PHK menempatkan pekerja dalam risiko ketidakpastian dan kemiskinan. Daya saing pekerja dan usaha mutlak ditingkatkan. Judul berita tentang ketenagakerjaan ini mendebarkan hati: ”Fenomena Pemutusan Hubungan Kerja Masih Marak” (Kompas, 27/5/2024). Berita itu disertai data PHK terhadap 25.114 orang pada 2022, 359.858 orang pada 2023, dan 23.421 orang pada Januari-Maret 2024. Orang-orang yang di PHK kehilangan sumber pendapatan utama. Akibatnya, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Tak mudah untuk mencari pekerjaan di sektor formal. Pilihan lain adalah menjadi pekerja informal atau pekerja migran.

Pada 2023, realisasi investasi di Indonesia Rp 1.418,9 triliun dengan serapan tenaga kerja 1,823 juta orang. Angka serapan tenaga kerja per investasi Rp1triliun berkurang dari tahun ke tahun. Industri bergeser dari padat karya ke padat modal. Di tengah perkembangan teknologi yang membawa konsekuensi berupa industri padat modal, Indonesia masih memerlukan investasi padat karya. Hal ini terkait dengan kondisi Indonesia pada Februari 2024 yang memiliki 7,02 juta orang penganggur. Adapun dari 142,18 juta orang bekerja, lebih dari setengahnya atau 59,17 % merupakan pekerja informal.

Pekerja berdaya saing rendah menjadi rentan tergantikan. Faktanya, pada bulan Februari 2024, sebanyak 36,54 % dari 142,18 juta penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah. Sementara lulusan diploma IV, S-1, S-2, dan S-3 hanya 10,28 %. Perbaikan daya saing pekerja tentu tak bisa dituntaskan dalam semalam. Perlu niat baik dan semangat untuk bersama-sama meningkatkan kompetensi pekerja, yang diawali dari pendidikan mudah, murah, dan merata. Jika perlu pendidikan vokasi, susun peta jalan lebih dahulu agar kemampuan lulusannya sesuai kebutuhan industri sekian tahun mendatang. (Yoga)

Kinerja penerimaan pajak selama empat bulan pertama tahun ini masih terkontraksi. Seretnya setoran pajak di awal tahun disebabkan oleh penurunan harga komoditas yang terjadi sejak tahun lalu serta melambatnya performa perusahaan di Indonesia. Hal ini perlu diwaspadai di tengah kebutuhan belanja negara yang meningkat signifikan. Kemenkeu mencatat, realisasi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sampai 30 April 2024 sebesar Rp 719,9 triliun, turun 8 % secara tahunan, yang disumbang turunnya penerimaan pajak 9,3 % menjadi Rp 624,2 triliun dan hanya sedikit terbantu oleh setoran bea cukai yang tumbuh 1,3 % menjadi Rp 95,7 triliun. Ini bukan kali pertama realisasi penerimaan pajak tumbuh minus. Sepanjang awal 2024, setoran pajak turun. Per Maret 2024, penerimaan pajak turun 8,8 % secara tahunan; per Februari 2024, turun 3,9 %; dan Januari 2024 turun 8,07.

Menkeu Sri Mulyani pada Senin (27/5) mengatakan, penurunan paling dalam terjadi pada Pajak Penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi hingga minus 29,1 % secara bruto dan minus 35,5 % secara neto. Kinerja ini anjlok ketimbang tahun lalu ketika setoran pajak dari PPh Badan masih bisa tumbuh hingga 23,8 % (bruto) dan 28,5 % (neto). ”Ini menunjukkan profitabilitas korporasi-korporasi kita yang selama ini memberi sumbangan terbesar terhadap penerimaan pajak sedang menurun sehingga pembayaran pajak mereka ikut menurun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita yang digelar di Gedung Kemenkeu, Jakarta. Performa perusahaan yang menurun, terutama di sektor pertambangan yang terpengaruh penurunan harga komoditas. Kemenkeu mencatat, sampai 30 April 2024, setoran pajak sektor pertambangan terkontraksi 48,6 % secara bruto dan 63,8 % secara neto. (Yoga)

