Keputusan Bank Indonesia (BI) yang dipimpin oleh Perry Warjiyo untuk memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis points menjadi 6,00% disambut dengan optimisme oleh pelaku industri, khususnya sektor perbankan dan properti. Menurut Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, penurunan ini akan mendorong turunnya suku bunga kredit, yang memungkinkan bank-bank, termasuk Bank Mandiri, untuk lebih agresif dalam menyalurkan kredit. Bank Mandiri bahkan menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 20% hingga akhir tahun.

Langkah ini juga diapresiasi oleh Lani Darmawan, Presiden Direktur PT CIMB Niaga, dan Rita Mirasari, Direktur Bank Danamon, yang melihat peluang pertumbuhan bisnis dengan lebih longgarnya likuiditas. Di sektor properti, Wakil Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Bambang Eka Jaya berharap turunnya BI Rate akan meningkatkan pasar properti, meskipun tetap perlu kehati-hatian dalam penerapan sistem perbankan yang prudent.

Di luar sektor keuangan, Wahyudi Chandra, Presiden Direktur PT Multipolar Technology, menyatakan bahwa kebijakan ini akan membantu menjaga arus kas dan modal perseroan hingga akhir tahun.

Ekonom senior Ryan Kiryanto memuji keputusan BI yang berani dan taktis. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi domestik dan global, termasuk prediksi penurunan suku bunga oleh The Fed. Perry Warjiyo menegaskan bahwa fokus BI kini beralih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, setelah sebelumnya berfokus pada stabilitas, terutama untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sektor energi Indonesia, khususnya minyak dan gas bumi (migas), mengalami tantangan besar dengan terus merosotnya lifting migas sejak 2014. Target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030 kini semakin sulit dicapai, seiring dengan lifting minyak yang per 10 Agustus 2024 hanya mencapai 578.067 barel per hari, jauh dari target 635.000 barel. Di sisi lain, lifting gas bumi justru melampaui target, mencapai 7.178 MMscfd dari target 5.785 MMscfd.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang dipimpin oleh Dwi Soetjipto, berupaya memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk mengatasi hambatan produksi. Langkah-langkah yang diambil termasuk peningkatan pengawasan terhadap program KKKS serta percepatan tambahan produksi dari proyek seperti Husky-CNOOC Madura Ltd dan Pertamina EP Cepu.

Meskipun menghadapi tantangan besar, prospek sektor hulu migas tetap cerah. Pemerintah terus menjaga iklim investasi yang kondusif, dengan antusiasme investor tetap tinggi. Kerja keras pemerintah dan KKKS menjadi kunci penting dalam mencapai target lifting migas nasional, meskipun ada kemungkinan pencapaian tersebut akan mundur dari target awal tahun 2030.

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang akan diterapkan pemerintah pada 1 Oktober 2024 dinilai kurang tepat, terutama di tengah melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi politik yang belum stabil. Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan, menekankan perlunya perencanaan matang dan sosialisasi yang tepat sebelum kebijakan ini dijalankan. Di sisi lain, lemahnya daya beli masyarakat tercermin dari data BPS yang menunjukkan deflasi dan penurunan pajak PPN dalam negeri.

Meskipun tujuan pemerintah adalah menyalurkan subsidi secara lebih tepat sasaran, kebijakan ini berisiko memicu inflasi dan menurunkan daya beli, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah-bawah. Pemerintah perlu menunda kebijakan ini hingga transisi kepemimpinan selesai dan situasi ekonomi lebih stabil. Digitalisasi penerima BBM bersubsidi juga dianggap sebagai solusi untuk menghindari ketidaktepatan penyaluran subsidi.

Sektor keuangan Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tantangan dinamika global, seperti yang disampaikan oleh Arief Wibisono, Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan. Ia menyoroti dampak fragmentasi ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan ketegangan geopolitik, seperti konflik Rusia-Ukraina dan potensi eskalasi di Timur Tengah, yang mempengaruhi kestabilan global. Meski demikian, sektor keuangan Indonesia tetap mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dalam Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2024, Presiden Komisaris Bisnis Indonesia Group, Hariyadi Sukamdani, menekankan ketangguhan industri keuangan dalam menghadapi ketidakpastian global. Sebanyak 49 penghargaan diberikan, termasuk penghargaan untuk PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, yang diakui atas kinerja terbaik dan efisiensi mereka. Penghargaan ini menjadi bukti pentingnya peran sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang menantang.

Ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2024, yang ditargetkan sebagai barometer peluang investasi masa depan di Jawa Barat. Salah satu potensi besar yang disoroti adalah keberhasilan Agus Hidayat, seorang petani kopi dari Ciwidey, Kabupaten Bandung, yang berhasil meningkatkan nilai jual kopi lokal hingga diekspor ke berbagai negara, termasuk pemasok Starbucks. Kopi Ciwidey menjadi salah satu andalan investasi di ajang tersebut.

Nining Yuliastiani, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar, menyatakan bahwa WJIS 2024 akan mempromosikan lebih dari 170 potensi investasi dengan nilai Rp117,6 triliun. Sementara itu, Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin, menekankan pentingnya investasi yang merata dan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jabar, Musli-min Anwar, berharap bahwa dampak investasi dari WJIS akan membantu mengurangi angka pengangguran.

WJIS juga menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM serta penyelarasan antara kebutuhan tenaga kerja dan industri, dengan harapan Jawa Barat tetap menjadi primadona investasi yang inklusif dan berdampak pada masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan Kaesang Pangarep. Laporan tersebut ditangani oleh dua direktorat berbeda, yaitu Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM). Menurut Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, Direktorat Gratifikasi bersifat lebih pasif dan hanya menerima laporan dari subyek penerima gratifikasi, sementara PLPM lebih aktif dalam mengkaji laporan yang masuk. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, menjelaskan bahwa kedua direktorat akan saling bertukar data untuk menghindari duplikasi dalam penanganan kasus.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin optimis bahwa target penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia dapat tercapai sebelum masa jabatannya berakhir. Saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem telah turun dari 1,12% pada Maret 2023 menjadi 0,83% pada Maret 2024. Meski demikian, Wapres mengakui masih ada tantangan, seperti akurasi data sasaran, pelaksanaan program, serta regulasi yang akan berakhir tahun ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk peran aktif kepala daerah, serta optimalisasi penggunaan Data P3KE dalam program pengentasan kemiskinan.