Dualisme kepemimpinan di tubuh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia telah memicu ketegangan antara dua kubu, yakni pendukung Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. Arsjad Rasjid, yang masa jabatannya sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia seharusnya berakhir pada 2026, menolak hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 14 September 2024 yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru. Arsjad mengklaim Munaslub tersebut ilegal dan tidak sah, serta berencana mengambil langkah hukum untuk menjaga integritas organisasi. Sementara itu, Anindya menerima pengangkatannya dengan optimisme, menyatakan bahwa ini akan memperkuat Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ketegangan ini telah membelah asosiasi industri di Indonesia, dengan sebagian mendukung Anindya dan sebagian lainnya tetap setia kepada Arsjad. Ketua Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono serta Presiden KSPSI Andi Gani berharap konflik ini segera diselesaikan karena dampaknya bisa meluas ke sektor industri dan pembahasan upah minimum. Bahkan, Andi Gani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah memastikan tidak akan campur tangan dalam masalah internal Kadin ini. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, juga menyerukan agar para pengusaha tetap satu suara demi menjaga stabilitas ekonomi nasional, sementara pemerintah diharapkan bisa memberikan regulasi yang adil bagi semua pelaku usaha.

Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Kepulauan Mentawai menjadi 100% pada tahun 2025. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan PT PLN (Persero) untuk mengatasi rendahnya akses listrik di wilayah tersebut, terutama di desa-desa yang belum teraliri listrik. Saat ini, rasio elektrifikasi Sumbar mencapai 99,77%, dan Mentawai merupakan daerah yang tertinggal dengan ketergantungan utama pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang terbatas jangkauannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Mahyeldi dan PLN merencanakan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) melalui program Mentawai Terang. Selain itu, Herry Martinus, Kepala Dinas ESDM Sumbar, menjelaskan bahwa pihaknya juga memberikan bantuan instalasi listrik sederhana gratis kepada keluarga tidak mampu dan mengembangkan Solar Home System (SHS) di berbagai wilayah. Program revitalisasi PLTS irigasi juga dilakukan untuk mendukung sektor pertanian di Sumbar, seperti di Sawahlunto dan Tanah Datar, yang telah mengairi sekitar 30.000 hektare lahan pertanian.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Pelabuhan Merak menargetkan dermaga eksekutif II dapat beroperasi pada akhir tahun 2024, bertepatan dengan periode Natal dan Tahun Baru. General Manager ASDP Merak, Rudi Sunarko, menjelaskan bahwa persiapan fasilitas dermaga, lapangan parkir, dan alur lalu lintas sudah hampir selesai, tetapi masih perlu penyelesaian kesepakatan bisnis dengan pemilik kapal feri swasta. Dermaga eksekutif II akan digunakan oleh kapal penyeberangan swasta, melengkapi lima dermaga reguler dan satu dermaga eksekutif yang sudah ada di lintasan Merak-Bakauheni.

Hingga Agustus 2024, ASDP Merak telah melayani 7,6 juta penumpang dari target total 12 juta penumpang hingga akhir tahun. Rudi optimis target tersebut akan tercapai, terutama dengan adanya musim puncak penumpang selama Natal dan Tahun Baru, yang diperkirakan akan meningkatkan jumlah penumpang seperti yang terjadi setiap tahun.

Polda Metro Jaya telah memulai penyelidikan atas dugaan kasus kekerasan terhadap Arif Rahman, Staf Khusus Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid. Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa laporan dari Arif terkait insiden tersebut diterima pada 17 September 2024, dan kasus ini dilaporkan berdasarkan Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum.

Ade Ary menegaskan bahwa polisi akan mengusut laporan ini secara profesional sesuai SOP yang berlaku. Dugaan pengeroyokan tersebut terjadi ketika Arif ditugaskan untuk memeriksa kantor Kadin di Menara Kadin, Jakarta, pada 16 September 2024. Arif mengaku dihadang oleh puluhan orang tak dikenal dan mengalami kekerasan setelah berkomunikasi dengan mereka. Laporan terkait insiden ini telah didaftarkan dengan nomor LP/B/5591/IX/2024 di Polda Metro Jaya.

Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan. Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. Dari pengakuan pelaku, uang hasil pungli dikumpulkan, lalu dibagi dengan orang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor. 

”Kami sudah kantongi dua nama oknum DLH (Kota Bogor). Saat ini, tim siber pungli masih mendalaminya,” lanjut Rizaldi. Sementara itu, Kepala Polresta Bogor Komisaris Besar Bismo Teguh Prakoso mengatakan, pengungkapan kasus pungli tersebut merupakan pengembangan dari laporan dan kasus sebelumnya. Setidaknya ada tiga ormas yang terlibat pungli. ”Aksi premanisme ini tidak boleh karena merugikan masyarakat. Ada 340 pedagang (jadi korban). Punglinya dengan cara mengutip pedagang lebih dari tiga kali, dengan orang berbeda, dari pukul 03.00-06.00 WIB,” kata Bismo. Banyak pedagang di pinggir jalan yang menjadi korban pungli.Tidak hanya untuk kebersihan, pelaku memungut uang dari pedagang untuk alasan keamanan. Bismo mengatakan, Polres Bogor berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bogor untuk menertibkan para pedagang di pinggir jalan. Sebab, tidak hanya mengganggu lalu lintas, keberadaan mereka juga berpotensi menimbulkan tindak kejahatan.

