Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Iklim Usaha Semakin Ruwet

18 Sep 2024

Perpecahan di Kadin menambah masalah di dunia usaha. Setelah tertekan akibat penurunan daya beli dan isu geopolitik, kini dunia usaha didera konflik internal. Sejumlah asosiasi pengusaha menyesalkan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang terseret ke dalam konflik elite politik. Mereka berharap segera ada solusi atas polemik itu sehingga Kadin sebagai induk organisasi dunia usaha di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dapat fokus menyelesaikan masalah perdagangan dan industri nasional. Perpecahan muncul ketika sejumlah perwakilan Kadin provinsi menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru.

Padahal, jabatan ini masih diampu Arsjad Rasjid yang diakui sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 secara aklamasi dalam musyawarah nasional (munas) di Kendari, Sulawesi Tenggara, 2021 (Kompas, 17/9/2024). Tak beda dengan partai politik, sejumlah orang di kalangan dunia usaha ikut-ikutan membuat manuver untuk meraih kekuasaan. Mereka seperti meniru dan sangat mungkin bagian dari kepentingan politik tertentu. Apabila demikian, kita mendapat masalah besar, yaitu mudahnya dongkel-mendongkel pengurus organisasi. Cara seperti ini seolah lazim, apalagi birokrasi merestuinya dengan memberi izin. Dampaknya, kekuatan masyarakat sipil makin kehilangan tenaga. Keadaan ini melemahkan demokrasi. Demokrasi yang lemah juga akan merusak ekonomi. Kreativitas dan inovasi dalam dunia bisnis terhambat oleh tekanan kekuasaan, konflik politik, dan intervensi yang mudah dilakukan oleh siapa pun, terutama pemegang kekuasaan, ketika demokrasi mandek.

Pada akhirnya, muncul kolusi dan korupsi yang merupakan kelindan antara kekuasaan dan bisnis. Perpecahan di dalam Kadin menambah masalah bagi dunia usaha. Dunia usaha bakal dipersepsikan makin lekat dengan konflik politik. Suasana ini akan memicu saling curiga di antara pelaku bisnis sehingga menambah bebas dunia bisnis yang sedang menghadapi masalah penurunan daya beli, pemutusan hubungan kerja, tekanan pasar global, dan lain-lain. Suasana seperti itu menambah ketidakpastian. Setiap konflik juga memunculkan suasana tidak nyaman dan membuang energi. Padahal, sekarang semua pihak ingin bahu-membahu menghadapi masalah tekanan ekonomi. Transisi kekuasaan dalam waktu dekat ternyata masih memunculkan sejumlah pertanyaan, termasuk kebijakan bagi dunia usaha. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Permasalahkan Peternakan Ponsel dan Klik

18 Sep 2024

Pekan lalu, di tengah hiruk pikuk dinamika politik, warganet di X ramai membahas istilah ”peternakan ponsel” atau phone farming dan kaitannya dengan peran pendengung alias buzzer. Phone farming ialah praktik kontroversial di bidang aplikasi seluler, tempat individu atau organisasi memanfaatkan beberapa telepon pintar atau perangkat serupa yang saling terhubung dalam jaringan untuk berinteraksi dengan aplikasi. Praktik seperti ini bisa dikendalikan dari jarak jauh sehingga memungkinkan pelaku menyimulasikan tindakan organik pengguna manusia di media sosial.

Peternakan ponsel semula dipakai untuk memengaruh berbagai metrik, seperti unduhan aplikasi, penggunaan/keterlibatan aplikasi, peringkat toko daring, tayangan konten, dan klik iklan, lalu merambah ke aktivitas penyebaran isu politik di media sosial. Keramaian pembahasan mengenai phone farming bermula dari cuitan akun @AndrewsTjan yang intinya mengingatkan pengguna X agar tidak perlu berdebat mengenai isu politik di media sosial karena ada phone farming yang menggerakkan isu tersebut. ”Diingat baik-baik, ya,= mengapa tidak perlu berdebat di media sosial, terutama dalam hal politik. Bentuknya tidak persis begini. Akan tetapi, satu pengguna di sini bisa megang 5-10 akun, ada yang gratisan dan ada yang memang bayaran,” tulisnya sembari menyertakan foto suat ruangan yang diisi deretan ponsel pintar menyala dan ada seseorang duduk sambil memantau.

