dan sanitasi tanpa terkecuali. Kegiatan Forum Air Dunia (World Water Forum/WWF) Ke-10 di Nusa Dua, Bali, yang ditutup Jumat (24/5) mengesahkan deklarasi tingkat menteri yang menyatakan akan menerjemahkan komitmen di bidang pengelolaan sumber daya air ke dalam kebijakan dan rencana aksi. Dalam deklarasi itu, disadari dampak perubahan iklim dan pertumbuhan populasi butuh pengelolaan dan pendanaan berkelanjutan demi memenuhi hak masyarakat terhadap akses air yang aman.

Deklarasi tingkat menteri itu melampirkan 113 proyek dan inisiatif dari beragam negara dan organisasi internasional senilai 9,4 miliar USD, yang bertujuan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) no 6 tentang air bersih dan sanitasi yang dinyatakan tersendat (off-track). Saat menutup WWF Ke-10, Wakil Presiden Dewan Air Dunia Eric Tardieu menggarisbawahi ketidaksetaraan di dunia yang perlu menjadi perhatian, tercermin dari masyarakat yang tidak memiliki akses air minum yang aman dan sanitasi serta penduduk yang kesehatannya dipertaruhkan karena hanya bisa mendapatkan air dengan kualitas buruk.

Dokumen ”The United Nations World Water Development Report 2024: Wate for Prosperity and Peace”  menyatakan, per 2022, ada 2,2 miliar penduduk dunia tak memiliki akses terhadap layanan air minum yang aman. Jumlah penduduk dunia yang tak memiliki akses sanitasi mencapai 3,5 miliar jiwa. Tardieu menilai, WWF Ke-10 perlu menjamin keterjangkauan akses air bersih dan sanitasi kepada setiap orang. ”Kami ingin mendorong keterjangkauan itu melaluitata kelola lestari, menggandeng lebih banyak komunitas, dan membangun daya tahan terhadap perubahan lingkungan tanpa meninggalkan siapa pun,” ujarnya. Di sela WWF Ke-10, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga menyepakati pendanaan sistem penyediaan air minum wilayah Karian-Serpong berkapasitas 4.600 liter per detik. Targetnya, untuk memberi akses air minum kepada 1,84 juta penduduk di Tangerang dan Tangsel, Banten, serta Jakarta, senilai Rp 2,4 triliun. (Yoga)


Judi Daring yang Goyahkan Prajurit

25 May 2024

Letnan Satu Dokter Eko Damara (30) merupakan dokter di Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile RI-PNG Yonif 7 Marinir yang ditemukan tewas di Pos Komando Taktis Koramil Dekai Kodim 1715 Yahukimo, akhir April 2024, karena bunuh diri. Diduga karena ia terlilit utang Rp 800 juta yang dipakai untuk judi online atau daring. Judi daring beserta utang yang melilit Lettu Eko menjadi pelajaran bahwa permainan bertaruh yang merebak di daring ini bisa melemahkan masyarakat, tanpa memandang jabatan, intelektual, ataupun kelas sosial. Kematian Lettu Eko menambah panjang daftar kasus judi daring yang merenggut nyawa. Di Cikupa, Tangerang, Banten (Kompas.com, September 2022) seorang karyawan pabrik, HK (47), tewas bunuh diri diduga karena terlilit utang akibat judi daring.

Di Tasikmalaya, Jabar, Agustus 2023, seorang ibu memutuskan mengakhiri hidupnya setelah sang anak terjerat utang akibat kecanduan judi daring. Untuk memerangi judi daring, Jumat (24/5) pemerintah memberi ancaman denda Rp 500 juta bagi penyedia platform yang masih mempromosikan judi daring. Denda itu sesuai UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PP No 43/2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kemenkominfo. Ancaman itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam konferensi pers secara daring, Jumat (24/5). Budi menyatakan, pemerintah telah berkomunikasi dengan sejumlah penyedia platform daring untuk memutus mata rantai ekosistem judi daring.

