PANITIA seleksi tidak perlu tergesa-gesa dalam menyelesaikan proses pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apalagi masa jabatan pimpinan KPK sekarang baru berakhir pada 20 Desember 2024. Panitia seleksi masih mempunyai waktu cukup untuk menyaring 20 calon yang lolos menjadi 10 nama. Pansel tak perlu terburu-buru mengejar target menyerahkan nama-nama tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Meskipun Jokowi masih mempunyai wewenang untuk mengirim 10 nama itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, alangkah eloknya jika hal tersebut dilakukan oleh presiden baru nanti, yakni Prabowo Subianto.

Pimpinan KPK yang baru nanti bekerja pada era pemerintahan dan DPR baru. Dengan demikian, pemerintahan dan DPR barulah yang lebih punya tanggung jawab moral memilihnya, meskipun secara hukum pemerintah dan DPR sekarang punya wewenang itu. Jadi lebih baik uji kelayakan dan kepatutan hingga pemilihan dilakukan menunggu pergantian pemerintah serta DPR periode berikutnya. Jika DPR sekarang yang memilih, anggota Dewan baru bisa lepas tangan bila kualitas anggota KPK tidak sesuai dengan harapan. Lagi pula, masa jabatan anggota DPR tinggal sebentar lagi. Kita sedang memilih sosok-sosok petarung dalam pemberantasan korupsi.

Menunda proses uji kelayakan dan kepatutan hingga DPR periode mendatang akan memberikan waktu yang cukup untuk proses pengujian secara lebih mendalam. Kita berharap Komisi III DPR yang baru akan memiliki pandangan dan penilaian lebih segar serta obyektif, tidak terjebak dalam dinamika politik periode sekarang. Dengan begitu, hasil pemilihan tidak tersandera oleh kepentingan-kepentingan saat ini. Penundaan uji kelayakan dan kepatutan juga akan menepis anggapan serta dugaan adanya cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Sebab, kini meruyak dugaan Jokowi mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK. Bahkan, berembus kabar, panitia seleksi telah mengirim 20 nama calon pemimpin KPK kepada Presiden sehingga Jokowi dapat menentukan 10 nama yang sesuai dengan keinginannya. (Yetede)

Alih-alih menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG secara berimbang, laporan keberlanjutan perusahaan di Indonesia cenderung hanya menonjolkan sisi lingkungan. Padahal, aspek sosial dan tata kelola tak kalah penting bagi perusahaan agar memperoleh penilaian dan akses permodalan yang pada gilirannya dapat berpengaruh terhadap kinerja korporasi. Hal ini mengemuka dalam Media Briefing Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas bertajuk ”Memaksimalkan Peran Lembaga Jasa Keuangan di Era ESG” di Jakarta, Kamis (12/9). Hadir sebagai pembicara ekonom senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, Ryan Kiryanto, dan Director of Compliance PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk A Solichin Lutfiyanto.

Ryan mengatakan, penerapan ESG di Indonesia hanya terkonsentrasi padahuruf ”E” (environment). Akibatnya, banyak perusahaan, terutama di sektor jasa keuangan, yang lebih menonjolkan aspek lingkungan dalam laporan berkelanjutan (sustainable report). ”Sayangnya, isu sosial, baik dalam praktik maupun laporan berkelanjutan, kurang eksplorasi sehingga isinya cenderung mengenai keramahtamahan lingkungan, seperti menanam pohon, pot tanaman di gedung, dan menanam mangrove,” katanya. Menurut Ryan, aspek sosial merupakan langkah atau upaya perusahaan untuk memanusiakan manusia. Industri perbankan, misalnya, wajib memberikan pelayanan kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus.

Dari sisi pemberi kerja, perbankan harus memberikan aspek kemanusiaan, seperti memberi kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula aspek tata kelola (governance) yang isinya mengenai pengelolaan bisnis sesuai aturan-aturan main yang baik dan benar. Hal ini meliputi penerapan manajemen terkait nilai yang dianut oleh perusahaan, pengendalian risiko atau manajemen risiko, serta prinsip kepatuhan (compliance) terhadap aturan main yang berlaku, baik dari sisi internal maupun eksternal. Penilaian risiko dan penerapanESG dilakukan oleh lembaga pemeringkat internasional, seperti S&P, Moodiest, dan Ficht Rating.