Pemerintah diharapkan mengkaji secara mendalam kebijakan pinjaman pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi atau student loan agar nantinya tidak membebani mahasiswa. Dari tiga skema yang umum diterapkan, skema kerja sama dengan institusi perbankan jadi opsi yang dapat diimplementasikan dalam waktu dekat. Peneliti Makroekonomi Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB UI (LPEM FEB UI) Nauli A Desdiani, Senin (27/5) mengatakan, kebijakan student loan merupakan solusi alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini tak terjaring dalam berbagai macam persyaratan umum beasiswa. Kriteria itu mengacu pada masyarakat tidak mampu (prasejahtera), afirmasi, atau masyarakat berprestasi.

”Dalam praktiknya, pemerintah perlu memastikan mekanisme pinjaman yang terjangkau dan tidak membebani mahasiswa dengan menerapkan subsidi bunga, pembayaran berbasis pendapatan, dan berkolaborasi dengan perbankan,” tutur Nauli, Senin. Tiga opsi skema tersebut telah dibahas dalam kajian LPEM FEB UI bertajuk ”Meninjau ’Student Loan’ sebagai Alternatif Pembiayaan untuk Peningkatan Akses ke Pendidikan Tinggi”. Ketiga skema itu juga telah diadopsi oleh sejumlah negara, antara lain AS, dengan skema subsidi bunga dan pinjaman berbasis pendapatan serta India dengan skema dana jaminan kredit bagi perbankan. Kebijakan subsidi bunga, telah diterapkan oleh pemerintah dalam program kredit usaha rakyat (KUR).

Dalam program student loan, pemerintah diharapkan tidak mengenakan suku bunga pinjaman layaknya suku bunga konvensional yang makin tinggi profil risiko debitor, makin besar suku bunga kredit yang dikenakan. Terkait skema pembiayaan berbasis pendapatan, mekanisme pembayarannya akan disesuaikan dengan pendapatan yang akan diperoleh mahasiswa ketika sudah bekerja. Skema ini diyakini akan berjalan dengan baik, mengingat terdapat alokasi dana abadi pendidikan dari APBN sebesar 20 %. Selain itu, pembiayaan yang menggandeng perbankan, terutama Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dapat diterapkan dengan tingkat suku bunga lebih rendah serta bertenor panjang.

Kebijakan ini sekaligus dapat menjadi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perbankan. ”Semuanya perlu diimplementasikan. Akan tetapi, yang paling mudah dilakukan dalam waktu dekat ialah bekerja sama dengan lembaga perbankan, terutama Himbara, untuk menyediakan fasilitas pinjaman mahasiswa dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah dengan tenor panjang (20-25 tahun),” ujarnya. Dengan tingkat risiko gagal bayar yang tinggi, perbankan dapat menjadikan ijazah sebagai agunan dan pemerintah wajib menjadi penanggung jika sewaktu-waktu default. (Yoga)

Kontraktor pelaksana proyek di Sultra mengeluhkan laporan BPK yang tidak jelas. Meski telah tuntas, pekerjaan dinilai bermasalah dengan nilai kerugian berubah-ubah. Pihak BPK didesak transparan karena temuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ini berpotensi menjadi ladang korupsi. Zulfikar, kontraktor pelaksana proyek, berunjuk rasa di kantor perwakilan BPK Sultra, di Kendari, Senin (27/5). Ia mengeluhkan proyek jalan yang telah terlaksana 100 % dinilai bermasalah dan memiliki kerugian yang berubah-ubah hingga terakhir di angka Rp 300 juta. Zulfikar, yang juga kuasa Direktur CV Tiga Putera, menjelaskan, dirinya mengerjakan proyek jalan sepanjang 1,75 km pada 2022, senilai sekitar Rp 3 miliar, yang berlokasi di Jalan Motaha-Lambuya di Konawe Selatan.

