Panggung sejarah menjadi milik Jared Isaacman. Dia keluar dari palka kapsul Dragon dan berjalan di antariksa pada Kamis (12/9). Ia menjadi orang pertama yang berjalan di luar angkasa tanpa menjadi astronot. Pada Selasa (10/9), ia dan tiga orang lain menaiki pesawat ulang-alik Polaris milik SpaceX, perusahaan pimpinan Elon Musk. Setelah dua hari terbang ke antariksa, ia dijadwalkan keluar palka, lalu berjalan di luar angkasa. Dalam misi Polaris 4 ini, karyawan SpaceX, Sarah Gillis, akan berjalan bersama Isaacman. Beberapa perusahaan swasta dan institusi penelitian ruang angkasa sejumlah negara mulai menyediakan paket wisata ke ruang angkasa. Namun, SpaceX melangkah lebih jauh. Ada alasan mengapa hal ini menjadi hal yang sangat khusus dan elite: berjalan di luar angkasa dianggap bagian paling berbahaya dari penerbangan apapun.

Bahaya mengintai sejak roket dan pesawat bersiap meninggalkan landasan, selama di luar angkasa dan sampai kembali ke Bumi. Perjalanan antariksa membutuhkan pelatihan yang ekstensif. ”Berjalan di luar angkasa sama sekali berbeda dari sekadar terikat di roket, mengendarainya, merasakan gravitasi nol, dan kemudian kembali ke Bumi,” ujar pensiunan astronot NASA, Chris Cassidy, yang sangat memahami tingkat bahaya berjalan di ruang angkasa karena dia mengalami langsung. Saat bekerja di luar Stasiun Ruang Angkasa Internasional (ISS) tahun 2013, rekannya, seorang astronot Italia, Luca Parmitano, hampir ”tenggelam”. Helm Parmitano berisi air yang berasal dari pakaiannya yang dilengkapi sistem pendingin. Ia nyaris tak berhasil kembali ke dalam kapsul tepat waktu. Fenomena tersebut membuatnya khawatir.

Dia menilai orang-orang kaya bisa menghadapi risiko bahaya menjelajah luar angkasa dengan pelatihan yang minimal. Bagi Isaacman, perjalanan antariksa kali ini bukan yang pertama. Pada 2021, dia melakukan perjalanan yang sama bersama tiga orang lainnya. Seperti pada misi kali ini, pada misi 2021 pun Isaacman menjadi penyandang dana sepenuhnya. Awak lain naik secara gratis. Meski tak lulus SMA, Isaacman dikenal sebagai pengusaha jasa pemrosesan transaksi keuangan. Pada 1999, tak lama setelah putus sekolah, dia mendirikan layanan pembayaran United Bank Card, yang kini berubah menjadi Shift4. Selain mengembangkan peranti lunak pembayaran seluler, perusahaan ini juga melayani pembayaran daring untuk berbagai jenis usaha. Usahanya makin moncer setelah tahun 2020 go public. Diperkirakan, perusahaan ini memproses lebih dari 260 miliar USD pembayaran per tahun.

Perusahaan mengklaim pelanggannya mencapai 200.000. Menurut perhitungan majalah Forbes, kekayaan bersihnya1,8 miliar USD. Kecintaan pada dunia dirgantara tak berhenti meski dia telah menjual Draken. Terbang, menurut Isaacman, menjadi terapi psikologis baginya setelah jadwal hariannya yang sangat padat. Ia pilot tersertifikasi untuk aneka jet, termasuk jet tempur. Spacewalking oleh Isaacman dan Gillis berbeda dengan yang dilakukan para astronot dan kosmonot. Isaacman dan Gillis berjalan di antariksa semata karena mereka menginginkan itu. Pepatah ”orang kaya bebas” benar-benar ditunjukkan Isaacman. Ia memakai kekayaannya untuk membayar agar bisa berjalan di luar angkasa. (Yoga)

Ratusan triliun rupiah dana desa yang sudah digelontorkan 10 tahun terakhir perlu dipertanggungjawabkan secara transparan. Perilaku koruptif dan tata kelola yang buruk di tingkat desa membayangi upaya pembangunan desa dan penghapusan kemiskinan. Penelitian Article 33 yang mengevaluasi dampak dana desa dalam 10 tahun terakhir pada kesejahteraan masyarakat desa menunjukkan, secara umum dana desa berhasil mengurangi jumlah penduduk paling miskin di desa. Sejak dimulai tahun 2016 hingga tahun 2023, dana desa telah mengurangi 1,7 juta penduduk sangat miskin.