Dari seluruh platform, tinggal satu penyedia yang tidak mau berkomitmen pada program pemerintah itu, yaitu Telegram. Jika penyedia platform tidak kooperatif, ia pun mengancam menutup izinnya. Menurut Budi, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui dan mengantongi data penyelenggara jasa internet (internet service provider) yang memfasilitasi judi daring. ”Tunggu waktunya saja, nanti kami tutup,” ucapnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi sampai tiga kali menggelar rapat tertutup membahas penanganan judi daring. Terakhir, Rabu (22/5), rapat di Istana Merdeka memutuskan membentuk Satgas Pemberantasan Judi Daring untuk merespons penyebaran konten judi daring yang puluhan ribu di antaranya telah menyusup ke lembaga pendidikan dan pemerintah. Tewasnya Lettu Eko menjadi bukti bahayanya judi daring. (Yoga)


Prioritas Anggaran Pendidikan Tinggi

25 May 2024

Indonesia menargetkan pada 2045 atau di usia 100 tahun sudah menjadi negara maju, ditopang SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan Rp 660,8 triliun atau 20 % pada APBN 2024. Pemerintah melalui Kemendikbudristek berupaya mengakselerasi SDM unggul untuk Indonesia Emas melalui pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi. Namun, semua itu menjadi narasi semu di tengah polemik biaya kuliah yang tinggi. Besaran anggaran pendidikan yang terus bertambah, tahun ini bertambah Rp 17 triliun dibandingkan tahun sebelumnya, tidak dirasakan oleh masyarakat. Justru masyarakat dihadapkan pada kenaikan uang kuliah tunggal (UKT).

Kenaikan UKT mulai tahun akademik 2024/2025 bagi mahasiswa baru semakin membebani masyarakat dan mempersempit akses ke pendidikan tinggi. Padahal, ini krusial untuk membangun SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Apalagi, jumlah penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi hanya 10,15 % (Data Statistik Penduduk 2022). Modal yang sangat minim untuk mencapai Indonesia Emas. Perlu langkah-langkah luar biasa untuk memperbesar modal tersebut. Kualitas dan peringkat daya saing SDM Indonesia masih rendah (Bank Dunia, 2018). Angka Partisipasi Kasar PendidikanTinggi juga rendah, menunjukkan bahwa angkatan kerja yang siap produktif, berkompetensi tinggi, dan berdaya saing tinggi juga rendah.

Karena itu, menempatkan pendidikan tinggi sebagai program prioritas pembangunan SDM merupakan langkah mendesak. Anggaran pendidikan tinggi yang hanya 0,6-1,6 % dari total APBN (Kompas, 24/5/2024) menunjukkan bahwa pendidikan tinggi belum menjadi program prioritas untuk menuju Indonesia Emas. Prioritas anggaran untuk pendidikan tinggi perlu diikuti kebijakan lain untuk meningkatkan akses masyarakat ke pendidikan tinggi. Kendala terbesar akses ke pendidikan tinggi adalah masalah ekonomi, dan negara mempunyai tanggung jawab untuk mengatasinya. (Yoga)


Kerak Telur dan Asinan Betawi Diakui sebagai Kekayaan Intelektual Komunal

25 May 2024

Sebanyak 12 komunitas kuliner tercatat dalam daftar Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) Indikasi Asal dari Kemenkumham RI, yang merupakan upaya untuk menjaga warisan budaya dan meningkatkan ekonomi warga. Ke-12 komunitas kuliner yang terdaftar adalah komunitas gabus pucung, asinan Betawi, bir pletok, gado-gado Jakarta, kembang goyang, kerak telur, dan laksa Betawi. Selain itu, ada komunitas roti buaya, selendang mayang, soto Betawi, kue rangi, dan komunitas sayur asem. Kadis Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, Jumat (24/5) mengatakan, pencatatan KIK ini merupakan bentuk apresiasi dari ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, sumber daya genetik, dan potensi indikasi geografis yang perlu dilindungi. Apalagi, kekayaan ini terbukti mendatangkan manfaat komersial bagi komunitas yang terlibat.

