Kontraktor pelaksana proyek di Sultra mengeluhkan laporan BPK yang tidak jelas. Meski telah tuntas, pekerjaan dinilai bermasalah dengan nilai kerugian berubah-ubah. Pihak BPK didesak transparan karena temuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, ini berpotensi menjadi ladang korupsi. Zulfikar, kontraktor pelaksana proyek, berunjuk rasa di kantor perwakilan BPK Sultra, di Kendari, Senin (27/5). Ia mengeluhkan proyek jalan yang telah terlaksana 100 % dinilai bermasalah dan memiliki kerugian yang berubah-ubah hingga terakhir di angka Rp 300 juta. Zulfikar, yang juga kuasa Direktur CV Tiga Putera, menjelaskan, dirinya mengerjakan proyek jalan sepanjang 1,75 km pada 2022, senilai sekitar Rp 3 miliar, yang berlokasi di Jalan Motaha-Lambuya di Konawe Selatan.

 ”Setelah proyek tuntas, pada 2023 ada pemeriksaan dari BPK Sultra, namun pemeriksaan lapangan itu menggunakan peralatan yang tidak sesuai. Disebutkan lapisan jalan kurang dari seharusnya, padahal saya membuat beberapa lapis dan jauh di atas yang disyaratkan,” kata Zulfikar. Setelah pemeriksaan tersebut, muncul laporan kerugian negara Rp 700 juta, dari dugaan ketidaksesuaian pekerjaan di lapangan. Ia lalu memprotes laporan tersebut dan meminta untuk ditinjau ulang. Laporan kedua lalu muncul dan nilai kerugian turun menjadi Rp 400 juta. Ia kembali tidak terima dan mengirim surat keberatan kedua. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) lalu muncul dan disebutkan nilai kerugian Rp 300 juta, tapi, detail laporan juga tidak dilampirkan. ”Makanya kami protes. Meminta agar BPK Sultra tidak menjadi pemeras kontraktor. Saya cari kebenaran dalam pekerjaan ini. Kalau ada yang tidak benar, tunjukkan. Saya mau diskusi baik. Berkirim surat, tetapi tidak ada respons dan kejelasan,” ucap Zulfikar.

Pengendali teknis BPK Sultra, Baroqah, menyampaikan, secara garis besar BPK Sultra mendapati temuan terkait kekurangan volume proyek yang dikerjakan. Nilai tersebut, kata Baroqah, diperoleh dari pemeriksaan di lapangan, diskusi, dan telaah yang dilakukan. Angka awal, Rp 700 juta, merupakan angka sementara sembari telaah dilakukan. Dalam melakukan pemeriksaan, BPK berkomunikasi dengan pihak lainnya. Saat ditanya alasan angkanya berubah menjadi Rp 300 juta, ia tidak menjawab tegas. ”Secara teknis, itu butuh waktu menjelaskan panjang dan kasus per kasus. Ini kasus dua tahun lalu. Kalau perubahan, nanti saya lihat lagi,” ujarnya. Sejak beberapa waktu terakhir, sorotan terhadap BPK terus terjadi. Tidak hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Terakhir, dalam persidangan terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo, terungkap dugaan suap dari Kementan ke BPK agar mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (Yoga)

Vaksin pneumonia atau pneumococcal conjugate vaccine diberikan secara gratis untuk anak berusia di bawah 2 tahun di DKI Jakarta guna mencegah penyakit pneumonia. Vaksin ini dibutuhkan agar warga, terutama anak-anak, terhindar dari bahaya polusi udara. Kadis Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan, masyarakat bisa mendapatkan pneumococcal conjugate vaccine (PCV) secara gratis melalui fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit non-pemerintah. Hal ini sebagai langkah untuk ikut berpartisipasi dalam penguatan imunisasi rutin melalui puskesmas di wilayahnya.

”Saat ini vaksin pneumonia atau PCV telah bisa didapatkan secara gratis. Kami akan terus meningkatkan kesadaran imunisasi pada masyarakat melalui berbagai cara mengingat tingkat polutan di Jakarta tinggi,” katanya, Senin (27/5). Pneumonia merupakan peradangan pada paru yang menyebabkan adanya gangguan fungsi pada paru. Pneumonia disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko pneumonia pada anak-anak.