Sebagian dari mereka atau sekitar 1,2 juta orang mendekat naik ke garis kemiskinan dan sekitar 56.000 orang di antaranya juga sudah melewati garis kemiskinan. ”Penggunaan dana desa perlu menghindari adanya bias elite, di mana penerima manfaat terbesarnya justru mereka yang relatif lebih kaya. Seharusnya dana desa fokus digunakan pada kelompok paling miskin di desa itu,” kata peneliti Article 33 Indonesia, Yusuf Faisal Martak, di Jakarta, Kamis (12/9). Selain itu, perilaku korupsi di tingkat desa masih membayangi upaya pembangunan dan penghapusan kemiskinan.

KPK mencatat, sejak program itu dilaksanakan pada 2015, terjadi 851 kasus korupsi dana desa yang menjerat 973 koruptor, dengan setengahnya merupakan oknum kepala desa. Menurut Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selalu menjadi prioritas terbawah program yang memakai dana desa. Uang dari pemerintah pusat itu justru lebih banyak digunakan untuk belanja yang tidak efisien. Padahal, hingga tahun 2024, pemerintah pusat sudah mengalokasikan dana desa sebesar Rp 69,85 triliun kepada 75.259 desa di seluruh Indonesia. Jumlah rata-rata dana desa per desa juga meningkat tiga kali lipat dibanding tahun awal. (Yoga)

Cukai rokok yang naik membuat harga rokok ikut naik. Akibatnya, konsumen hasil tembakau mencari alternatif yang lebih murah, termasuk rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal yang cukup masif merugikan negara dan menambah berat pengendalian konsumsi tembakau. Rokok ilegal diburu karena harganya yang jauh lebih murah ketimbang yang legal. Usaha ekstra berburu barang ilegal juga menimbulkan keasyikan tersendiri bagi sebagian orang. Rokok dikatakan ilegal jika tidak dilekati pita cukai, menggunakan pita cukai palsu, atau menggunakan pita cukai bekas pakai. Menurut Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, rokok juga disebut ilegal jika menggunakan pita cukai milik perusahaan lain atau menggunakan pita cukai bernilai lebih rendah (Kompas.id, 9/9/2024).

Cukai rokok menyumbang penerimaan negara. Pada APBN 2024, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai ditargetkan Rp 320,98 triliun, dengan Rp 246,08 triliun di antaranya berupa penerimaan cukai. Dari jumlah itu, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) ditargetkan Rp 230,41 triliun atau 93,6 % dari penerimaan cukai. Hingga Juli 2024, realisasi CHT Rp 111,33 triliun atau tumbuh 0,09 % secara tahunan. Mengutip Kompaspedia pada Desember 2022, pemerintah menaikkan cukai rokok pada 2023 dan 2024 dengan berbagai pertimbangan, salah satunya untuk menekan jumlah perokok anak. Mengacu pada Survei Kesehatan Indonesia 2023 oleh Kemenkes, 7,4 % dari 70 juta perokok aktif di Indonesia, atau setara 5,18 juta orang, adalah anak-anak berusia 10-18 tahun.