Pencatatan ini juga menjadi implementasi dari upaya perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus perwujudan ketahanan nasional. Ia pun mengapresiasi upaya setiap komunitas yang terlibat untuk terus menggali potensi dari setiap produk yang dibuatnya, termasuk potensi sejarah. Pemberian surat pencatatan inventarisasi KIK ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para pelaku kuliner Betawi agar terus menjaga eksistensinya dalam menghadapi maraknya kuliner dari luar. Pencatatan ini diharapkan dapat memberi dampak ekonomi lebih luas. Jangan sampai ada pihak tak bertanggung jawab yang membajak dan membuat klaim tertentu terhadap kekayaan intelektual komunal itu. (Yoga)


Dede Arief Cahyadi, Megaterasering untuk Masa Depan

25 May 2024

Dede Arief Cahyadi terpanggil memajukan potensi wisata sawah terasering di kampung halaman istrinya, Desa Sukamulya, Pangandaran, Jabar. Dede berkontribusi melahirkan BUMDes, kelompok sadar wisata, hingga mempromosikan Desa Wisata Megaterasering Sukamulya menjadi destinasi wisata di Pangandaran. Dari Parigi, ibu kota Pangandaran, ke Sukamulya berjarak 17 km. Dari Bandara Internasional Kertajati di Majalengka dengan mobil, jarak tempuh ke Sukamulya 162 km, memakan waktu 5 jam. Di Megaterasering Sukamulya, pengunjung menyaksikan satu-satunya desa dengan sawah terasering terluas di Pangandaran yang mencapai 1.200 hektar. Selama ini, Pangandaran dikenal dengan wisata pantai dan sungai.

Megaterasering Sukamulya menampilkan pemandangan hamparan sawah yang indah, kehidupan petani yang beraktivitas di sawah, air terjun yang sejuk, kebun agrowisata, hingga perkebunan kopi robusta. Megaterasering ini terkenal berkat kerja keras pemuda di Pangandaran bernama Dedi Arief Cahyadi (39), setelah menikahi istrinya, Rosi Juniati (32) warga setempat pada 2016. ”Awalnya saya kira daerah perbukitan hanya hutan yang biasa dilalui warga. Ternyata sebuah potensi wisata yang sangat besar tersimpan di Sukamulya,” tutur Dedi saat ditemui di Pangandaran, 5 Mei 2024. Denan mempelajari literasi tentang terasering dan potensi pengembangan wisata terasering seperti di Ubud di Bali. Ia berikhtiar melahirkan desa wisata di Sukamulya. Komitmen itu dijalankan Dede di tengah kesibukannya sebagai penggiat budaya Kabupaten Pangandaran sejak tahun 2016 di bawah naungan Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek.

Di tengah upaya membangun spot wisata terasering di Sukamulya, Dedi terpilih menjadi salah satu tenaga pendamping program Pemprov Jabar, Patriot Desa, yang mendorong desa tertinggal dan berada di perbatasan dengan provinsi lain. ”Selama setahun sebagai tenaga pendamping Patriot Desa, saya merintis lahirnya BUMDes di Sukamulya yang mengelola pemasukan dari penggunaan air bersih oleh warga setempat,” ujarnya. Perlu waktu tiga tahun bagi Dede untuk meyakinkan warga soal potensi pendapatan yang diraih dari sektor pariwisata. Ia pun secara intens membuat video keindahan terasering Sukamulya di media sosial. Unggahannya menarik perhatian banyak warganet. Ia juga mengundang salah seorang pelaku usaha jasa wisata di Pangandaran bernama Fauzi ke Sukamulya.

Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek menetapkan Sukamulya, satu dari 359 desa di Indonesia yang berstatus desa budaya pada 2 April 2021. Dede bersama warga setempat sepakat menamai tempat itu Megaterasering Sukamulya. Warga pun dilatih menjadi pemandu wisata dan menyiapkan aneka kuliner bagi pengunjung, seperti nasi liwet, ikan asin, ikan mas, ayam goreng, dan kelapa muda. Pada Maret 2021, warga menyambut 300 pesepeda dari Pangandaran yang menjajal rute di Sukamulya. Kegiatan ini berjalan sukses dan warga mendapatkan pemasukan besar, yang Rp 1,5 juta dari pemasukan kegiatan sepeda itu digunakan Pokdarwis Wahana Mulya untuk membangun saung berkapasitas 50 orang yang digunakan sebagai tempat berlindung pengunjung. Kini, Desa Wisata Megaterasering Sukamulya rutin dikunjungi wisatawan dari sejumlah wilayah di Jabar, sebanyak 30 hingga 50 pengunjung sebulan. (Yoga)


