Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapatkan dorongan signifikan dengan masuknya investasi asing, yang menunjukkan kepercayaan global terhadap proyek ini. Dalam acara groundbreaking, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan proyek investasi dari Delonix Group asal China senilai Rp500 miliar, serta proyek dari Australia dan Rusia, menjadikan total investasi yang diumumkan mencapai Rp1,07 triliun. Jokowi menegaskan bahwa kehadiran investor asing di IKN akan menarik lebih banyak investor lainnya dan menciptakan ekosistem yang positif.

Untuk mendukung percepatan investasi, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN, yang bertugas merealisasikan target investasi sebesar Rp100 triliun sepanjang tahun ini. Optimisme terhadap sektor properti juga disampaikan oleh Bambang Eka Jaya, Wakil Ketua Umum DPP REI, yang melihat komitmen asing sebagai sinyal positif bagi prospek pembangunan IKN. Selain itu, Budihardjo Iduansjah dari Hippindo menekankan pentingnya pembangunan sarana retail untuk menarik populasi ke Nusantara.

Secara keseluruhan, masuknya investor asing dan domestik di IKN menunjukkan bahwa Nusantara sudah menjadi tempat yang menarik untuk investasi, dengan dukungan dari berbagai regulasi dan keringanan yang dijanjikan pemerintah untuk memfasilitasi para investor.

Keterbuangan pangan, yang terdiri dari food loss dan food waste, merupakan masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian serius di Indonesia. Menurut data dari Badan Pangan Nasional, kerugian ekonomi akibat kedua bentuk keterbuangan pangan ini mencapai antara Rp213 triliun hingga Rp551 triliun per tahun, setara dengan 4%-5% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Petinggi Bapanas menekankan bahwa jika masalah ini dapat diatasi, Indonesia berpotensi tidak perlu melakukan impor pangan.

Food loss biasanya terjadi pada tahap awal rantai pasokan, disebabkan oleh masalah teknis dan infrastruktur yang tidak memadai, sedangkan food waste lebih berkaitan dengan perilaku manusia di tingkat konsumen, seperti pembelian berlebih dan penyimpanan yang salah. Data menunjukkan bahwa sisa makanan menyumbang 40,91% dari total sampah, melebihi sampah plastik yang hanya 19,18%.

Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan sisa pangan 3%-5% per tahun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, meskipun angka tersebut masih terbilang kecil. Oleh karena itu, dorongan untuk memperhatikan dan menangani masalah ini menjadi sangat penting. Diperlukan regulasi yang lebih ketat, peningkatan infrastruktur, serta edukasi bagi produsen dan konsumen untuk meminimalisir kerugian.

Dalam konteks ini, penekanan pada perbaikan komprehensif untuk mencapai ketahanan pangan dan swasembada pangan menjadi kunci.

Aset kripto dapat digunakan sebagai alat bukti dalam kasus tindak pidana, termasuk pencucian uang dan kejahatan ekonomi lainnya, meskipun nilainya yang fluktuatif menimbulkan tantangan. Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono, menyoroti bahwa permasalahan utama dalam penanganan aset kripto adalah perubahan nilai yang signifikan, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif. Untuk mengatasi tantangan ini, kerja sama antara Kejaksaan Agung (Kejagung), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah dibentuk. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Mulyana, menyatakan bahwa perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk menjamin penanganan aset kripto secara transparan dan akuntabel, terutama dalam memastikan kuantitas dan kualitas barang bukti.

Fenomena middle-income trap melalui ilustrasi Budi, seorang individu yang bercita-cita menjadi kaya tetapi terjebak dalam peningkatan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sama halnya dengan banyak negara, termasuk Indonesia, yang berhasil mencapai pendapatan menengah tetapi kesulitan untuk naik ke tingkat pendapatan tinggi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara terbuka mengakui bahwa Indonesia mengalami kesulitan untuk keluar dari jebakan kelas menengah. Penyebab utamanya adalah kerumitan regulasi dan kebijakan, terutama dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Proses desentralisasi fiskal dinilai tidak efisien karena regulasi yang menghambat fleksibilitas daerah dalam menggunakan anggaran, ditambah dengan kapasitas daerah yang masih rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Akibatnya, proyek infrastruktur yang seharusnya mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi sering berjalan lambat.