Meski demikian, upaya mencegah kenaikan jumlah perokok dengan cara menaikkan cukai rokok berhadapan dengan keberadaan rokok ilegal. Seperti halnya segala sesuatu yang ilegal, rokok ilegal sulit dicatat jumlah pastinya. Keberadaan dan sebarannya, meskipun bisa dilacak, lebih susah dikendalikan daripada rokok legal. Di laman Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu, pada September 2024 saja, ada 11 berita terkait rokok ilegal, termasuk pemusnahannya. Sementara, dari liputan investigasi Kompas, Ditjen Bea dan Cukai kesulitan melacak keberadaan mesin pelinting rokok yang impor, yang bisa digunakan untuk memproduksi rokok illegal (Kompas.id, 11/9/2024). (Yoga)

Singapura, lebih dulu mengesahkan peraturan perundang-undangan perlindungan pekerja platform atau Platform Workers Bill pada Selasa (10/9). Melalui Platform Workers Bill, sopir taksi, pengemudi angkutan daring, dan pekerja lepas yang mengandalkan platform digital untuk mendapat penghasilan ditetapkan dalam kategori hukum yang berbeda antara karyawan dan wirausaha. Pekerja platform digital di Singapura diperkirakan berjumlah 70.500 orang. Lewat Platform Workers Bill, mereka akan mendapat perlindungan ketenagakerjaan yang lebih baik mulai 1 Januari 2025. Mengutip The Strait Times, beberapa bentuk perlindungan ketenagakerjaan yang diberikan, antara lain, kontribusi yang lebih besar untuk skema tabungan Dana Pensiun Pusat (CPF), yang disesuaikan dengan jumlah yang dibayarkan karyawan dan pemberi kerja saat ini.

Perusahaan platform digital juga harus menyediakan polis asuransi kompensasi kecelakaan kerja standar dengan tingkat pertanggungan yang sama dengan karyawan. Selain itu, pekerja platform, yang tidak dapat berserikat berdasarkan undang-undang saat ini, juga dapat membentuk badan perwakilan yang disebut asosiasi pekerja platform dengan kekuatan hukum yang serupa dengan serikat pekerja. Dengan demikian, mereka dapat bernegosiasi dan menandatangani perjanjian kolektif yang mengikat secara hokum dengan operator serta mendapat akses ke berbagai jalur ganti rugi, termasuk hak untuk mogok jika keputusan tersebut dipertimbangkan dan dibenarkan. Penyusunan dan pembahasan Platform Workers Bill dimulai pada 2021 dan mendapat dukungan dari para anggota parlemen Singapura.

Selama dua hari terakhir, 26 anggota parlemen berbicara untuk mendukung undang-undang tersebut, tetapi mengangkat berbagai tantangan, seperti implementasi dan biaya yang lebih tinggi yang akan timbul dari perlindungan yang lebih kuat. Dalam unggahan di Facebook, PM Singapura Lawrence Wong menilai, Platform Workers Bill merupakan hasil dari kemitraan tripartit Singapura yang kuat. ”Bersama-sama, kami telah menyusun solusi yang menguntungkan pekerja dan bisnis, memastikan perlakuan yang adil sambil mempertahankan fleksibilitas yang ditawarkan oleh pekerjaan serabutan. Ini adalah langkah maju yang berarti dalam upaya berkelanjutan kami untuk memperbarui dan memperkuat perjanjian sosial kita,” kata Lawrence Wong.

Adapun di Indonesia, upaya meregulasi pelindungan pekerja platform dalam aturan yang spesifik, seperti pengemudi ojek daring, sudah dimulai. Menaker Ida Fauziyah seusai rapat kerja bersama Komisi IX DPR, 26 Maret 2024, di Jakarta, mengatakan, pihaknya berencana mempersiapkan regulasi khusus setingkat peraturan menteri yang mengatur hubungan kerja kemitraan. Isi regulasi khusus ini direncanakan meliputi ketegasan definisi pekerja platform, kepesertaan jaminan sosial, kesetaraan upah, serta kesehatan dan keselamatan kerja. Regulasi yang direncanakan itu tampaknya baru bisa dibahas pada rezim pemerintahan presiden dan wapres terpilih Prabowo dan Gibran. Pihak Kemenaker juga meminta kementerian/lembaga lain yang terlibat dalam isu perlindungan pekerja platform, seperti Kemenkominfo, serta Kemenhub, agar duduk bersama membahas peraturan yang pas. (Yoga)