Pemilik akun @Andrews-Tjan mengaku sudah melihat langsung fenomena seperti itu dan orang-orang yang berada di baliknya mengaku dibayar demi mendapatkan tambahan uang. Dia menyebut bisnis seperti itu kadang dilakukan perorangan atau kelompok yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan kondisi negara. Akan tetapi, ada pula kelompok yang tidak dibayar, tetapi dari kalangan pendukung garis keras. Cuitannya itu dilihat lebih dari 475.000 kali, disukai le- bih dari 2.900 kali, dan men-dapat komentar 266 kali. Beberapa komentar yang masuk mempertanyakan kaitannya dengan kerja pendengung, menerka dengan sinis bahwa @AndrewsTjan juga sebenarnya seorang pendengung, dan ada pula yang merasa prihatin dengan demokrasi yang dijadikan lahan industri komoditas. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Legislasi RUU Kepariwisataan Ditolak Pemerintahan Jokowi

18 Sep 2024

Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tinggal berumur sebulan menolak meneruskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang diusulkan DPR. Alasannya, RUU tersebut hampir mengubah seluruh materi dalam UU No 10/2009 sehingga lebih tepat disusun pada masa pemerintahan selanjutnya. WakilMenteriPariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf ) Angela Tanoesoedibjo yang mewakili pemerintah mengatakan, penyusunan RUU Kepariwisataan inisiatif DPR mengubah secara signifikan UU No 10/2009. Alhasil, RUU yang dibentuk bukan regulasi perubahan, melainkan RUU Kepariwisataan yang baru.

Ia menyampaikan arahan Presiden bahwa pedoman penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) perlu meminimalkan perubahan sistematika dengan sedikit mungkin menambah bab baru. Selain itu, materi perubahan cukup disisipkan pada bab yang sudah ada. Pada intinya, penyusunan DIM tak mengubah desain dasar pengaturan dalam UU No 10/2009, yaitu empat bidang pembangunan kepariwisataan. ”Jadi, perubahan hanya berfokus pada penguatan desain pengaturan dalam UU No 10/2009,” kata Angela dalam Rapat Kerja Komisi X DPR dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/9/2024). Rapat itu dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Dissa Syakina Ahdanisa, Memberdayakan Disabilitas Rungu

18 Sep 2024

Syakina Ahdanisa (34) meyakini, penyandang disabilitas rungu perlu mendapat pelatihan dan pendidikan untuk dapat bekerja seperti orang pada umumnya. Itu sebabnya, ia merintis pendirian Deaf Cafe Fingertalk dan Deaf Fingertalk Car Wash Deaf Fingertalk Car Wash, tempat cuci mobil di Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (24/5/2024). Seorang pekerja tengah mengelap mobil pelanggan yang telah dicuci. Seorang pelanggan duduk di bangku menunggu mobilnya dicuci. Saat mereka berinteraksi, baru terlihat tempat ini bukanlah tempat cuci mobil biasa. Diperhatikan lebih saksama, banyak stiker dan poster tentang disabilitas rungu di beberapa sisi tempat cuci. Sejumlah poster berisi tata cara mengobrol dengan bahasa isyarat dan panduan mencuci mobil. Di ujung kanan tempat cuci mobil berdiri kafe mini Deaf Cafe Fingertalk. Berbagai pilihan menu tersaji, dari makanan ringan hingga berat. Tersedia kertas dan petunjuk bahasa isyarat Indonesia agar pelanggan bisa berkomunikasi dengan pegawai. Kedua tempatini didirikan oleh Dissa Syakina Ahdanisa (34). Mulanya, ia membuka Deaf Cafe Fingertalk di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, pada 2015. Kafe ini berdiri dilatari empati terhadap kondisi masyarakat disabilitas rungu di Indonesia yang masih termarginalkan dari kehidupan sosial, seperti di dunia pekerjaan. Akibatnya, mereka sulit mendapatkan kesejahteraan hidup. ”Persepsi terhadap teman disabilitas rungu sebagai orang yang tidak dapat melakukan pekerjaan membuat mereka sulit mendapat pekerjaan. Inilah yang memicu saya membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, khususnya disabilitas rungu," ujar Dissa. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Setumpuk Konflik PON 2024

18 Sep 2024

PEKAN Olahraga Nasional atau PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024 seperti tak henti didera masalah. Kemarin, perlombaan menembak running target ditunda akibat talang air di lapangan tembak indoor 10 meter ambruk. Seperti dilaporkan Antara pada Selasa, 17 September 2024, hujan deras mengguyur kawasan sekitar Lapangan Tembak Rindam Mata Ie, Aceh Besar, Aceh, sejak pagi. Semua peserta di nomor 10 meter telah menyelesaikan lomba saat langit-langit bangunan tiba-tiba runtuh. Tidak ada korban dalam insiden itu. Namun perlombaan running target tak bisa dilangsungkan karena saluran listrik venue pertandingannya terhubung dengan lapangan indoor 10 meter.