 ”Setelah proyek tuntas, pada 2023 ada pemeriksaan dari BPK Sultra, namun pemeriksaan lapangan itu menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Disebutkan lapisan jalan kurang dari seharusnya, padahal saya membuat beberapa lapis dan jauh di atas yang disyaratkan,” kata Zulfikar. Setelah pemeriksaan tersebut, muncul laporan kerugian negara Rp 700 juta, dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. Ia lalu memprotes laporan tersebut dan meminta untuk ditinjau ulang. Laporan kedua lalu muncul dan nilai kerugian turun menjadi Rp 400 juta. Ia kembali tidak terima dan mengirim surat keberatan kedua. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) lalu muncul dan disebutkan nilai kerugian Rp 300 juta, tapi, detail laporan juga tidak dilampirkan. ”Makanya kami protes. Meminta agar BPK Sultra tidak menjadi pemeras kontraktor. Saya cari kebenaran dalam pekerjaan ini. Kalau ada yang tidak benar, tunjukkan. Saya mau diskusi baik. Berkirim surat, tetapi tidak ada respons dan kejelasan,” ucap Zulfikar.

Pengendali teknis BPK Sultra, Baroqah, menyampaikan, secara garis besar BPK Sultra mendapati temuan terkait kekurangan volume proyek yang dikerjakan. Nilai tersebut, kata Baroqah, diperoleh dari pemeriksaan di lapangan, diskusi, dan telaah yang dilakukan. Angka awal, Rp 700 juta, merupakan angka sementara sembari telaah dilakukan. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK berkomunikasi dengan pihak lainnya. Saat ditanya alasan angkanya berubah menjadi Rp 300 juta, ia tidak menjawab tegas. ”Secara teknis, itu butuh waktu menjelaskan panjang dan kasus per kasus. Ini kasus dua tahun lalu. Kalau perubahan, nanti saya lihat lagi,” ujarnya. Sejak beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap BPK terus terjadi. Tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Terakhir, dalam persidangan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terungkap dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Yoga)

Vaksin pneumonia atau pneumococcal conjugate vaccine diberikan secara gratis untuk anak berusia di bawah 2 tahun di DKI Jakarta guna mencegah penyakit pneumonia. Vaksin ini dibutuhkan agar warga, terutama anak-anak, terhindar dari bahaya polusi udara. Kadis Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pneumococcal conjugate vaccine (PCV) secara gratis melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah. Hal ini sebagai langkah untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan imunisasi rutin melalui puskesmas di wilayahnya.

”Saat ini vaksin pneumonia atau PCV telah bisa didapatkan secara gratis. Kami akan terus meningkatkan kesadaran imunisasi pada masyarakat melalui berbagai cara mengingat tingkat polutan di Jakarta tinggi,” katanya, Senin (27/5). Pneumonia merupakan peradangan pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak-anak.

Ani menjelaskan, cakupan PCV pada bayi usia 2-3 bulan tahun 2023 di Jakarta sebanyak 139.887 anak atau 84,48 %. Sementara jumlah bayi usia 2-3 bulan yang telah mendapatkan PCV pada tahun ini (1 Januari-19 Mei 2024) mencapai 27.784 anak (19,27 %). Cakupan PCV pada anak berusia 12 bulan pada tahun 2023 sebanyak 66.419 anak (39,24 %). PCV pada anak usia 12 bulan di Jakarta periode 1 Januari-19 Mei 2024 telah menjangkau 39.716 anak atau 23,98 %. (Yoga)

Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 bakal digelar pada 1 Desember 2024 di Kabupaten Magelang, Jateng. Lomba yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan harian Kompas itu mengambil tema ”Run On, Mark It”. Lomba itu diluncurkan dalam acara Borobudur Marathon Menyapa di Kota Semarang, Senin (27/5) malam. Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinantyo. Adi mengatakan, Borobudur Marathon mendapatkan predikat ”Label” dari World Athletics (nama baru Asosiasi Federasi Atletik Internasional/IAAF) setelah mengajukan diri untuk diasesmen kelayakannya.