Rokok ilegal termasuk bisnis kotor yang menggiurkan. Produsen, distributor, hingga pengecer meraup untung besar. Pemilik warung rokok di Duren Sawit, Jaktim, menjual rokok ilegal bermerek Luxio dan Dubai. Harganya Rp 13.000 per bungkus. ”Ini pas lagi ada, tadinya, kosong,” kata pemilik warung yang lokasinya tersuruk dari jalan raya ini, Minggu (18/8). Luxio dan Dubai disimpan dalam kardus, tidak terpajang di etalase seperti rokok resmi. Rokok tanpa pita cukai ini tak terlihat dari depan warung. Jika pemilik warung membeli dari distributor, margin yang diperolehnya Rp 4.500 per bungkus. Ini tergambar dari katalog harga rokok yang didapat dari distributor rokok ilegal, Sinar Bintang, yang berlokasi di Jepara, Jateng. Di katalog tertulis harga Dubai dan Luxio Rp 85.000 per slof atau Rp 8.500 per bungkus.

Status Sinar Bintang sebagai distributor rokok ilegal sudah terverifikasi. Kompas pernah membeli dua slof rokok ilegal merek Saga Bold dari Sinar Bintang dan barangnya tiba dengan selamat di Jakarta. Si pemilik warung bisa lebih besar keuntungannya jika membeli langsung dari produsen di Jatim atau Jateng. Berdasar penelusuran di Pamekasan, Madura, Jatim, harga rokok di sana Rp 5.000-Rp 7.000 per bungkus. Jojo, nama samaran, bos rokok ilegal di Pamekasan, melepas produknya Rp 1,05 juta per bal (200 bungkus). Biaya produksi Rp 750.000. Terdiri dari bahan baku, sewa mesin, dan upah pengemasan. Jadi, setiap bal ia untung Rp 300.000. Dalam sebulan, dia memproduksi 120 bal dengan untung Rp 36 juta. Sebagai catatan, Jojo baru bos rokok ilegal skala ”cilik” di Pamekasan. Ia baru memulai bisnis 7 bulan lalu.

Jojo belum punya pabrik. Untuk membuat rokok, ia menyewa mesin milik pabrik, mirip seperti petani yang membawa padi ke penggilingan. ”Kapasitas produksi saya hanya untuk memasok satu pelanggan (distributor) di Tangerang, Banten. Kalau sudah banyak pelanggan, tidak cukup segitu,” kata Jojo di rumahnya akhir Juli 2024 lalu. Cuan lebih besar tergambar dari distributor besar seperti LB (32) di NTT. Lebih dari 5 tahun pria ini memasarkan rokok ilegal di dua kabupaten di NTT. Saat ini, ia menjual sebuah rokok sigaret kretek mesin (SKM) warna putih dengan klaim rasanya menyerupai salah satu rokok resmi yang sangat populer di masyarakat, yakni Sampoerna A Mild. Rokok yang dijual LB dibuat sebuah pabrik di Jepara.

Kompas kemudian meminta seseorang di NTT untuk membeli rokok yang dijual LB dan mengirimnya ke Jakarta. Setelah dicoba, rasanya memang mendekati Sampoerna A Mild. Rokok ilegal milik LB dijual Rp 15.000, sedangkan rokok resmi Sampoerna A Mild rerata Rp 35.000 per bungkus. Rasa nyaris sama, tapi harganya beda jauh. Karena pasarnya tersebar di dua kabupaten, LB bisa menjual 500 karton per bulan. Jumlah ini setara 2.000 bal atau 400.000 bungkus. Untuk 500 karton, ia membayar ke pabrik Rp 2 miliar lalu mendapat untung Rp 1 miliar. Bagi pedagang eceran, keuntungan penjualan rokok illegal lebih besar dibanding rokok resmi. Pengecer hanya mendapat selisih Rp 1.000-Rp 2.000 per bungkus untuk rokok resmi. Sementara rokok ilegal marginnya bisa mencapai Rp 5.000. (Yoga)