Kompleks olahraga itu juga terendam banjir. Air merendam sejumlah arena menembak, seperti outdoor 50 meter dan menembak reaksi. "Semua pertandingan hari ini kami tunda dan akan dilanjutkan esok hari," kata K.S. Henry Indrayani Oka, delegasi teknis cabang olahraga menembak PON XXI Aceh-Sumatera Utara 2024. Berdasarkan agenda, terdapat 19 nomor yang harus diselesaikan dalam dua hari terakhir PON XXI, yang diselenggarakan pada 9-20 September 2024. Pada hari terakhir, tidak ada pertandingan, melainkan hanya upacara penutupan. Henry memastikan semua nomor tersisa dapat dipertandingkan pada 18-19 September 2024.

Kesiapan infrastruktur menjadi catatan buruk PON 2024. Sebelumnya, sejumlah atlet voli mengeluhkan akses menuju lokasi pertandingan di Sumut Sport Center, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam cuplikan video yang beredar luas, terlihat jalanan dipenuhi lumpur sehingga tak bisa diakses kendaraan roda empat. Akibatnya, para atlet harus berjalan kaki sekitar 300 meter hingga gelanggang sambil memikul banyak barang. Berdasarkan laman Kementerian Keuangan, pemerintah menggelontorkan dana Rp 811 miliar untuk renovasi dan pembangunan 18 venue cabang olahraga di Aceh. Namun pembangunan belum juga rampung sampai PON 2024 dibuka pada 9 September 2024. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Integritas Panitia KPK Tidak Meyakinkan

18 Sep 2024

PROSES seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak akhir dengan terpilihnya 20 kandidat. Namun hasil seleksi ini memicu kehebohan publik karena beberapa nama yang muncul dalam daftar tersebut memiliki catatan masalah yang mencolok. Johanis Tanak dan Pahala Nainggolan, misalnya, yang pernah diduga memiliki catatan pelanggaran kode etik. Lalu ada nama Agus Joko Pramono, bekas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, yang diduga terlibat dalam transaksi janggal sebesar Rp 115 miliar. Di sisi lain, beberapa figur, seperti mantan Menteri ESDM Sudirman Said dan anggota IM57+ Institute—organisasi gerakan antikorupsi bentukan para eks-pegawai KPK—terpaksa gugur dari daftar calon.

Keadaan ini menimbulkan keraguan mengenai integritas Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK. Publik mulai mempertanyakan, apakah panitia seleksi telah menerapkan prinsip-prinsip dasar dalam proses rekrutmen dan seleksi, yakni transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta imparsialitas. Transparansi adalah prinsip pertama yang penting dalam seleksi. Transparansi berarti seluruh tahapan dan keputusan dalam proses seleksi dilakukan secara jelas dan terbuka. Hal ini melibatkan pengumuman kriteria seleksi, proses evaluasi, serta alasan di balik setiap keputusan. Dengan transparansi, calon pemimpin dan pihak-pihak terkait dapat memahami bagaimana keputusan diambil dan apa yang diharapkan dari mereka. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Polemik Kadin Masih Berlanjut

18 Sep 2024

SUDAH berkali-kali perebutan nakhoda Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia terjadi. Sesering itu pula kita melihat campur tangan politikus dan penguasa terhadap organisasi para pengusaha tersebut. Karena itu, siapa pun yang menang atau kalah dalam perseteruan tak bakal mengubah citra Kadin sebagai kartel pengusaha yang berkongsi dengan elite politik dalam memuluskan kepentingan masing-masing. Drama terbaru berlangsung pada 14 September 2024 ketika Anindya Bakrie yang menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Hasil persamuhan menetapkan Anindya, putra sulung politikus Golkar sekaligus tokoh Kadin, Aburizal Bakrie, sebagai ketua umum. Anindya mendongkel Arsjad Rasjid, yang mengalahkannya dalam pemilihan Ketua Umum Kadin dalam Musyawarah Nasional VIII pada 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Kubu Anindya mengklaim musyawarah luar biasa digelar karena ada aspirasi dari pengurus daerah dan para anggota luar biasa yang menghendaki Kadin menjadi organisasi pengusaha yang "netral". Sebaliknya, kubu pendukung Arsjad menganggap musyawarah luar biasa tersebut sebagai kudeta karena tak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Perang klaim terus berlanjut hingga terjadi perebutan kantor Kadin oleh kedua kubu.