Ani menjelaskan, cakupan PCV pada bayi usia 2-3 bulan tahun 2023 di Jakarta sebanyak 139.887 anak atau 84,48 %. Sementara jumlah bayi usia 2-3 bulan yang telah mendapatkan PCV pada tahun ini (1 Januari-19 Mei 2024) mencapai 27.784 anak (19,27 %). Cakupan PCV pada anak berusia 12 bulan pada tahun 2023 sebanyak 66.419 anak (39,24 %). PCV pada anak usia 12 bulan di Jakarta periode 1 Januari-19 Mei 2024 telah menjangkau 39.716 anak atau 23,98 %. (Yoga)

Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 bakal digelar pada 1 Desember 2024 di Kabupaten Magelang, Jateng. Lomba yang digelar atas kerja sama Pemprov Jateng, Bank Jateng, Yayasan Borobudur Marathon, dan harian Kompas itu mengambil tema ”Run On, Mark It”. Lomba itu diluncurkan dalam acara Borobudur Marathon Menyapa di Kota Semarang, Senin (27/5) malam. Ketua Yayasan Borobudur Marathon Liem Chie An, dan Wakil Pemimpin Redaksi Harian Kompas Adi Prinantyo. Adi mengatakan, Borobudur Marathon mendapatkan predikat ”Label” dari World Athletics (nama baru Asosiasi Federasi Atletik Internasional/IAAF) setelah mengajukan diri untuk diasesmen kelayakannya.

Aspek yang dinilai mulai dari pelaksanaan tes antidoping, jumlah nominal hadiah, standardisasi kenyamanan dan keselamatan pelari, hingga kepatuhan terhadap seluruh regulasi lomba yang ditetapkan World Athletics. World Athletics membagi klasifikasi perlombaan lari jalan raya menjadi empat predikat. ”Label” merupakan tingkatan paling dasar, disusul ”Elite Label”, ”Gold Label”, dan ”Platinum Label”. Dengan predikat dari World Athletics, sebuah perlombaan akan masuk ke dalam kalender dari asosiasi atletik dunia itu. ”Dengan label itu, penyeenggaraan Borobudur Marathon akan ditingkatkan menjadi lebih baik. Rutenya lebih steril, hadiah lebih menarik, dan waste management-nya lebih teratur,” kata Adi.

Jumlah pelari dibatasi 10.000 orang. Mereka akan memperebutkan total hadiah Rp 2,6 miliar. Pengelolaan limbah berkaitan dengan menjaga kebersihan selama lomba diselenggarakan, termasuk di lintasan lari. Adi menuturkan, akan ada tiga kategori lomba yang digelar tahun ini, yaitu marathon (42 km), separuh marathon (21 km) dan 10 km. Pj Gubernur Jateng Nana Sudjana berharap, penyelenggaraan Borobudur Marathon 2024 menjadi sarana memasyarakatkan olahraga. Selain itu, menumbuhkan perekonomian dan menggeliatkan sektor pariwisata di Magelang dan Jateng. (Yoga)

Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 tahun 2024. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengarkan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini. "Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN," kata Mendikbudristek Nadim Anwar Makarim. (Yetede)

Hingga akhir Rapat Kerja Nasional V, Minggu (26/5) PDI-P belum memutuskan akan berada di dalam atau di luar pemerintahan presiden-wapres terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Keputusan soal sikap dan posisi politik itu diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang menilai saat ini belum tepat untuk memutuskan karena masih harus dihitung secara politik. Keputusan baru diambil saat kongres partai pada April 2025. Dalam penutupan Rakernas V PDI-P, Minggu (26/5) Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal Rakernas V yang dihasilkan dari pandangan umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P seluruh Indonesia dan masukan suara kader partai.

Puan menyampaikan, rakernas memandang pentingnya keteguhan kepemimpinan partai menghadapi transisi pemerintahan ke depan. ”Karena itu, rakernas partai memberikan kewenangan penuh kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sesuai dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDI-P untuk menentukan sikap politik partai terhadap pemerintah,” ujar Puan. Sebagai bentuk konsistensi sikap menjaga demokrasi, rakernas merekomendasikan Megawati hanya melakukan kerja sama dan komunikasi politik dengan pihak-pihak yang berkomitmen tinggi menjamin pelaksanaan agenda reformasi, penguatan supremasi hukum, sistem meritokrasi, serta peningkatan kualitas demokrasi. (Yoga)

Pudding terlihat sedang memperbaiki jaring seroknya di Cilincing, Jakarta Utara, Minggu (26/5/2025). Bermata pencarian utama sebagai nelayan, Pudding mengeluhkan seringnya dia bertemu limbah dari darat yang terbawa ke Teluk Jakarta. Menurut Pudding, kondisi itu membuat ikan menjauh dari jaring yang ia tanam sekitar 2 kilometer dari daratan sehingga hasil tangkapannya menjadi semakin berkurang. (Yoga)

Jumlah pekerja yang mengalami PHK meningkat. Pemerintah diharapkan menjaga iklim usaha dalam negeri yang kondusif di tengah perekonomian global yang menantang. Laman satudata.kemnaker.go.id menyebut, jumlah pekerja yang mengalami PHK di 34 provinsi sepanjang 2022 mencapai 25.114 orang. Sementara pada Januari-Desember 2023 angkanya melonjak menjadi 359.858 orang. Pada Januari-Maret 2024 jumlah pekerja yang di-PHK mencapai 23.421 orang. Angka PHK periode yang sama tahun 2023 yang berjumlah 20.393 orang. Kemenaker merekap data jumlah pekerja ter-PHK itu dari dinas tenaga kerja di provinsi dan kabupaten/kota. Namun, angka PHK yang diterbitkan tidak menyebut secara detail asal sektor dan penyebab PHK.