Para penjual rokok ilegal gencar menawarkan produk-produknya di media sosial, seperti Facebook, terutama di grup-grup berunsur rokok. Mereka tidak bersedia untuk COD atau pembayaran di tempat. Pengiriman dilakukan melalui ekspedisi dan akan diinfokan nomor resinya setelah pembayaran selesai. Di grup komunitas Rokok Sidoarjo, akun Msd Msd mengingatkan selalu waspada agar transaksi jual-beli tidak dilakukan di luar aplikasi resmi dan tidak mudah tergiur dengan harga murah. Dalam unggahan itu disertakan tangkapan layar obrolan bahwa penjual menolak melakukan transaksi COD. Transaksi COD baru bisa dilakukan setelah transaksi pembelian kedua.

Artinya, pada transaksi pembelian pertama, penjual hanya akan mengirimkan rokok ilegal melalui pihak ekspedisi tanpa bertatap muka. ”Untuk orderan di awal, saya belum bisa COD full, Mas. Orderan selanjutnya baru bisa COD full.  Saling jaga amanahnya aja,” tulis penjual dalam tangkapan layar obrolan itu. Penjual takut keberadaannya terlacak pembeli jika COD yang ditangani penjual langsung. Alternatif lainnya, pembeli bisa melakukan COD melalui lokapasar, seperti Tokopedia atau Shopee. Dengan demikian, yang bertatapan langsung dengan pembeli adalah kurir ekspedisi sehingga penjual tidak terlacak. Mereka juga berbagi pengalaman di grup.

Akun Facebook Khanifudin mengunggah informasi di grup Rokok Legal dan Ilegal Jawa, kalimat pembukanya, ”Sekadar sharing sesama pemain kita ya….” Akun Khanifudin menceritakan dirinya pernah tertipu pembeli nakal yang membawa kabur produk rokok ilegal miliknya. Ada 3 slof (30 bungkus) rokok yang tak dibayar pembeli. Sejak itu dia enggan menerima pelanggan baru tanpa membayar lunas di depan. Selain berbagi pengalaman, di grup itu juga banyak penjual rokok ilegal yang menawarkan produknya. Mayoritas penjual menyertakan informasi bahwa rokok ilegal bisa dibeli setelah pembeli mengirim pesan ke Whatsapp penjualnya. Penjual akan mengirimkan pranala lokapasar agar pembeli bisa bertransaksi.

Kompas menelusuri pranala https://tokopedia.link/majumakmurrr yang dibagikan akun Zian di grup rokok ilegal dan legal pada 3 Agustus 2024. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, toko MajuMakmurrr yang berlokasi di Kabupaten Sampang, Madura, telah beroperasi sejak Januari 2024. Ada 183 jenis rokok ilegal berbagai merek yang dijual. Rokok ilegal ditulis dengan keterangan nama produk lain, yakni android, bumbu-bumbu, dan sepeda. Jika dilihat dari testimoni pembeli, produk yang dikirim adalah bungkusan rokok. Seribu cara akan ditempuh penjual rokok ilegal demi mendapatkan cuan. Siasat yang dibagikan mungkin menjadi jitu tapi juga diketahui pihak lain. (Yoga)

Kemandirian bangsa akan produk farmasi, termasuk produk biofarmasi, seperti vaksin, merupakan keniscayaan. Kebutuhan masyarakat akan produk tersebut makin besar. Maka, penelitian dan produksi vaksin dalam negeri perlu terus didorong. Hal ini diutarakan Menkes Budi Gunadi Sadikin saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, di Bogor, Jabar, Rabu (11/9). Industri farmasi harus terus berkembang sehingga percepatan akan kemandirian bangsa terhadap produk farmasi, khususnya produk vaksin, bisa terwujud. ”Ke depan, saya harap (penelitian vaksin) yang dikembangkan tidak hanya terkait infectious disease (penyakit menular), tetapi juga vaksin untuk sistem imun,” ucapnya. Menurut Budi, keberadaan fasilitas produksi vaksin yang dikembangkan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia menjadi bukti bahwa industri farmasi nasional semakin berkembang.