Pertikaian antara Arsjad dan Anindya menegaskan bahwa organisasi pengusaha di Indonesia tak pernah lepas dari konflik. Pada 1950-1960-an, ada dua organisasi yang masing-masing mengklaim sebagai wadah tunggal para pengusaha. Keduanya kemudian berkembang menjadi Kadin dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), meski pemerintah akhirnya hanya memberikan dasar hukum berupa undang-undang kepada Kadin. Di tubuh Kadin pun beberapa kali terjadi dualisme kepemimpinan, antara lain pada 2013 dan 2015, sebagai buntut perseteruan kandidat yang berlaga dalam pemilihan ketua umum. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Optimisme Investor Terus Menguat di Tengah Pasar yang Dinamis

18 Sep 2024

Optimisme investor terhadap pasar modal Indonesia terlihat dari penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mencapai level tertinggi, meski masih ada risiko fluktuasi akibat menunggu keputusan bank sentral Amerika Serikat, The Fed, dalam pertemuan FOMC. Mayoritas pelaku pasar optimis The Fed akan memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin.

Saham sektor keuangan, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), menjadi salah satu saham yang paling aktif diperdagangkan, dengan nilai transaksi Rp713,4 miliar dan penguatan sebesar 2,06%. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Agustus 2024 sebesar US$2,90 miliar, didukung oleh peningkatan ekspor yang naik 5,97% dibandingkan bulan sebelumnya.

Bank Indonesia juga melaporkan arus modal asing yang signifikan masuk ke pasar surat berharga dan saham, dengan inflows mencapai Rp44,33 triliun di pasar SBN dan Rp31,13 triliun di pasar saham. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Widjaja Kamdani, menyambut baik tren ini, karena arus modal yang masuk diperkirakan akan memperkuat transaksi pasar modal hingga akhir tahun.

Namun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan lebih giat dalam meningkatkan kualitas pasar, terutama setelah muncul kasus suap IPO yang melibatkan oknum di BEI.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Masa Depan Industri Berbasis SDA: Menatap Keberlanjutan

18 Sep 2024

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) telah menjadi prioritas utama. Langkah-langkah seperti deregulasi, pembaruan perundang-undangan, dan peluncuran Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi. Meski demikian, pada 2023, Indonesia baru mencapai peringkat 73 dalam EoDB, belum mencapai target peringkat 40 seperti yang diharapkan Kantor Staf Kepresidenan pada 2021.

Sektor industri berbasis sumber daya alam (SDA) seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan masih menghadapi banyak tantangan. Kewenangan pengelolaan lahan terpisah antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum, konflik perizinan, dan tumpang tindih kewenangan. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dihadapkan pada pekerjaan rumah besar untuk memperbaiki tata kelola perizinan dan meningkatkan kemudahan bisnis.

Salah satu wacana yang muncul adalah penyatuan kewenangan KLHK dan ATR/BPN. Tokoh penting dalam sektor bisnis, seperti pengusaha dan pelaku usaha SDA, berharap penyatuan ini dapat memperbaiki tata kelola lahan dan perizinan. Namun, perubahan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah, mengingat resistensi dari pihak-pihak yang telah nyaman dengan sistem yang ada.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kasus Kaesang: KPK Siap Klarifikasi ke Jokowi

18 Sep 2024

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi melakukan klarifikasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aktivitas putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang menggunakan pesawat jet pribadi. Kaesang telah mendatangi KPK secara sukarela untuk melaporkan gratifikasi tersebut dan mengisi formulir sebagai anak penyelenggara negara. Kaesang menyatakan bahwa dia hanya menumpang jet milik temannya saat bepergian ke Amerika Serikat.

Pahala Nainggolan, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, mengatakan ada kemungkinan Jokowi juga akan diklarifikasi, meskipun hal tersebut belum pasti. Jokowi sendiri menegaskan bahwa semua warga negara, termasuk keluarganya, akan diperlakukan sama di mata hukum.