Saat dikonfirmasi terpisah, Kepala DLH Kepolisian Resor Kota Bogor menangkap lima pelaku pungutan liar atau pungli di sekitar Pasar Merdeka, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor diduga terlibat dalam pungli tersebut. Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor Ajun Komisaris Aji Rizaldi Nugroho, Rabu (18/9/2024), mengatakan, beberapa pedagang Pasar Merdeka melaporkan pungli yang dilakukan sejumlah orang dan organisasi kemasyarakatan. Dari laporan itu, polisi menangkap lima pelaku pungli di Pasar Merdeka pada Rabu pagi. Para tersangka yang ditangkap adalah IR, AS, DS, K, dan NM. Mereka meminta uang Rp 40.000-Rp 100.000 kepada pedagang. ”Mereka merupakan (anggota) organisasi kemasyarakatan.Pelaku melakukan pungutan liar ke para pedagang Pasar Merdeka dengan nominal Rp 40.000 hingga Rp 100.000. Alasannya untuk kebersihan pasar,” kata Rizaldi. (Yoga)

BI menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 6% suku bunga deposit facility turun sebesar 25 bps menjadi 5,25%, dan suku bunga lending facility turun sebesar bps menjadi 6,75%. Keputusan ini dinilai tepat karena akan membuat ruang gerak ekonomi, khususnya kelas menengah dan para pengusaha akan lebih luas. Keputusan ini dinilai konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5+1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk mempekuat pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut CEO Narasi  Institute dan akademisi dari UPN Veteran Jakarta, langkah BI ini merupakan  kebijakan yang sangat positif dan patut didukung. Bahkan menurutnya sebaiknya dilakukan lebih agresif lagi. Kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian dan tekanan inflasi domestik yang relatif terkendali menjadi argumen kuat bahwa BI bisa menurunkan suku bunga lebih lanjut. "Langkah ini dapat memberikan momentum bagi ekonomi untuk kembali tumbuh cepat pasca-pandemi," katanya kepada Investor Daily. (Yetede) 

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Angan Prabowo membentuk kabinet karya atau kabinet zaken pada masa pemerintahannya bakal sulit terwujud. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim kabinet Prabowo bakal diisi kalangan profesional dan teknokrat. Namun, kata dia, kalangan profesional ini juga bisa berlatar belakang dari partai politik.

Konsep seperti itu, menurut pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, tak bisa disebut sebagai kabinet zaken. Menurut dia, kabinet zaken idealnya dibentuk dengan komposisi yang didominasi kalangan profesional nonpartai alias kalangan yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing tanpa memiliki keterikatan dengan partai politik.

Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih, Prabowo Subianto, saat rapat terbatas disaksikan sejumlah menteri di Kantor Presiden, Hal tersebut, kata Herdiansyah, selain akan mengefektifkan kinerja pemerintahan, bakal meminimalkan terjadinya konflik kepentingan. Apalagi langkah Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang kompak menyepakati diparipurnakannya revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara, otomatis menjadikan kabinet Prabowo nanti sarat akan kepentingan politik. Revisi tersebut menghapus aturan jumlah kementerian yang diatur paling banyak berjumlah 34. (Yetede)

PRESIDEN Joko Widodo akan menyelesaikan periode kedua masa kepemimpinannya pada 20 Oktober 2024. Meskipun masa jabatannya akan segera berakhir, perhatiannya terhadap berbagai program ambisius tidak menunjukkan tanda-tanda surut. Sebut saja Ibu Kota Negara (IKN) dan rencana kereta cepat Jakarta-Surabaya yang berpeluang berlanjut.

Jokowi bahkan mengambil langkah “terselubung” untuk mempersiapkan kelahiran visi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang disebut Asta Cita. Jokowi juga ditengarai mengatur distribusi jabatan untuk tim sukses dan relawan di badan usaha milik negara, melakukan reshuffle kabinet (wakil menteri), mendorong eksposur internasional untuk Prabowo, serta memberi instruksi agar semua program Prabowo diintegrasikan ke rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Hal ini merupakan strategi yang diharapkan bakal melanjutkan Nawacita—sembilan prioritas pembangunan Jokowi.

Asta Cita merupakan delapan misi Prabowo-Gibran. Misi ini terdiri atas 17 program prioritas dan delapan program yang hasilnya bisa terlihat secara cepat. Untuk itu, ada upaya akomodasi politik legislasi dalam suksesi Asta Cita dengan menyelundupkan rencana legislasi. Praktik ini dikenal dengan istilah midnight regulations atau midnight rulemaking. Fenomena ini terjadi ketika presiden yang sedang menjabat mengeluarkan peraturan atau kebijakan baru pada periode transisi sebelum presiden baru dilantik. Tujuannya adalah menyokong kebutuhan legislasi lebih awal serta memastikan kebijakan tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Jerry Ellig, 2016). (Yetede)