PMN Bukan Solusi Jitu

25 May 2024
Aksi pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada BUMN karya yang sedang terjerat krisis utang dinilai bukan solusi jitu untuk menyelamatkan mereka. Sejumlah kalangan menilai, solusi tersebut bersifat parsial tanpa menyentuh akar permasalahan, sehingga perlu dikaji ulang. Sebab, faktanya, sejumlah BUMN karya tetap sakit, kendati sudah diguyur PMN jumbo. Sebagai contoh, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) hingga kini masih dibekap kerugian dan kesulitan membayar utang. Tahun lalu, perseroan mencetak rugi bersih Rp 3,7 triliun dan sampai saat ini belum sepakat dengan pemegang obligasi  Berkelanjutan tahap IV tahun 2019 terkait skema restrukturisasi. Memasuki 2024, Waskita masih rugi, tepatnya Rp 1 triliun per Maret. Saham Waskita masih disuspensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan kini menghadapi potensi delisting. (Yetede)

Pembungkaman Pengkritik Privatisasi Air

25 May 2024
MENGENAKAN kemeja abu-abu, I Dewa Gede Palguna datang satu jam lebih awal ke Hotel Oranjje di Jalan Hayam Wuruk Nomor 302, Kota Denpasar, Bali, pada Selasa pagi, 21 Mei 2024. Semestinya Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu akan menjadi pembicara kunci dalam pembukaan konferensi rakyat, People’s Water Forum (PWF) pada pukul 10.00 Wita. Rencana itu batal ketika ia dicegat masuk ke hotel oleh sekelompok orang yang menolak kegiatan tersebut.

“Saya sempat tanya, mereka itu siapa dan apa haknya melarang penyelenggaraan acara. Dia menjawab, saya penduduk sini,” kata Palguna menceritakan ulang penghadangan terhadap dirinya pada Rabu lalu. Penduduk yang dimaksudkan Palguna yang melakukan intimidasi masyarakat sipil itu merujuk pada organisasi kemasyarakatan (ormas) bernama Patriot Garuda Nusantara. Palguna sempat berupaya untuk tetap masuk ke hotel. Bekas hakim Mahkamah Konstitusi ini mencari bantuan ke kepolisian atau Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di sekitar hotel. Niatnya adalah menanyakan alasan pelarangan penyelenggaraan PWF.

Ia tidak melihat satu pun anggota kepolisian. Hanya ada puluhan petugas berseragam polisi pamong praja. Namun Palguna tak bisa menemui komandan polisi pamong praja itu untuk diajak berdiskusi. Dia sempat berkeras untuk masuk ke hotel sembari menunjukkan undangan. "Saya bilang ke mereka, saya mau masuk untuk tanya ke panitia kenapa mengundang saya ke acara yang ternyata dilarang," ucapnya. Palguna dongkol akan aksi represif yang berlangsung pada era reformasi ini.

Perhelatan People’s Water Forum sudah dimulai sejak 2006 sebagai sebuah gerakan alternatif menyuarakan suara masyarakat dan pembela air sebagai hak asasi manusia. Gerakan ini terutama menolak aktivitas perampasan air oleh korporasi dan pendanaan internasional yang disinyalir menjadi salah satu biang krisis air bersih. Agenda ini merupakan perlawanan terhadap World Water Forum (WWF) yang lebih dulu diinisiasi pada 1996. World Water Forum 2024 atau WWF ke-10 di Bali dianggap sebagai agenda eksklusif, tidak demokratis, dan ruang untuk privatisasi air di semua negara. Lebih-lebih anggota forum ini meliputi perusahaan-perusahaan raksasa, perbankan dunia, dan negara-negara anggota. Posisi PWF mengumpulkan organisasi masyarakat sipil dunia, tak terkecuali di Indonesia, untuk membuat agenda tandingan. (Yetede)