Aspek yang dinilai mulai dari pelaksanaan tes antidoping, jumlah nominal hadiah, standardisasi kenyamanan dan keselamatan pelari, hingga kepatuhan terhadap seluruh regulasi lomba yang ditetapkan World Athletics. World Athletics membagi klasifikasi perlombaan lari jalan raya menjadi empat predikat. ”Label” merupakan tingkatan paling dasar, disusul ”Elite Label”, ”Gold Label”, dan ”Platinum Label”. Dengan predikat dari World Athletics, sebuah perlombaan akan masuk ke dalam kalender dari asosiasi atletik dunia itu. ”Dengan label itu, penyeenggaraan Borobudur Marathon akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Rutenya lebih steril, hadiah lebih menarik, dan waste management-nya lebih teratur,” kata Adi.

Jumlah pelari dibatasi 10.000 orang. Mereka akan memperebutkan total hadiah Rp 2,6 miliar. Pengelolaan limbah berkaitan dengan menjaga kebersihan selama lomba diselenggarakan, termasuk di lintasan lari. Adi menuturkan, akan ada tiga kategori lomba yang digelar tahun ini, yaitu marathon (42 km), separuh marathon (21 km) dan 10 km. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap, penyelenggaraan Borobudur Marathon 2024 menjadi sarana memasyarakatkan olahraga. Selain itu, menumbuhkan perekonomian dan menggeliatkan sektor pariwisata di Magelang dan Jateng. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini. "Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN," kata Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim. (Yetede)

Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5) PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal sikap dan posisi politik itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menilai saat ini belum tepat untuk memutuskan karena masih harus dihitung secara politik. Keputusan baru diambil saat kongres partai pada April 2025. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Minggu (26/5) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V yang dihasilkan dari pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia dan masukan suara kader partai.

Puan menyampaikan, rakernas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai menghadapi transisi pemerintahan ke depan. ”Karena itu, rakernas partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI-P untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan. Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan Megawati hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. (Yoga)

Pudding terlihat sedang memperbaiki jaring seroknya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2025). Bermata pencarian utama sebagai nelayan, Pudding mengeluhkan seringnya dia bertemu limbah dari darat yang terbawa ke Teluk Jakarta. Menurut Pudding, kondisi itu membuat ikan menjauh dari jaring yang ia tanam sekitar 2 kilometer dari daratan sehingga hasil tangkapannya menjadi semakin berkurang. (Yoga)

Jumlah pekerja yang mengalami PHK meningkat. Pemerintah diharapkan menjaga iklim usaha dalam negeri yang kondusif di tengah perekonomian global yang menantang. Laman satudata.kemnaker.go.id menyebut, jumlah pekerja yang mengalami PHK di 34 provinsi sepanjang 2022 mencapai 25.114 orang. Sementara pada Januari-Desember 2023 angkanya melonjak menjadi 359.858 orang. Pada Januari-Maret 2024 jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 23.421 orang. Angka PHK periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah 20.393 orang. Kemenaker merekap data jumlah pekerja ter-PHK itu dari dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, angka PHK yang diterbitkan tidak menyebut secara detail asal sektor dan penyebab PHK.

Plt Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5) di Jakarta hanya menyebut jumlah kasus PHK selama triwulan I-2024 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (20/5), menjelaskan, ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar dan tidak mampu menyesuaikan produknya dengan permintaan konsumen. Akibatnya, perusahaan seperti itu tidak mampu bertahan lalu melakukan PHK. ”Terkait fenomena PHK akhir-akhir ini yang marak di Jabar khususnya, itu memang ada beberapa perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar,” ujar Ida. ”Jika PHK terpaksa diambil, kami mendorong agar hak-hak pekerja ter-PHK dipenuhi sesuai regulasi,” ujarnya. (Yoga)