Plt Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kemenaker Heru Widianto saat dikonfirmasi, Sabtu (25/5) di Jakarta hanya menyebut jumlah kasus PHK selama triwulan I-2024 mencapai lebih dari 1.000 kasus. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Senin (20/5), menjelaskan, ada sejumlah perusahaan di Indonesia yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar dan tidak mampu menyesuaikan produknya dengan permintaan konsumen. Akibatnya, perusahaan seperti itu tidak mampu bertahan lalu melakukan PHK. ”Terkait fenomena PHK akhir-akhir ini yang marak di Jabar khususnya, itu memang ada beberapa perusahaan yang tidak mampu bersaing dengan dinamika pasar,” ujar Ida. ”Jika PHK terpaksa diambil, kami mendorong agar hak-hak pekerja ter-PHK dipenuhi sesuai regulasi,” ujarnya. (Yoga)

Para model atau peragawati tampak dari pintu kaca saat akan memeragakan busana pada acara Heritage Fashion Show di Gedung Monod Huis, Kota Lama, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (26/5/2024). Peragaan busana bertema batik di salah satu bangunan tua tersebut merupakan upaya menjual pesona Kota Lama untuk mengembangkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan batik di tanah air khususnya di kota Semarang. (Yoga)

Banyak orang bercita-cita meraih karier mapan di sektor formal. Namun, realitas ekonomi tak jarang mengarahkan mereka ke jalur berbeda. Sektor informal, dengan segala dinamikanya, jadi sumber penghidupan sebagian besar masyarakat. Amelya (36) pengusaha penatu di Jaktim, menuturkan, Pandemi Covid-19 membuatnya merelakan karier yang sudah 10 tahun ia rintis di perusahaan agen perjalanan. Sejak September 2023, ia merintis usaha penatu di rumahnya. Kini, ia punya waktu kerja fleksibel. Namun, ada tantangan yang harus dihadapi. ”Buka usaha ini mulai dari rumah dulu, enggak langsung besar. Harus cari pelanggan dulu, pertama tetangga, dari mulut ke mulut, hingga pelanggan meluas. Tantangannya, kita harus banyak upgrade, seperti pewangi pakaian yang awet agar pelanggan senang. Waktu kerja memang lebih fleksibel, tapi kita perlu usaha lebih keras,” ujarnya.

Senangnya jadi pencukur rambut adalah saat pelanggan ramai, seperti menjelang Lebaran. Bahkan, orang rela menunggu hingga tengah malam. Pendapatan saat Lebaran bahkan lebih besar dari tahun sebelumnya. Selain itu, bisa bertemu dan kenal banyak orang. Bahkan, dari pelanggan jadi teman.”Awalnya, sehari bisa nggak ada pelanggan sama sekali. Sempat terpikir mau menyerah, tetapi nanti nggak makan. Namun, lama-kelamaan, orang-orang tahu dan kenal, ada saja pelanggan, mah. Bahkan, ramai. Dari situ sadar kalau semua perlu proses,” ujar Mahrus Ali Wafa (33) pemangkas rambut di Bogor, Jabar.

Mhd Fadil Arbi (25) pemasok bahan bangunan dan kontraktor bangunan di Bukittinggi, menceritakan Setelah lulus sarjana di Jakarta, ia melihat teman-temannya sulit mendapatkan pekerjaan, sehingga ia memutuskan pulang kampung, belajar ke orangtua yang sudah menjalankan usaha kontraktor, lalu mencoba membangun usaha pemasok bahan bangunan karena peluang dan jaringannya terbuka. Pendapatannya naik-turun, tetapi jika dirata-rata, omzetnya bisa di atas upah minimum di Jakarta. ”Dalam jangka panjang, saya hanya akan fokus untuk mengembangkan usaha di kampung halaman dan belum ada pikiran untuk bekerja di sektor formal,” ujarnya. (Yoga)

Wisatawan mancanegara dan calon penumpang terlihat mengantre dan memadati area pelaporan Bandara Internasional Lombok di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu (26/5/2024). Sepanjang 2024, Lombok kembali ramai dikunjungi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, yang turut menggeliatkan perekonomian warga lokal. Pada Maret 2024, Badan Pusat Statistik mencatat ada lebih dari 5.208 wisatawan mancanegara yang masuk melalui Bandara Lombok. Sebanyak 2.120 orang di antaranya berasal dari Eropa. (Yoga)