Atau lembaga pemeringkat dalam negeri, seperti Pefindo serta Yayasan Kehati. Lembaga-lembaga tersebut bertugas melakukan asesmen mengenai penerapan ESG dalam bentuk skor. Semakin rendah skor yang diberikan, semakin rendah risikonya. Dari sisi perbankan, Solichin menyebut, BRI tidak hanya berfokus pada pertumbuhan finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan melalui penerapan prinsip ESG yang dijalankan sejak 2013. Hal ini membawa BRI menyandang predikat low risk dengan skor 17,8 selama 2 tahun berturut-turut dalam annual review bersama Morningstar Sustainalytics. (Yoga)

Serangan terhadap penyedia layanan aplikasi perdagangan aset kripto Indodax pada Rabu (11/9) mengagetkan kita. Platform yang diharapkan aman dari serangan, bobol juga. Sebenarnya kasus ini bukan kasus baru di dunia perdagangan aset kripto. Ada beberapa kasus sebelumnya yang menimpa, baik aplikasi kecil maupun raksasa. Kasus peretasan seperti ini belakangan makin marak. Untuk pertama kalinya serangan menimpa Coincheck yang terjadi pada Januari 2018. Kantor aplikasi ini berada di Tokyo. Para penyerang mengeksploitasi kerentanan pada dompet panas (hot wallet) bursa sehingga bisa mencuri total 534 juta USD dalam bentuk koin NEM. Dompet panas ini cukup rentan karena membutuhkan koneksi internet. Peretas memanfaatkan kelemahan dalam sistem koneksi ini.

Sebaliknya, dompet dingin (cold wallet) tak menggunakan koneksi internet, tapi bergantung pada perangkat keras, seperti USB. Akibat kejadian itu, meski Coincheck telah menetapkan standar yang tinggi terhadap serangan peretasan bursa kripto, Coincheck terpaksa menggunakan modalnya untuk membayar kembali uang klien yang dicuri selama serangan tersebut. Setelah itu, terdapat kasus peretasan yang menimpa beberapa platform perdagangan aset kripto, seperti Poly Network, FTX, Binance, Ronin Network, Mt Goc, Bitmart, dan Nomad Bridge. Tahun lalu, pembobolan menimpa Euler Finance, Curve Finance, Mixin Network, CoinEx, dan lain-lain. Total kerugian di tahun 2021 akibat pembobolan ini mencapai 3,4 miliar USD dan setahun kemudian mencapai 3,8 miliar USD.

Penyebab terbesar peretasan antara 2021 dan 2022 adalah protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi) yang lemah. Protokol DeFi ini adalah protokol yang berisi standar, kode, dan prosedur yang mengatur aplikasi keuangan terdesentralisasi. Protokol itu memungkinkan perdagangan, peminjaman, dan banyak fungsi lainnya. Agar protokol DeFi berfungsi dengan benar, penggunaan protokol tersebut harus mematuhi serangkaian aturan khusus yang harus diikuti oleh semuadompet saat menggunakannya. Setelah tahun 2022, protokol ini mengalami perbaikan setelah berbagai platform mengalami serangan. Kerugian tahun 2023 menurun jadi 1,7 miliar USD. Namun, jumlah peretasan yang dialami individu naik dari 219 kasus pada 2022 menjadi 231 pada tahun lalu.

Laporan Chainanalysis menyebut, meski jumlah total yang dicuri dari platform kripto pada 2023 turun secara signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, jelas bahwa penyerang semakin canggih dan beragam dalam eksploitasi mereka. Kabar baiknya, platform kripto menjadi lebih canggih dalam keamanan dan respons mereka terhadap serangan. Pada paruh pertama tahun 2024, para peretas menargetkan mata uang kripto dan mencuri 1,38 miliar dollar AS, seperti temuan TRM Labs baru-baru ini. Meski sudah ada perbaikan dalam protokol DeFi, pengguna mata uang kripto terus menghadapi ancaman pencurian. Menurut Tom Robinson dari Elliptic, sebagian karena teknologi di dalam kripto ini merupakan teknologi yang relatif belum matang. (Yoga)

Petugas pasar murah PT Food Station terlihat sedang melayani warga yang berbelanja kebutuhan pokok di Kantor Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta, Kamis (12/9/2024). Keberadaan pasar murah ini kurang mendapat sambutan dan tidak diminati warga setempat. Alasannya adalah harga barang-barang kebutuhan pokok yang dijual tidak berbeda jauh dengan harga di warung dan pasar tradisional, sehingga sepi pembeli. (Yoga)

PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di bisnis penjualan mobil, dengan penurunan baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Meski demikian, Grup Konglomerasi ini dipercaya bisa bangkit dan memacu penjualan dalam sisa empat bulan ke depan, ditengah kian menguatnya ancaman dari merek-merek otomotif baru. Kalangan analis juga percaya, saham perseroan berkode ASII akan tetap atraktif, dengan potensi gain menarik. Pada bulan Agustus 2024, penjualan mobil Grup Astra tercatat sebanyak 42.195 unit, atau turun 3,6% dibanding bulan Juli 2024 (mtm), dan terkoreksi 17,0% dibanding bulan yang sama tahun lalu. Dengan total penjualan mobil Grup Astra sepanjang Januari-Agustus 2024 mencapai 317.774 unit atau turun 15,8% secara tahunan (yoy). Penurunan penjualan mobil Grup Astra bulan Agustus terjadi di tengah kenaikan penjualan otomotif nasional yang sebanyak 2,9% dibanding Juli 2024. Begitupula dibanding bulan Agustus 2023, penurunan penjualan grup Astra lebih dalam dibandingkan penjualan nasional. Sementara apabila dibanding delapan bulan 2023, koreksi penjualan mobil Grup Astra lebih rendah dibanding nasional yang sebanyak-17,1%. (Yetede)

Pemerintah Indonesia bersiap menerapkan kebijakan fiskal baru mulai tahun depan, termasuk kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, peningkatan cukai rokok dan minuman berpemanis, serta tarif kereta rel listrik (KRL). Meski langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, Wakil Menteri Sudaryono mengingatkan bahwa kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban hidup masyarakat dan berisiko memperburuk inflasi serta mengurangi daya beli.

Kenaikan PPN dan cukai, meskipun dapat meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi konsumsi produk berbahaya, bisa berdampak negatif pada UMKM dan petani tembakau. Sudaryono menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan bagi petani dan dukungan bagi pelaku usaha kecil. Selain itu, kenaikan tarif KRL dianggap dapat membebani pengguna transportasi publik, yang seharusnya menjadi pilihan terjangkau untuk mengurangi kemacetan dan polusi.

Pemerintah perlu menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tanpa kebijakan yang berpihak pada daya beli dan aksesibilitas, upaya ini berpotensi memicu ketidakpuasan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Industri otomotif Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam kondisi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) yang ditandai dengan perubahan cepat dalam teknologi, regulasi, dan perilaku konsumen. Fokus pada elektrifikasi dan pengurangan emisi karbon mendorong pengembangan kendaraan ramah lingkungan, namun menciptakan persaingan ketat dan memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan bahwa perubahan regulasi dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap teknologi hijau menyebabkan dinamika loyalitas konsumen yang terus berubah. Dalam menghadapi tantangan ini, perusahaan perlu mengembangkan kemampuan dinamis untuk merespons perubahan eksternal, dengan pendekatan corporate strategic foresight yang dapat meningkatkan agility, inovasi, dan ambidexterity.

Contoh konkret seperti Toyota menunjukkan bagaimana foresight digunakan untuk menangkap pergeseran perilaku konsumen, dengan mengembangkan model bisnis berbasis langganan melalui layanan Kinto. Perusahaan lain seperti Unilever dan Amazon juga menerapkan foresight untuk menyesuaikan diri dengan tren keberlanjutan dan perubahan perilaku belanja.

Kesimpulannya, penerapan corporate strategic foresight menjadi kunci bagi perusahaan otomotif di Indonesia untuk bertahan dan berkembang dalam era ketidakpastian, dengan memanfaatkan peluang sebelum pesaing mereka.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menerima tambahan anggaran dari sebagian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendukung kebijakan penghiliran industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa alokasi anggaran ini telah disetujui oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan industri manufaktur, termasuk proyek smelter dan sektor penghiliran lain seperti industri agro.

Agus juga menyebut bahwa rencana ini telah dibicarakan dalam beberapa minggu terakhir, dan tambahan anggaran ini akan mendukung program penguatan industri serta pemberdayaan masyarakat. Sebelumnya, pagu anggaran Kemenperin untuk tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp2,51 triliun, turun dari Rp3,6 triliun di tahun sebelumnya. Usulan pembagian PNBP ESDM untuk Kemenperin diajukan oleh Komisi VII DPR dalam rapat kerja terbaru.