Hal itu turut mendukung transformasi sistem kesehatan dari pemerintah. Budi menambahkan, produksi vaksin diharapkan bisa berkembang tidak hanya satu jenis vaksin. Berbagai pathogen yang berisiko menjadi penyakit dan wabah di masyarakat perlu diatasi dengan baik melalui pencegahan dengan pemberian vaksin. Dirut PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia FX Sudirman menyatakan, PT Biotis bekerja sama dengan Universitas Airlangga dalam penelitian dan pengembangan vaksin yang dibutuhkan masyarakat. Sebelumnya, PT Biotis juga memproduksi vaksin Merah Putih atau Inavac yang digunakan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Vaksin tersebut merupakan hasil nyata dari kerja sama antara industri, yakni PT Biotis, dengan akademisi dan peneliti dari Universitas Airlangga.

”Masa depan Indonesia akan lebih baik karena vaksin Merah Putih menginspirasi banyak peneliti,” ungkapnya. Sudirman menuturkan, selama ini kerja sama juga sudah dilakukan dengan berbagai pihak terkait dengan produksi vaksin dalam negeri. Salah satunya adalah kerja sama dengan India dalam memproduksi vaksin pentavalen untuk mencegah penyakit difteri. Selain itu, PT Biotis juga bekerja sama dengan Beijing Minhai Biotechnology Co Ltd (Minhai), China, dalam produksi vaksin PCV-13 yang digunakan untuk mencegah penyakit pneumonia pada anak. Ada pula kerja sama dengan Indian Immunologicals Ltd (IIL) dalam pengembangan vaksin hepatitis B. (Yoga)

Penggunaan susu ikan sebagai alternatif dari susu sapi yang diberikan dalam program makan siang bergizi pemerintahan Prabowo-Gibran mencuat baru-baru ini. Susu ikan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan terbatasnya produksi susu sapi di Indonesia. Mengutip dari rilis yang diterbitkan KKP pada 24 Agustus 2023, susu ikan merupakan produk inovasi yang menggabungkan manfaat protein ikan dengan diversifikasi produk olahan dari ikan. Produk tersebut diproses dengan bahan baku ikan yang kemudian diolah dengan teknologi modern, hingga menghasilkan hidrolisat protein ikan sebagai bahan baku susu ikan. Susu ikan diklaim mengandung asam lemak EPA (eicosapentaenoic acid), DHA (docosahexaenoic acid), dan omega 3 yang tinggi.

Selain itu, susu ini juga diklaim bebas alergen dan mudah dicerna oleh tubuh. Selain itu, ikan yang digunakan pun diproses dari ikan dalam negeri. Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat IPB University yang juga Ketua Umum Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (Aipgi) Hardinsyah, Rabu (11/9), menuturkan, berdasar definisi BPOM, susu ialah cairan dari ambing (kelenjar dalam payudara yang mengeluarkan air susu) sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, dan hewan ternak penghasil susu lain. Jadi, produk yang diolah dari kedelai atau almond bukan susu. ”Jadi, susu ikan lebih tepat disebut sari ikan atau susu ikan analog,” kata Hardinsyah.

Terkait kandungan sari ikan, Hardinsyah menilai, zat gizi makro yang terkandung mungkin bisa menggantikan zat gizi makro yang terdapat pada susu sapi. Namun, kandungan gizi mikro di dalamnya bisa berbeda. Keberlanjutan produk sari ikan juga masih dipertanyakan. Sebab, membutuhkan banyak ikan untuk menghasilkan jumlah sari ikan yang diperlukan. Hal ini perlu mempertimbangkan proses pengemasan dan penjaminan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. ”Jangan karena banyak ikan yang digunakan nantinya akan berdampak pada harga jual ikan di pasaran. Jika harga ikan mahal, itu akan membuat daya beli di masyarakat turun sehingga konsumsi ikan juga turun di masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Penangkapan Marimutu Sinivasan, obligor kakap BLBI yang berniat kabur ke Malaysia, menunjukkan upaya penyelesaian kasus BLBI masih jauh dari selesai. 25 tahun berlalu sejak penggelontoran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp 144 triliun lebih, untuk mengatasi krisis likuiditas perbankan saat krisis moneter 1997/1998; warisan persoalan BLBI masih terus membayangi. Beban bunga dan utang pokok yang timbul akibat dampak kasus BLBI masih terus memberati APBN. Obligor/debitor banyak yang tak kunjung menunjukkan sikap kooperatif atau itikad baik untuk mengembalikan dana BLBI yang dikemplangnya.