Selain itu, fenomena middle-income trap menunjukkan kegagalan negara dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing global, yang pada akhirnya menghambat Indonesia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Jika tidak ada langkah sistematis dan radikal untuk meningkatkan inovasi dan kualitas sumber daya manusia, visi Indonesia Emas 2045 dengan pendapatan per kapita di atas US$26.200 akan sulit tercapai.

Indonesia tidak lagi mengimpor aluminium pada 2028. Dalam jangka waktu sekitar 8 tahun ke depan, MIND ID menyiapkan sejumlah rencana pembangunan smelter aluminium dan peningkatan kapasitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) mempawah di kalimantan Barat. SGAR merupakan fasilitas pengolahan bijih bauksit menjadi aluminium. Produk alumina merupakan bahan baku untuk smelter aluminium. Kapasitas SGAR itu mencetak aluminium sebanyak 500 ribu ton. Adapun rencana penambahan kapasitas SGAR menjadi 2 juta ton sehingga mampu dimurnikan smelter menjadi 1 juta ton aluminium. Presiden Jokowi mengatakan kebutuhan aluminium domestik mencapai 1,2 juta ton. 

Dari jumlah tersebut sekitar 56% dipenuhi dari luar negeri Ia menyebut ketergantungan  impor itu menggerus devisa negara sebanyak US$ 3,5 miliar per tahun. "Kita punya bahan bakunya, kita punya raw materialnya, tapi 56% alumium kita impor. Oleh sebab itu setelah ini (SGAR) selesai berproduksi, impor yang 56% ini bisa kita stop. Enggak impor lagi, kita produksi sendiri didalam negeri dan kita tidak kehilangan devisa karena dari sini kita harus keluar devisa kira-kira US$ 3,5 miliar setiap tahun. Angka yang besar sekali Rp 50 triliun lebih devisa kita hilang gara-gara impor aluminium." kata Presiden. (Yetede)

PEMBEBASAN pilot Susi Air, Phillip Mark Mehrtens, membuktikan bahwa keterlibatan pranata sipil merupakan kunci dalam penyelesaian konflik di Papua. Tanpa pendekatan kemanusiaan dan kekeluargaan, upaya pembebasan sandera bisa berujung sia-sia. Lewat pendekatan kemanusiaan, mantan Bupati Nduga, Edison Gwijangge, aktif melobi Egianus Kogeya, Panglima Komando Daerah Perang III Ndugama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Sementara itu, Raga Kogeya, sanak perempuan Egianus, membantu pembebasan Mehrtens melalui jalur kekeluargaan. Bersama tokoh adat dan agama di Nduga, Papua Pegunungan, mereka bahu-membahu melobi Egianus agar melepaskan pilot asal Selandia Baru itu. Cara damai itu terbukti ampuh membebaskan sandera.

Egianus melepaskan Mehrtens di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Nduga, pada 17 September 2024. Edison adalah orang pertama yang menjemput Mehrtens di kampung tersebut. Bersama tokoh adat dan agama Kampung Yaguru, Edison menginap selama empat hari sebelum Mehrtens dijemput menggunakan helikopter pada 21 September 2024. Pasukan Egianus menyandera Mehrtens tak lama setelah sang pilot mendaratkan pesawat Susi Air di lapangan terbang Distrik Paro, Nduga, pada 7 Februari 2023. Pesawat itu lepas landas dari Bandar Udara Mozes Kilangin, Kabupaten Mimika, menuju Paro dengan membawa sejumlah penumpang. (Yetede)