Sementara Satgas BLBI yang dibentuk tahun 2021 untuk mengejar seluruh aset sisa piutang negara dari dana BLBI gagal memenuhitarget yang dibebankan kepadanya dalam tiga tahun masa tugasnya, bahkan meskipun masa tugas itu sudah diperpanjang setahun hingga Desember 2024. Dari total target Rp 110,45 triliun; hingga 5 September 2024, nilai aset yang berhasil disita Satgas BLBI baru Rp 38,88 triliun. Marimutu sendiri salah satu dari 22 obligor/debitor BLBI yang ditangani Satgas BLBI. Enam obligor/debitor lain dengan nilai utang besar yang menjadi target penangkapan berikutnya, jika mereka tak juga menunjukkan niat baik menyelesaikan utang BLBI, adalah Trijono Gondokusumo, Kaharuddin Ongko, Sjamsul Nursalim, Sujanto Gondokusumo, Hindarto Tantular/Anton Tantular, dan Siti Hardiyanti Rukmana.

Upaya penyelesaian utang BLBI para konglomerat hitam melalui jalur litigasi dan non-litigasi selama ini gagal membuahkan hasil maksimal. Penegakan hukum juga melempem. Pasca-berakhirnya masa tugas Satgas BLBI, tanggung jawab penanganan BLBI akan beralih pada lembaga baru yang akan dibentuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran mendatang. Tanpa terobosan besar, diragukan akan ada kemajuan signifikan dalam upaya pengembalian kerugian negara dari BLBI. Absennya UU Perampasan Aset, yang sampai kini belum menjadi prioritas pembahasan DPR, menjadi salah satu alasan. Perlawanan balik para obligor/debitor yang bersembunyi di balik kelemahan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian kasus BLBI di masa lalu kemungkinan besar juga masih akan terjadi. (Yoga)

Meski pemerintah belum merumuskan skema dan ketentuan program dana pensiun wajib dengan menerbitkan peraturan pemerintah, wacana terkait program itu telanjur menuai gelombang penolakan dari berbagai pihak. Program banyak ditolak lantaran dianggap membebani masyarakat yang selama ini telah menerima sejumlah potongan upah. Wacana terkait program dana pensiun wajib berasal dari amanat UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) di Pasal 189 Ayat 4. Hingga saat ini pemerintah masih belum mengeluarkan PP yang mengatur ketentuan dan mekanisme mengenai program dana pensiun wajib tersebut.

Pengamat industri keuangan nonbank Suheri menjelaskan, belum adanya PP membuat publik akhirnya menduga-duga akan ada tambahan potongan upah. Sementara itu, upah para pekerja telah terpotong setiap bulan oleh program pensiun yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, yakni Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP). ”Akhirnya kita menduga-duga dan timbul pemikiran, kok, ada lagi potongan? Padahal, kemarin baru Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). Kemudian, dana pensiun itu tumpang tindih, ada JHT, ada JP, dan lain-lain. Kita harus lihat dulu sebetulnya yang dimaksud itu (program dana pensiun wajib) apa,” katanya, Rabu (11/9).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan, UU P2SK mengamanatkan penguatan untuk harmonisasi program pensiun. ”Isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan, untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu belum ada karena PP belum diterbitkan. OJK kapasitasnya sebagai pengawas untuk melakukan program pensiun yang diamanatkan PPSK. Kami masih menunggu PP terkait dan belum bisa bertindak lanjut sebelum PP diterbitkan,” katanya, Jumat (6/9). (Yoga)